Articles
<![CDATA[HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 ]]>
<![CDATA[Kadek Rita Listyanti]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.357 KB)
<![CDATA[In Indonesia regulations on land use set forth in the Law of Agrarian Tree ( UUPA ) No . 5 The year 1960 , in which arranged UUPA prohibition on ownership of land ownership for foreigners. How does the prohibition on land ownership for foreigners ? , And the restrictions on land ownership for foreigners is no waiver of right to be used by foreigners ? . In writing the title rights over land to foreigners in Indonesia related to Law No . 5 The year 1960 , using the normative method . Ownership restrictions on foreign ownership for those set forth in Article 21 UUPA . In accordance with one of the bases in the agrarian law that is the basis of nationalism. The prohibition is intended to keep the land remains the property of the nation or citizens , because when the soil is dominated by foreign parties will diminish the well-being of their control and could cause some areas of the country by foreigners. But there are exceptions to the ban, foreigners can apply for the right to use or open a small builder.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERMEREK PALSU SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Dita Dhaamya Natih]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.164 KB)
<![CDATA[Pada era globalisasi ini banyak konsumen yang melakukan kegiatan pembelanjaan barang bermerek terkenal secara online karena harganya yang murah, karena konsumen kurang cermat dalam pembelanjaan online, maka sering terjadi dimana para konsumen ingin membeli barang bermerek terkenal tetapi yang didapat adalah barang tiruan bermerek palsu, karena harga yang ditawarkan sangat murah menjadikan para konsumen tergiur untuk membeli. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terkait transaksi jual beli barang bermerek palsu secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulannya bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen tersebut adalah bahwa konsumen mendapatkan ganti kerugian atau pertanggungjawaban atas haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen adalah konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yaitu gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan terkait dengan penggunaan merek tanpa izin tersebut oleh pelaku usaha/produsen. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Merek Palsu, Online.]]>
<![CDATA[PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 ]]>
<![CDATA[Tjokorda Alit Budi Wijaya]]>;
<![CDATA[I Made Subawa]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.303 KB)
<![CDATA[The fulfillment vacancy of Deputy Head of Regional from a Political Party orCoalition of Political Parties in several regions in Indonesia are often impressed allowedto drag filling by the authority holder particularly Regional Head along with thelegislature, although in essence the rules on charging mechanism of vacancy of the DeputyHead of Regional has been regulated in the written on law of Republic Indonesia Number12 year 2008 and supported by some of the legislation below. Therefore, this study willexplain how to fill the vacancy mechanism Deputy Head of Region from the political partyor coalition of political parties according to Regulation Legislation applicable. This studyalso explains that the filling of vacant position of Deputy Head of Region is still required inthe Regional Government system.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Suartami Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.6 KB)
<![CDATA[Karya Ilmiah ini berjudul Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah BerdasarkanPrinsip Otonomi Daerah. Latar belakang tulisan ini adalah dikarenakan semangat otonomidi Indonesia yang memberikan dampak pada maraknya terjadi pemekaran daerah. Tujuanpenulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dan perananhukum mengenai pemekaran daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah baik mengenaisyarat-syarat pemekaran daerah dan faktor terjadinya pemekaran daerah. Tulisan inimenggunnakan metode normatif dengan menganalisis dan menggunakan pendekatanundang-undang terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dengan diperketatnyapersyaratan pemekaran daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah maka diharapkan pemekaran daerah dapat didasarkan padapersyaratan yang terukur dengan tujuan preventif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI PRIBADI TERKAIT PRIVACY RIGHT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.49 KB)
<![CDATA[This scientific work entitled Against Legal Protection of Personal InformationRelated Privacy Right based on Act Number 11 of 2008 about Information andElectronic Transactions an issue of concern that will be discussed in this paper. Thebackground of this scientific work with the development of internet users which causespersonal information Internet users increasingly vulnerable to cybercrime. Thisscientific work aims to understand the legal protection and legal sanctions for personalinformation related privacy right based on Act Number 11 of 2008 about Informationand Electronic Transactions. This scientific work using the normative by analyzing theproblem with the Act and the related literature. The conclusion of the writing of thisscientific work is owner's personal information protection of Act Number 11 of 2008about Information and Electronic Transactions in Article 30 and perpetrators of crimesagainst personal informationrelated privacy rightsmay be subject to civil sanctionsandcriminal sanctionsas stipulated in the Article 26 and Article 46 of Act Number 11 of2008 about Information and Electronic Transactions.]]>
<![CDATA[STATUS PULAU BUATAN YANG DIBANGUN DI DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF TERHADAP PENETAPAN LEBAR LAUT TERITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Seridalem]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.603 KB)
<![CDATA[Masih menjadi pertanyaan mengenai status pulau buatan yang dibangun olehsuatu Negara kepulauan di zona ekonomi eksklusifnya apakah dapat dikatagorikansebagai titik terluar pulau pada Negara tersebut dalam hal untuk menentukan lebar lautterritorial ataukah tidak. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan di dalamUnited Nations Convention on the Law of the Sea mengenai status pulau-pulau buatan(artificial island) dalam penetapan batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif darisuatu Negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisisperaturan perundang-undangan dan literatur yang menggunakan pendekatan statueapproach. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal pulau buatan, United NationsConvention on the Law of the Sea menentukan bahwa kehadiran dari pulau buatantersebut tidak dapat mempengaruhi penetapan batas laut teritorial dan zona ekonomieksklusif.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) ATAS KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN PENGEMUDI ]]>
<![CDATA[Putu Widya Astari]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.605 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul Tanggung Jawab PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) Atas Kerugian Akibat Kecelakaan Pengemudi. Latar belakang dari penulisan jurnal hukum ini adalah Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah keterikatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang berdasar atas perjanjian kerja yang memiliki unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Hubungan hukum yang dimiliki antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) bukan merupakan hubungan kerja. Namun jika dilihat dari sistem kerja yang terjadi pada GRAB, pengguna aplikasi menghubungi perusahaan GRAB untuk dicarikan pengemudi, kemudian si perusahaan memerintahkan pengemudi yang menimbulkan suatu pekerjaan. Walaupun upah yang diberikan langsung oleh pengguna aplikasi, namun yang mematok jumlah tarifnya adalah si perusahaan GRAB. Dapat dikatakan sebenarnya adanya unsur pekerja yang menimbulkan resiko kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini yaitu (1) Bagaimana hubungan perusahaan dan pengemudi dalam perjanjian kemitraan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak – hak yang diterima oleh pengemudi dalam perjanjian PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ?. Hasil penelitian jurnal ini adalah hubungan hukum yang dimiliki antara pengemudi dengan PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) adalah hubungan kemitraan. Maka dari itu pengemudi GRAB tidak mendapat perlindungan hukum seperti pekerja pada umumnya yang berdasar pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa. Kata kunci: Perlindungan, Pengemudi, Hak.]]>
<![CDATA[PENGADUAN MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ]]>
<![CDATA[Gusti Made Triantaka]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.238 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul Pengaduan Masyarakat sebagai Bentuk Partisipasi danPeningkatan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Latarbelakang masalahnya yaitu masih rendahnya niat masyarakat untuk melakukanpengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar danprosedur. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf c Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakanbahwa masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraanpelayanan publik. Tulisan ini menggunakan metode empiris dengan mengamatibagaimana bekerjanya hukum di masyarakat melalui pendekatan yuridis sosiologis.Pengaduan masyarakat dapat dijadikan indikator penilaian pelayanan publik, bahwadengan adanya pengaduan masyarakat menunjukkan kepedulian masyarakat terhadappelayanan publik sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam upaya meningkatkankualitas pelayanan publik untuk mewujdukan pemerintahan yang baik.]]>
<![CDATA[HAK MEMBENTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Rendi Kristiwanto]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sri Utari]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (20.222 KB)
<![CDATA[Organisasi kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Ormas berdasarkan Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatanadalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkankesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untukberpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini antaralain: Apakah hak membentuk organisasi kemasyarakatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan bagaimanabentuk jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 TentangOrganisasi Kemasyarakatan untuk mencegah kekerasan oleh Ormas? Jenis penelitian yangdipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitiandengan melihat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun kesimpulan dari penelitian iniadalah Ormas merupakan wadah bagi warga negara dalam melaksanakan hak berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping itu demi memenuhi rasaaman serta keadilan di masyarakat, setiap pelanggaran oleh Ormas atau individu/kelompokanggota maupun pengurus Ormas dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai bentuk pelanggaranhukumnya tanpa terkecuali.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TINDAKAN MODIFIKASI PERMAINAN VIDEO YANG DILAKUKAN TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Gusti Bagus Gilang Prawira]]>;
<![CDATA[Ni Made Ari Yuliartini Griadhi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.566 KB)
<![CDATA[Pada era teknologi yang berkembang pesat, karya cipta mulai tumbuh dengan keragaman dan kreativitas yang tinggi kemudian mengalami tindakan plagiarism dan piracy, salah satunya adalah permainan video. Permainan video merupakan salah satu karya cipta yang disebarluaskan dan dapat menghasilkan keuntungan. Adapun tujuan kajian ini untuk memahami bagaimana perlindungan permainan video atas tindakan modifikasi dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum tindakan modifikasi atas permainan video yang dilakukan tanpa izin. Metode penulisan dalam artikel ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil dari analisis yakni bahwa terhadap tindakan modifikasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap sarana kontrol teknologi yang telah diatur pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta meskipun dalam penjelasan pasal terkait masih menunjukan norma kabur. Dalam hal tindakan modifikasi ini kemudian dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta dengan diajukannya gugatan ganti rugi atau diadukannya sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta. Kata Kunci : Hak Cipta, Modifikasi, Permainan Video]]>
