Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vyavahara Duta International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Relasi Publik Jurnal Media Akademik (JMA)
NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Pengaturan Status Kewarganegaraan Seseorang Yang Melakukan Perkawinan Campuran Di Indonesia Dari Perspektif HAM I Made Lanang Maha Adi Putra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.367

Abstract

This study aims to find out and understand the regulation of the citizenship status of a person who enters into mixed marriages in Indonesia, and to know and understand this regulation from a human rights perspective. The method used is normative research using a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research show that the provisions of Article 26 of Law no. 12 of 2006 concerning Citizenship basically provides for restrictions on human rights related to a person's freedom to choose citizenship status. These provisions stipulate that as a result of mixed marriages, Indonesian men or women lose their citizenship status because according to the law of origin the foreign husband or wife has given citizenship status. In addition, this provision also contradicts Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which basically states that everyone is free to embrace religion and worship according to their religion, choose education and teaching, choose a job, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it. and has the right to return. and also Article 26 paragraph (1) of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which basically states that everyone is given the right to own, replace, obtain or maintain citizenship status.
UPAYA KURATOR DALAM MEMAKSIMALKAN ASET HKI MILIK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT ATAU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Wibowo, Bintang Herlambang; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to determine the involvement of curators in the liquidation and administration of intellectual property assets during times of bankruptcy and PKPU, as well as exploring strategies for optimizing the value of intellectual property assets in these conditions. The research methodology used in this research is normative juridical legal research, which focuses on the analysis of currently applicable legal provisions, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Extension of Debt Payment Obligations, as well as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results show that the curator fulfills many responsibilities, including the implementation of administrative tasks, management of bankruptcy assets, and supervision and resolution of intellectual property assets. Curators face challenges in effectively using intellectual property assets, especially those that have not been officially registered. To optimize intellectual property (IP) assets, managers have the ability to negotiate with external parties or internal creditors to secure payments and additional company capital. They can also carry out corporate restructuring actions such as mergers, acquisitions, or consolidation, as well as asset liquidation.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS Surika, Luqyaanaa Audrey; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dari sudut pandang hukum yang konstruktif penelitian ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang hewan peliharaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta dilakukan menurut standar yurisprudensi yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapat pertolongan, perawatan kesehatan, dan santunan dari pihak yang bersalah, serta berhak mendapat ganti rugi dari asuransi perusahaan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemilik hewan peliharaan yang dituntut secara pidana dan/atau digugat di pengadilan perdata karena perbuatan melawan hukum karena kelalaian hewan peliharaannya dalam hal keselamatan hewan peliharaan orang lain merupakan perkembangan hukum yang bermanfaat. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Hewan Peliharaan ABSTRACT From a constitutive legal point of view, this study aims to ensure legal protection for victims of traffic accidents and the responsibility of pet owners whose pets cause traffic accidents. This study uses normative legal methods sourced from primary, secondary, and tertiary law and is carried out according to applicable jurisprudential standards. Based on the research findings, victims of traffic accidents are entitled to help, health care, and compensation from the guilty party, and are entitled to compensation from company insurance, as required in Law Number 22 of 2009 regulating Road Traffic and Transportation. Pet owners who are criminally prosecuted and/or sued in civil court for unlawful acts due to the pet's negligence in terms of the safety of other people's pets are a useful legal development. Keywords: Legal Liability, Traffic Accident Victims, Pets
PENYELESAIAN HUKUM SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENCEMARAN AIR DI SUNGAI BENGAWAN SOLO Mariecruz, Vanessa Laura; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air berfungsi sebagai makanan utama bagi organisme, yang merupakan sumber utama kehidupan. Tidak adanya air di suatu lingkungan merupakan indikasi tidak adanya organisme hidup. air merupakan kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari.Dalam masyarakat masa kini, organisme hidup, khususnya manusia, sangat bergantung pada air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, namun perhatian terhadap pemeliharaan kebersihan air dan dampaknya terhadap kesehatan manusia masih kurang. Akibatnya, sebagian besar air telah terkontaminasi. Publikasi ini menggali dan memberikan wawasan atas pertanyaan Justin mengenai langkah penegakan restoratif dalam mengatasi pencemaran air di Sungai Solo yang terletak di Teluk Benga. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan banyak metodologi antara lain metode kasus, metode undang-undang, metode faktual, dan pendekatan Restorative justice,. Fokus utama publikasi ini berkisar pada penggunaan bahan hukum, khususnya dalam bentuk kutipan hukum. Kajian ini memuat sumber hukum primer yaitu Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup no. 31 Tahun 2009 dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengaturan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber online digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknologi sistem kartu, sedangkan teknologi pengumpulan data meliputi teknologi deskripsi, teknologi evaluasi, dan teknologi argumentasi. Terjadinya pencemaran air di Sungai Solo di Teluk Benga salah satunya disebabkan oleh aktivitas badan komersial, termasuk pembuangan limbah dan bangkai babi yang tidak tepat. Peristiwa pencemaran di Sungai Solo, Bangawan, segera disikapi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang segera mengambil tindakan sebagai wakil pemerintah daerah. Gubernur bertemu dengan individu yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, dan mendesak mereka untuk mengakui tanggung jawab mereka atas insiden tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengimbau agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Sekali lagi. Penyelesaian kasus pencemaran air Sungai Bangawan Solo dilakukan secara ekstrayudisial dengan menggunakan kerangka restorative justice.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA REPUDIASI YANG TELAH DIPUTUS KONTRAKNYA OLEH PIHAK PEMBERI REPUDIASI Saragi, Novyar Boy Putra; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengidentifikasi dan menentukan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pemberi repudiasi merupakan tujuan dari penilitian ini, metode penelitian yuridis normative adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode difokuskan untuk menganalisis apa yang ditentukan dalam hukum atau undang-undang dan yang dianggap sebagai pedoman atau standar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama repudiasi merupakan bagian teori dalam hukum kontrak yang merupakan bentuk atas suatu pernyataan atau manifestasi mengenai ketidakmampuan/ketidaksediaan untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari kontrak yang telah disepakati. Kedua perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam hal pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pihak pemberi repudiasi adalah dapat berupa gugatan yang dapat diajukan kepengadilan yang bertujuan untuk menuntut hak yang seharusnya dapat diterima oleh pihak yang dirugukan dengan menggunakan pasal 1266, 1243, dan 1338 KUHPerdata sebagai dasar hukumnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Repudiasi, Kontrak ABSTRACT The purpose of this study is to ascertain the legal protection for parties receiving repudiation whose contracts have been terminated by the party giving the repudiation. The approach taken in this study is one of normative juridical research, namely a method that aims to analyze what is specified in conceived statutes, rules, or laws. As a guideline or custom that serves as a standard. The result of this research show first that repudiation is part of theory in contract law which is a form of statement or manifestation regarding signing/unwillingness to carry out obligations arising from an agreed contract. Second, the potential for legal protection in the case of a party receiving repudiation whose contract has been terminated by the party giving the repudiation is in the form of a lawsuit that can be issued by a court which aims to claim rights that should be accepted by the aggrieved party using articles 1266, 1243 and 1338. Civil Code as the legal basis. Key Words: Legal Protection, Repudation, Contract
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA Made Dwi Ruwidiarta Suputra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/sekndk98

Abstract

Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan berekspresi di negara Indonesia pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah bentuk pemerintah dalam melindungi serta menghormati HAM. Tujuan studi berikut penting guna mengetahui pengaruh globalisasi kepada perkembangan hak asasi manusia (HAM) dan guna memahami konstruksi hukum HAM di Indonesia terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi pada era globalisasi. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dengan cara mengambil dari berbagai macam literatur selaku sumber primer, yakni buku, jurnal, dan aturan-aturan norma yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, serta instrumen hukum lainnya. Orang-orang dapat berkomunikasi, mencari, menerima, serta bertukar beragam jenis informasi, dan mereka bisa mengembangkan serta mengekspresikan pikiran atau pandangan mereka lewat cara yang didasarkan pada hak-hak mereka sendiri sesuai dengan hak individu dan kolektif atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada zaman globalisasi seperti sekarang berikut, setiap orang diberikan kemudahan guna mengakses informasi lewat media elektronik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, kebebasan berikut juga mempunyai batasan guna mencegah pemberian pendapat juga berekspresi yang sewenang-wenang.
The Urgency Of Understanding And Practicing Pancasila Values As The State Foundation For The Young Generation Putu Laksmi Danyathi, Ayu; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini; Nurcahyo, Edy
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 5 (2022): October 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i5.498

Abstract

This study aims to determine the urgency of understanding and practicing Pancasila values as the basis of the state for the younger generation and to find out how to improve them. This research is qualified as a normative legal research using the approach of legislation, facts and analysis and legal concepts. The analysis technique uses descriptive, evaluation and argumentation techniques. The results obtained that the urgency of understanding and practicing the values of Pancasila as the basis of the state is very important because the younger generation is very vulnerable to the entry of values that are contrary to Pancasila. The number of cases among the younger generation that reflects the existence of radicalism, individualism, and taking actions that are contrary to the values of Pancasila. Efforts that can be made to improve understanding and practice of Pancasila values as the basis of the state in the younger generation can be carried out starting from the simplest instilling the values and implementing Pancasila values in the family environment, and then at the education level by including subjects about Pancasila and can also be done by socializing the planting of Pancasila values through social media.
Co-Authors A.A.Ngr. Rai Rama Prayoga Anak Agung Cynthia Tungga Dewi Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun Anak Agung Gede Seridalem ANAK AGUNG SRI UTARI Anna Inao Anton Gunawan Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu Cakra Wayu Madewa Dita Dhaamya Natih Dwijanata, Anak Agung Bagus Cahya Eka Wijaya Adhis Thanaya Gede Adhitya Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Bagus Gilang Prawira Gusti Made Triantaka I Gede Bagus Wicaksana I Gede Indra Diputra I Made Adi Guntara I Made Lanang Maha Adi Putra I Made Lanang Maha Adi Putra I MADE SUBAWA I Nyoman Bagiastra I Putu Bhisama Labdajaya I Putu Hendra Wijaya Ida Bagus Oka Mahendra Putra Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Kadek Rita Listyanti Ketut Sri Ari Astuti Made Dwi Ruwidiarta Suputra Marhadi Hasibuan Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur Laumuri Mariecruz, Vanessa Laura Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti Ni Kadek Ayu Purnama Dewi Ni Ketut Sri Utari Ni Luh Putu Suartami Dewi Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi Ni Made Dyah Nanda Widyaswari Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Dewi Lestari Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti Nurcahyo, Edy NYOMAN MAS ARYANI Putu Kevin Saputra Ryadi Putu Laksmi Danyathi, Ayu Putu Widya Astari Ratna Komala Sari, Ni Nyoman Wulan Rendi Kristiwanto Saragi, Novyar Boy Putra Sebayang, Yosua Nathanael Sinta Maharani, Gusti Ayu Ketut Stefanus Denny Christianto Setiawan Surika, Luqyaanaa Audrey Tjokorda Alit Budi Wijaya Wibowo, Bintang Herlambang