Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

KERUSAKAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DI DESA DONGKO KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2007 – 2012 Aziz Budianta, Rahman,
Geotadulako Vol 2, No 4 (2014): Juli-Desember
Publisher : Geotadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini menggambarkan  kondisi fisik kerusakan ekosistem hutan mangrove oleh penduduk yang bermukim di sekitar kawasan hutan mangrove, jenis-jenis aktivitas sosial-ekonomi penduduk yang berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem hutan mangrove, serta merumuskan berbagai upaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan mangrove akibat aktivitas sosial-ekonomi penduduk di Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang bermukim di sekitar kawasan ekosistem hutan mangrove yaitu dusun 1 Dongko dan dusun 3 Silumba dengan jumlah 465 KK. Besar sampel penelitian adalah 211 KK yang ditentukan dengan teknik sampling acak sederhana (simple ramdom sampling) dan dihitung menggunakan formulasi Krijcie dan Morgan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, pengamatan (observasi), wawancara, dan pemetaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem hutan mangrove di Desa Dongko dengan Sistem Informasi Geografi (SIG), hasil pemetaan dan analisis peta penggunaan lahan tahun 2007-2012 diketahui luas kerusakan 40,21 Ha (50,36%) dari luas seluruh hutan mangrove seluas 79,83 Ha, yang pada saat ini hanya tinggal tersisa 39,62 Ha, hal ini disebabkan oleh aktivitas sosial ekonomi penduduk seperti pengalih fungsian lahan hutan mangrove menjadi lahan pertambakan, pemukiman, dan fasilitas umum. Berdasarkan hasil analis SWOT  perlu dilakukan pengembangan kawasan hutan mangrove di Desa Dongko sebagai hutan lindung yang berpedoman pada kebijakan pemerintah Kabupaten Tolitoli terkait pengelolaan mangrove, meningkatkan prasarana dan sarana guna menunjang pembangunan dan penanggulangan kerusakan kawasan ekosistem hutan mangrove, meningkatkan sumberdaya manusia, merumuskan kebijakan pengelolaan dan pembangunan yang tepat di sekitar hutan mangrove serta melakukan penaman kembali terhadap ekosistem hutan mangrove yang rusak
PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA Budianta, Aziz
SMARTek Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : SMARTek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.477 KB)

Abstract

Pembangunan Nasional Negara Indonesia yang tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya di seluruh wilayahnya, sampai dengan saat ini masih banyak timbul masalah. Salah satu masalah yang masih dijumpai adalah belum berkembangnya wilayah perbatasan antar wilayah administrasi dalam Negara Indonesia. Wilayah perbatasan selama ini identik dengan wilayah perdesaan, wilayah pertanian, wilayah miskin, dll. Untuk pengembangannya diperlukan kebijaksanaan yang sesuai secara lokalita, yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan hambatan pengembangan di wilayah perbatasan tersebut
Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Evaluasi Kekritisan DAS Kawasan Das Blongkeng Jawa Tengah Tahun 1993 - 2000 Budianta, Aziz
SMARTek Vol 4, No 3 (2006)
Publisher : SMARTek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.045 KB)

Abstract

DAS Blongkeng merupakan Sub DAS Progo, terletak di Kabupaten Magelang dan Boyolali Propinsi Jawa Tengah, dan merupakan daerah tangkapan hujan yang cukup potensial secara lokal dan regional. Berdasarkan PP 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, lereng tengah-atas DAS diklasifikasikan sebagai kawasan konservasi tanah dan air. Peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas pembangunan selama tahun 1993 – 2000 telah mendorong terjadinya konversi lahan menjadi lahan terbangun. Hal ini akan mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan lindung dan konservasi. Tujuan penelitian adalah mengetahui luasan konversi lahan yang sudah terjadi, serta evaluasi kekritisan DAS yang dilakukan dengan pendekatan Model Indeks Konservasi (IK). Metode analisis meliputi: pembobotan dan analisis peta dengan SIG. Penelitian menunjukkan terjadi konversi lahan sebesar 10,94%, terutama untuk permukiman, lahan kosong, dan kebun. Lahan yang mengalami penyusutan adalah sawah, hutan, dan tegalan/ladang. Meskipun hasil evaluasi kondisi DAS menunjukkan kondisi DAS masih normal, akan tetapi ditemukan lahan kritis sebesar 1,51% yang perlu segera diatasi dengan metode konservasi lahan yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial-budaya setempat
REVITALISASI PERTANIAN PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI INDONESIA Budianta, Aziz
MEKTEK Vol 12, No 1 (2010)
Publisher : MEKTEK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.347 KB)

Abstract

At the implementation of the national development in reformation era, agriculture sectors becomes dominantsector that contributes national income and they are still the major occupation of Indonesian. These sectorsare mainly done in rural areas, therefore, the study of agriculture sectors is dealt with the study of thedevelopment rural areas. The development rural areas is in many aspects, until now, it is relatively less thanit is in the development in urban areas. In developing these sectors, it needs the strategies of therevitalization of agriculture sectors though the application of agro-industry systems, agribusiness, and theintegrated agropolitan concept with the supporting infrastructure
ANALISIS HIDROLOGI KAWASAN DAS BLONGKENG PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1993 - 2000 Budianta, Aziz
MEKTEK Vol 7, No 2 (2005)
Publisher : MEKTEK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.086 KB)

Abstract

Blongkeng watershed area is a sub watershed of Progo, located in Magelang District, Center Java Province. Blongkeng watershed is potential catchment area and it contributes on availability of water surface as well as ground water, either locally and regionally. In accordance with Government Act No. 47/1997 which covers National Planning on Regional Space Arrangement, the middle slope to the up-zone of the watershed has been classified as a conservation region especially on water and soil reserve. This study was conducted so as to determine of hydrology characteristics and watershed critical evaluation. Analytical study covered trend analysis and statistical analysis. The results showed that trend of increasing either maximum and maximum-minimum ratio of stream flow, or trend of declining annually average and minimum stream flow. The evaluation of watershed condition with run-off coefficient (C) analysis showed that the watershed was still normal
The Role of The Community and The Efforts to Preserve The Potential of Cultural Heritage of The Rawa Bayu Tourism Alfian Nur Muzaki; Iwan Alim Saputra; Aziz Budianta
Media Wisata Vol. 20 No. 2 (2022): Media Wisata
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36276/mws.v20i2.332

Abstract

Rawa Bayu is a water tourism area and religion can be felt as well as the indigenous people around the tourism area and the immigrants who visit the place who have all the necessities related to the benefit of humans, namely as a support for learning materials at the high school or MA level as well as at the lecture level. The purpose of this study was to determine the collaborative management of the surrounding community with the Banyuwangi Regency Tourism Office and how big the role of the surrounding community in maintaining and preserving several vital objects of cultural heritage in the Rawa Bayu tourism area. The use of the method is to use a qualitative approach by observing directly and documenting activities. Authors use literature studies to support a more definite understanding that comes from valid data. The data analysis technique used componential and descriptive analysis. The results of the study include an overview of the study area, the potential for the existence of ecotourism, and the role of the community in preserving historical objects around the ecotourism area.
Carrying Capacity of Education Facilities in Banawa Sub-District, Central Sulawesi Province Ibnu, Moh; Saputra, Iwan Alim; Maliki, Rendra Zainal; Budianta, Aziz; Ali, Zaenudin
Tunas Geografi Vol 12, No 2 (2023): JURNAL TUNAS GEOGRAFI
Publisher : Department of Geography Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/tgeo.v12i2.50934

Abstract

Education is a basic human need with the aim of achieving high productivity. The results of field surveys in Banawa Regency show that the availability of educational facilities to meet educational needs, based on population projections in 2044, has not yet reached the optimal level. Therefore, careful planning is needed in improving and placing educational facilities. This research aims to evaluate the availability of educational facilities according to the needs of the population, by applying an analysis of the carrying capacity of facilities based on public service standards regulated in SNI 03-1733-2004 concerning urban area planning. The methodology used involves analysis of the carrying capacity of facilities to determine the population's need for educational facilities, population projections using geometric formulas to calculate the expected number of residents in the projected year, as well as spatial analysis using Geographic Information System (GIS) software to assess the distribution of facilities. education in Banawa District. The findings from this research indicate that currently there are 82 units of educational facilities in Banawa District, consisting of 39 PAUD units, 31 elementary school units, 8 junior high school units, and 4 high school units. However, additional educational facilities are needed by 7 PAUD units, 5 elementary school units, 4 junior high school units and 8 high school units in Banawa District.Keywords: Education, Facilities, Carrying Capacity, Banawa
Arahan Spasial Pemanfaatan Lahan Untuk Kegiatan Usaha Peternakan Unggas (Ayam) Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Gasong, Ristasya Wini; Sarifuddin; Budianta, Aziz; Najib, Muhammad
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v3i2.40

Abstract

Sampai dengan tahun 2023, terdapat 50 bangunan usaha kandang ternak ayam di wilayah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Bersamaan dengan perkembangan kawasan permukiman penduduk, terjadi konflik antara usaha peternakan unggas (ayam) dengan warga permukiman. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data meliputi: analisis variabel pemanfaatan lahan, analisis pemanfaatan lahan, analisis peta/SIG, dan analisis SWOT kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk matrix ITBX Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Binangga kategori kandang hewan masuk dalam zona peruntukan lainnya, hasil dari peraturan zonasi di RDTR Kawasan Perkotaan Binangga yaitu kawasan yang mempunyai izin terbatas dalam membangun kandang ternak yaitu R4 (perumahan kepadatan rendah), R3 (perumahan kepadatan sedang), dan R2 (perumahan kepadatan tinggi). Sedangkan kawasan yang di izinkan untuk digunakan lahan kegiatan usaha peternakan ayam yaitu P4 (Peternakan), P3 (Perkebunan), P2 (Holtikultura) dan P1 (Tanaman Pangan). Kelas kesesuaian penggunaan lahan untuk peternakan ayam S1 sebesar 1.521,173 ha (53,07%), S2 sekitar 767,61 ha (26,78%), dan N yaitu 577,73 ha (20,15%). Kelas pemanfaatan lahan untuk peternakan ayam S1 sebesar 874,522 ha (30,51%), S2 seluas 979,973 ha (34,19%), dan N 1012,01 ha (35,30%). Arahan spasial pemanfaatan lahan usaha peternakan ayam pada kondisi eksisting terdapat 7 kandang termasuk kategori sesuai standar, kategori cukup sesuai 11 kandang, dan kategori tidak sesuai standar 32 kandang. Arahan spasial pemanfaatan lahan diperoleh dari hasil penggabungan antara matrix ITBX, analisis kesesuain penggunaan lahan, dan analisis pemanfaatan lahan menghasilkan peta arahan spasial pemanfaatan lahan usaha serta lokasi untuk kegiatan usaha peternakan ayam di Kecamatan Marawola.
Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai Atisina, Mardianto J.; Budianta, Aziz
JURNAL RUANG / ISSN : 2085-6962 Vol 17 No 2 September (2023): JURNAL RUANG
Publisher : Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Sukarno-Hatta Km.9, Palu 94118 e-mail :Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Sukarno-Hatta Km.9, Palu 941

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indo-nesia khususnya sebagai penyumbang devisa negara selain sektor migas. Kota Luwuk memiliki beraneka ragam potensi wisata bahari yang tersebar dan dikembangkan se-bagai objek wisata rekreasi.Salah satu objek wisata yang ditawarkan sebagai tempat berekreasi adalah wisata Pulo Dua di Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai. Kurangnya Perhatian Pemerintah dalam rangka mewujudkan arahan pengembangan kawasan wisata Pulo Dua menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Diketahuinya berbagai potensi alamiah maupun buatan dan ter-susunnya peta kawasan objek wisata Pulo Dua; (2) Diketahuinya kelayakan kawasan wisata Pulo Dua ditinjau menggunakan pendekatan kriteria kelayakan James Spillane (1989); (3) Diketahuinya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang wisata; (4) Terumuskannya strategi pengembangan kawasan wisata Pulo Dua sebagai wisata baha-ri, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) Tersusunnya rekomendasi arahan kebijakan penghembangan kawasan wisata Pulo Dua sebagai kawasan wisata bahari, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT (strength,weakness, Opportunity, threatment). Data-data dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan Pemetaan. Penelitian ini berakhir dengan menemukan konklusi berupa analisis SWOT yang berada di kuadran II sehingga strategi yang diterapkan adalah strategi ST yaitu pengembangan yang mengoptimalkan manajemen pemasaran berbasis kearifan lokal
Perubahan Harga Lahan di Kelurahan Baiya Pasca Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu Chalifah, Chalifah; Budianta, Aziz; Rahmat, Khairin
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v2i1.13

Abstract

Pembangunan ataupun perkembangan suatu wilayah pasti akan memiliki pengaruh pada wilayah sekitarnya juga sama halnya dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Palu pada Kelurahan Baiya pasti berdamapak pada wilayah sekitar Kelurahan Baiya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mencari tahu pengaruh dari Kawasan Ekonomi Khusus Palu terhadap perubahan harga lahan di Kelurahan Baiya yang dilihat dari penetapan kawasan ekonomi khusus dan juga perubahan penggunaan lahan dari tahun sebelum adanya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus hingga tahun eksisting saat ini secara periodik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data perubahan penggunaan lahan dan perubahan harga lahan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kelurahan Baiya mengalami perubahan penggunaan lahan serta perubahan harga lahan dari sebelum adanya Kawasan Ekonomi Khusus hingga setelah adanya Kawasan Ekonomi Khusus. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan Kawasan Ekonomi Khusus memiliki pengaruh terhadap harga lahan pada Kelurahan Baiya yang mana hal ini juga didukung oleh perubahan penggunaan lahan yang ada pada wilayah tersebut dan juga didukung oleh faktor-faktor perubahan harga lahan lainnya seperti faktor fisik wilayah, faktor sosial wilayah, faktor lokasi dan aksesibilitas wilayah, dan lain lain.