Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Rekonstruksi Mekanisme Arbitrase Online untuk Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi guna Memperkuat Pertanggungjawaban Platform Digital di Indonesia Imbar Imbar; Tri setiyadi; Ketut Astawa; Wiwin Triyunarti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 10.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital meningkatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi oleh platform digital, sekaligus memperbesar risiko kebocoran data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mekanisme penyelesaian sengketa akibat kebocoran data pribadi belum mampu menjamin perlindungan hukum dan pertanggungjawaban platform digital secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan rezim hukum yang berlaku serta merumuskan rekonstruksi arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi litigasi, keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa konvensional, dan ketimpangan posisi para pihak menyebabkan perlindungan hukum belum efektif. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi arbitrase online yang terintegrasi dengan sistem perlindungan data pribadi melalui pembentukan lembaga arbitrase digital khusus, penguatan pembuktian elektronik, dan perlindungan yang lebih efektif bagi subjek data.
Peranan Hukum Dalam Kemudahan Perizinan Upaya Menarik Investasi Asing guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia Imbar Imbar; Tri setiyadi; Ketut Astawa; Wiwin Triyunarti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 10.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi asing berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, ketidakpastian hukum dan regulasi yang tidak efektif dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai hubungan antara hukum perizinan dan kemudahan investasi asing, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mencakup berbagai bahan sekunder, seperti peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan data hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Investasi asing mempertimbangkan sejumlah faktor kunci dalam memilih negara tujuan investasi, termasuk syarat ekonomi, stabilitas politik, dan kepastian hukum. Regulasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami merupakan syarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya membangun ekonomi yang adil dan berkembang, peran hukum dalam mengatur perizinan dan mengelola investasi asing di Indonesia menjadi sangat krusial. Dengan memperbaiki regulasi, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia berpotensi meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
INVESTASI ASING DAN KEDAULATAN NEGARA : STUDI YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SEKTOR STRATEGIS DI INDONESIA Rosid Hidayat; Ketut Astawa; Tri setiyadi; Wiwin Triyunarti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 10.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pesat ekonomi digital telah memposisikan produk digital sebagai aset investasi strategis yang sekaligus rentan terhadap sengketa hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Hak Kekayaan Intelektual dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi investor. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, studi ini mengkaji bagaimana mekanisme perlindungan HKI berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko bagi investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas dalam status kepemilikan HKI, pelanggaran lisensi sumber terbuka, dan perlindungan rahasia dagang yang lemah dapat secara signifikan mengurangi valuasi aset dan memicu sengketa litigasi. Oleh karena itu, implementasi Due Diligence Hak Kekayaan Intelektual (IPDD) menjadi prasyarat penting bagi investor untuk memastikan keamanan modal. Kesimpulannya, sinergi antara pengawasan preventif melalui due diligence independen dan pengawasan represif oleh negara diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi digital yang sehat.