Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vyavahara Duta Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Relasi Publik
NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
LEGALITAS PENGGUNAAN PELURU KENDALI BALISTIK ANTARBENUA (INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE) DALAM PERANG ANTARNEGARA I Gede Bagus Wicaksana; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.179 KB)

Abstract

Peluru Kendali Balistik Antarbenua (ICBM) dapat membahayakan warga sipil yang tidak berdosa karena efek dari ledakan tersebut sangat luas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Legalitas Penggunaan ICBM dalam Perang Antarnegara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis keberlakuan instrumen internasional yang terkait, pendekatan sejarah, dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Penggunaan ICBM dilarang menurut Den Haag Convention IV 1907 dan Hukum Humaniter Internasional karena memiliki efek penghancuran secara luas yang dapat mengenai rakyat sipil yang tidak berdosa.
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 Tjokorda Alit Budi Wijaya; I Made Subawa; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The fulfillment vacancy of Deputy Head of Regional from a Political Party orCoalition of Political Parties in several regions in Indonesia are often impressed allowedto drag filling by the authority holder particularly Regional Head along with thelegislature, although in essence the rules on charging mechanism of vacancy of the DeputyHead of Regional has been regulated in the written on law of Republic Indonesia Number12 year 2008 and supported by some of the legislation below. Therefore, this study willexplain how to fill the vacancy mechanism Deputy Head of Region from the political partyor coalition of political parties according to Regulation Legislation applicable. This studyalso explains that the filling of vacant position of Deputy Head of Region is still required inthe Regional Government system.
PENGATURAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA A.A.Ngr. Rai Rama Prayoga; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.359 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi rasa demokrasi dalam pemilu serta hak asasi manusia. Penulisan dalam judul ini adanya permasalahan dalam pencalonan anggota legislatif yakni terkait dengan mantan terpidana korupsi. Terkait dengan permasalahan tersebut KPU mengeluarkan suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana peraturan tersebut bertentangan dengan suatu aturan yang mengatur mengenai pemilu. Metode yang digunakan di dalam penulisan ini yakni menggunakan metode hukum normatif yang dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan serta yang berkaitan dengan penulisan dari kepustakaan. Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia peraturan ini dibuat oleh kpu tersebut dapat mengalanggar peraturan yang mengatur hak asasi manusia, karena pada salah satu pasal di pengaturan hak asasi manusia memberikan setiap orang untuk dapat dipilih serta dapat untuk memilih Kata Kunci : Terpidana Korupsi, Hak Asasi Manusia, Calon Legislatif
FUNGSI LEGISLASI DPD-RI BERDASARKAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 I Putu Hendra Wijaya; I Made Subawa; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.06 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul "Fungsi Legislasi DPD-RI Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Makalah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerahnya di tingkat pusat. Dalam praktiknya, proses legislasi yang dijalankan oleh DPD mengalami ketimpangan dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menyebabkan diperlukan judicial review terkait regulasi yang mengatur tentang keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA DENPASAR YANG BERDASARKAN ASAS GOOD GOVERNANCE Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.999 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Peranan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Kota Denpasar yang berdasarkan asas Good Governance. Dalam mewujudkan asas Good Governance dalam bidang perizinan perlu diketahui bagaimana peranan pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan kepada masyarakatnya, agar tidak lagi timbul anggapan masyarakat bahwa mengurus izin tersebut lambat, mahal dan melelahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah mengakomodir mengenai pelayanan perizinan melalui Peraturan Walikota dan dengan pembentukan BPPTSP dan PM (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal) yang mempermudah dalam pelayanan perizinan sehingga asas Good Governance dapat terwujud.
SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DALAM BIROKRASI PERIZINAN Nyoman Putri Purnama Santhi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.495 KB)

Abstract

Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalahterselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujudpelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubunganantara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikatoruntuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi goodgovernance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuatsuatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayananpublik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untukmemperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti danterjangkau.
Tinjauan Atas Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Data Kependudukan Terhadap Perlindungan Data Pribadi I Putu Bhisama Labdajaya; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Data kependudukan merupakan salah satu wujud dari data pribadi yang harus dilindungi keberadaaannya. Hal ini secara implisit diterangkan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan data kependudukan melalui permendagri nomor 61 tahun 2015 yang didalamnya menyatakan adanya peluang bagi perusahaan swasta untuk turut serta diberikan akses dalam mengelola data kependudukan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk 2 hal, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sistem pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam rangka pengelolaan data kependudukan; dan (2) untuk mengetahui dan menganlisis tentang jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan .Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun sistem pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan dibagi menjadi 3 mekanisme yakni pemberian ijin, pemberian akses untuk pemanfaatan, dan pengawasan melalui evaluasi baik secara berkala setiap 6 bulan maupun secara insidentiil. Hal ini berlaku pada setiap tingkat pengelolaan data kependudukan mulai dari tungkat pusat hingga tingkat daerah kabupaten/kota. Sistem pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan ini tidak sepenuhnya dapat memberi perlindungan hukum bagi msyarakat yang datanya dikelola. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya; Pertama absennya peran pemilik data dalam hal persetujuan apabila datanya digunakan oleh pengelola data untuk dimanfaatkan oleh lembaga pengguna seperti perusahaan swasta Kedua, terbatasnya definisi dari data pribadi yang dapat dilindungi dapat menghambat pemenuhan hak-hak dari pemilik data. Ketiga, hingga saat ini tidak adanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran atas pengelolaan data. Kata kunci: Data Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia ABSTRACT Citizen data is one form of personal data that must be protected. This kind of protection was an implicit mandate in article 28 G of the constitution. In 2016 Indonesia government issued a population data management policy through the Republic of Indonesia of Domestic Affairs Ministerial No. 61 year 2015 to grant access to citizen's big data. The purpose of writing this journal is to find out the implementation of the system of cooperation in managing population data, really providing legal protection for the community. The method used in writing this journal is a normative-empirical legal research method with statute approach. The system for implementing population data management is divided into 3 mechanisms, namely granting permits and granting access to utilization and supervision through evaluation, either every six months or accidentally. It applies to every level of the population data management, start from the central level and regional/city level. This policy does not adequately provide legal protection for the people whose data are managed. This is due to several reasons including: first, the absence of the role of data owner in term of approval if the data is used by user institutions such as private companies; second, the limited definition of personal data that can be protected can inhibit the fulfillment of the rights of the data owner; third, until now there is no criminal sanction that can be imposed on violations of data. Keywords: Citizen’s data, Management of private data, Human rights
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTEK DIKAJI DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA I Gede Indra Diputra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.085 KB)

Abstract

The paper is titled "Criminal Liability Actions Against Physicians Who PerformMalpractice Assessed From the Criminal Justice Act" This paper uses analytical methods andapproaches normative legislation. Doctor is obliged to provide the best possible medical care forpatients, medical care may be provide medical treatment according to standard medical carenecessary to cure patients, but doctors sometimes results achieved are not as expected due to lackof skills and knowledge that lead to malpractice physician (medical mistakes done by thephysician) to the patient that causes disability or death, so not make lost of justice in the new Actneed a new justice in Criminal Justice for in a special thread for a criminal liability doctor actMalpractice in order to have a justice for victims.
Peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional Ni Putu Dewi Lestari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.547 KB)

Abstract

This paper is entitled The Role of the United Nations Commission onInternational Trade Law (UNCITRAL) in the Harmonization of the Law of InternationalElectronic Commerce (E-Commerce) Transaction, also becomes the subject to study,especially about harmonizing the laws of each state on the international electroniccommerce (e-commerce) transactions. It applies normative legal research methodcombined with other relevant literature approach and statute approach. The conclusiondraw through this writing shall be means the UNCITRAL has a role to harmonize thetransaction of electronic commerce (e-commerce) by making a Model Law, that isUNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE AKIBAT PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KARENA LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN Ni Kadek Ayu Purnama Dewi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.794 KB)

Abstract

This scientific work titled Against Legal Protection If the Winning BidderHappened In Absentee Ownership of Land Transfer of Land Rights Due for ObjectAuction Mortgage. The background of this paper is the result of absentee landownership transfer of land rights as the auction is not to be adverse legal subjectsoutside the district, the winner of the auction. The purpose of this paper is to understandthe legal protection of absentee land ownership as a result of the transfer of land rightsas the auction object security rights. This paper uses the normative method by analyzingthe problems with the law and relevant literature. The conclusion of this paper is thelegal protection of the relevant auction winner absentee land ownership as a result ofthe transfer of land rights as the auction object security rights are contained in Article 3of Government Regulation Number 224 of 1961 in paragraph (5) and GovernmentRegulation Number 224 of 1961 and Government Regulation Number 41 Year 1964 onImplementation of Land Distribution and indemnity Provision.
Co-Authors A.A.Ngr. Rai Rama Prayoga Anak Agung Cynthia Tungga Dewi Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun Anak Agung Gede Seridalem ANAK AGUNG SRI UTARI Anna Inao Anton Gunawan Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu Cakra Wayu Madewa Dita Dhaamya Natih Dwijanata, Anak Agung Bagus Cahya Eka Wijaya Adhis Thanaya Gede Adhitya Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Bagus Gilang Prawira Gusti Made Triantaka I Gede Bagus Wicaksana I Gede Indra Diputra I Made Adi Guntara I Made Lanang Maha Adi Putra I Made Lanang Maha Adi Putra I MADE SUBAWA I Nyoman Bagiastra I Putu Bhisama Labdajaya I Putu Hendra Wijaya Ida Bagus Oka Mahendra Putra Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Kadek Rita Listyanti Ketut Sri Ari Astuti Marhadi Hasibuan Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur Laumuri Mariecruz, Vanessa Laura Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti Ni Kadek Ayu Purnama Dewi Ni Ketut Sri Utari Ni Luh Putu Suartami Dewi Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi Ni Made Dyah Nanda Widyaswari Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Dewi Lestari Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti NYOMAN MAS ARYANI Putu Kevin Saputra Ryadi Putu Widya Astari Ratna Komala Sari, Ni Nyoman Wulan Rendi Kristiwanto Saragi, Novyar Boy Putra Sebayang, Yosua Nathanael Sinta Maharani, Gusti Ayu Ketut Stefanus Denny Christianto Setiawan Surika, Luqyaanaa Audrey Tjokorda Alit Budi Wijaya Wibowo, Bintang Herlambang