Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Jurnal Daulat Hukum Gema Keadilan Law, Development and Justice Review Notaire SIGn Jurnal Hukum Jurnal Suara Hukum
Ery Agus Priyono
University Of Diponegoro - Faculty Of Law
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2 
PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PT. KALISTA ALAM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DALAM PEMBUKAAN LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT STUDI PUT.MA No 12/PDT.G/2012/PN.MBO Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, Syahrial koespratama*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.091 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata dan untuk mengetahui dapat tidaknya sanksi perbuatan melanggar hukum diterapkan terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara bakar yang dilakukan subyek hukum perorangan atau badan hukum.Hasil penelitian ini menunjukan konsep perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis yang kemudian menimbulkan kerugian sehingga menuntut pelaku untuk memberikan ganti rugi materil maupun immaterial. Menggunakan metode yuridis normative metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatifBerdasarkan hasill penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di muka, maka pembukaan lahan dengan cara bakar yang dialukukan subyek hukum perseorangan atau badan hukum merupakan kegiatan yang melanggar hukum hal ini merupakan hasil klasifikasi antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang dilakukan subyek hukum itu sendiri, dengan menggunakan bahan PUT. PDT.G/2012/PN.MBO antara Pemerintah dengan PT. Kalista Alam sebagai acuan, penulis menyimpulkan bahwa PT. Kalista Alam perusahaan yang berindustri di bidang kelapa sawit dalam pembukaan lahan yang bertujuan untuk memperluas lahan miliknya guna ditanami kelapa sawit dengan sengaja membakar lahan dan menimbulkan kerugian lingkungan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. 
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA RENEGOSIASI KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA Agung Basuki, Agustin Tri Setiyani, Ery Agus Priyono*,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.835 KB)

Abstract

Penerapan suatu norma pada suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Baik undang-undang maupun kontrak dipahami Negara sebagai suatu norma yang mengikat. Di satu sisi, undang-undang bagi Indonesia yang merupakan penganut Civil Law System bersifat lex superior derogate lex inferiori sedangkan Kontrak bagi Amerika yang penganut Common Law System bersifat lex specialist derogate lex generalis. Ketika masing-masing pihak sama-sama bersikukuh dalam pengakuan norma-norma tersebut sesuai dengan sistem hukum yang dianut, maka yang menjadi masalah adalah norma mana yang seharusnya digunakan dalam hal keabsahan amanat pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memaksakan penyesuaian kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Masing-masing norma diturunkan dari asas-asas yang sama-sama diakui secara internasional. Sehingga dalam menjawab persoalan ini, digunakan asas proporsionalitas. Sebagaimana yang menjadi ukuran keadilan bagi asas proporsionalitas adalah hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang sesuai dengan proporsinya.Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif yang dilakukan terhadap asas-asas yang menaungi hukum positif. Peneliti bekerja dalam kerangka deskriptif analitis. Asas proporsionalitas selalu dilibatkan dalam setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai pisau analisa.Penelitian menghasilkan kesimpulan meliputi: Pertama, Pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 dapat memaksakan perubahan KK antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Indonesia. Adapun asas kesucian kontrak (sanctity of contract) yang bekerja pada KK dapat dikesampingkan oleh Prinsip Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources) dengan perubahan dilakukan dengan cara renegosiasi kontrak berdasarkan teori Keadaan Sulit (Hardship). Kedua, terhadap setiap klausula memungkinkan untuk disesuaikan sesuai undang-undang, namun pencapaiannya yang tidak selalu sesuai dengan yang diminta. Perubahan tetap berorientasi kepada pengembalian hak penguasaan Negara atas barang tambang namun juga memperhatikan kemampuan perusahaan agar dihasilkan kontrak yang proporsional. 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPER KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Unr ) Heni Ristiana; Ery Agus Priyono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.227 KB)

Abstract

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering ditemui diantaranya adalah pengalihan hak atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu rumah, yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain sebelum masa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut berakhir atau lunas dan tanpa sepengetahuan oleh pihak bank dan tidak menggunakan prosedur yang tepat dan benar, yang dikenal masyarakat dengan istilah pengalihan hak atau oper kredit. Oper kredit seringkali dilakukan oleh debitur melalui suatu perjanjian jual beli yang dibuat sendiri oleh para pihak, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tanpa menghadap pejabat yang berwenang atau dikenal dengan perjanjian jual beli di bawah tangan. Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi dalam faktanya, masih sering ditemui jual beli yang dilakukan di bawah tangan. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN WARALABA PT. AKR CORPORINDO TBk Gebriel Sinaga*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.153 KB)

Abstract

Perkembangan dunia  bisnis memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, untuk memenuhi segala macam kebutuhan bisnis banyak pengusaha melakuakan kerjasama untuk mengembangakan usaha yang mereka geluti, atau biasa disebut waralaba atau franchise. Hadirnya berbagai jenis penyalur minyak bumi  dan gas bumi seperti PT.Pertamian (Persero),Total, shell, dan PT .AKR Corporindo Tbk, dan berbagai bentuk jasa lain di Indonesia, maka franchise menjadi sorotan yang bagi para pengusaha dan pemerintah.         Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah Apakah perjanjian PT. AKR Corporindo,Tbk sudah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan aturan lain yang bersangkutan dan Bagaimanakah prinsip  azas kebebasan berkontrak dalam  perjanjian antara pihak PT.AKR Corprindo, Tbk dengan penerima waralaba yaitu David Junior Marpaung.Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan perundang-undangan.         Penelitian ini lakukan untuk  memperoleh suatu gambaran tentang kesesuaian  perjanjian  antara PT.AKR Corporindo,Tbk terhadap PP No. 42 Tahun 2007 dan yang sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007  dan Asas Kebebasan berkontrak apabila di tinjau dari kontrak perjanjian waralaba PT. AKR Corporindo,Tbk , terindikasi adanya ketidakseimbangan  kedudukan antara Franchisor dengan franchisee, di mana dalam perjanjian kepentingan  Franchisor lebih di utamakan dibandingkan  kepentingan fanchisee.
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN UPGRADING GUDANG LPG DI TBBM SEMARANG GROUP ANTARA PT CITRA AGUNG MANDIRI UTAMA DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) Baginda A J N*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.218 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis teori hukum perjanjian mengenai syarat sahnya perjanjian terutama perjanjian pemborongan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Untuk mengetahui dan menganalisis suatu perjanjian pemborongan telah sesuai dengan asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Hasil penelitian yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian pemborongan ini tidak menerapkan asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena kriteria asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak tidak dipenuhi seluruhnya. Pihak penyedia jasa hanya dapat mengajukan harga penawaran kontrak, sedangkan klausula-klausula dalam kontrak ini ditentukan oleh pihak pengguna jasa, namun pembagian hak dan kewajiban dijelaskan secara jelas dan terperinci dan pada kontrak ini tidak terdapat klausula yang menghilangkan kewajiban salah satu pihak (klausula eksonerasi).  
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA DEPO CONTAINER YARD PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA PERSERO (Studi Kasus Putusan MA No.116/PK/Pdt/2015) Paulus Tomy Prihwaskito*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.786 KB)

Abstract

Industri kawasan berikat diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan para perusahaan industri dalam menjalankan roda usahanya. Diperlukannya suatu pihak yang mengatur kawasan tersebut, salah satu obyeknya adalah depo container yang harus di sewakan ,Perjanjian Sewa Menyewa adalah satu jalan keluar untuk melakukan persewaan.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam berjalannya perjanjian banyak terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa depo container PT. Kawasan Berikat Nusantara. Wanprestasi yang teresebut menimbulkan kerugian di salah satu pihak dan diperlukannya suatu penyelesaian masalah wanprestasi tersebut.
PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT LADA DI KABUPATEN BELITUNG ANTARA CV PRIMA DUASTARA DENGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Enel Reza Hafidzhan*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.411 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah suatu kontrak telah sesuai dengan KUHPerdata dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini penting agar perjanjian tersebut menjadi sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum sehingga para pihak yang melakukan perjanjian mengetahui hak dan kewajibannya. Penulis meneliti mengenai  Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika apabila para pihak yang bersangkutan telah memenuhi prestasinya dan tidak ada pihak yang dirugikan.Suatu perjanjian adakalanya tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dikenal dengan istilah ingkar janji atau wanprestasi.
KEDUDUKAN PIUTANG PADA BANK BRI KCP KOSAMBI KABUPATEN KARAWANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN NOMOR 77/PUU-IX/2011) Aditya Bagus Herlambang*, Ery Agus Priyono, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.793 KB)

Abstract

Penghapusan kredit macet dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyiasati tingginya angka rasio NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah, karena tingginya angka rasio NPL dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dalam putusan Makamah Konstitusi (Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) frasa “badan-badan” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seluruh piutang negara yang telah diserahkan oleh “badan-badan” kepada PUPN tidak dapat lagi penyelesainnya dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian seluruh piutang negara yang sudah diserahkan ke PUPN harus dikembalikan kepada pihak internal bank BUMN yang telah menyerahkannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari pihak Bank BRI KCP Kosambi dalam menangani dan menyelesaikan kredit yang bermasalah pasca putusan Mahkamah Kosntitusi (putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) dan untuk mengetahui restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak atau tidak.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan Bank BRI KCP Kosam dalam melakukan penyelamatan kredit ialah dengan restrukturisasi kredit, sedangkan untuk penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui jalur damai atau sarana hukum. Selain itu, dalam perjanjian restrukturisasi Kredit Bank pada BRI KCP Kosambi masih belum diteerapkan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan secara adil.
KAJIAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA CV. SAUDAGAR KOPI DAN PEMILIK TEMPAT USAHA PERORANGAN (STUDI KASUS : MAL AMBASADOR, JAKARTA) Chrystofer*, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.66 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, diatur mengenai kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut sebagai konsekuensi sistem terbuka dari hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Kebebasan berkontrak ini membuat bentuk perjanjian diluar KUH Perdata berkembang sangat cepat dan beranekaragam sesuai dengan kepentingan para pihak, Salah satu perkembangan jenis perjanjian diluar KUH Perdata tersebut adalah Perjanjian Kerjasama antara CV Saudagar Kopi dan Martin Suharlie dalam menjalankan kegiatan usaha Restoran Ratio Specialty Coffee di Mal Ambassador, Jakarta, namun dalam perlaksanaan perjanjian kerjasama ini  masih terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak, yaitu dalam pembagian keuntungan dan kewenangan pengelolaan operasional usaha. Hendaknya negosiasi ulang perlu dilakukan dan dirumuskan bersama serta disepakati oleh kedua belah pihak agar kegiatan operasional usaha terus berjalan baik dan memberikan keuntungan kepada dua pihak.
PEKSANAAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA VIDEO EZY DI JAKARTA Jessica Amelinda*, Ery Agus Priyono, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.523 KB)

Abstract

Franchising is one of the alternative options to develop business rapidly because it is issuing capital, which is cheaper than expand the business with their own capital, but sometimes conflict happens between franchisor and franchisee on cooperation in franchising. The franchise agreement is a testament to the cooperation in the field of franchising, however there are several clauses in the franchise agreement that do not comply with the principle of proportionality, because in general, franchise agreement is a standard agreement which is the product of the principle of freedom of contract. Frequently, the debtor is in a weak position because it has a lower economic position than creditors. An agreement that has the principle of proportionality substance is an agreement that give rights, opportunities, and equal opportunity to the parties to determine the fair exchanges for both of them.The author examines the implementation or application of the proportionality principle in the formation of Video Ezy franchise agreement in Jakarta because the author found some clauses that are less in accordance with the principle of proportionality, especially regarding the rights and obligations of the parties as well as the distribution of profits and fees. In examining the agreement, the author refers to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 about Franchise, Permendag Nomor 53 Tahun 2012 about Franchise Operation. The Keywords:  Principle of Proportionality and Franchise Agreement     
Co-Authors Achmad Arief Budiman Amiek Soemarmi Andhini Septiana Andi Sunarto Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Dewi Hendrawati Dharu Triasih Dharu Triasih Heni Ristiana Herni Widanarti IGA Gangga Santi Dewi Islamiyati Islamiyati Katya Nabila Saka Birauti Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Mira Novana Ardani Miranda Damayanti Muhamad Azhar R. Suharto Rahma Yunita Soviani Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Slamet Hariyono Suradi Suradi Tiffany Agave Christiantirta