Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Bendung, Kec. Kasemen, Kota Serang: Penelitian Desty Endrawati Subroto; Mardia Ulfah; Zia’ul Fatwa Andini Yusuf; Gita Anggraini; Aris Widodo
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2327

Abstract

Halal certification and Business Identification Number (NIB) assistance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bendung Village, Kec. Kasemen, Serang City, is a strategic effort to improve the legality and competitiveness of local products. Halal certification is crucial for ensuring product halalness, increasing consumer trust, and supporting sharia-based economic growth, especially in Muslim-majority communities. This activity is a collaboration between undergraduate and postgraduate students in Group 05 KKM of Bina Bangsa University in collaboration with Bendung Village and the Halal Center Assistance Institution of Sultan Ageng Tirtayasa University. The assistance method includes socialization, assistance in filling out documents, and technical training on registration through the OSS. Participants were 15 Micro, Small, and Medium Enterprises. The results of the activity indicate an increase in MSMEs' understanding of the importance of halal certification and NIB, thus encouraging them to be more active and orderly in complying with applicable regulations. This program is expected to create legal, competitive MSMEs with a product reputation that is trusted by consumers.
Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-syarī‘ah Di Kota Ternate Intan K HI Latif; Aris Widodo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5034

Abstract

Perdagangan narkoba dan penyalahgunaan zat merupakan kejahatan luar biasa dengan konsekuensi yang luas di berbagai bidang ekonomi, budaya, politik, dan sosial, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate, yang secara inheren rentan terhadap jaringan distribusi narkotika antar wilayah. Dalam kondisi seperti itu, lembaga peradilan menempati posisi penting dalam membentuk arah penegakan hukum melalui pengadilan kasus-kasus narkotika. Studi ini bertujuan untuk meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate, sekaligus mengevaluasi sejauh mana keselarasan undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah. Dengan menggunakan metodologi hukum empiris dengan kerangka kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara mendalam dengan hakim dan ulama. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum di tingkat peradilan ini sebagian besar tetap berorientasi represif, dengan hukuman penjara sebagai sanksi utama, terlepas dari pertimbangan faktor-faktor yang meringankan berdasarkan peran dan keadaan pribadi pelaku. Dari sudut pandang Maqāṣid asy-Syarī'ah, pola penegakan hukum ini secara umum selaras dengan pelestarian agama (ḥifẓ al-dīn), kehidupan (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta benda (ḥifẓ al-māl). Namun demikian, perlindungan akal dan keturunan masih belum optimal karena keterbatasan pemanfaatan program rehabilitasi. Studi ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan yang tepat antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif untuk memajukan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan komprehensif hukum Islam dalam menjaga martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat. Peredaran gelap dan cakupan narkotika merupakan kategori kejahatan luar biasa yang memberikan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Situasi ini terasa lebih memprihatinkan di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate yang memiliki kerawanan struktural terhadap arus distribusi narkotika melintasi kawasan. Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum melalui penyelesaian perkara narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate serta mendorong kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui analisis dokumen pengadilan dan wawancara mendalam bersama hakim serta tokoh agama. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan undang-undang di tingkat pengadilan pertama masih didominasi oleh orientasi represif, yakni penjatuhan sanksi pidana penjara, meskipun terdapat pertimbangan peringan hukuman yang dikaitkan dengan peran dan kondisi penahanan. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah, praktik penegakan hukum tersebut secara umum selaras dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Meskipun demikian, perlindungan terhadap akal dan keturunan belum terwujud secara memadai akibat keterbatasan dalam penerapan program rehabilitasi. Penelitian ini menekankan urgensi penyeimbangan antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif guna mewujudkan kemaslahatan publik sekaligus memenuhi tujuan syariat Islam yang bersifat komprehensif dalam melindungi harkat manusia dan kesejahteraan sosial.
FROM SPIRITUAL ECOLOGY TO ENVIRONMENTAL GOVERNANCE: The Ecological Engagement of Sufi Orders in Australia Asfa Widiyanto; Fejrian Yazdajird Iwanebel; Aris Widodo
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 50, No 1 (2026)
Publisher : State Islamic University North Sumatra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/miqot.v50i1.1580

Abstract

This study examines the growing significance of eco-Islamic spirituality in Australia, particularly in the post-pandemic context where environmental awareness and faith-based initiatives have gained renewed attention. The study addresses two main questions: How Sufi communities in Australia conceptualize and integrate spirituality with ecological awareness, and How they contribute to environmental protection policies and sustainability initiatives. Focusing on three Sufi orders-the Inayat Khan, the Nimatullahi, and the Ansari-this research employs qualitative field methods, including content analysis of teachings, community documents, and observations of spiritual-ecological practices, informed by Corbetta’s framework of social research. The findings indicate that these communities share a common spiritual framework for responding to ecological challenges. Their environmental engagement is grounded in Islamic ethical principles articulated by their leaders, including tauhîd (divine unity), khilâfah (stewardship), amânah (trustworthiness), mîzân (cosmic balance), Khidmah (service), and tazkiyah (spiritual transformation). These principles are translated into concrete practices such as eco-retreats, permaculture projects, waterconservation initiatives, and the use of renewable energy technologies, including solar panels. By linking spiritual teachings with practical ecological initiatives, Australian Sufi communities demonstrate how grassroots religious movements can contribute to environmental sustainability and support broader environmental governance agendas.
Penindakan Genosida terhadap Etnis Kurdi di Irak: Perspektif Hukum Pidana International dan Hukum Pidana Islam Kukuh Satrya Perdana; Aris Widodo
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 11 No 1 (2026): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v11i1.14861

Abstract

This study aims to analyze the juridical qualification of the genocide against the Kurdish ethnic group in Iraq from the perspective of International Criminal Law, examine the concept of criminal responsibility for genocide within Islamic Criminal Law, and formulate a model for prosecuting genocide perpetrators through the integration of these two legal systems. This research employs a qualitative library research method with a normative legal approach. Primary sources include the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), the Rome Statute (1998), the Qur’an, Hadith, and other relevant legal literature. The data were analyzed using content analysis and comparative analysis methods. The findings reveal that the actions of Saddam Hussein’s regime against the Kurdish population through the Anfal Campaign and the Halabja chemical attack fulfill the legal elements of genocide under International Criminal Law, particularly the requirements of actus reus and dolus specialis. From the perspective of Islamic Criminal Law, these acts constitute a grave jarimah that violates the principles of hifz al-nafs, al-'adl, the prohibition of zulm, and the objectives of maqasid al-shari'ah.
Efek Pemberian Ekstrak Etanolik Kulit Manggis dan Xanton terhadap NO, TNF-α, dan IL-1, pada Penyembuhan Ulkus Lambung Ika Kustiyah Oktaviyanti; Djanggan Sargowo; Aris Widodo; Karyono Mintarum
Majalah Patologi Indonesia Vol. 22 No. 1, Januari 2013
Publisher : Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia (PDSPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Latar belakang NSAID dapat menyebabkan ulkus lambung dan menunda penyembuhan ulkus lambung. Pada paparan indometasin, dapat terjadi ulkus lambung. Penyembuhan ulkus terdiri atas fase inflamasi, proliferasi dan regenerasi. Apabila inflamasi berlangsung lama, akan menunda penyembuhan ulkus lambung. Kulit buah manggis mengandung xanton yang merupakan antioksidan alami dan antiinflamasi. Dengan Pemberian ekstrak kulit manggis dan xanton ini diharapkan dapat mempercepat penyembuhan ulkus lambung. Metode Eksperimental dengan randomized post test control only, menggunakan tikus wistar yang dipapar indometasin 30 mg/kgBB dosis tunggal menggunakan sonde lambung. 4 jam kemudian sebagian diberi ekstrak kulit manggis 200 mg/kgBB dan sebagian diberi xanton dosis 35 mg/kgBB, setiap hari selama 7 hari. Tikus dibagi dalam masing-masing 3 kelompok dan didekapitasi pada hari ke-3, ke-6 dan ke-12, untuk diambil lambungnya. Lambung dibagi dua, sebagian untuk pemeriksaan histopatologi, sebagian untuk pemeriksaan ELISA, guna mengetahui kadar NO, TNF-α, dan IL-1. Hasil Terdapat penurunan tingkat keparahan ulkus dengan pemberian ekstrak kulit manggis maupun xanton. Pengaruh Ekstrak Kulit Manggis terhadap tingkat keparahan ulkus lambung lebih baik dibanding xanton. Terdapat peningkatan kadar NO dengan pemberian Ekstrak Kulit Manggis maupun xanton dibanding kontrol, karena baik Ekstrak Kulit Manggis maupun xanton mengandung antioksidan yang dapat menangkap scavenging radikal sehingga NO yang bebas meningkat. Terdapat penurunan TNF-α, dan IL-1 dengan pemberian Ekstrak Kulit Manggis maupun xanton dikarenakan efek antiinflamasi Ekstrak Kulit Manggis dan xanton. Kesimpulan Ekstrak kulit manggis maupun xanton dapat mempercepat penyembuhan ulkus lambung yang dilihat dengan pengamatan mikroskopik, melalui efeknya sebagai antioksidan dan antiiflamasi. Kata kunci : ekstrak kulit manggis, ulkus lambung, NO, TNF-α, IL-1 ABSTRACT Background NSAIDs can cause ulcers gastric and suspend the healing of gastric ulcers. Gastric ulcers can occur on the exposure indomethacin. Ulcer healing consists of the inflammatory phase, proliferation and regeneration. If the inflammation lasts a long time, it will suspend the healing of gastric ulcers. Mangosteen rind contains of xanton which is a natural antioxidant and anti-inflammatory. By administration of mangosteen peel extract and xanton, it is expected to accelerate the healing of gastric ulcers. Methods Randomized experimental post-test control only, using Wistar rats which were exposed with indomethacin 30 mg / kg single dose using a gastric sonde. 4 hours later mostly were given with the mangosteen peel extract 200 mg / kg and most were given with xanton dose of 35 mg / kg, every day for 7 days. Rats were divided into 3 groups, and were decapitated on day 3, the 6th and the 12th, in order to take the gaster. The gaster is divided into two, partly for histopathological examination, partly for ELISA, in order to determine the levels of NO, TNF-α, and IL-1. Results There is a decrease in the severity of the ulcer with mangosteen peel extract and xanton. Effect of Mangosteen peel Extract the severity of gastric ulcers better than xanton. On the other side, there are increased levels of NO by administration of mangosteen peel extract and xanton compared to the controls, as well Mangosteen Peel Extract and xanton which contains of antioxidants that can take radical scavenging thus the NO increases freely. There is a decrease in TNF-α, and IL-1 by administration of mangosteen peel extract and anti-inflammatory effects due xanton Mangosteen peel Extract and xanton. Conclusion Xanton and mangosteen peel extract can accelerate the healing of gastric ulcers which were seen by microscopic observation, through its effect as an antioxidant and antiiflamasi. Key words: mangosteen peel extract, gastric ulcer, NO, TNF-α, IL-1
ASN Salary Deduction Policy Regulation For UPZ: Between Sharia Compliance and Civil Rights Muhammad Khusni Alma'arif; Aris Widodo; Roykhatun Nikmah; Eiman Abushihab
Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Vol. 7 No. 1 (2026): Filantropi
Publisher : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/finalmazawa.v7i1.12253

Abstract

The salary deduction policy for Muslim civil servants is one way the state facilitates the collection and optimization of professional zakat funds in Indonesia. Legally, regulating the salary deduction policy for civil servants through the payroll system requires a clear legal framework for its implementation and requires an analysis of whether it complies with Islamic law and civil rights. The research method used is a documentation study, a normative legal research type with a descriptive analytical nature. The data sources used are secondary data sources, with primary legal materials in the form of laws and regulations regarding zakat management, as well as secondary legal materials in the form of documents including books, journals, news, fatwas, and relevant research results. The results of the study show that hierarchically the policy of automatic salary deduction for ASN in Law No. 23 of 2011 and Government Regulation No. 14 of 2014 is not explicitly mentioned. Legally, lower legal norms must not conflict with higher norms, but in the implementation of ASN salary cuts, it is only based on a Circular Letter without any higher Regulations that strengthen the ASN salary cut policy. BAZNAS Regulation Number 2 of 2016, if accompanied by a statement of the muzaki's desire, can cause violations due to the failure to fulfill the principle of intention and the principle of pleasure in paying zakat.