Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vyavahara Duta International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Relasi Publik Jurnal Media Akademik (JMA)
NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DALAM BIROKRASI PERIZINAN Nyoman Putri Purnama Santhi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.495 KB)

Abstract

Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalahterselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujudpelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubunganantara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikatoruntuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi goodgovernance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuatsuatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayananpublik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untukmemperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti danterjangkau.
Tinjauan Atas Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Data Kependudukan Terhadap Perlindungan Data Pribadi I Putu Bhisama Labdajaya; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Data kependudukan merupakan salah satu wujud dari data pribadi yang harus dilindungi keberadaaannya. Hal ini secara implisit diterangkan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan data kependudukan melalui permendagri nomor 61 tahun 2015 yang didalamnya menyatakan adanya peluang bagi perusahaan swasta untuk turut serta diberikan akses dalam mengelola data kependudukan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk 2 hal, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sistem pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam rangka pengelolaan data kependudukan; dan (2) untuk mengetahui dan menganlisis tentang jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan .Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun sistem pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan dibagi menjadi 3 mekanisme yakni pemberian ijin, pemberian akses untuk pemanfaatan, dan pengawasan melalui evaluasi baik secara berkala setiap 6 bulan maupun secara insidentiil. Hal ini berlaku pada setiap tingkat pengelolaan data kependudukan mulai dari tungkat pusat hingga tingkat daerah kabupaten/kota. Sistem pelaksanaan kerja sama pengelolaan data kependudukan ini tidak sepenuhnya dapat memberi perlindungan hukum bagi msyarakat yang datanya dikelola. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya; Pertama absennya peran pemilik data dalam hal persetujuan apabila datanya digunakan oleh pengelola data untuk dimanfaatkan oleh lembaga pengguna seperti perusahaan swasta Kedua, terbatasnya definisi dari data pribadi yang dapat dilindungi dapat menghambat pemenuhan hak-hak dari pemilik data. Ketiga, hingga saat ini tidak adanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran atas pengelolaan data. Kata kunci: Data Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia ABSTRACT Citizen data is one form of personal data that must be protected. This kind of protection was an implicit mandate in article 28 G of the constitution. In 2016 Indonesia government issued a population data management policy through the Republic of Indonesia of Domestic Affairs Ministerial No. 61 year 2015 to grant access to citizen's big data. The purpose of writing this journal is to find out the implementation of the system of cooperation in managing population data, really providing legal protection for the community. The method used in writing this journal is a normative-empirical legal research method with statute approach. The system for implementing population data management is divided into 3 mechanisms, namely granting permits and granting access to utilization and supervision through evaluation, either every six months or accidentally. It applies to every level of the population data management, start from the central level and regional/city level. This policy does not adequately provide legal protection for the people whose data are managed. This is due to several reasons including: first, the absence of the role of data owner in term of approval if the data is used by user institutions such as private companies; second, the limited definition of personal data that can be protected can inhibit the fulfillment of the rights of the data owner; third, until now there is no criminal sanction that can be imposed on violations of data. Keywords: Citizen’s data, Management of private data, Human rights
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTEK DIKAJI DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA I Gede Indra Diputra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.085 KB)

Abstract

The paper is titled "Criminal Liability Actions Against Physicians Who PerformMalpractice Assessed From the Criminal Justice Act" This paper uses analytical methods andapproaches normative legislation. Doctor is obliged to provide the best possible medical care forpatients, medical care may be provide medical treatment according to standard medical carenecessary to cure patients, but doctors sometimes results achieved are not as expected due to lackof skills and knowledge that lead to malpractice physician (medical mistakes done by thephysician) to the patient that causes disability or death, so not make lost of justice in the new Actneed a new justice in Criminal Justice for in a special thread for a criminal liability doctor actMalpractice in order to have a justice for victims.
Peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional Ni Putu Dewi Lestari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.547 KB)

Abstract

This paper is entitled The Role of the United Nations Commission onInternational Trade Law (UNCITRAL) in the Harmonization of the Law of InternationalElectronic Commerce (E-Commerce) Transaction, also becomes the subject to study,especially about harmonizing the laws of each state on the international electroniccommerce (e-commerce) transactions. It applies normative legal research methodcombined with other relevant literature approach and statute approach. The conclusiondraw through this writing shall be means the UNCITRAL has a role to harmonize thetransaction of electronic commerce (e-commerce) by making a Model Law, that isUNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE AKIBAT PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KARENA LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN Ni Kadek Ayu Purnama Dewi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.794 KB)

Abstract

This scientific work titled Against Legal Protection If the Winning BidderHappened In Absentee Ownership of Land Transfer of Land Rights Due for ObjectAuction Mortgage. The background of this paper is the result of absentee landownership transfer of land rights as the auction is not to be adverse legal subjectsoutside the district, the winner of the auction. The purpose of this paper is to understandthe legal protection of absentee land ownership as a result of the transfer of land rightsas the auction object security rights. This paper uses the normative method by analyzingthe problems with the law and relevant literature. The conclusion of this paper is thelegal protection of the relevant auction winner absentee land ownership as a result ofthe transfer of land rights as the auction object security rights are contained in Article 3of Government Regulation Number 224 of 1961 in paragraph (5) and GovernmentRegulation Number 224 of 1961 and Government Regulation Number 41 Year 1964 onImplementation of Land Distribution and indemnity Provision.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI; ANAK AGUNG SRI UTARI
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p01

Abstract

The social participation is one of important thing that has to be considered in making the localgovernement regulation.In. Articel 53 of Act No. 10. 2004,about Making Governemen Regulation, the social partisipation has beenclearly regulated in -making governement regulation including local governement regulationSocial participation is one mode of political participation of the society in order to create good governance.So the Implementation of social participation in making governement regulation including local governementregulation has to be regulated more clearly.
Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional Gede Marhaendra Wija Atmaja; Nyoman Mas Aryani; Anak Agung Sri Utari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.581 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p05

Abstract

The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.
MODEL PENGATURAN ANTI OBESITAS DALAM RANGKA PENGUATAN SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA I Nyoman Bagiastra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v8i2.22377

Abstract

Secara regulasi, sejatinya pemerintah Indonesia menyadari akan bahaya dampak serta resiko  yang ditimbulkan dari obesitas. Terlihat dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji yang selanjutnya diamandemen dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2015. Di Negara maju yaitu Amerika dan Jepang memiliki program khusus serta regulasi terkait penanganan obesitas. Malaysia merupakan yang menjadi negara pertama di Asia yang memiliki undang-undang antiobesitas agar obesitas menurun di masyarakatnya. Roscoe Pound menyatakan hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Prevalensi obesitas di Indonesia mengalami peningkatan mencapai tingkat yang membahayakan. Intervensi pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, yatu dengan membuat suatu regulasi sebagai alat untuk merekayasa sosial terkait permasalahan obesitas di Indonesia. Kata kunci  : Pengaturan, Obesitas, Kesehatan Masyarakat
Analisis Pengaturan Status Kewarganegaraan Seseorang Yang Melakukan Perkawinan Campuran Di Indonesia Dari Perspektif HAM I Made Lanang Maha Adi Putra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.367

Abstract

This study aims to find out and understand the regulation of the citizenship status of a person who enters into mixed marriages in Indonesia, and to know and understand this regulation from a human rights perspective. The method used is normative research using a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research show that the provisions of Article 26 of Law no. 12 of 2006 concerning Citizenship basically provides for restrictions on human rights related to a person's freedom to choose citizenship status. These provisions stipulate that as a result of mixed marriages, Indonesian men or women lose their citizenship status because according to the law of origin the foreign husband or wife has given citizenship status. In addition, this provision also contradicts Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which basically states that everyone is free to embrace religion and worship according to their religion, choose education and teaching, choose a job, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it. and has the right to return. and also Article 26 paragraph (1) of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which basically states that everyone is given the right to own, replace, obtain or maintain citizenship status.
Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.227

Abstract

The study aims to: 1) increase our understanding of post-divorce child custody arrangements; 2) illuminate the variables taken into account when determining child custody in cases involving domestic abuse; and 3) make clear the legal framework controlling child custody during the divorce proceedings. This essay makes use of normative legal research techniques, which center on the examination of relevant legal norms. "Normative legal studies" is an academic subject of law that analyzes how laws and regulations affect people's day-to-day lives. The results show that the legal basis for doing so is provided by Law No. 35 of 2014's modification to Child Protection Law No. 23 of 2002. This law's main goal is to protect children's legal rights, especially during the divorce procedure. Every child custody case should take significant domestic violence into account. One law, Law No. 35 of 2014, outlines the procedures by which victims of domestic violence may lose or have their custody rights significantly restricted. This law amends Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman kita mengenai pengaturan hak asuh anak pasca perceraian; 2) menjelaskan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam menentukan hak asuh anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan 3) memperjelas kerangka hukum yang mengatur hak asuh anak selama proses perceraian. Esai ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif yang berpusat pada pengujian norma hukum yang bersangkutan. "Studi hukum normatif" adalah subjek akademis hukum yang menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum untuk melakukan hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak hukum anak, khususnya pada saat proses perceraian. Setiap kasus hak asuh anak harus mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan. Salah satu undang-undang, UU No. 35 Tahun 2014, menguraikan prosedur yang dapat menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga kehilangan atau dibatasi secara signifikan hak asuhnya. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Co-Authors A.A.Ngr. Rai Rama Prayoga Anak Agung Cynthia Tungga Dewi Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun Anak Agung Gede Seridalem ANAK AGUNG SRI UTARI Anna Inao Anton Gunawan Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu Cakra Wayu Madewa Dita Dhaamya Natih Dwijanata, Anak Agung Bagus Cahya Eka Wijaya Adhis Thanaya Gede Adhitya Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Bagus Gilang Prawira Gusti Made Triantaka I Gede Bagus Wicaksana I Gede Indra Diputra I Made Adi Guntara I Made Lanang Maha Adi Putra I Made Lanang Maha Adi Putra I MADE SUBAWA I Nyoman Bagiastra I Putu Bhisama Labdajaya I Putu Hendra Wijaya Ida Bagus Oka Mahendra Putra Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Kadek Rita Listyanti Ketut Sri Ari Astuti Made Dwi Ruwidiarta Suputra Marhadi Hasibuan Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur Laumuri Mariecruz, Vanessa Laura Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti Ni Kadek Ayu Purnama Dewi Ni Ketut Sri Utari Ni Luh Putu Suartami Dewi Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi Ni Made Dyah Nanda Widyaswari Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Dewi Lestari Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti Nurcahyo, Edy NYOMAN MAS ARYANI Putu Kevin Saputra Ryadi Putu Laksmi Danyathi, Ayu Putu Widya Astari Ratna Komala Sari, Ni Nyoman Wulan Rendi Kristiwanto Saragi, Novyar Boy Putra Sebayang, Yosua Nathanael Sinta Maharani, Gusti Ayu Ketut Stefanus Denny Christianto Setiawan Surika, Luqyaanaa Audrey Tjokorda Alit Budi Wijaya Wibowo, Bintang Herlambang