Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PERSEBAYA DAN BONEK DALAM KONGLOMERASI JAWA POS Fajar Junaedi; Heru Nugroho; Sugeng Bayu Wahyono
CHANNEL: Jurnal Komunikasi Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.317 KB) | DOI: 10.12928/channel.v6i1.10209

Abstract

IntisariPada awal dekade 1980-an, Jawa Pos adalah sebuah koran yang hampir bangkrut setelah mengalami krisis sejak satu dekade sebelumnya. Pada akhir 1970-an, oplah Jawa Pos mengalami kemerosotan tajam, dan titik nadir Jawa Pos terjadi ketika di tahun 1982, oplahnya tinggal 6.800 perhari. Pemilik Jawa Pos, The Chung Sen memutuskan menjual Jawa Pos kepada kelompok bisnis media Tempo Grafiti. Kelompok bisnis media ini menunjuk Dahlan Iskan sebagai nahkoda baru Jawa Pos. Jawa Pos di bawah kendali Dahlan Iskan mengembangkan jurnalisme olahraga, sebuah praktek jurnalisme yang sering disebut sebagai jurnalisme mainan karena sifatnya yang tidak serius, dengan mengangkat secara massif pemberitaan tentang Persebaya dan Bonek. Persebaya adalah klub sepakbola dari kota Surabaya dan Bonek adalah fans Persebaya. Awalnya, Jawa Pos memanfaatkan Persebaya untuk menaikan oplahnya dengan cara mengalokasikan pemberitaan yang berlimpah tentang klub sepakbola ini, dan sekaligus mereproduksi identitas Bonek bagi fansnya. Bersamaan dengan berlimpahnya pemberitaan tentang Persebaya dan reproduksi terhadap identitas Bonek, Jawa Pos berkembang menjadi koran terkemuka di kota Surabaya pada akhir dekade 1980-an. Sejak dekade 1990-an, Jawa Pos berkembang menjadi koran nasional dan mengembangkan bisnisnya baik di lini media maupun non media. Jawa Pos berkembang menjadi konglomerasi media dan non media di tingkat nasional dengan keberhasilannya melakukan ekspansi bisnis ke berbagai lini media. Di tengah redupnya bisnis media cetak, terutama akibat laju pertumbuhan media daring, Jawa Pos mengembangkan konglomerasinya dengan mengambil alih kepemilikan Persebaya pada awal tahun 2017.Kata Kunci : Konglomerasi, Jawa Pos, Persebaya, Bonek
KONSTRUKSI IDENTITAS KEPAPUAAN DALAMDINAMIKA ARUS DEMOKRASI Habel Melkias Suwae; Heru Nugroho; Djoko Suryo
MAJALAH ILMIAH PEMBELAJARAN Jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran Edisi Khusus 2012
Publisher : MAJALAH ILMIAH PEMBELAJARAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.618 KB)

Abstract

Pembentukan identitas seseorang baik sebagai individu maupunkelompok pada perinsipnya melalui dua proses relasi, yaitu relasi denganorang lain dan dirinya sendiri. Dalam relasinya dengan orang lain itulahkemudian membuka peluang bahwa pembentukan identitas sangat dipengaruhifaktor eksternal. Studi ini memfokuskan pada pembentukan identitas wargaPapua dalam relasinya dengan narasi dominan, yaitu negara dan agama, dimana keduanya selama ini merupakan faktor eksternal yang cukup dominandalam mengkonstruksi identitas Papau.Temuan studi ini antara lain, identitas kepapuan dikonstruksikan olehkekuatan negara melalui politik penyeragaman. Pada masa itu orang Papuaadalah obyek yang dipandang oleh pemerintah pusat, sehingga terusmengalami marginalisasi dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi,maupun sosial-kebudayaan. Melalui proyek kesatuan dan persatuan bangsa,orang Papua harus menjadi orang Indonesia yang bias pusat. Di sinilahkemudian terjadi bagaimana konstruksi Papua oleh pusat berada dalam posisiyang dipandang sebagai daerah pinggiran. Mula-mula cara pandang pusatmemang secara teritori, tetapi kemudian juga secara politik dan kebudayaan.Oleh karena itu Papua mengalami marginalisasi baik secara politik maupunkebudayaan.Sementara itu, agama, dalam hal ini agama Kristen, memandangsistem keyakinan masyarakat Papua yang lebih berkarakter animisme sebagailiyan (others). Dalam pandangan Kristen agama lokal orang Papua adalahmasalah yang harus diselesaikan dengan sistem keyakinan Kristen, agamasmitis yang monotiesme. Sebagai narasi dominan, agama Kristenmemposisikan diri sebagai superior atas inferioritas agama lokal orangPapua. Karena itu dalam rangka kristenisasi agama lokal Papua semuakeyakinan orang Papua harus ditinggalkan dan harus memeluk Kristen.Politik penundukan ini berlangsung secara sistematis melalui berbagai jalur,baik politik, ekonomi, dan kebudayaan.Dalam kondisi dan kesadaran sebagai orang pinggiran itulahkemudian orang Papua mengkonstruksi identitasnya. Pada umumnya orangtidak pernah mempertanyakan bahwa bagaimana proses terbentuknyakesadaran itu, yang sebenarnya kesadaran yang dibentuk, sebuah kesadarandikonstruksikan oleh pihak eksternal dan ketika melakukan proses komunikasiintrapersonal maka terjadilah proses konsensus bahwa kami orang Papuamemang seperti yang dikonstruksikan oleh pihak luar itu.
Gerakan Anti Penuaan: Politik Identitas Usia Lanjut dalam Konstruksi Industri Medis Mahesa Mandiraatmadja; Heru Nugroho; Irwan Abdullah
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 1 (2012): Menerobos Kemandekan Demokrasi di Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.821 KB) | DOI: 10.22146/jps.v1i1.23429

Abstract

“Gerakan Anti Penuaan adalah bagian dari usaha menikmati kehidupan, sehingga hari tua tetap harus dilihat secara sekuleristik. Hidup di masa tua harus dinikmati dengan konstruksi baru, yaitu tetap sehat, tidak sakit-sakitan, dan tetap produktif serta sehat sampai ajal menjemput. Kesehatan tidak harus dipecahkan dengan sebuah pendekatan medis, melainkan perlu dilihat dari berbagai perspektif. Pertama; konstruksi identitas komunitas Lansia mengikuti perkembangan lingkungan sosial yang membentuk identitasnya, kedua; komunitas Lansia dikonstruksikan identitasnya oleh industri medis yang bergerak di bidang anti penuaan. Ketiga; penyebaran wacana sehat dan perlunya gerakan anti penuaan yang berfokus pada relasi kuasa industri medis itu sendiri.”Kata Kunci: Gerakan Anti Penuaan, Relasi Kuasa, Komunitas Lansia.
Kontestasi Elite Dan Marginalisasi Penduduk Lokal Di Lokasi Pertambangan Batu Bara Kutai Kartanegara Nurhadi Yuwana; Heru Nugroho; Irwan Abdullah
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 2 (2012): Dinamika Sosial dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (921.78 KB) | DOI: 10.22146/jps.v1i2.23436

Abstract

“Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya berbeda, pengelolaan kekayaan alam, khususnya barang tambang seperti mineral dan batubara tidaklah semudah yang dibayangkan dalam konsep teoritis, banyak kepentingan di belakangnya. Alih-alih memikirkan kepentingan rakyat, pemerintah justru membiarkan pengelolaan itu kepada investor asing. Kontestasi politik terjadi tidak hanya antara negara dengan korporasi tapi juga dengan warga lokal. Artikel ini mencoba menjelaskan fenomena kontestasi dan marginalisasi yang terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”Kata Kunci : kontestasi, kapitalisme, marginalisasi
Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan Heru Nugroho
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 2, No 2 (2013): Tantangan Global Dalam Perubahan Lokal
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.413 KB) | DOI: 10.22146/jps.v2i2.30000

Abstract

Multikulturalisme dan politik anti kekerasan di Indonesia menghadapi kondisi problematis saat ini, pengalaman negara mengelola perbedaan tidak berbading lurus dengan kondisi lapangan yang menunjukkan meningkatnya konflik horizontal. Kasus kekerasan antar etnis dan umat beragaman di Yogyakarta yang terjadi di pertengahan tahun 2014 ini telah menyentak kita bahwa multikulturalisme dan politik anti kekerasan bukanlah proyek temporer negara. Melainkan sebuah pemahaman dan cara berpikir yang perlu dikembangkan terus-menerus oleh semua pihak, sehingga multikulturalisme sebagai filosofi yang mengarahkan semua pihak agar mau saling mendengar dan memahami satu sama lain, tanpa harus menanggalkan prinsip dan keyakinan pribadinya. Revitalisasi dan penegakan filosofi multikulturalisme menjadi rujukan untuk melakukan penguatan peran politik rakyat di hadapan negara, membudayakan diskusi publik dalam proses pengambilan dan penentuan kebijakan, optimalisasi peran dan fungsi institusi lokal sebagai instrumen resolusi konflik dan negara harus mampu menjadi katalisator dalam pemberian peran ekonomi politik. Adapun hasil akhirnya diharapkan warga yang heterogen bisa hidup bersama-sama meskipun berbeda etnis, agama dan ras, sehingga mereka dapat saling menghormati dan memunculkan sikap toleransi.
KOTA FESTIVAL DAN SKEMA KEBIJAKAN WISATA KOTA DI SURAKARTA Akhmad Ramdhon; Heru Nugroho; Arie Sujito
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v9i2.43788

Abstract

Tourism in Surakarta has a long dynamic in the attempt of contributing to the city development agenda. Based on tourism economic policy with MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) tourism strategy, city tourism is supported with cultural festival. A series of festival agendas is used to promote city and MICE tourism as the city governance attempt as the part of tourism development in decentralization era.  This study explained art and cultural festival to support city tourism and its effect on the attempt of activating the economic. Primary data was collected with etnografi approach to a variety of city festival agendas, result of observation, in-depth interview, some related documents were review and analyzed. The result of research, Surakarta tourism policy along with cultural festival series becomes a cultural event supporting the tourist destination experiencing revitalization effort as well. The Spirit of Java becomes a policy node to support public participation in various festivals designed in regular event calendar. Tradition and history-based festival was recycled into creative works along with public enthusiasm in the platforms worked on grandiosely. The tourist visit rate affects the city’s economy and infrastructural development scheme, becoming the long-term city policy. Surakarta transforms gradually into new spaces to tourism industry with big challenge to ensure the preservation of city tradition, and conservation of culture. Keywords: City, Desentralization, City Tourism, Festival City AbstrakPariwisata di Kota Surakarta mempunyai dinamika yang panjang dalam upaya untuk berkontribusi pada agenda pembangunan kota. Berbasis kebijakan ekonomi wisata dengan strategi pengembangan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) pariwisata kota yang ditopang festival budaya. Rangkaian  agenda festival  untuk mempromosikan kota dan wisata MICE sebagai upaya tata kelola kota sebagai bagian dari perkembangan pariwisata diera desentralisasi.  Studi ini menjelaskan festival seni budaya untuk menopang pariwisata kota dan dampaknya bagi upaya menggerakkan roda ekonomi.  Data primer diambil lewat pendekatan etnografis atas berbagai agenda festival kota, hasil observasi, in-depth interview, dan beberapa dokumen terkait direview dan dianalisis.  Hasil dari studi ini, kebijakan pariwisata Surakarta dengan rangkaian festival budaya menjadi event budaya sekaligus menopang destinasi wisata yang juga mengalami upaya revitalisasi. The Spirit of Java menjadi simpul kebijakan untuk mendorong keterlibatan publik dalam berbagai festival yang dirancang dalam kalender event reguler. Festival dengan basis tradisi dan sejarah yang didaur ulang kembali menjadi kerja-kerja kreatif bersama antusiasme publik di panggung-panggung yang digarap dengan megah.  Angka kunjungan wisatawan menjadi dampak bagi ekonomi kota dan skema pengembangan infrastruktur menjadi skema kebijakan kota jangka panjang. Kota Surakarta bertahap bertransformasi menjadi ruang-ruang baru bagi industri wisata dengan tantangan besar untuk memastikan kelestarian tradisi, dan budaya kota tetap terjaga dengan baik.Kata kunci : Kota, Desentralisasi, Wisata Kota, Kota Festival
REPRESENTASI BUDAYA DALAM KOMIK STRIP PANJI KOMING Heru Nugroho; G.R. Lono Lastoro Simatupang
Paramasastra : Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya Vol. 1 No. 1 (2014): Vol 1 No 1 Bulan Maret Tahun 2014
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/paramasastra.v1n1.p%p

Abstract

Representasi kebudayaan Jawa dapat didentifikasi dari beberapa adegan misalnya, gerak fisik, tutur kata, pakaian yang digunakan berikut aksesorisnya. Komik Strip  Panji Koming  memunculkan Prinsip-prinsip dan etika ke-Jawa-an dalam beberapa adegan pada tiap edisinya. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang menjunjung tinggi budaya unggah-ungguh atau tatakrama. Karena itu penghormatan menjadi kunci untuk dapat hidup secara harmonis dalam tatanan masyarakat secara keseluruhan. Penghormatan itu ditunjukkan dalam berbagai cara: sikap badan, tangan, nada suara, istilah penyapa, dan diatas segala-galanya, termasuk tataran bahasa yang dipergunakan. Adanya  stereorip  pada perempuan Jawa dipandang jelas, karena adanya representasi sederhana yang mereduksi perempuan menjadi serangkaian karekteristik yang dibesar-besarkan dan biasanya berkonotasi negatif. Jadi stereotip mereduksi, mendasarkan, mengalamiahkan dan mematok perbedaan.
Enterprise Architecture Characteristics in Context Enterprise Governance Base On COBIT 5 Framework Heru Nugroho; Tutut Herawan
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol 3, No 1: July 2016
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijeecs.v3.i1.pp240-248

Abstract

The existence of the enterprise architecture is an attempt of managing and planning over the evolution of information systems in the sphere of an enterprise with model-based. In developing the enterprise architecture, there are several tools definition of components in the system. This tool is known as enterprises architecture (EA) framework. In this paper, we present a method to build a model of enterprise architecture in accordance with the needs of the Organization by Understanding the characteristics of the EA framework such as Zachman, TOGAF, and FEAF. They are selected as the EA framework will be used to determine the characteristics of an EA because the framework is most widely used in corporate or Government. In COBIT 5 framework, there is a process associated with enterprise architecture it is APO03 Manage Enterprise Architecture. At this stage of the research, we describe the link between the characteristics of the EA with one process in COBIT 5 framework. The results contribute to give a recommendation how to design EA for organization based on the characteristic of EA in Context Enterprise Governance using COBIT 5 Framework.
Vocational Higher Education Governance Recommendation Based On Cobit 5 Enabler Generic Model Heru Nugroho; Kridanto Surendro
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol 1, No 3: March 2016
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijeecs.v1.i3.pp647-655

Abstract

Enterprise governance for higher education can be viewed as arrangements that include a variety of university assets in order to support the strategy in achieving the goals and objectives.  In the implementation governance in university there are factors that affect good governance which are individual or groups. These factors are then called an enabler of enterprise governance. In the previous research obtained the fact that the enabler of enterprise governance that provide significant influence in the governance of vocational higher education is the organization structure and information. Using four common dimensions for enablers in COBIT 5 Enabler Generic Model will give recommendation for governance in vocational higher education. These recommendations are expected help the vocational higher education in preparation of blue print of governance needs by considering the enablers of organizational structure and information.
Kritik Habermas Terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pemahaman Pembangunan Heru Nugroho
Unisia No 32/XVII/IV/1997
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.v0i32.5855

Abstract

-