Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Yuridika Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)
I MADE SUBAWA
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENGGUGURAN JANIN MASSAL SECARA PAKSA DALAM KONFLIK BERSENJATA I Gusti Ayu Agung Nadia Srutia Jayanti; I Made Subawa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.065 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengguguran janin massal secara paksa dalam konflik bersenjata. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan aturan hukum dan pendekatan fakta. Dapat disimpulkan bahwa pengguguran janin massal secara paksa oleh kombatan negara penyerang merupakan suatu tindakan yang dilarang dapat diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. Kata Kunci : Pengguguran Janin Massal Secara Paksa, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 Tjokorda Alit Budi Wijaya; I Made Subawa; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.303 KB)

Abstract

The fulfillment vacancy of Deputy Head of Regional from a Political Party orCoalition of Political Parties in several regions in Indonesia are often impressed allowedto drag filling by the authority holder particularly Regional Head along with thelegislature, although in essence the rules on charging mechanism of vacancy of the DeputyHead of Regional has been regulated in the written on law of Republic Indonesia Number12 year 2008 and supported by some of the legislation below. Therefore, this study willexplain how to fill the vacancy mechanism Deputy Head of Region from the political partyor coalition of political parties according to Regulation Legislation applicable. This studyalso explains that the filling of vacant position of Deputy Head of Region is still required inthe Regional Government system.
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 Tjokorda Alit Budi Wijaya; I Made Subawa; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The fulfillment vacancy of Deputy Head of Regional from a Political Party orCoalition of Political Parties in several regions in Indonesia are often impressed allowedto drag filling by the authority holder particularly Regional Head along with thelegislature, although in essence the rules on charging mechanism of vacancy of the DeputyHead of Regional has been regulated in the written on law of Republic Indonesia Number12 year 2008 and supported by some of the legislation below. Therefore, this study willexplain how to fill the vacancy mechanism Deputy Head of Region from the political partyor coalition of political parties according to Regulation Legislation applicable. This studyalso explains that the filling of vacant position of Deputy Head of Region is still required inthe Regional Government system.
FUNGSI LEGISLASI DPD-RI BERDASARKAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 I Putu Hendra Wijaya; I Made Subawa; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.06 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul "Fungsi Legislasi DPD-RI Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Makalah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerahnya di tingkat pusat. Dalam praktiknya, proses legislasi yang dijalankan oleh DPD mengalami ketimpangan dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menyebabkan diperlukan judicial review terkait regulasi yang mengatur tentang keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
DUALISME KOMPETENSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG DITERBITKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN Dw Ngk Gd Agung Basudewa Krisna; I Made Subawa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.011 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Dualisme Kompetensi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai adanya dualisme kompetensi absolut antar peradilan terkait kewenangan mengadili penyelesaian sengketa tanah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing peradilan tersebut berwenang dalam mengadili adanya sengketa tanah, sehingga nantinya tidak merugikan pihak yang akan mempertahankan kepentingannya terhadap suatu hak atas tanah, yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kata kunci : Hak atas tanah, sengketa tanah, pendaftaran tanah, hak milik
PENGATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (Kajian Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar) Topan Bayu Sakti Wijaya; I Made Subawa; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.333 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pengaturan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Denpasar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tantang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Kedudukan hukum dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya asas “Lex Posterior Derogat Legi Priori”, yaitu dimana hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi, untuk mengisi kekosongan hukum, Pemerintah Daerah Kota Denpasar secara otomatis dalam menyelenggarakan organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Denpasa, mendasarkan pada hukum yang ada diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam pelaksanaannya hanya mengatur Besaran Organisasi Dan Perumpunan Perangkat Daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, membentuk tipelogi-tipelogi dari A,B,C yang dimana ditentukan dengan nilai variabel yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut. Dari hasil penghitungan nilai-nilai variabel umum dan teknis, maka kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar masuk dalam Tipelogi A, yang menentukan susunan organisasi dari dinas ini terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak memiliki 4 (empat) bidang. Untuk sekretariat yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian, sedangkan untuk bidang yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
Looking to the Future of Bali Tourism: Strategy for Sustainable Governance Transformation in Law No. 15 of 2023 A.A Bagus Adhi Mahendra Putra; I Made Subawa; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; Desak Putu Dewi Kasih
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.13971

Abstract

Bali's tourism plays a crucial role in Indonesia's economy but has negative environmental and socio-cultural impacts due to rapid growth. Law No. 15 of 2023 marks a significant step toward sustainable tourism governance by regulating natural, cultural, and social resource management. This study uses a qualitative descriptive approach, with literature reviews and interviews with policymakers, industry players, and local communities, to explore the strategy for transforming Bali's tourism governance under this law. Results show that the law strengthens community participation and conservation, yet challenges remain in implementation and the need for better collaboration among stakeholders. The study highlights the importance of consistent regulation and collaboration in achieving sustainable tourism in Bali.
Legal Morality of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Based on Pancasila Wijaya, Made Hendra; Subawa, I Made; Palguna, I Dewa Gede; Astariyani, Ni Luh Gede; Sumadi, I Putu Sudarma
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i9.10863

Abstract

Pancasila, as the source of legal morality of Indonesia, is used as the primary benchmark by Judges of the Constitutional Court in providing decision. The paper at hand explains that the constitutional court decision Number 90/PUU-XXI/2023 has moral weaknesses related to legal behaviour derived from Pancasila, specifically, First: Constitutional Court Decision had led to conflict and arising different views that potentially might cause disruption to Indonesia nation entity. Second: Constitutional Court Decision does not fully align with the Wisdom in Deliberation principle contained in the Fourth Principle of Pancasila. Third: Constitutional Court Judgment does not satisfy the sense of justice for Indonesian People. This paper employs a normative research method with a conceptual approach and a value-based approach.
Analysis of Open and Closed Proportional System General Elections From a Democratic Perspective Manika, Agus Surya; Subawa, I Made; Kartika, I Gusti Ayu Putri; Resen, Made Gde Subha Karma
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i10.11512

Abstract

The implementation of general elections is one of the characteristics of a democratic country as a form of people's sovereignty. There are various types of general election systems throughout the world, including open and closed proportional systems. The normative legal method is based on the absence of norms in Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections into Law, where this Law only regulates the open proportional general election system and there is no regulation on the closed proportional system. The problem discussed in this study is how is the analysis of the open and closed proportional general election system from a democratic perspective? and which general election system is better to use for Indonesia and other democratic countries?.
Observance of the Legal Choice for the Settlement of Indonesia's Past Gross Violations of Human Rights Subawa, I Made; Hermanto, Bagus; Mas Ratu, Ida Ayu; Mariko Hattori
Yuridika Vol. 39 No. 2 (2024): Volume 39 No 2 May 2024
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v39i2.44828

Abstract

Global developments attempt to rectify serious human rights breaches within the context of legal regulations, as well as to build human rights systems and institutions on a national and global scale. However, in Indonesia, the paradigm shift from authoritarianism to democracy leads human rights as one of most important issues faced by the Indonesia government. In the last two decades, the red record in resolving major human rights abuses has not been attained, necessitating a study to evaluate effective legal choices in settlement of the past human rights violations settlement. This paper employed a statutory method, legal concepts, legal cases, and citations. The comparison validates the direction of this paper's research on the dynamics of national legal concerns in the policy of resolving gross human rights abuses and the selection of law that may be employed in effectively resolving major human rights violations in favor of transitional justice. The obtained results and findings show that problems have emerged in policy orientation at the macro, mezzo, and micro policy strata, as well as the need for future direction in the substance of legislation and the enforcement system, both through judicial and extrajudicial channels, against serious human rights violations.
Co-Authors A.A Bagus Adhi Mahendra Putra Desak Putu Dewi Kasih Dw Ngk Gd Agung Basudewa Krisna Eka Paulina Suliswati Putri Hermanto, Bagus I Dewa Gede Palguna I Gusti Ayu Agung Nadia Srutia Jayanti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Putu Hendra Wijaya Kadek Widya Dharma Putra Luh Mas Putri Pricillia Made Gde Subha Karma Resen Made Hendra Wijaya Manika, Agus Surya Mariko Hattori Mas Ratu, Ida Ayu Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Made Widiantari Riyasti NYOMAN MAS ARYANI P. Dina Amanda Swari Putu Gede Arya Sumertayasa Rai Sukmadewi, Ni Wayan Sumadi, I Putu Sudarma Tjokorda Alit Budi Wijaya Topan Bayu Sakti Wijaya