Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Moral Kemasyarakatan Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian Masyarakat (DIMASY) International Conference On Social Science Education Proceeding
Zainul Akhyar
Universitas Lambung Mangkurat
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Kesadaran Hukum Masyarakat: Tinjauan Yuridis Menuju Perilaku Hidup Berbudaya Hukum Zainul Akhyar; Nurul Huda
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v13i1.17119

Abstract

Meskipun Indonesia sudah berada di era reformasi, sebagai sutau era yang bertujuan memperbaiki tatanan kehidupan yang dianggap terpuruk pada masa sebelumnya; kehidupan berhukum di negeri ini tidak kunjung membaik secara signifikan. Dalam pendekatan pemikiran teori sistem, bahwa semua unsur dalam sistem hukum yang ada dapat saling berkontribusi, namun demikian, jika dicermati kasus-kasus yang mengemuka tampaknya aspek “kesadaran hukum” yang mewujud dalam bentuk perilaku hidup berhukum (budaya hukum); sebagai faktor yang dominan
Kesadaran Moral Hidup Berhukum Warga Negara Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banjarmasin Akhyar, Zainul; Kiptiah, Mariatul; Elmy, Muhammad; Fahlevi, Reja
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 9 No 2 (2024): Volume 9, Nomor 2 - Desember 2024
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v9i2.10273

Abstract

Kesadaran moral dalam hidup berhukum merupakan salah satu pilar dari kriteria hukum yang baik dan efektif dalam suatu kehidupan bernegara. Jika kesadaran hidup berhukum warga negara rendah, maka akan berdampak pada tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Kesadaran moral dalam hidup berhukum ini tampaknya terjadi pada fenomena kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagaimana hasil penelitian ini. Sebagian besar informan masih rendahnya terkait dengan pengetahuan dan pemahaman kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, demikian juga aspek keyakinan dan sikap masih sangat rendah. Sebagai akibatnya perilaku mreka cenderung kurang positif terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Rendahnya kesadaran moral dalam hidup berhukum ini tampaknya perlu perlu disikapi oleh segenap pihak terkait guna dicarikan solusi yang yang tepat untuk memperbaikinya; karena hal itu akan brdampak signifikan terhadap Pembangunan bangsa dan negara.
Peningkatan Kesadaran Terhadap Pentingnya Memahami Kontrak Kerja Bagi Para Pencari Kerja Dalam Perspektif Yuridis Akhyar, Zainul; Elmy, Muhammad
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v4i2.1876

Abstract

Pada awalnya sistim kontrak kerja diterapkan dalam sector swasta formal; namun sekarang ini sudah menjalar dan dipraktikkan di smua sektor/ bidang pekerjaan; termasuk sector pemerintahan juga dikenal dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dengan demikian persoalan perjanjian kerja penting dipahami bagi pencari kerja sebelum perjanjian itu ditandatangani agar mereka lebih dapat memahami tentangapa saja konsekwensi hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu peningkatan kesadaran pentingnya memahamai kontrak kerja merupakan sebuah kebutuhan bagi pencari kerja. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk workshop dan pelatihan yang didalamnya disertai dengan ceramah serta diskusi kasus. Kegiatan dihadiri sebanyak 40 peserta. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada pencari kerja dinilai oleh para peserta sangat penting dan memberikan manfaat yang berarti dalam pemahaman mereka mengenai proses dan isi perjanjian kerja secara yuridis. Karena itu mereka memandang perlu kegiatan seperti ini dilanjutkan dan diperluas sasarannya. Selanjutnya dengan adanya kegiatan penyuluhan yang diberikan, peserta semakin menyadarkan diri mereka betapa pentingnya penguasaan, pemahaman dan kesadaran hukum agar apa yang dilakukan dan disepakati dalam perjanjian kerja tidak bertentangan dengan hukum.
CIVIC CHARACTER SOCIAL RELATIONS TOWARDS A STRONG NATIONAL UNITY BASED ON BROTHERHOOD Akhyar, Zainul; Elmy, Muhammad; Kiptiah, Mariatul; Huda, Nurul; Hiliadi, Wardiani
International Conference On Social Science Education Vol 2 (2024): 2nd International Conference On Social Science Education
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/j0wt1m66

Abstract

Social relations between citizens need to be developed to the level of "friendship between citizens" or, with another proverb, "brotherly relations" among humans, and brotherhood among citizens. At the governmental level, the basic principle of the formation of friendly relations and brotherhood among citizens must start from the state's legal policies that are fair to all citizens without discriminating against ethnic groups, sects and population groups in all fields of life; then strengthened and encouraged by the example of "goodness" from community leaders and national leaders. Furthermore, at the level of citizen life, the principle of mutual respect between fellow citizens is also an important part of the life of a pluralistic society; and most importantly, each citizen develops an "attitude of doing good things", and it is done to everyone despite different ethnicities, sects and population groups. Social relations between citizens based on togetherness, friendship and maintaining unity among the diversity of tribes, sects and population groups is a fundamental value recommended by the Pancasila philosophy, which in one of its syllables emphasizes "Indonesian Unity", meaning that the Indonesian nation, which has different backgrounds and conditions of its citizens, must unite as a nation, because this unity will encourage the achievement of the goals of life.
Eksistensi Nilai Kewarganegaraan Ekologis Berbasis Kearifan Lokal di Masyarakat Pesisir Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Kiptiah, Mariatul; Wahyu, Wahyu; Akhyar, Zainul; Elmy, Muhammad; Huda, Nurul
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.11364

Abstract

Kebudayaan Indonesia adalah seluruh budaya lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Eksistensi berarti adanya sesuatu yang ada, sesuatu yang mempunyai kenyataan, sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada untuk menjadi sempurna. Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Penelitian ini bertujuan mendalami fenomena alam dan keberadaan sumber daya alam dalam mengkonstruksi nilai kewarganegaraan ekologis berbasis kearifan lokal di masyarakat pesisir. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir mempraktikkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan pemanfaatan limbah menjadi penghasilan tambahan. Kearifan lokal tercermin dari penggunaan alat tradisional seperti sampan dan jaring, memastikan eksploitasi sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai identitas moral masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah, masyarakat dan para ilmuwan terus berupaya menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pesisir yaitu gotong-royong dan kerjasama dengan melibatkan generasi muda dalam menciptakan dan memelihara kearifan lokal melalui pendidikan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kesadaran terhadap lingkungan hidup.
Penyuluhan Rambu dan Tertib Lalu Lintas Pada Siswa Di MI Misbahussalam Desa Sungai Punggu Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala Nurul Huda; Zainul Akhyar; Heru Puji Winarso; Dian Agus Ruchliyadi; Muhammad Elmy
Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Pengabdian Masyarakat (DIMASY)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/prmfvb91

Abstract

Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar yang masih dalam tahap belajar memahami aturan jalan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap rambu dan tata tertib lalu lintas serta menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan. Kegiatan ini dilaksanakan di MI Misbahussalam, Desa Sungai Punggu, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, dengan keterlibatan dosen dan mahasiswa dari Program Studi PPKn FKIP ULM. Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup observasi, identifikasi masalah, pemberian materi secara interaktif, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab guna memperdalam pemahaman siswa. Hasil dari penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai rambu-rambu lalu lintas, aturan berkendara yang aman, serta konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas. Penyuluhan ini diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami pentingnya keselamatan lalu lintas dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pengelolaan Lingkungan Pada Ekowisata dan Sumber Daya Pesisir di Pantai Batakan Baru Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Zainul Akhyar; Mariatul Kiptiah; Wahyu Wahyu; Sarbaini Sarbaini; Rabiatul Adawiyah; Heru Puji Winarso; Dian Agus Ruchliyadi; Muhammad Elmy; Reja Fahlevi; Dedy Ari Nugroho; Nurul Huda; Wardiani Hiliadi
Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Pengabdian Masyarakat (DIMASY)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/xegk2815

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pantai Batakan Baru, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan fokus pada pengelolaan lingkungan dalam konteks ekowisata dan pelestarian sumber daya alam pesisir. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya pemahaman tentang ekowisata berkelanjutan, minimnya partisipasi dalam pengelolaan lingkungan, kurangnya infrastruktur pendukung wisata, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pelaksana melakukan penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan langsung seperti bersih-bersih pantai, penanaman pohon pesisir, serta pembuatan papan informasi edukatif. Metode yang digunakan mencakup observasi lapangan, identifikasi masalah, penyampaian materi (sosialisasi), dialog interaktif, dan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan kawasan wisata yang ramah lingkungan. Program ini juga berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari warga lokal, pelaku UMKM, hingga aparat desa dan mahasiswa, yang berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pemberdayaan lingkungan berbasis komunitas.
Juridical Analysis of Contract Work Agreements For Honorary Employees and The Right To Obtain Employment and A Decent Livelihood For Humanity : (A Study of Honorary Employees In The Environment of Lambung Mangkurat University, Banjarmasin) Zainul Akhyar; Muhammad Elmy; Maritatul Kiptiah
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities 
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i2.1480

Abstract

The issue of contract workers emerged following the enactment of Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018, which implied the termination of contract workers in government agencies. The objectives of this research are: 1. To understand the process and content of employment agreements signed by the parties, reviewed from a juridical aspect for contract workers in the ULM environment. 2. To determine the right to work and obtain decent income for humanity for contract workers in the ULM environment from a juridical aspect, and 3. To identify legal protection efforts for contract workers in ensuring future employment status in the ULM environment. This research is a normative legal study with a qualitative research paradigm. The research sample was randomly selected among contract workers to obtain credible data. Data collection techniques include documentary studies to gather legal materials, followed by interview techniques to gather empirical data. The results of the study found that the future employment status of contract workers is still unclear from the process and content of the employment agreement. However, contract workers still exist factually. The income earned by contract workers is still below the minimum wage standard due to the absence of regulations on remuneration and salary disbursement based solely on the financial budget capacity, resulting in income that is insufficient to meet the standard of decent living. Furthermore, legal protection efforts for contract workers were not found juridically related to the certainty of future employment. Based on the results of this study, it is recommended to various stakeholders to address the issue of the future status of contract workers working in government agencies in order to avoid social, political, legal, and economic upheavals, namely: (1) creating new regulations in the form of Government Regulations. Legal approaches to addressing contract worker issues are the best way to achieve justice and humanity. (2) every agency needs to take policy measures to address contract workers in the form of contract extensions while awaiting the issuance of Government Regulations (PP) governing the future employment status of contract workers. This is intended to provide certainty that can create a peaceful working environment for contract workers.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Dedy Ari Nugroho Dian Agus Ruchliyadi Faridah Faridah fatimah Fatimah Harpani Matnuh Heru Puji Winarso Mariatul Kiptiah Maritatul Kiptiah Muhammad Elmy Muhammad Elmy Muhammad Rizky Ansyari Nida Khulfiya Nina Hidayanti Novita Alfinuri Nurul Huda Nurul Huda Rabiatul Adawiyah Reja Fahlevi Samsudin Fajri Sarbaini Sarbaini Siti Nurhafizah Suroto Suroto Wahyu Wahyu Wahyu Wahyu Wardiani Hiliadi Wardiani Hiliadi