Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

A Policy Implementation Model for Population Administration Digitalization: Lessons from the Implementation of Digital Identity Susilawati Susilawati; Kusworo Kusworo; Mulyadi SP; Gatiningsih Gatiningsih
Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/sipakatau.v3i2.505

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy, identify enabling and constraining factors, and develop a contextual policy implementation model. A qualitative case study approach was employed in Tulang Bawang Regency, Indonesia. Data were collected from XX informants consisting of government officials, implementing officers, and community members, complemented by field observations and document analysis. The data were analyzed thematically using NVivo 12 following the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of IKD in Tulang Bawang has not yet achieved optimal outcomes, as reflected in relatively low activation rates compared to provincial targets. Key challenges include limited human resource capacity, uneven digital infrastructure, and low levels of digital literacy among the population. The study also identifies enabling factors such as institutional commitment and inter-agency coordination. This study proposes the SUSI policy implementation model as an extension of the Van Meter and Van Horn model. The model introduces two additional analytical dimensions: digital leadership and digital inclusion. These dimensions are essential for understanding policy implementation in decentralized and digitally uneven governance contexts.
Development of Beach Tourism Destinations by Village-Owned Enterprises (Bumdesa) in Buru Regency Maluku Province Khairunnisa Salsabila Sahadi; Gatiningsih Gatiningsih; Haikal Ali
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 5 No. 05 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID), May 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tourism sector development has become one of the efforts made by local governments to enhance economic growth and increase Regional Original Revenue (PAD). Buru Regency possesses considerable natural tourism potential; however, the contribution of the tourism sector to regional revenue remains relatively low. One of the tourism development efforts has been carried out through the involvement of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in managing tourism destinations based on local potential. This study aims to analyze the development of beach tourism destinations by BUMDesa in Buru Regency, focusing on the management of Baikolet Beach Tourism by BUMDesa Jikumerasa. This research applies the tourism destination development theory proposed by Sunaryo (2013), which includes the dimensions of tourist attractions and appeal, accessibility, amenities, supporting infrastructure, other supporting tourism facilities, as well as tourism institutions and human resources. This study employs a descriptive qualitative research method. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the development of the Baikolet Beach tourism destination by BUMDesa Jikumerasa has generally been implemented quite well. However, the development of the tourism destination still requires improvement in several dimensions. The dimensions that need primary attention are tourism institutions and human resources, tourist attractions and appeal, and other supporting tourism facilities. Tourism management has not been fully supported by optimal institutional coordination, clear task distribution, managerial capacity of the management team, and structured tourism promotion. In addition, the development of tourism attractions remains limited, and supporting facilities such as culinary services, souvenir products, and security supervision are still not optimal.
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN DELI SERDANG Niko Jousika Wandira Sembiring; Gatiningsih Gatiningsih; Lalu Satria Utama
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2868-2883

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP, apa yang menjadi penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian,secara keseluruhan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Deli Serdang secara umum sudah berjalan baik.namun kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi. Karena masih terdapatbeberapa masalah.Masalah tersebut meliputi luasnya wilayah administrasi, jumlah personil yang kurang memadai, sarana dan prasarana penunjang yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas, keterbatasan anggaran serta adanya sikap masyarakat yang tidak percaya virus covid-19 hingga melakukan perlawanan terhadap arahan petugas saat melakukan penegakan protokol kesehatan.
Revisiting E-Government Services in the Provincial Government of DKI Jakarta: A Case Study on the Management of Public Complaints Riezka Novia Bewinda; Hadi Prabowo; Etin Indrayani; Gatiningsih Gatiningsih
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol. 9 No. 2 (2024): December 2024 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jkiski.v9i2.1123

Abstract

The government is increasingly using e-government to increase the efficiency of public services. This involves giving the community access to conveniently accessible electronic-based complaint communication methods. Thirteen electronic and non-electronic public complaint channels are available through the Provincial Government of the Special Region of Jakarta. The research objective is to delineate how the Jakarta Special Region Provincial Government has employed electronic-based channels for public complaint communication and to pinpoint the constituent elements involved in this approach. In-depth stakeholder interviews and Focus Group Discussions (FGDs) are two qualitative methodologies used in this research analysis to identify themes from the NVIVO coding data. The study's findings demonstrate that electronic-based public complaint communication channels improve accessibility, transparency, and response time for complaints. In addition, this circumstance facilitates the public's ability to express their goals and enables the government to pinpoint issues more precisely and swiftly. This demonstrates how crucial technology plays in fostering efficient and successful government communication.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA Namira Okita Zahra Siregar; Gatiningsih Gatiningsih; Lalu Satria Utama
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1606

Abstract

Pandemi Covid-19 adalah wabah yang sedang mengkhawatirkan seluruh dunia. Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk membantu pemulihan dengan memberikan bantuan berupa bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi yang terdampak Covid-19, faktor yang menghambat peranan serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (2013). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyediakan metode pengumpulan data, yaitu fakta dan penjelasan data yang terungkap di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota tebing Tinggi dalam melakukan penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 di Kota Tebing Tinggi sudah baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain informasi dan data pribadi KPM tidak lengkap. Selain itu juga adanya data yang tidak diperbarui juga menjadi kesulitan penyaluran. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat juga berpengaruh terhadap penyaluran serta adanya hambatan internal yakni bahan makanan dari bantuan sosial yang tidak dapat tahan lama. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan seperti melakukan perbaikan sistem, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi atau menjalin kerjasama dengan pilar-pilar sosial.