Soegianto Soegianto
Faculty Of Law, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur Wahyu Nugroho; Kukuh Sudarmanto; Soegianto Soegianto; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.8371

Abstract

This research aims to analyze the use of the right of inquiry by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Indonesia's state governance, particularly in overseeing infrastructure development in Sleman Regency. The urgency of this research lies in the need to strengthen the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) to ensure the effectiveness and transparency of regional development. The novelty of this research focuses on optimizing the role of the DPRD through a normative juridical approach and an in-depth analysis of the implementation of oversight functions involving the right of inquiry. This research uses a normative juridical method by examining legislation, literature, and empirical data related to the implementation of the DPRD's supervisory function. The research results show that the DPRD's oversight of infrastructure development in Sleman Regency has been effective, supported by adequate regulations, the commitment of DPRD members, as well as budgetary support, and the enhancement of human resource capacity through training. In addition, the harmonious relationship between the DPRD and the executive, as well as community participation, also strengthens the oversight. This research concludes that the optimization of the DPRD's supervisory function can be achieved through preventive and repressive oversight, both directly and indirectly, as well as across sectors. With effective oversight, it is hoped that development in Sleman Regency can proceed more transparently, accountably, and in accordance with the needs of the community without deviations that harm the state. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tata kelola negara Indonesia, khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperkuat fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan efektivitas dan transparansi pembangunan daerah. Kebaruan penelitian ini terfokus pada optimalisasi peran DPRD melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis mendalam terhadap implementasi fungsi pengawasan yang melibatkan hak angket. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan data empiris terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman telah berjalan baik, didukung oleh regulasi yang memadai, komitmen anggota DPRD, serta dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Selain itu, hubungan harmonis antara DPRD dan eksekutif serta partisipasi masyarakat turut memperkuat pengawasan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dapat dicapai melalui pengawasan preventif dan represif, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta lintas sektor. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa penyimpangan yang merugikan negara.
Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit Moh Harir; Soegianto Soegianto; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Miftah Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11384

Abstract

This study aims to analyze the normative conflict between general seizure (sita umum) and criminal seizure (sita pidana) in the settlement of bankruptcy assets, as well as to examine mechanisms for resolving such conflicts when assets of a bankrupt debtor under general seizure are also subject to criminal seizure. General seizure, carried out by the bankruptcy curator, is intended to collect and liquidate all assets of the bankrupt debtor to repay creditors fairly and proportionally. In contrast, criminal seizure, conducted by investigators, is aimed at confiscating assets related to a criminal offense, either as evidence or as proceeds of crime. The normative conflict arises when assets seized for bankruptcy settlement are also targeted in criminal proceedings. This clash is rooted in Article 31(2) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment, which stipulates that a bankruptcy declaration and general seizure nullify all prior seizures, and Article 39(2) of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), which still permits the seizure of assets already under civil or bankruptcy seizure. Using a normative juridical method, the findings reveal that this inconsistency creates legal uncertainty, particularly in determining the priority of seizure enforcement, thereby hindering the settlement of bankruptcy assets and potentially causing losses to creditors. Therefore, this study recommends the establishment of a clear legal provision that explicitly prioritizes general seizure in cases of overlap with criminal seizure, in order to ensure legal certainty, safeguard creditors’ rights, and maintain a balanced approach with the objectives of criminal law enforcement.   Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma antara sita umum dan sita pidana dalam proses pemberesan harta pailit, serta mengkaji mekanisme penyelesaiannya ketika aset debitur pailit yang telah berada dalam sita umum juga menjadi objek sita pidana. Sita umum yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan bertujuan mengumpulkan dan menjual seluruh aset debitur pailit untuk membayar utang kepada para kreditur secara adil dan proporsional. Sebaliknya, sita pidana yang dilakukan oleh penyidik ditujukan untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana, baik sebagai alat bukti maupun hasil kejahatan. Konflik norma timbul ketika objek yang disita untuk pemberesan harta pailit juga menjadi sasaran sita dalam perkara pidana. Pertentangan ini berakar pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa putusan pailit dan sita umum menghapus seluruh sita sebelumnya, dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tetap memperbolehkan penyitaan terhadap objek yang telah berada dalam sita perdata maupun sita pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait penentuan prioritas pelaksanaan sita, sehingga berimplikasi pada terhambatnya pemberesan harta pailit dan potensi kerugian bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengaturan yang secara tegas menetapkan prioritas sita umum dalam konteks tumpang tindih dengan sita pidana, guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak kreditur, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan penegakan hukum pidana.
Implementasi Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi Sebagai Nilai Limit Dalam Lelang Hak Tanggungan Wahyu Mahendra; Zaenal Arifin; Muhammad Junaidi; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12877

Abstract

Mortgage auctions constitute a primary mechanism for executing collateral in resolving non-performing loans. This study examines the implementation of market value and liquidation value as the basis for determining reserve prices and analyzes their implications for substantive justice for debtors and creditors. Employing a normative-empirical legal research method, this study integrates statutory analysis, doctrinal review, and empirical observations of mortgage auction practices at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL). The findings reveal a persistent gap between normative regulations—particularly Minister of Finance Regulation No. 122 of 2023 and the Indonesian Valuation Standards—which prioritize market value, and practical implementation, where creditors frequently apply liquidation value from the initial auction stage. This practice results in the disposal of collateral at prices below fair economic value, disproportionately disadvantaging debtors and weakening substantive justice. The study argues that such implementation contradicts fairness principles and increases the potential for post-auction disputes. The novelty of this research lies in proposing a tiered reserve price model that mandates the use of market value at the initial auction stage and permits liquidation value only in subsequent auctions if the asset remains unsold, supported by transparent procedures and independent appraisers. This model is expected to enhance legal certainty, balance the interests of debtors and creditors, and strengthen public trust in the mortgage auction system.   Lelang hak tanggungan merupakan mekanisme utama eksekusi jaminan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian ini menganalisis implementasi penggunaan nilai pasar dan nilai likuidasi sebagai dasar penetapan nilai limit serta implikasinya terhadap keadilan substantif bagi debitur dan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, kajian doktrinal, dan pengamatan empiris terhadap praktik lelang hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 dan Standar Penilaian Indonesia yang memprioritaskan nilai pasar, dengan praktik di lapangan yang masih dominan menggunakan nilai likuidasi sejak tahap awal pelelangan. Praktik tersebut menyebabkan objek jaminan dilepas pada harga yang tidak mencerminkan nilai ekonomis wajar, sehingga merugikan debitur dan melemahkan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi meningkatkan sengketa pasca-lelang dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem lelang. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran model penetapan nilai limit secara berjenjang, yakni mewajibkan penggunaan nilai pasar pada pelelangan pertama dan menempatkan nilai likuidasi sebagai alternatif pada tahap berikutnya apabila objek tidak terjual, dengan mekanisme yang transparan dan melibatkan penilai independen. Model ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur, serta meningkatkan legitimasi sistem lelang hak tanggungan.
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Soegianto Soegianto; Diah Sulistiyani R S; Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.211 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i2.1658

Abstract

Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Banyak permasalahan yang timbil dalam pelksanaan penggunaan jasa debt collector. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam pelaksanan eksekusi jaminan Fidusia. yang telah disebutkan sebelumnya yaitu, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini eksekusi jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.   Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia masih banyak ditemukan permasalahan seperti mengeksekusi barang jaminan Fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan Fidusia di jalan.