Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Strategi Penguatan Kebijakan Energi Biodiesel di Indonesia untuk Mewujudkan Prinsip Ketujuh SDGs Aditya Wisnu Pradana; Anugerah Yuka Asmara; Agus Fanar Syukri
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Vol. 1 No. 1 (2024): Juni : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/prosemnasproit.v1i1.9

Abstract

The Indonesian government is enthusiastic about continuing the biodiesel program as one of the new and renewable energy mandatory programs which has proven to be able to provide many benefits ranging from achieving environmentally friendly energy, saving state foreign exchange, increasing energy security, to providing jobs; in line with the 7th principle of sustainable development goals (SDGs). In fact, the Indonesian government has increased the B30 Biodiesel program in 2020 to B35 in 2023. It is supported by the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), which has the authority to collect CPO export levy funds and redistribute them to biodiesel producers, so that they can produce biodiesel economically. With this mechanism, the Biodiesel program can be implemented even though the price of biodiesel is more expensive than fossil fuels, but does not burden the State Budget (APBN). However, this program is difficult to increase, because the availability of incentive funds is limited by the amount of CPO exported and the amount of the levy. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) must find a way for the biodiesel energy program to achieve the 23% energy mix target in 2045, and not rely on export fund levies anymore.
Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia: Quick Evaluation Analysis Asmara, Anugerah Yuka; Irwantoro, Irwantoro; Rozikin, Mochammad; Sayyidati, Adibah
Cakrawala Vol. 15 No. 1: Juni 2021
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v15i1.367

Abstract

Tujuan studi ini adalah menganalisis peran para pendamping terkait penggunaan dana Program Keluarga Harapan dan menganalisis pola pengelolaan dana Program Keluarga Harapan di level lembaga akibat adanya praktik multiple benefeciaries. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada analisis fenomena di lapangan. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1)Kompetensi dan kapabilitas pendamping masih belum optimal oleh karena itu diperlukan pembekalan bagi tim pendamping baik pendidikan dan pelatihan, workshop, sosialisasi atau bentuk peningkatan kompetensi; (2) Pemutakhiran data keluarga penerima bantuan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial untuk evaluasi pemutakhiran data sebaiknya dapat dilakukan secara online yang langsung dapat dilakukan oleh tim pendamping di lapangan dan terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota provinsi, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial; (3) Diperlukan integrasi Program Keluarga Harapan dengan program lain yang menjadi single beneficiarymembutuhkan koordinasi antar lintas sektor antara lembaga pemerintah sehingga diperlukan penguatan regulasi dengan peraturan presidenbahkan peraturan pemerintah untuk memperkuat kewenangan Kementerian Sosial untuk menjalankan program komplementer Program Keluarga Harapan; (4) Melakukan penyusunan program bersama kementerian/lembaga dengan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah di bidang jaminan sosial dan perlindungan keluarga miskin dengan berbagai skema bantuan.