Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Concept: Journal of Social Humanities and Education Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA J-CEKI
MOH. SALEH
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
MENINGKATKAN PENGUASAAN INFORMASI PILIHAN KARIR SISWA KELAS XII IPA 1 SMA NEGERI 1 SUELA MELALUI PEMBERIAN BIMBINGAN KELOMPOK DAN PENGGUNAAN MEDIA PADA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MOH. SALEH
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2019): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaaninformasi pilihan karir siswa kelas XII IPA1 SMA Negeri 1 Suela melalui pemberianbimbingan kelompok dan penggunaan Media pada tahun pelajaran 2017/2018.Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Suela selama 3 bulan yakni selama bulanFebruari –April. Subyek Penelitian ini adalah siswa kelas XII. Desain penelitian inidilakukan dengan Penelitian Tindakan Kelas dengan tahapan perencanaan,pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian tindakan ini dilakukan dalam duasiklus yaitu siklus I dan siklus II. Instrument dan Teknik pengukuran yang dilakukanadalah observasi dan angket. Analisis yang digunakan untuk menganalisispelaksanaan satuan-satuan layanan dan pendukung-pendukung layanan BK. Datayang diperoleh melalui daftar cek dideskripsikan dengan statistik deskripsi. Dapatdisimpulkan bahwa tingkat penguasaan informasi pilihan karier 18 orang kategoriTinggi (45%), 10 orang yang kategori Sedang (25 %), dan 12 orang kategori rendah(30 %).Kata kunci: penguasaan informasi, pilihan karir, bimbingan kelompok, mediaThe purpose of this research is to improve the mastery of information on careerchoices of students of class XII IPA1 in SMA 1 Suela through the provision of groupguidance and media use in the 2017/2018 school year. This research took place atSuela 1 Public High School for 3 months, during February - April. The subjects of thisstudy were class XII students. The design of this study was conducted by ClassroomAction Research with stages of planning, implementation, observation, and reflection.This action research was carried out in two cycles, namely cycle I and cycle II.Instrument and measurement techniques performed are observation andquestionnaire. The analysis is used to analyze the implementation of service units andsupporters of BK services. Data obtained through checklists are described bydescription statistics. It can be concluded that the level of mastery of career choiceinformation is 18 people in the High category (45%), 10 people in the Mediumcategory (25%), and 12 people in the low category (30%).Keywords: mastery of information, career choice, group guidance, media
Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu Moh. Saleh; Hufron Hufron; Syofyan hadi
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 5 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ulang dalam pelakasanaan demokrasi lima tahunan, banyaknya permasalahan menjadi beban tersendiri bagi penegak hukum kepemiluan yang sering kali keteteran dalam memprosesnya, untuk itu dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkara yang menyangkut kepemiluan Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beberapa kewenanganya diantaranya adalah memutus pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu, sebelum diberikan kewenangan oleh lebih menyelesaikan sendiri perihal pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu hanya bertugas sebagai pengawas dalam proses pelakasanaan pemilihan umum kalau ada pelanggaran hanya memberikan rekomendasi kepada KPU, setelah diberikan kewenangan untuk memutus maka Bawaslu menyelesaikan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu secara mandiri, namun dalam prakteknya kewenangan memutus atau penengakan hukum merupakan kewenangan lembaga yudikatif yang dilaksanakan oleh lembaga kehakiman sebagomana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menurut ajaran pemisahan keuasaan (separation of power) tidak diperbolehkan. Penelitian ini menyoal kewenangan Bawaslu mengadili sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administratif serta kedudukan Bawaslu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terhadap Perorangan Laili Putri Rahayu; Moh. Saleh; Rusdianto Sesung
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April :Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i2.2853

Abstract

The aim of this study is to analyze the legal consequences of company bankruptcy for individuals and the legal certainty of company bankruptcy for individuals. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection uses document study or literature study techniques. The data that has been obtained is analyzed qualitatively using deductive and inductive methods or interpretation is carried out. The results of the study show that individual companies that have been declared bankrupt through a court decision can immediately give rise to legal consequences, namely that the debtor loses the right to carry out management and control over the assets owned and everything produced during bankruptcy, and the rights and obligations of the bankrupt debtor are transferred to the curator. to manage and control the debt as regulated in Article 19 to Article 62 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The concept of bankruptcy law certainty in bankruptcy law can be demonstrated in the principle of quick case resolution and simple proof.
ANALISIS ASESMEN FORMATIF PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH DASAR KELAS ATAS Moh. Saleh; Faishal Akbar; Moh. Daufir Rahman
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 2 No 3 (2024): Juni
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v2i3.204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis asesmen formatif pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas atas di SDN Karang Anyar. Penelitian ini mengguanakan metode Kulaitatif dimana data diperoleh dari kegitan observasi dan wawancara kepada salah satu guru kelas berinsial Ibu ‘S’. subjek penelitian yang kami tuju yaitu SDN Karang Anyar serta guru kelas di kelas atas. Dengan adanya penelitian ini kami penulis berharap agar nantinya penelitian ini menjadi refleksi bagi pendidik, tenaga kependidikan serta segala pihak yang terlibat dalam pembelajaran dalam merancang dan melaksanakaan asesmen formatif pada saat kegiatan pembelajaran.
PERUBAHAN HAK NORMATIF PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Hanny Jermias Onisimus Salamena; Moh. Saleh
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i2.1188

Abstract

Abstract. The Omnibus Law on Job Creation (Law No. 11 of 2020) brought significant changes to labor regulations in Indonesia, particularly regarding termination of employment (PHK). This law provides greater flexibility for employers in the PHK procedure, especially for economic or efficiency reasons, but raises concerns about the protection of workers' rights, such as severance pay. In this context, Law No. 6 of 2023 was enacted to strengthen the protection of workers' normative rights, including in the PHK procedures and social security. This law clarifies the provisions related to PHK, offers better legal certainty, and strengthens sanctions for employers who violate the rules. Despite challenges in implementation, both laws aim to create a balanced labor climate that supports job creation and investment without sacrificing workers' rights.
PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL Mulada, Diman Ade; Moh. Saleh; Yudhi Setiawan; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.262

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL dilaksanakan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 15 September 2023. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khusunya pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madia, sebab materi yang di sampaikan mengenai kedudukan PT Perseroan sebagai badan usaha dan proses pendirian PT Perseorangan,.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat. The implementation of legal counseling activities runs in an orderly, safe and smooth manner. The legal counseling participants took part in the activity with a high sense of enthusiasm, because the legal counseling material presented by the presenters was felt to be very useful by the people of Giri Madia Village, because the material presented was about the position of the Company as a business entity and the process of establishing an Individual PT. So, This legal education can provide enlightenment (insight) to the community.
Pelaksanaan Bank Tanah dan Tumpang Tindih Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Tanah di Indonesia Moh. Saleh; Anggie Grascillia Friskasari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8011

Abstract

Pelaksanaan bank tanah di Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Namun, kebijakan ini sering kali menghadapi permasalahan tumpang tindih lahan yang melibatkan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah oleh berbagai pihak Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis keberlanjutan, bank tanah diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya tanah secara optimal, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan krusial sebagai pengelola data pertanahan, fasilitator penyelesaian konflik, dan pengawas implementasi kebijakan bank tanah. Penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan bank tanah, dampak tumpang tindih lahan terhadap keberlanjutan pengelolaan tanah, serta kontribusi BPN dalam mewujudkan pengelolaan yang transparan mendukung tata kelola tanah yang berkelanjutan.
Akibat Hukum Notaris Tidak Memasukkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Akta Keterangan Waris Rochmawati Rochmawati; Moh. Saleh
Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 3 No. 2 (2024): Juni : Concept: Journal of Social Humanities and Education
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/concept.v3i2.1213

Abstract

The legal consequences of notaries not including one of the heirs in the deed of inheritance is a problem that often occurs in notary practice in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of the actions of a notary who does not include one of the heirs in the deed of inheritance. The research method used is normative juridical with a statutory regulation approach, namely through library research and analysis of legal documents. The results of the study show that the actions of a notary who does not include one of the heirs in the deed of inheritance can result in the invalidity of the deed through a lawsuit for canceling the deed. Therefore, the notary must comply with the applicable laws and regulations and carefully examine the identities of all heirs involved in making the deed of inheritance.
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dalam Menangani Konflik Sengketa Pertanahan Endah Wirastutik; Moh. Saleh
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3156

Abstract

Tanah merupakan tempat bagi manusia dalam melaksanakan dan menjalani keberlanjutan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan terhadap tanah, berdampak meningkatnya pula perkara pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan, diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berkompetensi, yaitu PTUN dan Pengadilan Umum. Kewenangan PTUN adalah yang berkaitan dengan aspek administratif, sedangkan Pengadilan Umum adalah yang berkaitan dengan aspek keperdataan. Namun, dalam praktiknya terdapat titik singgung kompetensi antara PTUN dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat perbedaan putusan hakim di Pengadilan Umum dan PTUN untuk kasus sengketa pertanahan yang sama. Sehingga, menjadikan penyelesaian sengketa pertanahan semakin tidak komprehensif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat adalah apa karakteristik sengketa pertanahan di Indonesia dan bagaimana konsep ideal lembaga pengadilan sengketa pertanahan. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dan sengketa agraria yang terjadi didominasi oleh konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sehingga, diperlukan sebuah lembaga pengadilan yang secara khusus diperuntukkan untuk menangani sengketa pertanahan guna meredam perkara-perkara pertanahan yang ada di Indonesia. Pengadilan sengketa pertanahan tersebut secara khusus hanya melakukan pemeriksaan dan persidangan terkait sengketa pertanahan, baik dari sisi Perdata Pertanahan, Pidana Pertanahan, maupun Administrasi Pertanahan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.
LEGAL CERTAINTY IN ELECTRONIC MANUFACTURING OF MORTGAGE CERTIFICATES: KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK Aisyah Juliviani I; Moh. Saleh
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 1 (2024): Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i1.3535

Abstract

The debt guarantee that will be given by the prospective debtor will be associated with a right to guarantee according to the type of guarantee submitted. In Indonesia itself, it has just implemented services through electronic means, services by carrying out a new interaction mechanism between the government and the community and for the benefit of other people who are interested, involving the use of technology and information (especially the internet) aimed at improving quality. in community service. According to the author, the Electronic Mortgage Service does not yet have legal protection for creditors so that the author uses normative legal research methods so that the author can use the basic analysis of the laws and regulations or some other legal document. The author's purpose in this study aims to identify and analyze forms of legal protection for creditors in making Electronic Mortgage certificates.
Co-Authors Aisyah Juliviani I Anggie Grascillia Friskasari Diman Ade Mulada, Diman Ade Endah Wirastutik Faishal Akbar Hanny Jermias Onisimus Salamena Hufron Hufron Laili Putri Rahayu Moh. Daufir Rahman Rochmawati Rochmawati Rusdianto Sesung Syofyan Hadi Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan