Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Abdi Masyarakat Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Priviet Social Sciences Journal
Satriawan, Hera Alvina
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Private Law

 1 
Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Haryati, Dini; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan anak hasil perkawinan sedarah menurut sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa: 1) Yang menjadi persoalan dari perkawinan sedarah ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang tidak sah karena melanggar ketentuan, dengan demikian, baik KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun KHI menyatakan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang tidak sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.2) Anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan, hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpatisipasi,anak sumbang tersebut juga masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah, selain itu Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja namun, juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin hasil perkawinan sedarah yang lain namun, harus dibuktikan dengan DNA.
Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram Utama, Lalu Satria; Andriyani, Shinta; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262

Abstract

 Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Efektivitas Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah Arwin, Zurhadi; Rahman, Arief; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanganan konflik tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon dikatakan masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya 43 masyarakat dari 177 masyarakat yang belom bergabung ke dalam kelompok kemitraan yang merupakan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial, Adapun upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dalam penanganan konflik tenurial yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui kordinasi, sosialisasi, patroli, dan pemasangan pal batas wilayah. Sedangkan upaya represif melalui pendekatan sosiologi dengan pembentukan kelompok kemitraan.
Kedudukan Dan Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata Azis Putri, Dinda Denizya; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3922

Abstract

Pengaruh pesatnya perkembangan teknologi dan internet memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi maupun hukum di suatu negara. Salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas adalah perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Transaksi jual beli tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan cara elektronik. Beberapa masalah tertentu muncul seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali dengan perkembangan mulai bergesernya jaman perdagangan konvensional menjadi sistem perdagangan transaksi elektronik. Salah satu masalah yang muncul dari sistem transaksi elektronik ini adalah persoalan keabsahan dari sistem transaksi tersebut. Secara spesifik, keabsahan yang dimaksud disini adalah keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik.
Penerapan Peta Zona Nilai Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Timur Setatriaya, Ahmad; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4853

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penerapan peta zona nilai tanah dalam peralihan hak atas tanah, hambatan apa saja yang ditemui, serta solusi yang ditempuh untuk mengatasi semua hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris, hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis dan dilengkapi dengan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan peta zona nilai tanah dalam peralihan hak atas tanah dilakukan dengan melakukan plotting bidang tanah tersebut setelah di plotting kemudian akan muncul nilai tanah yang menunjukkan warna zona nilai tanah. Dari warna nilai tanah tersebut dapat menunjukkan harga perkiraan dari tanah tersebut. Adapun hambatan hambatan yang ditemui dalam penerapan peta zona nilai tanah dalam peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur antara lain kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya fasilitas, adanya perbedaan nilai tanah dilokasi yang berbatasan dengan kabupaten/kota, terdapat satu bidang tanah terpecah menjadi dua di berbagai zona, sering terjadinya gangguan diaplikasi sehingga mengakibatkan tidak munculnya menu zona nilai tanah di KKP sehingga penghitungan biaya/tarif layanan tersebut mengacu pada nilai NJOP.
Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram Utama, Lalu Satria; Andriyani, Shinta; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262

Abstract

 Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Efektivitas Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah Arwin, Zurhadi; Rahman, Arief; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanganan konflik tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon dikatakan masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya 43 masyarakat dari 177 masyarakat yang belom bergabung ke dalam kelompok kemitraan yang merupakan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial, Adapun upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dalam penanganan konflik tenurial yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui kordinasi, sosialisasi, patroli, dan pemasangan pal batas wilayah. Sedangkan upaya represif melalui pendekatan sosiologi dengan pembentukan kelompok kemitraan.
Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Haryati, Dini; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/na2fw175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan anak hasil perkawinan sedarah menurut sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa: 1) Yang menjadi persoalan dari perkawinan sedarah ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang tidak sah karena melanggar ketentuan, dengan demikian, baik KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun KHI menyatakan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang tidak sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.2) Anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan, hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpatisipasi,anak sumbang tersebut juga masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah, selain itu Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja namun, juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin hasil perkawinan sedarah yang lain namun, harus dibuktikan dengan DNA.
Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Umami, Allan Mustafa; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/xzpdjj21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran hak tanggungan kreditur perorangan di Kawasan ekonomi khusus mandalika. Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan atas benda tidak bergerak berupa tanah. Hak tanggungan dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak tanggungan sangat penting keberadaannya di Indonesia untuk melancarkan hubungan bisnis maupun perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia maupun berwujud perusahaan apabila ingin melakukan usaha bisnis pasti memerlukan modal. Kreditur berbentuk perusahaan umumnya lebih profesional dan memiliki sumber daya manusia, sumber modal yang besar, sudah tentu sangat menunjang keefektifitasan,efisiensi pekerjaan termasuk menyalurkan pinjaman maupun menagih pinjaman tersebut kepada debitur. Berbeda dengan kreditur dari pihak perorangan yang tidak memiliki sumber daya manusia seperti kreditur berbentuk perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan digunakannya lembaga Hak Tanggungan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui Praktek Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian pengaturan hak tanggungan kreditur perorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendaftaran hak tanggungan di KEK Mandalika mengalami kendala dikarenakan sistem online pendaftaran mitra yang masih memiliki masalah.
Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 UUPA Di Indonesia Mustafa Umami, Allan; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jg69qt87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya hukum agraria digital di Indonesia dan untuk mengetahui hukum agraria digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan digitalisasi agraria penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Sistem elektronik mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, regulasi agraria di Indonesia masih terbatas pada sektor pertanahan, sehingga pemahaman hukum sempit menjadi acuan dalam penerapan e-government di bidang ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi seluruh sektor agraria dan menyediakan layanan elektronik melalui website atau aplikasi guna memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibutuhkan regulasi elektronik untuk pelayanan publik di sektor pertambangan, kehutanan, dan perairan agar tercipta reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors Arief Rahman Arwin, Zurhadi Azis Putri, Dinda Denizya Fatria Hikmatiar Al Qindy Haryati, Dini Mustafa Umami, Allan Rizki, Dika Pola S, Nathania Permata Setatriaya, Ahmad Shinta Andriyani Umami, Allan Mustafa Utama, Lalu Satria Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin