Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Psikologi JURNAL PIONIR Journal of International Multidisciplinary Research Holistik Analisis Nexus Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Rahayu Sri Utami
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Buku Adat Oleh Lembaga Adat Di Aceh Rahma Kuvita Wulandari; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/JIMR1270

Abstract

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Dialektika Adat Dan Hukum Islam: Menelusuri Peran Budaya Lokal Dalam Penegakan Hukum Perzinaan Di Aceh Sofiatus Zahra Rochma; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1277

Abstract

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan hukum Islam melalui Qanun Jinayat, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan. Namun, penerapan hukum tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berdialektika dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang masih kuat melekat dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana peran budaya lokal, khususnya hukum adat, berinteraksi dengan hukum Islam dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data sekunder berupa literatur hukum dan studi empiris sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Aceh berfungsi sebagai instrumen sosial yang memperkuat efektivitas hukum Islam melalui pendekatan restoratif, seperti penyelesaian kekeluargaan dan pemberian sanksi sosial, sebelum pelaku diserahkan kepada aparat penegak hukum syariah. Kesimpulannya, budaya lokal berperan signifikan dalam memberikan legitimasi sosial terhadap penerapan syariat Islam, serta menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial masyarakat. Dialektika ini menciptakan model pluralisme hukum yang kontekstual, harmonis, dan lebih diterima oleh masyarakat Aceh.
Penerapan Sanksi Qanun Tentang Kasus Khamar Di Aceh Raihan Arhab Adinugraha; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1288

Abstract

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). Salah satu komponen penting dalam penerapan hukum Islam diaceh ialah penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum jinayat, khususnya kasus khamar (minuman keras). Penelitian ini membahas penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap pelanggaran jarimah khamar. Dalam hukum Islam, khamar merupakan perbuatan haram karena merusak akal yang merupakan salah satu dari maqashid al-syari'ah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta perangkat hukum formal dan substantif sesuai dengan ketentuan Qanun. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa uqubat hudud, ta’zir, dan denda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Selain itu, proses pembuktian, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum acara jinayat turut menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum jinayat di Aceh, meskipun menghadapi tantangan, memiliki dasar yuridis, normatif, dan sosial yang kuat dalam menanggulangi peredaran dan konsumsi khamar
Analisis Hukum Adat Dayak Kalis di Kalimantan Barat Muzakki Ayatulloh GH; Ronan Marsa Salatun; Arief Fuad Dimyati; Rahayu Sri Utami
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Juni : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v2i3.999

Abstract

This study aims to analyze the customary law system that applies in the Dayak Kalis community in West Kalimantan and examine its relationship with national formal law. Dayak Kalis customary law is an unwritten legal system that develops from the norms and customs of indigenous communities, and functions as a guideline in resolving disputes and regulating social life. In practice, this law emphasizes the values ​​of restorative justice and deliberation by consensus, with types of punishments adjusted to the level of violation, such as Saut, Setanga'Baar, Pati Nyawa, and Adat Kampung. The study uses a normative method with a document approach, legislation, and legal theory. The results of the study indicate that Dayak Kalis customary law remains recognized in the national legal system as long as it does not conflict with generally applicable laws. The existence of this customary law reflects the importance of preserving local wisdom as an integral part of the pluralistic Indonesian legal system.
Perkawinan Adat Merari’ Suku Sasak dalam Perspektif Hukum Adat : Studi Kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah Amalia Solikha; Ismi Lailatul Maulida; Rahayu Sri Utami
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i2.1110

Abstract

Marriage is a universal social institution, yet its implementation is profoundly shaped by distinctive local cultural values. One such cultural manifestation is the Merari’ tradition practiced by the indigenous Sasak community in Central Lombok, West Nusa Tenggara. This tradition refers to the practice of "elopement," which forms an integral part of customary rituals uniting two individuals in marital bonds. This study aims to explore in depth the fundamental reasons why the Sasak people continue to uphold the Merari’ tradition amidst the tides of modernization and the bureaucratization of national marriage law. It also seeks to describe the procedural and normative structure of the Merari’ marriage process from the perspective of customary law. Furthermore, this research investigates the types of customary sanctions imposed when individuals violate the traditional norms of marriage. This study uses a socio-legal approach, which not only examines written legal norms (positive law) but also considers how these norms are applied and function within society, particularly through the practice of Merari’ in the Sasak community. The findings show that the Merari’ tradition is not merely a romanticized relic of the past, but a form of cultural resistance against the dominance of formal law, which is often perceived as inadequate in accommodating local values. The Merari’ process follows a clearly defined sequence—starting from mutual agreement between the couple, the act of elopement, reporting to customary leaders, and culminating in the nyelabar ceremony, which serves as the social ratification of the marriage. In cases of violation or deviation from these customary norms, community elders may impose sanctions such as traditional fines (material penalties), social exclusion, or prohibition from participating in customary events. Based on the analysis, it is concluded that the Merari’ tradition holds legal legitimacy within the framework of customary law, as it is carried out on the basis of social consensus, noble values, and binding communal norms. Its persistence illustrates a dynamic relationship between state law and customary law, wherein both systems can coexist in parallel, provided there is mutual recognition and space for dialogue. Thus, there is an urgent need for an integrative legal approach in the formulation of national legal policies—an approach that is not only normative, but also contextual and responsive to the legal pluralism present in Indonesian society.
MODERNISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM WARIS MASYARAKAT BATAK KARO Ana Aprillia; Lini Wijayanti; Rahayu Sri Utami
Holistik Analisis Nexus Vol. 2 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/nexus1283

Abstract

Perkembangan zaman dan modernisasi menuntut Hukum Waris Adat masyarakat Batak Karo untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Dalam masyarakat Suku Karo, hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara anak perempuan tidak memiliki hak waris. Namun, anak perempuan dapat menerima "pemere" atau hadiah kasih sayang dari pewaris, yang dapat berupa emas, ladang, atau sawah yang dapat dikelolanya selama hidup. Pemberian "pemere" ini terkait erat dengan hukum adat dan telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Suku Karo. Perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan sangat mencolok, dengan anak laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam penerapan hukum waris adat Batak Karo. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data sekunder dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen adat, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu tentang hukum adat dan modernisasi, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik ini.
Pembagian Hak Waris Pada Anak Di Luar Nikah Rahma Kamilia Putri Samudra1; Safarina Adelia Putri; Rahayu Sri Utami
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 6 (2025): Menulis - Juni
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i6.463

Abstract

Permasalahan hak waris anak luar nikah menjadi isu kompleks dalam sistem hukum Indonesia yang mengenal pluralisme hukum—antara hukum positif, hukum Islam, dan norma sosial. Secara historis, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yang membatasi haknya atas warisan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah yang terbukti memiliki hubungan biologis dengan ayahnya memperoleh pengakuan hukum untuk mendapatkan hak keperdataan, termasuk hak waris. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, fatwa, dan putusan pengadilan yang relevan, serta mengevaluasi praktik peradilan dan hambatan sosial dalam implementasi hak waris anak luar nikah. Kajian ini juga menyoroti konsep wasiat wajibah dalam hukum Islam sebagai solusi alternatif dalam menjamin keadilan bagi anak luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan normatif, implementasinya di lapangan masih terkendala oleh resistensi sosial, interpretasi hukum yang tidak seragam, dan minimnya regulasi teknis.
Co-Authors Ahmad Heru Romadhon Amalia Solikha Ana Aprillia Apriara Vonnie Kartika Arga Afif Ramadhan Arief Fuad Dimyati Deby Ayu Wulandari eka wahyu setiawan Fajar Rachmad Dwi Miarsa Farrah Rahma Azarine Heny Kusumawati Ismi Lailatul Maulida Lini Wijayanti Marendra Agistia Mohamad Abil Faroj Al Jawawi Muzakki Ayatulloh GH Nanda Fitri Dian Permatasari Nur Azizah Rahma Kamilia Putri Samudra1 Rahma Kuvita Wulandari Raihan Arhab Adinugraha Raudatussalamah Raudatussalamah Ronan Marsa Salatun Safarina Adelia Putri Sofiatus Zahra Rochma Sugiarto Raharjo Japar