Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.928

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Indonesian Journal of Education and Learning DE'RECHTSSTAAT Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Repetisi) Wijayakusuma Law Review Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovation Research and Knowledge RechtIdee ANDREW Law Journal

Asri Wijayanti

Unknown Affiliation

Author-ID : 2389370

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Penegakan Pidana Ketenaagkerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Silvia Agustin Suyandi; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Labor law is functional. Having a civil, criminal and administrative side. The criminal labor arises because of state interference in providing criminal sanctions for an action in an employment relationship. The enforcement of sanctions on labor crimes is often not optimal to be applied. This research aimed to determine the enforcement of labor crimes by Employee Inspectors. This research was a normative juridical with a statutory approach. The results showed labor criminal sanctions that can be applied to criminal offenders after going through the stages of existing procedures in the labor field. There were the reports from parties that feel aggrieved over violations of labor norms to the Labor Inspectors Employees. Based on the assessment of the labor inspector, an action can be determined whether or not it violates the labor crime. The recommendation result was a revised labor regulation that had a mandatory nature accompanied by legal sanctions.Keywords: Criminal, Supervisors, Employment, Sanctions.Â AbstrakHukum ketenagakerjaan bersifat fungsional. Memiliki sisi bidang perdata, pidana dan administrasi. Pidana ketenagakerjaan muncul karena adanya campur tangan negara dalam memberikan sanksi pidana atas suatu perbuatan di dalam hubungan kerja. Penegakan sanksi pada pidana ketenagakerjaan seringkali kurang maksimal untuk dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan pidana ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah sanksi pidana ketenagakerjaan dapat diterapkan kepadaÂ pelaku pidana setelah melalui tahapan prosedur yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas adanya pelanggaran norma ketenagkerjaan ke Pegawai Pengawas Ketenagkerjaan. Atas penilaian dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, maka suatu perbuatan dapat ditentukan apakah melanggar pidana ketenagkerjaan atau tidak. Rekomendasi yang dihasilkan adalah direvisi nya aturan ketenagakerjaan yang memiliki sifat mewajibkan dengan diiringi sanksi hukum.Kata Kunci : pidana, pengawas, ketenagakerjaan,Â sanksi.

Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Proses Penetapan Upah Minimum Anas Santoso; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract An existence of Wage Council in the process of setting minimum wages is currently less than optimal. This research aimed to analyze the existence of Wage Councils in the process of setting minimum wages based on an analysis of substance and procedures in legislation. This research was a normative juridical with statute approach. The results showed that the differences in the implementation of the provisions of Article 88 paragraph (4) of Law 13/2003 with the implementing regulations contained in Article 43 paragraph (1) PP 78/2015 jo Keppres 107/2004 jo Article 1 Permenaker 15/2018. The resulting recommendation made a revision of the rule of law that can optimize the Wage Council's performance in the process of setting minimum wages.Keywords:Â Minimum Wage; Wage Council; Openness.Â AbstrakEksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum, saat ini kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum berdasarkan analisis substransi dan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan statute approach. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan implementasi ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan peraturan pelaksananyaÂ yang terdapat pada Pasal 43 ayat (1) PP 78/2015 jo Keppres 107/2004 jo Pasal 1 Permenaker 15/2018.Â Rekomendasi yang dihasilkan adalah dibuatkan revisi aturan hukum yang dapat mengoptimalkan kinerja Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum.Kata Kunci : upah minimum; Dewan Pengupahan; keterbukaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri Fitri Hardianti Solicha; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Every worker must get a guarantee for occupational safety and health while carrying out the work relationship. This research aimed to find out the form of legal protection for workers for their personal protection devices and legal remedies. This research was a normative juridical with statute approach. The first research result showed that every worker was guaranteed their right to occupational safety and health integrated with the company's management system. Employers were required to provide explanations and self-protective equipment to workers who were obliged to use them. There was a threat of criminal sanctions for violating entrepreneurs. The second research result showed a civil law effort. It can be done by workers if they do not get an explanation and personal protective equipment that can conduct bipartite deliberation or mediation and continue to the PHI for the harm caused. Criminal legal remedies can be undertaken by workers by reporting K3 violations to local labor inspector employees. It was concluded that the employer had the obligation to provide an explanation and self-protective equipment. The workers were entitled and obliged to use self-protective equipment. There were criminal sanctions for employers who violated but there were not criminal sanctions for workers who violate. The resulting recommendations were the sanctions for workers.Keywords: Legal Protection, Protection Tools, Workers. Occupational Health and SafetyÂ AbstrakSetiap pekerja harus mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan hubungan kerja penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas alat perlindungan diri beserta upaya hukumnya. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach hasil penelitian yang pertama adalah setiap pekerja dijamin haknya atas keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemaan perusahaan. Pengusaha diwajibkan memberikan penjelasan dan APD terhadap pekerja ,pekerja berkewajiban menggunakannya. Ada ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar. Hasil penelitian yang kedua adalah upaya hukum keperdataan yang dapat dilakukan pekerja apabila tidak mendapatkan penjelasan dan alat pelindung diri dapat melakukan musyawarah bipartite atau mediasi dan berlanjut ke PHI untuk kerugian yang ditimbulkannya. Upaya hukum kepidanaan dapat dilakukan oleh pekerja dengan melaporkan pelanggaran K3 kepaada pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat. Kesimpulannya pengusaha memiliki kewajiban memberikan penjelasan dan APD ,pekerja berhak dan berkewajiban menggunakan APD, ada sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar tetapi tidak sanksi pidana bagi pekerja yang melanggar. Rekomendasi yang dihasilkan adalah pemberian sanksi kepada pekerja.Kata Kunci : perlindungan hukum, alat perlindungan , pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja

Eksistensi Alat Bukti Formal Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Hasan Al Munir; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Formal evidence in industrial relations disputes is very important in fact the parties (workers) are unable to provide sufficient formal evidence during the process of resolving industrial relations. The purpose of this research found out the substance of legal subjects and legal objects of formal evidence in the process of resolving industrial relations disputes.Â This legal research was a normative juridical with a statute approach. The results showed the substance of formal evidence in industrial relations disputes, consisting of the substance of the legal subject and the legal object of the evidence. formal evidence in disputes over industrial relations was very important to achieve truth. The resulting recommendations were that special arrangements that needed to be made to require employers / laborers to provide evidence of industrial relations they carried out.Keywords: Evidence, Industrial Relations DisputesÂ AbstrakAlat bukti formal dalam perselisihan hubungan industrial sangat penting faktanya para pihak (pekerja) kurang dapat memberikan alat bukti formal yang cukup saat proses penyelesaian hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti formal dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach.Hasil penelitian adalah subtansi alat bukti formal dalam perselisihan hubungan indusrtial,terdiri atas substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti.alat bukti formal dalam perselisihan hubungan idustrial sangat penting untuk mencapai kebenaran. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlu pengaturan khusus untuk mewajib kanpengusaha/pemberi kerja dalam memberikan alat bukti formal atas hubungan industrial yang dilaksanakannya.Kata Kunci : Alat Bukti, Perselisihan Hubungan IndustrialÂ

Co-Authors Abrari Abrari Ahmad Heru Romadhon Aldiansah Pratama Alif Tiwi Estriyanti Anas Santoso Antonius Sarozame Duha Astuty Astuty Atif Solehudin Azizoel Metiadini Budiono Budiono Cahyo Yusuf Dini Ernawati Dio Aprilianto Eny Kustyorini Erlina Widhi Astuti Fajar Rachmad Dwi Miarsa Fitri Hardianti Solicha Fransiscus Xaverius Samingin Galih Allam Ilafi Hairu Firdaus Hasan Al Munir Lilik Puja Rahayu M. Zamroni Milatul Hidayah Muallimin Mochammad Sahid Mursia Ekawati Rosalia Aisyiah Rahmawati Satria Unggul Wicaksana Prakasa Shalima, Irsyadi Silvia Agustin Suyandi Singgih Adi Nugroho Sukarno Wahyuni Asri Minarti Yolanda Dwi Alfianti Yulia Esti Katrini

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Wijayakusuma Law Review

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Wijayakusuma Law Review