Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Ahmad Heru Romadhon
Universitas Maarif Hasyim Latif
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Politik hukum: menakar kualitas reformasi regulasi dalam central oversight body Ahmad Heru Romadhon; Sadjijono Sadjijono
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 20, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v20i2.1389

Abstract

Improving the quality of regulatory reform in legal politics, which has implications for the direction of the formation of laws and regulations, demands counter-cultural changes within the regulatory institution itself. External controls and oversight are essential but not sufficient to overcome bureaucratic resistance and the growing philosophy of command and control. A number of approaches have been used through training and dissemination of information, repetition of writing on job descriptions and evaluation criteria, and building reform units, to support the functions of regulatory agencies. This research method is normative juridical, which emphasizes the study of literacy, laws and regulations, books and other related information sources. Juridical analysis shows clearly that bureaucratic reform should be seen as a long-term investment in building effectiveness, not just a solution to actual problems. This understanding will reduce the tendency for dysfunctional products to form regulations, due to the intervention of certain organizational or political interests. The change in the perspective of the bureaucrats in viewing the possible regulations will not be achieved in several decades without seriousness in improving the bureaucracy itself.Perbaikan kualitas reformasi regulasi dalam politik hukum yang berimplikasi pada arah pembentukkan peraturan perundang-undangan menuntut adanya perubahan counter cultural di dalam badan institusi pengaturan itu sendiri. Kontrol eksternal dan oversight merupakan hal yang penting tetapi tidak cukup untuk mengatasi resistansi birokrasi dan berkembangnya filosofi command and control. Sejumlah pendekatan telah dipergunakan melalui training dan desiminasi informasi, pengulangan penulisan pada job description dan kriteria evaluasi, serta membangun unit reformasi, untuk mendukung fungsi badan pengaturan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menekankan pada studi literasi, peraturan perundang-undangan, buku dan sumber informasi lainya yang masih berkaitan. Analisis yuridis menunjukkan secara jelas bahwa reformasi birokrasi haruslah dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun efektifitas, bukan sekedar suatu solusi bagi masalah aktual. Pemahaman ini akan mengurangi kecenderungan disfungsional produk pembentukan peraturan, karena adanya intervensi kepentingan organisasi atau politik tertentu. Perubahan cara pandang para birokrat dalam memandang peraturan kemugkinan tidak akan tercapai dalam beberapa dekade tanpa keseriusan dalam memperbaiki tubuh birokrasi itu sendiri.
GRAND STRATEGY KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA AHMAD HERU ROMADHON; KHOMSIN ZAKARIYA; M. ZAMRONI; FAJAR RACHMAD DWI MIARSA; AGUNG SUPANGKAT; R. SRI UTAMI
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait grand strategy kepolisian dalam mengungkap adanya  praktik tindak pidana korupsi Dana Desa yang melibatkan aparatur desa dengan pegawai ASN. Strategi kepolisian yang mengacu pada grand strategy Kepolisi Republik Indonesia merupakan fuctional strategy yang memiliki jangka panjang dimulai pada tahun 2005-2025. Tindak pidana korupsi dana desa menunjukkan bahwa prilaku koruptif masih rentan terjadi di lingkungan pemerintah itu sendiri, meskipun sosialisasi gencar dilakukan sebagai langkah preventif dalam memerangi terjadinya praktik terjadinya korusi yang dapat merugikan keuangan negara. Disisi lain masih perlu adanya pengawasan yang lebih intens yang harus melibatkan dari beberapa lembaga terkait seperti, KPK, Kepolisian, Masyarakat maupun Pegiat Anti Korupsi lainya yang peduli terhadap bangsa. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (observational case study) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari observasi/peninjuan lapangan, selanjutnya mengadakan wawancara dengan pihak terkait yang ada hubungannya saat menangani kasus tersebut dalam mengungkap terjadinya praktik korupsi dana desa di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Diketahui bahwa dari 14 (empat belas) desa yang seharusnya menerima bantuan Dana Desa yang sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pemerintah pusat justru berkurang akibat adanya praktik korupsi. Pengungkapan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian segera bertindak dengan menentukan pola case yang akan diungkap, maka terlebih suatu investigasi dalam menentukan indikator manajemen strategi diterapkan dalam menangani sebuah kasus yang juga melibatkan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat guna untuk dapat mensingkronkan strategi dalam memberantas praktik korupsi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN PAPAN REKLAME LIAR DI KABUPATEN SIDOARJO Azizah Nur Maulida Anshori; Arin Nadhifatis Silfiyah; Ahmad Heru Romadhon; Sylvia Mufarrochah
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v7i1.16463

Abstract

Penerapan pemasangan reklame sudah diatur sedemikian rupa didalam peraturan perundang-undangan agar teratur, tertata, dan tidak merusak estetika kota. Namun pada praktiknya masih banyak pemasangan papan reklame yang berserakan dan menjadi sampah di wilayah tersebut. Artikel ini disusun guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam upaya penegakan hukum terhadap pemasangan papan reklame liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan penertiban reklame tanpa izin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang tata cara penataan reklame. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, mengacu pada bagaimana penerapan suatu peraturan yang ada dalam praktek dengan maksud mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data primer yang digunakan diperoleh melalui penelitian dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, arsip, dan sebagainya. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara induktif guna memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK Titin Setyaningsih; Ahmad Heru Romadhon; Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v7i2.16728

Abstract

Tujuan dari Perpres Nomor 72/2021 adalah untuk menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia. Namun, jika aturan dibuat atau diterapkan secara tidak tepat, kebijakan apa pun mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada sisi hukumnya sendiri dengan menggunakan acuan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Ini dikenal sebagai penelitian normatif. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah Pencerahan Subjektif. Total balita stunting di Desa Pasinan pada tahun 2023 sebanyak 10 anak yang gizinya berhasil ditingkatkan menjadi balita normal. Penurunan angka stunting di Desa Pasinan ini dinilai cukup signifikan untuk menurunkan jumlah balita stunting. Faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Pasinan. Variabel pendukungnya adalah partisipasi yang besar antara petugas rezeki dari UPT Puskesmas Pasinan Kota Lemahputih, pendamping persalinan kota, dan pionir kesejahteraan. Namun, kurangnya pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang balitanya mengalami stunting, dan kurangnya sosialisasi mengenai pengasuhan anak menjadi beberapa penghambatnya. Namun Pemerintah Desa Pasinan masih berupaya keras untuk mencegah dan mengobati kasus stunting dengan program yang tetap dilaksanakan dan diwujudkan bersama tenaga kesehatan.
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN BULLYING DAN CYBERBULLYING : (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya) Agastya Dwi Wijaya; Ahmad Heru Romadhon; Sudjiono
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v7i2.16730

Abstract

Bullying dan cyber bullying merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan dan norma kemanusiaan karena telah melanggar HAM. Adanya kejadian perundungan media sosial (Cyberbullying) dengan siswa SMA dan berlanjut mengakibatkan perundungan secara langsung (bullying) yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana kekerasan. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui hambatan dan pemecahan masalah terhadap tindakan bullying dan cyberbullying yang diberikan oleh pihak Kepolisan Polrestabes Surabaya. Metode penelitian yang diterapkan adalah penilaian kualitatif dengan jenis Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, menggunakan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang dilakukan di Polrestabes Surabaya. Hasil yang didapat adanya kasus bullying yang terjadi Di Surabaya, terjadi kasus bullying antara siswi SMA kelas XI sebagai pelaku terhadap siswi kelas X sebagai korban di tempat umumnya pada akhir Januari 2024. Polrestabes Surabaya telah menangani kasus ini secara langsung. Berdasarkan penelitian di Polrestabes Surabaya, hambatan terhadap penanganan bullying dan cyberbullying meliputi keterbatasan personel internal serta kurangnya dukungan aktif masyarakat sebagai faktor eksternal. Polrestabes Surabaya mengatasi masalah ini dengan meminta bantuan personel dan sarana prasarana dari Polda Jawa Timur, serta melakukan mediasi dan sosialisasi di sekolah dan masyarakat Surabaya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MODIFIKASI KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR DI KOTA SURABAYA Achmad Ony Mirza Firdiansyah; Ahmad Heru Romadhon; Agam Sulaksono
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v7i2.16731

Abstract

Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing di Kota Surabaya telah terbukti efektif melalui Operasi Patuh Semeru yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Surabaya. Razia ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai gangguan kebisingan knalpot modifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris untuk mengumpulkan data deskriptif analitis. Penegakan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 285 ayat (1), serta surat telegram Kapolri ST/1045/V/HUK.6.2./2021 yang mengatur penggunaan alat pengukur suara saat penindakan. Kepolisian telah melaksanakan penilangan knalpot racing dengan menggunakan sound level meter atau desibel meter. Upaya penegakan hukum mencakup strategi pre-emptif melalui pembinaan dan penyuluhan, serta upaya preventif dengan patroli rutin untuk mencegah pelanggaran. Upaya represif dilakukan dengan menindak pelanggar sesuai peraturan yang berlaku. Faktor penghambat meliputi kualitas penegak hukum, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
OPTIMALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN COVID-19 DI JAWA TIMUR ABDUS SAKUR; M. ZAMRONI; AHMAD HERU ROMADHON
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16878

Abstract

Sars-CoV-2 adalah virus corona baru yang menyebabkan penularan COVID-19, juga dikenal sebagai penyakit virus corona 2019. Virus ini dianggap epidemi dan memiliki kemampuan menyebar dengan cepat melalui kontak langsung dari orang ke orang. Penerapan protokol 3M, termasuk pencegahan penularan melalui cara-cara seperti penggunaan disinfeksi tangan, penggunaan masker dan mencuci tangan, disebabkan penyebaran penyakit Covid-19 di dunia yang bermula dari Wuhan. Pedoman otoritas penegak hukum yang diterapkan selama epidemi Covid-19 belum sepenuhnya diterapkan, menurut majelis negara tersebut. Meski sudah ada UU yang secara jelas menetapkan sanksi pidana, namun masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan PSBB pemerintah. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan hukum yang digunakan untuk menganalisis semua UU yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dimaksud. Prosedur administratif adalah penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan peradilan pidana perlu dioptimalkan untuk menangani pandemi Covid-19 secara efektif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menaati UU ini. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kebijakan peradilan pidana dalam konteks Covid-19 dapat dicapai dengan melakukan berbagai upaya, termasuk memperbaiki kebijakan peradilan pidana, menciptakan mekanisme hukum yang kuat, dan menerapkan UU yang adil, adil, dan komprehensif. Peneliti menyarankan agar pemerintah dapat menangani epidemi Covid-19 secara efektif dengan mengoptimalkan kebijakan hukum melalui pembuatan UU yang menjamin hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENINDAKLANJUTI SENGKETA KEPERDATAAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 NOVIANI INDRASARI; AGAM SULAKSONO; AHMAD HERU ROMADHON
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16880

Abstract

Sebagai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang relatif baru, tentu ada beberapa hal terkait Tindakan Pemerintahan yang mesti dikaji lebih dalam agar terwujud kontrol yudisial yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa sengketa Tindakan Pemerintahan merupakan sengketa publik yang pemeriksaannya harus menggunakan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan Pemerintahan adalah bestuurs handelingen, yaitu semua tindakan pemerintah yang meliputi tindakan hukum dan tindakan faktual. Tindakan hukum adalah tindak pemerintahan yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum. Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
Co-Authors ABDUS SAKUR Achmad Ony Mirza Firdiansyah Agam Sulaksono Agam Sulaksono Agastya Dwi Wijaya AGUNG SUPANGKAT Arin Nadhifatis Silfiyah Azizah Nur Maulida Anshori Fajar Rachmad Dwi Miarsa KHOMSIN ZAKARIYA M. Zamroni NOVIANI INDRASARI R. SRI UTAMI Sadjijono Sadjijono Sudjiono Sylvia Mufarrochah Titin Setyaningsih