Articles
<![CDATA[Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Komunikasi Melalui Komite Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KKPA) ]]>
<![CDATA[Yuli Setyowati]]>;
<![CDATA[Fadjarini Sulistyowati]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin]]>
<![CDATA[ Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Vol 12 No 1 (2023): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nusa Cendana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35508/jikom.v12i1.8111
<![CDATA[Pentingnya pemberdayaan perempuan karena perempuan memiliki peran strategis dalam pendidikan keluarga dan upaya perlindungan anak dan mengurangi kekerasan terhadap anak. Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) merupakan lembaga Desa Gilangharjo yang memiliki keberpihakan pada perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran KKPA dalam mendorong keberdayaan komunikasi perempuan di Desa Gilangharjo. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, focus group disscussion (FGD), dan dokumentasi. Informan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari kepala desa, pamong desa, pengurus KKPA, dan masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan KKPA terbukti mampu mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan dini. KKPA memberikan ruang bagi para perempuan desa untuk belajar berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya sehingga mendorong keberdayaan komunikasi bagi perempuan di Desa Gilangharjo. Keberlangsungan KKPA sebagai organisasi perempuan di desa karena adanya komitmen pemerintah desa. Komitmen ini ditunjukkan dengan pengakuan desa terhadap keberadaan organisasi KKPA melalui surat keputusan kepala desa dan adanya alokasi dana desa setiap tahun untuk anggaran operasional.]]>
<![CDATA[KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTAR MAHASISWA DI ASRAMA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KESEHATAN MENTAL ]]>
<![CDATA[Juli, Juli]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Pemberdayaan Vol 2 No 1 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47431/jkp.v2i1.267
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi interpersonal antar penghuni asrama dan peran komunikasi interpersonal dalam mendukung kesehatan mental. Komunikasi interpersonal menjadi bagian penting dari kegiatan manusia. Komunikasi dengan sesama bukan hanya menjadi ruang interaksi namun juga sebagai hiburan. Mahasiswa rantau seringkali mengalami culture shock dan kesepian selama tinggal di tempat yang belum dikenal. Hal ini menjadi salah satu pilihan mahasiswa memilih asrama, dengan penghuni yang memiliki kesamaan budaya, bahasa bahkan agama. Penelitian dilakukan di asrama putri mahasiswa Landak Kalimantan Barat dengan asumsi, asrama ini merupakan salah satu asrama cukup eksis dan kondusif di Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian dengan teknik analisi interaktif. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi interpersonal antar penghuni asrama dilakukan dengan baik dan para penghuni merasakan kenyaman tinggal di asrama. Tetapi tidak semua penghuni asrama dapat membuka diri ke sesama penghuni asrama. Hal ini tergantung pada kepribadian masing-masing individu. Sehingga bisa dikatakan komunikasi interpersonal antar sesama penghuni asrama tidak selalu memberikan kontribusi pada kesehatan mental individu. Beberapa individu lebih dapat membuka diri ketika mereka sedang mengalami masalah pada sahabat di kampus, pasangan mereka atau Tuhan.]]>
<![CDATA[Pseudo-Participation in Sustainable Development Programs: A Critical Reflection on Indonesian Local Cases ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>;
<![CDATA[Dibyorini, MC. Candra Rusmala]]>;
<![CDATA[Tyas, B. Hari Saptaning]]>;
<![CDATA[Puspitasari, Condrodewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/jpm.2023.071-05
<![CDATA[It is expected that the central government promotes sustainable development goals (SDGs) to enhance social participation and inclusivity in creating sustainable livelihoods at the village level. Although the Indonesian government has implemented policies to increase stakeholder awareness, there are still restrictions on inclusive participation, limiting the democratic process. This paper aims to analyse the promotion of SDGs in Terong Dlingo Village, Bantul Regency, Indonesia, focusing on regulatory aspects and social participation. The research adopts a case study approach using qualitative methods, including observations and in-depth interviews with local practitioners. The findings reveal that the SDGs village program is largely influenced by a top-down approach, despite efforts made by individuals, families, neighbourhoods, and other elements through surveys conducted on SDGs villages. In response, the researchers suggest that greater efforts are needed to effectively socialise and supervise the program to raise awareness among the local population regarding the benefits of SDGs village programs. It is recommended that an effective socialisation and communication strategy be implemented to encourage continuous local participation in this program.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK DAULAT SAMPAH ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>;
<![CDATA[Tyas, B. Hari Saptaning]]>;
<![CDATA[Puspitasari, Condrodewi]]>;
<![CDATA[Widati, Widati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4649
<![CDATA[The waste problem is currently a problem faced by the DIY community. The provincial government encourages villages to carry out inde . Saat ini sampah menjadi masalah krusial yang dihadapi masyarakat DIY dan membutuhkan solusi untuk penyelesaiannya. Salah satu desa di DIY yakni Panggungharjo, pada tahun 2012-2013 memiliki kondisi yang sama dengan desa-desa lain, yakni belum adanya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan memiliki ketergantungan pada petugas sampah. Pada tahun 2013, mulai perintisan pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat pedukuhan yakni berdirinya KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah). Saat ini KUPAS menjadi bagian dari BUMDes Panggung Lestari yang diharapkan dapat memberi keuntungan bagi desa. Kalurahan Panggungharjo melalui lurah dan perangkatnya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola sampah dari hulu hingga hilir. Kerjasama ini memunculkan kolaborasi yang dapat mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model collaboratif governance dalam pengelolaan sampah di desa. Metode penelitian adalah deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan: 1) Wawancara mendalam; 2) Observasi dan 3) Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan BUM-Desa, dan mitra (PT Pasti Angkut) dan Pegadaian berjalan dengan baik karena adanya dukungan kepimpinan kepala desa dan regulasi desa serta kebijakan yang konsisten. Pada tahap awal, kepala desa melakukan dialog dan sosialisasi dengan warga sehingga memunculkan kepercayaan dari masyarakat. KUPAS sebagai unit pengolahan sampah yang merupakan bagian dari BUM-Des mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat karena adanya dialog terus-menerus antara kepala desa dan KUPAS serta upaya mensosialisasikan visi bersama yakni daulat sampah. Kata kunci: Collaborative Governance; Relasi; Stakeholders; Pengelolaan Sampah pendent waste management. One village that is quite successful in managing waste independently is Panggungharjo. Panggungharjo Village has made waste management a BUM-Desa business since 2015. BUM-Desa is mandated by the Village Government as one of the BUM-Desa business units, but the Village Government also collaborates with the private sector, namely PT Pasti Angkut, which manages waste transportation. There are several stakeholders involved by the village head for waste management. This research aims of this research is to determine the collaborative governance model in developing waste management policies in villages. This research uses qualitative research with exploratory descriptive. Data collection techniques were used: 1) in-depth interviews; 2) Observation and 3) documentation. The data analysis technique uses interactive data analysis techniques. The research results show that there is collaboration coordinated by the village head with BUM-Desa, and partners (PT Pasti Angkut). Following the collaborative governance model, the leadership role of the village head is large enough to make policies and implement policies consistently and transparently. At the beginning of policy formulation, the village head carries out dialogue and outreach with residents to generate trust from the community. The emergence of KUPAS as a waste processing unit which is part of BUM-Des was able to gain the community's trust because of ongoing dialogue between the village head and KUPAS as well as efforts to socialize the shared vision of waste sovereignty. The village head's leadership is also able to foster collaboration with external parties, namely the private sector (PT. Pasti Angkut) and the Yogyakarta and DIY city governments in expanding the waste processing business]]>
<![CDATA[Fasilitasi Rencana Aksi Perintisan Wisata Kuliner Berbasis Urban Farming di Pinggir Kali Code, Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Tyas, B. Hari Saptaning]]>;
<![CDATA[Puspitasari, Condrodewi]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>;
<![CDATA[Widati, Widati]]>
<![CDATA[ JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 7, No 2 (2024): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/jmm.v7i2.159
<![CDATA[Pada tahun 2023, kegiatan pengabdian yang dilakukan di RT 13 dan RT 14 Kampung Surokarsan untuk mempersiapkan kampung tersebut menjadi kampung wisata kuliner. Kegiatan pengabdian telah merumuskan gambar pra-masterplan kampung wisata kuliner. Namun, untuk mencapai perintisan wisata kampung kuliner perlu dilakukan fasilitasi dan pendampingan rencana aksi perintisan wisata kuliner di Kampung Surokarsan. Tujuan kegiatan pengabdian: 1) Melakukan sosialisasi gambar pra masterplan Kampung Wisata Kuliner; 2) Memfasilitasi musyawarah kampung untuk merumuskan rencana aksi perintisan kampung wisata kuliner; dan 3) Pelatihan perintisan kampung wisata kuliner dengan meningkatkankapasitas masyarakat Kampung Surokarsan. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yang terlibat dalam perintisan kampung wisata kuliner yakni: kelompok sadar wisata, perangkat kelurahan, pengurus RT 13 dan 14, kelompok tani setempat dan perwakilan warga. Metode pengabdian dilakukan melalui observasi pemetaan masalah, sosialisasi, fasilitasi dan pelatihan perintisan kampung wisata kuliner. Hasil kegiatan pengabdian peningkatan kapasitas bagi penggerak perintisan wisata kampung kuliner di RT 13 dan 14 Kampung Surokarsan. Dari hasil kuesioner yang dibagikan untuk para peserta pelatihan, mereka merasakan manfaat adanya pelatihan tersebut dan menyatakan sikap untuk mengembangkan rintisan kampung kuliner dengan wisata air yang berada di dekat wilayah RT13 dan RT 14. Hasil kesepakatan bersama dengan peserta, untuk menjalin komunikasi dan informasi lebih lanjut dibuat group WA.]]>
<![CDATA[Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>;
<![CDATA[Saptaning Tyas , Hari]]>;
<![CDATA[Widati, Widati]]>;
<![CDATA[Puspitasari , Condrodewi]]>
<![CDATA[ Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v13i3.3389
<![CDATA[Salah satu upaya pemerintah mengatasi kemiskinan melalui program pemberian bantuan sosial. Pemerintah telah berulang kali menyalurkan program bantuan sosial dengan penamaan yang sering berganti. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berkembang menjadi Program Bantuan Sembako yakni bantuan peningkatan gizi keluarga dengan memenuhi 4 unsur yakni karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Tahun 2022, Kementrian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in natura bahan pangan yang disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secara tunai. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi dan dampak perubahan kebijakan penyaluran dari program BPNT non tunai ke bantuan tunai pada masyarakat khususnya bagi e-warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode penelitian menggunakan deskriptif mendalam. Teknik perolehan data dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan memilih informan sesuai kapasitas dan perannya dalam penyaluran BPNT. Hasil penelitian menunujukkan dengan beralihnya kebijakan bantuan non tunai ke bantuan tunai dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang berdampak pada: 1)Ketidaktepatan pemanfaatan bantuan bagi penerima manfaat; 2) Pencapaian bantuan tidak efektif dan 3) Pemberdayaan masyarakat melalui E- Warong terhenti atau tidak berkelanjutan. Perubahan kebijakan penyaluran BPNT dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang terukur mengakibatkan kebijakan BPNT tidak memilih arah dan tujuan yang jelas]]>
<![CDATA[Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak ]]>
<![CDATA[Setyowati, Yuli]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>;
<![CDATA[Muhsin, Habib]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v5i2.67
<![CDATA[Pemerintah Desa Gilangharjo berusaha mencapai target Desa Layak Anak sesuai target Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2024 menjadi Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya komunikasi pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan Desa Layak Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Informan berjumlah 19 orang yang dipilih secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang didapat menjelaskan bahwa upaya-upaya komunikasi pemberdayaan keluarga dalam rangka mewujudkan desa layak anak meliputi: komunikasi pemberdayaan di bidang kesehatan, komunikasi pemberdayaan keluarga di bidang pendidikan melalui program Karang Taruna Mengajar, komunikasi pemberdayaan keluarga di bidang hukum, komunikasi pemberdayaan melalui Forum Anak, dan komunikasi pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan membatik. Upaya ini sangat didukung oleh pihak Pemerintah Desa yang diwujudkan dalam komitmen pemerintah desa melalui penerbitan Surat Keputusan tentang Desa Layak Anak, keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak, serta kolaborasi antar berbagai komponen desa.]]>
<![CDATA[Village Information System Development For Data Sovereignty ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>;
<![CDATA[Subejo, Subejo]]>;
<![CDATA[Sulhan, Muhamad]]>
<![CDATA[ Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema Vol. 8 No. 1 (2025): September 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24076/4ga0ex10
<![CDATA[The development of the Village Information System (SID) mandated by Village Law No. 6 of 2014 is not merely a formality to fulfill obligations but its existence is crucial as documentation of village data consisting of population data, village potential and village programs. This can certainly occur if the village can interpret the data it has. The study aims to determine the development of SID and the use of data in development. The study used a descriptive analytical method, data collection techniques obtained from FGDs, interviews, observation and documentation. Data analysis used interactive analysis techniques. The results show that the Panggungharjo Village Government has developed SID independently with institutional support, funding, and professional human resources. SID supports more transparent administrative services, encouraging the emergence of various data-based public programs (scholarships and elderly assistance). These findings confirm that Panggungharjo has implemented the principle of data sovereignty, namely, the village has control over data and makes it the basis for development and public services.]]>
<![CDATA[SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>;
<![CDATA[Subejo, Subejo]]>;
<![CDATA[Sulhan, Muhamad]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Pemberdayaan Vol 4 No 1 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47431/jkp.v4i1.629
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat salah satunya dimanfaatkan untuk memudahkan pengelolaan adminitrasi desa yakni melalui Sistem Informasi Desa (SID). Sistem informasi Desa menjadi ruang penyampaian informasi dan komunikasi bagi perangkat desa ke warganya. SID diberlakukan sejak adanya UU Desa No.6 Tahun 2014 namun implementasi SID sampai saat ini belum optimal. Ada beberapa kendala dalam implementasi SID, permasalahan utama sebagai inovasi baru sehingga perlu persiapan sumberdaya manusia dan infrastruktur serta tata kelola dalam pengaturannya. Faktor tatakelola bertumpu pada komunikasi, koordinasi dan pembagian kerja antar pihak yang bertanggungjawab. Sejak 2017 Panggungharjo merupakan salah satu desa yang mampu menginisiasi SID dengan mengawalinya melalui pendirian lembaga desa khusus untuk SID. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari Antony Giddens dalam melihat sinergitas stakeholders untuk mengimplementasikan SID. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran sinergitas stakeholders yang bertumpu pada komunikasi dan koordinasi antar stakeholders dalam implementasi SID. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kritis, yang menyajikan gambaran spesifik tentang situasi dan fenomena di desa tersebut. Pengumpulan data dilakukan wawancara kepada informan yang terdiri dari: kepala desa dan carik desa, perangkat desa pengelola SID Panggungharjo, unsur masyarakat yang terdiri dari anggota PKK, kepala dusun dan karang taruna. Teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan sinergitas stakeholders berperan dalam implementasi SID di Kalurahan Panggungharjo. Sinergitas ini terwujud karena adanya komunikasi antar pihak dan koordinasi di Kalurahan Panggungharjo. Sesuai teori strukturasi, kepimpinan kepala desa diikuti dengan berdirinya lembaga yang kompeten dan pembagian kerja serta wewenang jelas merupakan dualitas struktur yang berjalan beriringan.]]>
<![CDATA[Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Fadjarini]]>;
<![CDATA[Saptaning Tyas , Hari]]>;
<![CDATA[Widati, Widati]]>;
<![CDATA[Puspitasari , Condrodewi]]>
<![CDATA[ Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatbangprof Kesos), Kementerian Sosial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v13i3.3389
<![CDATA[Salah satu upaya pemerintah mengatasi kemiskinan melalui program pemberian bantuan sosial. Pemerintah telah berulang kali menyalurkan program bantuan sosial dengan penamaan yang sering berganti. Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)yang berkembang menjadi Program Bantuan Sembak yakni bantuan peningkatan gizi keluarga dengan memenuhi 4 unsur yakni karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Tahun 2022, Kementrian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in natura bahan pangan yang disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secara tunai. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi dan dampak perubahan kebijakan penyaluran dari program BPNT non tunai ke bantuan tunai pada masyarakat khususnya bagi e-warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode penelitian menggunakan deskriptif mendalam. Teknik perolehan data dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan memilih informan sesuai kapasitas dan perannya dalam penyaluran BPNT. Hasil penelitian menunujukkan dengan beralihnya kebijakan bantuan non tunai ke bantuan tunai dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang berdampak pada: 1)Ketidaktepatan pemanfaatan bantuan bagi penerima manfaat; 2) Pencapaian bantuan tidak efektif dan 3) Pemberdayaan masyarakat melalui E- Warong terhenti atau tidak berkelanjutan. Perubahan kebijakan penyaluran BPNT dilakukan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang terukur mengakibatkan kebijakan BPNT tidak memilih arah dan tujuan yang jelas.]]>
