Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

POLA DISTRIBUSI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA KELOMPOK MASYARAKAT USIA REMAJA Soeroso, Venty Muliana Sari; Hidana, Rachma; Hanifah, Hanifah; Husna, Ismalia; Ilmi, Abdul Aziz Maulana; Purawijaya, Handrian Rahman
Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Vol 11, No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2
Publisher : Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jikk.v11i2.14002

Abstract

Peningkatan angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) pada remaja di Indonesia dapat mengakibatkan penurunan viabilitas kemampuan pemuda dalam beraktifitas. Contohnya pada remaja yang mengalami hipertensi pada usia muda, akan berdampak pada gangguan sistem kardiovaskuler yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Kota Bogor. Selama periode tersebut, dilakukan pengambilan data, dan terkumpul sebanyak 136 responden. Faktor risiko penyakit tidak menular terbanyak, didapatkan mayoritas responden tidak merokok (52%), tidak mengkonsumsi alkohol (87%) serta kurang melakukan aktivitas fisik (56%). Terkait pola makan yang menjadi faktor risiko adalah terlalu banyak mengkonsumsi gula sebanyak 80 responden, diikuti kurang mengkonsumsi buah dan sayur sebanyak 74 responden, berikutnya mengkonsumsi garam secara berlebihan sebanyak 72 responden serta mengkonsumsi lemak secara berlebihan sebanyak 46 responden. Berdasarkan distribusi faktor risiko PTM pada kelompok usia remaja pada penelitian ini, didapatkan responden mayoritas mempunyai faktor risiko yang besar dalam mempengaruhi meningkatnya PTM pada suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan arus urbanisasi yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka PTM dan membuat pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi PTM.
Informed Refusal as an Application for The Protection of Patients' Human Rights and Legal Protection for Doctors and Health Workers in Health Services From A Criminal Law Perspective Purawijaya, Handrian Rahman; Jollis, Jollis; Aswan, Aswan
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 6 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i6.6648

Abstract

Health services are a basic right of every citizen guaranteed by law. In practice, patients not only have the right to consent to informed consent, but also the right to refuse the medical procedure through informed refusal, after receiving adequate information. Informed refusal is a form of respect for the patient's autonomy and has the same legal status as informed consent. However, the understanding and regulation related to informed refusal in Indonesia is still limited. This paper highlights the importance of legal recognition of informed refusal as part of human rights and the need for special regulations to realize legal certainty in the relationship between patients and health workers.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagai Pengobatan Komplementer pada Masyarakat Dilaga, Ramadhani Kurnia; Auliansyah, Dicky; Prayuti, Yuyut; Herjunaidi; Purawijaya, Handrian Rahman; Jollis; Aswan
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1025

Abstract

Praktik pengobatan tradisional Indonesia seperti penggunaan herbal dan obat tradisional, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Layanan kesehatan empiris konvensional diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016. Karena kurangnya perizinan, penerapannya penuh dengan kesulitan. Dengan berfokus pada layanan kesehatan empiris konvensional di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien.Penelitian ini menggunakan kerangka hukum untuk analisis normatif. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan legislatif preventif dan represif Indonesia bagi pasien layanan kesehatan tradisional belum efektif. Beberapa praktisi tidak berlisensi mempromosikan layanan mereka dan menjanjikan hasil pengobatan. Sanksi untuk pelanggaran perizinan, pelaksanaan, dan distribusi layanan juga tidak diatur. Dinas Kesehatan memberikan nasihat kepada dukun tentang perizinan dan protokol keselamatan untuk layanan kesehatan tradisional berdasarkan fakta empiris. Hukuman yang jelas untuk pelanggaran perizinan dan pelaksanaan layanan juga penting.