Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pendampingan Kesadaran Hukum Berbasis Kontekstual bagi Masyarakat KSPN Borobudur, Kelurahan Mendut, Kabupaten Magelang Indira Swasti Gama Bhakti; Sri Mulyani; Wahyu Prabowo; Rr. Yunita Puspandari
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v5i2.208

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kawasan Kelurahan Mendut yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya terkait wawasan kebangsaan, pencegahan perkawinan dini, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pendampingan dengan menggunakan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Sasaran kegiatan meliputi pemuda, pelaku usaha, serta pengelola wisata di wilayah setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam mendukung terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Masyarakat mulai memahami risiko perkawinan dini, pentingnya wawasan kebangsaan, serta kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang dapat mendukung penguatan kawasan wisata berbasis hukum. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang dapat mendukung penguatan kawasan wisata berbasis hukum. Implikasi kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem pariwisata berkelanjutan yang mendukung tata kelola KSPN secara adaptif dan partisipatif.
TINJAUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN Nur Rani; Sri Suwitri; Sri Mulyani
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (JMAN)
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v8i2.4419

Abstract

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan COVID-19 di Kebumen sebagai upaya pencegahan, mengurangi penularan dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Lokus penelitiannya yaitu Kecamatan Karanggayam dengan wilayah terluas dan memiliki kasus tinggi atau zona merah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi dari peraturan tersebut. Metode yang digunakan yaitu deskipsi kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dari 12 ruang lingkup yaitu physical distancing dan social distancing, maskerisasi, pembatasan waktu kegiatan masyarakat, pembiasaan cuci tangan dan penggunaan desinfektan, perlakuan terhadap pemudik/pendatang, pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, pelaksanaan karantina dan isolasi, tim pendisiplinan, monitoring dan evaluasi, samksi administrasi, sosialisasi dan partisipasi, pendanaan. Masyarakat belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut padahal sosialisasi sudah dilakukan. Adapun aspek pendukung yaitu implementor kebijakan sesuai SOP dan fragmentasinya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu lingkunga tempat kebijakan karena kondisi geografis dan kondisi ekonomi sehingga masyarakat belum patuh dalam penerapan protokol kesehatan dan intensitas komunikasi kurang membuat konsistensinya belum maksimal. Keywords: COVID-19, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Kecamatan Karanggayam, Peraturan Bupati.
Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development Sri Mulyani; Retno Dewi Pramodia Ahsani; Daya Negri Wijaya
Jurnal Borneo Administrator Vol. 17 No. 3 (2021): December 2021
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i3.958

Abstract

This study analyses collaborative governance in sustainable ecotourism development in Magelang Regency, Central Java province. Strengthening the collaboration of the three actors is needed in developing ecotourism because it comprehensively regulates natural destinations responsible for the sustainability of natural life, economic activity, and community welfare simultaneously. To explain further the fundamental phenomena that occur in sustainable development. The goal is to create a new environmental friendly concept while also improving people's welfare, the economy, and peaceful social activities. Data were collected from in-depth interviews and observations. Interviews were conducted with 8 local government staffs, 22 ecotourism managers, and 42 communities around the destination. Then an analysis was carried out with Nvivo12+ to see the collaboration of sustainable Ecotourism governance in Magelang Regency. Three variables become benchmarks in the study: planning, implementation, and utilization. Each was measured by using six indicators. The study results showed significant local communities and businesses/private involvement in managing and developing ecotourism. Meanwhile, the local government actors need to strengthen their involvement and response in ecotourism development. So far, the response has been relatively slow and waiting for the independent development of destinations that the community has carried out. Therefore, in the future, it is necessary to strengthen collaboration to ensure effective management of natural resources in ecotourism, which can be achieved through the support and cooperation of local government agencies, businesses/private, and the communities.