Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH NOTARIS YANG MELAKSANAKAN PUTUSAN PERDAMAIAN TERKAIT ADANYA PEMBATALAN JUAL BELI Sukirman Dakris; Nur Azisa; Haeranah
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT terkait pembatalan jual beli, (2) perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan akibat pembatalan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam kasus tersebut Notaris/PPAT TP melakukan kelalaian, dimana Notaris yang bersangkutan menyerahkan sertipikat hak milik kepada salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain oleh karena itu perbuatan Notaris/PPAT TP dianggap melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga terhadap perbuatan Notaris/PPAT TP berdampak pada pertanggungjawaban hukum, yaitu: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban administrasi. (2) pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum, dimana perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik tersebut terdapat dalam Yurisprudensi dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat berupa ganti kerugian yang disertai bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1267, 1471 dan 1492 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh Majelis Kehormatan Notaris melalui permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sudah sangat memadai, hanya saja Notaris/PPAT TP tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak agar tetap terlindungi hak-haknya. Kata kunci: notaris, penggelapan, pertanggungjawaban hukum.

Enforcement of the Prosecutor's Dominus Litis Principle Against the Authority of Military Auditors as Public Prosecutors in Military Courts Nurul Amaliah; M. Syukri Akub; Haeranah
Al-Risalah VOLUME 22 NO 2, NOVEMBER (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.34355

Enforcement of the Dominus Litis Principle of the Prosecutor's Office against the Authority of Military Prosecutors as Public Prosecutors in the Military Courts with the presence of UURI No. 31 of 1997 concerning Military Justice there is an overlap of authority with the principle of dominus litis from the prosecutor's office as the only state institution that is given authority in prosecution in Indonesia. This research is an empirical normative research, combining the normative legal approach of legislation with empirical elements in the form of interviews. The results showed that the authority possessed by military prosecutors as public prosecutors in military courts clashed with the dominus litis principle of the prosecutor's office as the only state institution granted authority in prosecutions in the country, but with the establishment of Jampidmil in the organizational body of the prosecutor's office specifically as a public prosecutor in the military courts, as a solution to restore the principle of dominus litis as a foundation ...

Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di POMDAM XIV/Hasanuddin) Posma Juni Br.Purba; Haeranah; Hijrah Adhyanti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7426.208-217

Tentara Nasional Indonesia adalah sekelompok orang yang telah menjalani latihan yang ekstensif dalam rangka menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus mematuhi semua standar hukum dan militer yang berlaku karena terikat oleh batasan-batasan tersebut. Untuk dapat mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang sangat sulit dan spesifik, Tentara Nasional Indonesia dilatih dan diinstruksikan untuk mematuhi perintah atau keputusan dan melaksanakannya dengan baik dan berhasil. Karena dapat merusak moral prajurit dan merusak rasa persatuan mereka, peredaran dan penggunaan narkoba di badan militer membutuhkan pencegahan yang signifikan dikarenakan dapat mengakibatkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak gambaran kesatuan. Agar penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat terlaksana dengan berhasil dan berdayaguna, maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran Narkotika. TNI adalah anggota kelompok masyarakat yang telah menjalani latihan khusus untuk menunaikan kewajiban dan melindungi negara. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia dibatasi oleh persyaratan hukum dan militer, pada setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan hukum dan militer yang relevan. TNI dididik dan diajari agar mampu melaksanakan kegiatan dan komitmen yang sangat sulit dan khusus. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada badan militer wajib mendapat penanganan yang berfokus, hal ini dapat merusak moral personel militer dan merusak citra persatuan, maka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di badan militer memerlukan perhatian lebih terarah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran narkoba agar tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan baik dan efisien.

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Sri Prilmayanti Awaluddin; Mustamin; Haeranah; Agustina; Muhammad Assaibin; Abd. Rahman; Mufti Heriyanti Munawar
Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 4 No. 01 (2024): Artikel Riset Edisi April 2024
Publisher : ITScience (Information Technology and Science)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/educendikia.v4i01.4168

Kurikulum Merdeka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki (Student Learning Center). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Kuantitatif. Jenis instrument yang digunakan adalah kuesioner tertutup untuk beberapa item pernyataan, dan pertanyaan terbuka untuk menggali tingkat pemahaman responden terhadap variabel yang diukur. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel Proses Perencanaan IKM, Proses Implementasi IKM, dan Kepemimpinan Kepsek dalam IKM serta Kurikulum Merdeka menghasilkan koefisien alpha (Cronbach’s Alpha) > 0,60, menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat dianggap reliable. Selain itu, nilai F hitung yang diperoleh (139.743) lebih besar dari F tabel (2,53), dengan probabilitas 0,000 < 0,05, sehingga ada pengaruh yang signifikan dari Proses Perencanaan IKM, Proses Implementasi IKM, dan Kepemimpinan Kepsek dalam IKM terhadap Kurikulum Merdeka secara simultan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Proses Perencanaan IKM, Proses Implementasi IKM, dan Kepemimpinan Kepsek dalam IKM secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek.

APPLICATION OF THE LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS PRINCIPLE IN HOUSEHOLD VIOLENT CRIMINAL CASES WITH UNDER HAND MARRIAGE STATU: STUDY OF DECISION NUMBER 101/PID.B/2018/PN KPH Harsandini, Diska; Haeranah; Azisa, Nur
Al-Risalah VOLUME 23 NO 1, MAY (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.39875

The case against Decision Number 101/Pid.B/2018/Pn Kph with the application of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code in criminal cases of domestic violence, as well as the application Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence for victims of domestic violence with underhanded marriage ties that are not in line with legal objectives in terms of certainty, justice and benefit. This research is a normative legal research using a statutory approach. The results of the research show that the application of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code does not fulfill the legal objectives in terms of certainty, justice, and legal benefits. This is due to the fact that the panel of judges, through their considerations, does not see that underhand marriage is a legal marriage, whereas in the KHI and the Marriage Law it is considered that marriages carried out in accordance with religious verses are legal marriages, so that the application Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence can be applied as a legal basis. Implementation the Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence can be applied to victims of domestic violence with underhanded marriage ties, based on the KHI and the Marriage Law, this is also strengthened by The Lex Specialis Derogat Legi Generalis so that victims of domestic violence with underhand marriage ties are no longer only protected by general regulations, namely the Criminal Code, but special regulations, namely Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence Law (PKDRT).

COMPARISON OF ARRANGEMENTS FOR THE CRIME OF CATTLE THEFT ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE AND THE DRAFT CRIMINAL CODE MUH. HASRUL; HAERANAH; SYARIF SADDAM RIVANIE PARAWANSA; AUDYNA MAYASARI MUIN
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 1 (2021): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

The crime of cattle theft is regulated in Article 363 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code, where the qualification of this crime is categorized as a crime against property. The cattle theft is included in the theft by weight or qualified theft. Based on the formulation of the elements regulated in Article 363, cattle theft is qualified as a formal offense. Meanwhile in the Draft Criminal Code, the cattle theft is still regulated in Article 483 paragraph (1) point c. However, in contrast to the formulation in the Criminal Code, the cattle theft has expanded not only regulated cattle but also goods that are a source of livelihood or a person's main source of livelihood.

REVIEW OF CRIMINAL PROVISIONS OF FAKE NEWS (HOAX) BASED ON LEGISLATION IN INDONESIA Haeranah; Muhadar; Hijrah Adhyanti Mirzana; Nur Azisa; Andi Muhammad Lutfi Nurdin
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

The crime of fake news (hoax) is qualified as a material crime, namely a crime that must result in losses in the form of losses to consumers. Consumers are defined as users of manufactured goods (clothing, food, etc.), recipients of advertising messages, and service users (customers and so on). So that Article 28 paragraph (1) jo. Article 45A paragraph (1) of the ITE Law does not cover the general public. The definition of a consumer must be based on Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. In addition, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law is not a criminal offense against the act of spreading false news (hoax) in general, but the act of spreading false news in the context of electronic transactions such as online trading transactions. So, it can be concluded that the hoaxes regulated in Article 28 paragraph (1) jo. Article 45A paragraph (1) of the ITE Law is a material offense and its validity is limited to electronic transactions between consumers and producers, such as the sale of certain goods and/or services. So that the article cannot be applied to the general public.

Peningkatan Keterampilan Manajemen UMKM Melalui Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran Digital: Improving MSME Management Skills Through Financial Management and Digital Marketing Training Andi Ummul Khair; M. Iqbal Suhaeb; Un Dini Imran; Haeranah; Murtiadi Awaluddin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6774

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan usaha, termasuk kurangnya keterampilan manajerial di bidang keuangan dan pemasaran digital. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan tersebut melalui pelatihan yang dirancang secara komprehensif, meliputi manajemen keuangan dan strategi pemasaran digital berbasis teknologi. Pelatihan dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni sosialisasi, pelaksanaan pelatihan klasikal dan praktik langsung, serta pendampingan pascapelatihan. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait pencatatan keuangan, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta kemampuan memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk promosi. Tingkat kepercayaan diri peserta dalam mengelola usaha mereka juga meningkat, dengan laporan peningkatan omzet dan cakupan pasar dari beberapa peserta. Rata-rata kenaikan keterampilan manajerial mencapai 123,17%, yang mencerminkan efektivitas program ini. Program ini juga memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi peserta, seperti rendahnya literasi teknologi dan keterbatasan infrastruktur digital, melalui pendekatan praktis dan pendampingan intensif. Keberlanjutan program dijamin melalui pembentukan komunitas belajar UMKM dan rencana pelatihan lanjutan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah peningkatan daya saing UMKM, penguatan ekonomi desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini membuktikan bahwa pelatihan berbasis kebutuhan lokal mampu memberdayakan pelaku UMKM secara efektif.

Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Kambu, Fince Evilina Hesu; Asri; Haeranah; Yertas, Maria
Journal of Marketing Management and Innovative Business Review Vol. 3 No. 1 (2025): Mariobre, June 2025 (e-ISSN: 3031-4208)
Publisher : Master of Management Study Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63416/mrb.v3i1.326

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif data primer melalui penyebaran kuesioner terhadap 41 aparatur sipil negara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Untuk mengukur pengaruh langsung variabel Kepemimpinan, Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dengan bantuan alat analisis menggunakan SPSS v.25, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepemimpinan (t hitung 2,695 > 2,030 dan nilai sig 0,000 < 0,05), Kompetensi (t hitung 5,724 > 2,030 dan nilai sig 0,001 < 0,05) dan Motivasi (t hitung 3,148 > 2,030 dan nilai sig 0,000 < 0,05) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian pengaruh secara simultan variabel Kepemimpinan, Kompetensi dan Motivasi dengan F hitung (14,194 > 3,181) terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Sri Prilmayanti Awaluddin; Mustamin; Haeranah; Agustina; Muhammad Assaibin; Abd. Rahman; Mufti Heriyanti Munawar
Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 4 No. 01 (2024): Artikel Riset Edisi April 2024
Publisher : ITScience (Information Technology and Science)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/educendikia.v4i01.4168

Kurikulum Merdeka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki (Student Learning Center). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Kuantitatif. Jenis instrument yang digunakan adalah kuesioner tertutup untuk beberapa item pernyataan, dan pertanyaan terbuka untuk menggali tingkat pemahaman responden terhadap variabel yang diukur. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel Proses Perencanaan IKM, Proses Implementasi IKM, dan Kepemimpinan Kepsek dalam IKM serta Kurikulum Merdeka menghasilkan koefisien alpha (Cronbach’s Alpha) > 0,60, menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat dianggap reliable. Selain itu, nilai F hitung yang diperoleh (139.743) lebih besar dari F tabel (2,53), dengan probabilitas 0,000 < 0,05, sehingga ada pengaruh yang signifikan dari Proses Perencanaan IKM, Proses Implementasi IKM, dan Kepemimpinan Kepsek dalam IKM terhadap Kurikulum Merdeka secara simultan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Proses Perencanaan IKM, Proses Implementasi IKM, dan Kepemimpinan Kepsek dalam IKM secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search