Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Analis Sosiologis Pernikahan Islam: Antara Norma Agama Dan Perubahan Sosial Mudassir; Rusly, Fathullah; Yuliardy Nugroho, Irzak
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Marriage in Islam has a strong theological foundation, governed by religious norms that aim to realize a harmonious family life and be loved by Allah SWT. These norms include the obligation of dowry, the presence of guardians, and the contract process in accordance with Islamic law. However, the social changes affected by modernization, globalization, and digitalization1 have brought new challenges in the implementation of Islamic marriages. Phenomena such as shifting gender roles, increasing cross-cultural marriages, and marriage traditions that increasingly highlight the element of materialism are issues that need to be studied in depth. The study shows that although social changes have a significant influence on the practice of marriage, religious values remain the main foundation for Muslims in exercising marriage. This article also emphasizes the importance of an adaptive approach to bridging the gap between religious norms and social change, so that Islamic values remain relevant in the context of a dynamic society. Keywords: Islamic Marriage, Religious Norms, Social Change, Muslim Family, Cultural Transformation.
Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Muang Cangcalah Bagi Masyarakat Karanganyar Kecamatan Bantaran Rizal, Saiful; Rusly, Fathullah; Yuliardy Nugroho, Irzak
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the Muang Cangcalah tradition carried out by the Karanganyar community, Probolinggo, as a response to death. This study uses a qualitative method in data collection. The tradition reflects social values such as empathy, solidarity, and preservation of local culture. From the perspective of Islamic law, this tradition can be categorized as ‘urf sahih as long as it is not accompanied by the belief that objects such as small change, coins, or yellow rice have supernatural powers to ward off disaster independently. As long as this practice is based on a straight intention and does not deviate from the creed of monotheism, then it does not conflict with Islamic law. However, if there are elements of belief that lead to shirk, guidance is needed to straighten out the community's understanding. This study recommends an educational approach in responding to this kind of tradition in order to maintain a balance between cultural preservation and the purity of Islamic creed. Keywords: Islamic Law, Muang Cangcalah, ‘Urf
Transplantasi dalam perspektif ulama empat mazhab Syahid, Muhammad; Nugroho, Irzak Yuliardy
AL-MUQARANAH Vol 1 No 1 (2023): Vol 1 No 1 Februari 2023
Publisher : Prodi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/jpmh.v1i1.284

Abstract

Kemajuan zaman membuat manusia berlomba lomba memperlihatkan kemampuannyadalam hal apapun yang ia minati tidak terkecuali yaitu dokter,seorang dokter telah menunjukkan ekpetasinya sebagai ilmuawan telah mewujudkan penelitian penelitian berbagai uji coba dalam bidang tranplantasi dimulai dari mentranplantasikan sulam rambut, menambal tulang, juga kornea hingga bedah jantung dan lain sebagainya.maka dari situ seserang yang mengkaji ilmu hukum islam para ulama‟ telah mnegkaji bagaina tindakan yang di lakukan oleh pra dokter tersebut,apakah bisa di benarkan menurut hukum islam atau tidak,maka dengan adanya problem tersebut ulama‟telah menerapkan dan mengkaji dengan landasan hukum hukum Allah yaitu AL quran dan sunnah sunnah nabi saw.untuk memutuskan kebolehan atau tidaknya tranpalantasi yang di lakukan oleh para ilmuan dalam bidang tranplantasi. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research)yaitu suatu penellitian yang menggunakan buku buku dan kitab kitab fiqih sebagai sumber datanya.sedangka apabila dilihat dari sifatnya pnelitian ini bersifat deskriptif analitik-komparatif,yakni memaparkan data dat tentang suatu hal dengan analisa dan komparasi untuk menentukan hum tranplantasi dalam prespektis ulama‟ 4 madzhab.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hukum tranplantasi dalam prespektif ulama‟ 4 madzhab terdapat dua pendapat pendapat pertama yaitu 4 madzhab sepakat bahwasanya tranplantasi dalam keadaan hidup maupun koma hukumnya haram,adapun pendapat ke dua pendapat madzhab hanafi dan madzhab maliki mengenai tranplantasi dalam keadaan meninggal haram,karena bahayanya tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayyit.akan tetapi dalam pandangan madzhab syafi‟i dan hambali membolehkan tranplantasi dalam keadaan meninggal.hal itu untuk menyelamatkan nyawa orang lain demi keberlangsungan hidup.
Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Sombhengan dalam Perkawinan di Desa Brani Wetan Rohim, Muhammad; Rusly, Fathullah; Nugroho, Irzak Yuliardy
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 4 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i4.3215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi sombhengan dalam pelaksanaan walimah al-‘urs (resepsi pernikahan) di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Tradisi sombhengan merupakan bentuk kontribusi sosial masyarakat berupa pemberian sumbangan, baik berupa uang maupun barang, kepada pihak yang menyelenggarakan hajatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sombhengan dipandang masyarakat sebagai simbol solidaritas dan bentuk dukungan sosial yang memperkuat kohesi antarindividu. Namun, dalam praktiknya, terdapat pergeseran makna di mana tradisi ini cenderung menjadi kewajiban sosial yang menimbulkan tekanan dan beban moral, terutama karena adanya tuntutan untuk membalas sumbangan dalam jumlah yang sama atau lebih. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, sombhengan dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih selama dilakukan secara sukarela dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai hukum Islam agar tradisi ini tetap lestari tanpa menimbulkan distorsi makna.
The Sadd Al-Dzari’ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency: Pendekatan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo Nugroho, Irzak Yuliardy; Cholil, Mufidah; Suwandi, Suwandi; Rouf, Abd
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.19478

Abstract

Child marriage remains a significant legal and social issue in Indonesia, particularly in Probolinggo, which has one of the highest child marriage rates in East Java. This phenomenon negatively affects children in terms of education, health, economy, and social well-being. This study analyzes child marriage prevention using the Sadd al-Dzari’ah approach, which aims to prevent actions leading to harm. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and legal document analysis. The findings reveal that preventing child marriage is not only permissible but also recommended in Islamic law. The Sadd al-Dzari’ah approach is applied through three key elements: al-ifda (the negative impacts of child marriage), al-wasilah (preventive measures such as education and legal enforcement), and al-mutawasal ilaih (the ultimate goal of protecting children’s rights and well-being based on Maqasid Shariah). The study also highlights challenges in implementation, such as legal loopholes in marriage dispensation, socio-cultural norms, and economic factors that continue to drive child marriages. Strengthening policies, increasing public awareness, and integrating Islamic jurisprudence with national law are essential in effectively reducing child marriage rates.
Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda Nugroho, Irzak Yuliardy; Wagianto, Ramdan
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2024
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v10i1.1541

Abstract

Pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan bentuk ideal pengelolaan sistem keluarga egaliter, akibat adanya aturan harta bersama dalam perkawinan. UU Perkawinan, PP No. 09 Tahun 1975 dan KHI No. 01 Tahun 1991 telah mengatur secara tegas tentang harta bersama dan pembagian harta bersama. Penelitian ini akan mengkaji konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam UU Perkawinan, dan secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dengan menjadikan maqasidh syariah Jasser Auda sebagai teori analisis. Sebagai metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal, peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan konseptual dan yang kedua adalah pendekatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis aturan pembagian harta bersama memiliki semangat filosofis Islam. Dalam tinjauan maqashid syariah, Jasser Auda, pembagian harta setelah perceraian memiliki semangat menjaga aspek kekeluargaan dan martabat manusia, bukan maqoshid syariah yang bersifat individualistis.
Harmonizing The Values of Love and Tolerance in Combating Child Marriage Nugroho, Irzak Yuliardy
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Vol 9 No 1 (2025): AnCoMS, Oktober 2025
Publisher : Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/ancoms.v9i1.688

Abstract

Child marriage remains a persistent issue in Probolinggo Regency, posing risks to children’s well-being and raising complex legal, religious, and socio-cultural challenges. This study aims to explore how the values of love and tolerance in Islamic law, along with local wisdom, can be harmonized to address the practice of child marriage. Employing a normative-empirical approach, the research analyzes classical and contemporary Islamic legal sources, especially through the lens of maqāṣid al-sharī‘ah and integrates field data gathered from interviews and observations. Findings reveal that child marriage in the region is often driven by economic hardship, cultural norms, and religious misinterpretation. Islamic law, when viewed contextually, offers a strong foundation for child protection as a central objective. Moreover, local wisdom that emphasizes social harmony, compassion, and deliberation serves as a potential entry point for legal reconstruction. The discussion proposes a model of harmonization between Islamic legal principles and cultural practices, rooted in love and tolerance, as a strategic solution to reduce child marriage. The study recommends community-based legal education that integrates religious values and cultural sensitivity to prevent child marriage effectively.
Integrative Collective Ijtihȃd of Contemporary Islamic Family Law: A Review of Tanwirul Afkar Magazine by Ma'had Aly Situbondo Syafi'i, Imam; Jafar, Wahyu Abdul; Nugroho, Irzak Yuliardy; Wagianto, Ramdan; Hikmiyah, Hawa’ Hidayatul
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 29, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v29i2.9257

Abstract

This study examines the development of istinbâṭ al-ahkâm related to the problems of contemporary Islamic family law contained in the Tanwirul Afkar magazine by Ma’had Aly Situbondo. This research is a qualitative research with data analysis using a content analysis approach. As a legal study, this research is included in Normative Islamic Law research by making Islamic legal norms as the object of research. Data were taken from the exploration of Tanwirul Afkar magazine. The results of this study, Ma’had Aly Situbondo carried out the development of istinbâṭ al-ahkâm in order to respond to the problems of Islamic family law so that legal decisions are relevant and in accordance with the demands of modern society today. Istinbâṭ al-ahkâm developed by Ma’had Aly Situbondo with three patterns, first; istinbâṭ al-aḥkâm al-jama’iy bi at-taqsîm, namely collective ijtihâd with division of tasks in tracing the source of legal decisions, second; carrying out scientific integration without being tied to a particular school of thought, and third; the application of ushuli reasoning which makes ushul fiqh, fiqh principles, and maqȃsid al-syarîʿah as tools in analyzing and answering problems. Based on this, Ma’had Aly Situbondo has characteristics or distinctive features in the istinbȃṭ al-aḥkȃm that is developed, namely collective-integrative ijtihâd and the application of ushuli reasoning. Penelitian ini mengkaji pengembangan istinbȃṭ al-aḥkȃm terkait problematika hukum keluarga Islam kontemporer yang terdapat dalam majalah Tanwirul Afkar karya Ma’had Aly Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan content analysis (kajian isi). Sebagai kajian hukum, penelitian ini termasuk penelitian hukum Islam normatif dengan menjadikan norma-norma hukum Islam sebagai obyek penelitian. Data-data diambil dari eksplorasi majalah Tanwirul Afkar. Hasil penelitian ini, Ma’had Aly Situbondo melakukan pengembangan istinbȃṭ al-ahkȃm dalam rangka merespon problematika hukum keluarga Islam agar putusan hukum relevan dan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat modern saat ini. Istinbȃṭ al-aḥkȃm yang dikembangkan Ma’had Aly Situbondo dengan tiga pola, pertama ; istinbȃṭ al-aḥkâm al-jama’iy bi at-taqsîm, yaitu ijtihâd kolektif dengan pembagian tugas dalam pelacakan sumber putusan hukum, kedua; melakukan integrasi keilmuan dengan tidak terikat kepada mazhab tertentu, dan ketiga; penerapan nalar ushuli dimana menjadikan ushul fikih, kaidah fikih, dan maqâsid al-syarîʿah sebagai perangkat dalam menganalisa dan menjawab permasalahan. Dari hal ini, Ma’had Aly Situbondo memiliki karakteristik atau ciri khas dalam istinbâṭ al-aḥkâm yang dikembangkan, yaitu ijtihâd kolektif-integratif dan penerapan nalar ushuli.
Harmonization of Islamic Law and Local Wisdom: A Methodological Reconstruction of Ijtihad in Family Law Based on Yusuf al-Qaradawi’s Istinbāṭ Approach Imam Syafi'i; Ramdan Wagianto; Hawa’ Hidayatul Hikmiyah; Irzak Yuliardy Nugroho; Syaikhoni
NUSANTARA: Journal Of Law Studies Vol. 5 No. 1 (2026): Nusantara: Journal of Law Studies
Publisher : Islamic Research Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18359276

Abstract

This article examines the harmonization of Islamic law and local wisdom in family law issues through the development of the ijtihad method from the perspective of Yusuf al-Qaradawi's istinbāṭ method. Given that contemporary Muslim family issues are increasingly complex, this study emphasizes the need for an istinbāṭ framework that maintains the authenticity of naṣṣ while being responsive to social realities. This study employs a qualitative-normative approach, using usul al-fiqh analysis, and examines al-Qaradawi's key concepts as instruments for integrating local wisdom. Data were collected from exploring library materials related to Yusuf al-Qaradawi's works within the framework of istinbāṭ that was developed. The results of this study show that Yusuf al-Qaradawi developed an istinbāṭ method called istinbāṭ at-taysīr with three types, namely intiqā’iy tarjīhiy, ibdā’iy insyāiy, and intiqā’iy insyā’iy. This method combines as-salafiy, which does not adhere to the opinions of the fiqh schools, and al-mażhabiy, which is guided by the opinions of the imams of the schools, by re-examining the various opinions of the scholars or conducting their own ijtihad and choosing the opinion that provides leniency, provides convenience, is in accordance with the conditions, and combines local wisdom, to realize the greater good. The contribution of this article lies in providing a methodological model to bridge the tension between textuality and contextuality in family law, while offering academics and policymakers a basis for formulating norms that are more just, relevant, and in line with the demands of modern society.
National Fiqh and Maqasid-Based Ijtihad: Reassessing Ahmad Hasyim Muzadi through Jamal al-Din ‘Atiyyah Solikhudin, Muhammad; Nugroho, Irzak Yuliardy; Rohman, Moh. Faizur; Meidina, Ahmad Rezy; Faidati, Ashima
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v3i2.38

Abstract

This study examines Ahmad Hasyim Muzadi’s concept of fikih kebangsaan (national fiqh) through the lens of Jamal al-Din ‘Atiyyah’s maqāṣid al-sharī‘ah theory. While previous studies have discussed national fiqh primarily in normative and socio-political terms, limited attention has been given to its maqāṣid-based methodological foundation. This article addresses that gap by analyzing how Muzadi’s thought reflects a structured maqāṣidī mode of ijtihad. This research employs a qualitative conceptual approach based on library research, examining primary texts of Ahmad Hasyim Muzadi alongside Jamal al-Din ‘Atiyyah’s maqāṣid framework. The analysis focuses on identifying the epistemological structure and levels of maqāṣid embedded in Muzadi’s formulation of national fiqh. The findings demonstrate that Muzadi’s fikih kebangsaan embodies a maqāṣid-based ijtihad operating across three interconnected dimensions: individual, communal, and humanitarian. His conception positions Indonesian Islam as a harmonizing force within plural society, affirms Pancasila as a constitutional meeting point between religion and state, and frames religious moderation as a strategic instrument for national cohesion. This construction reflects a substantive alignment with Jamal al-Din ‘Atiyyah’s expanded maqāṣid theory, particularly in integrating social welfare, civic solidarity, and national integrity into legal reasoning. The study concludes that Muzadi’s national fiqh represents a contextual maqāṣidī reconstruction of Islamic legal reasoning relevant to contemporary plural societies. It recommends further development of maqāṣid-based national fiqh as a methodological framework for strengthening religious moderation and constitutional harmony in Indonesia.