Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PADA PEMILU YANG CERDAS, OBJEKTIF, DAN BERMORAL DI KABUPATEN SUMEDANG Wangsih Wangsih; R. Nina Karina; Annisa Rahmadanita
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4845

Abstract

Pelaksanaan Pilpres tahun 2024 banyak kecurangan yang dilakukan oleh Partai Politik yang berakibat pada masyarakat belum rasional dan bermoral dalam menentukan pilihan. Hal ini tidak mencerminkan demokrasi yang baik, bahkan terjadi pembedohan politik pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode statistika deskriptif dengan teknik survey. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kuatitatif deskriptif univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik kepada masyarakat berdasarkan lima indikator pendidikan politik menurut Prasad (2015) maka hasil survey memperoleh rata-rata 38,31% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Pencapaian tersebut belum menunjukkan kondisi yang diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral. Rekomendasi hasil penelitian yaitu: 1) Kiranya diperlukan adanya standarisasi kurikulum atau isi program pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat dilaksakan oleh pihak yang berwenang atau ditetapkan oleh undang-undang; dan 2) Kiranya perlu dibentuk lembaga independen yang dapat menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta terbebas dari vested interest sehingga lebih objektif. Kata kunci: Pendidikan Politik; Kualitas; Cerdas; Objektif; Bermoral
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KREATIF di DESA MEKARSARI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Nuryanti Nuryanti; Annisa Rahmadanita
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 10 No. 2 (2025): Volume 10 Nomor 2:
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat. Namun, dalam penerapannya, masyarakat di Desa Mekar Sari menghadapi keterbatasan daya jual terkait produk usaha yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa Mekar Sari Kecamatan Reteh. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari segi bina manusia, telah dilakukan kegiatan pelatihan bagi peningkatan keterampilan para pengrajin anyaman lidi, namun kegiatan tersebut belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Aspek bina usaha menunjukkan bahwa pengrajin di Desa Mekar Sari telah memiliki produk usaha anayaman lidi dan memperoleh peningkatan pendapatan dari hasil penjualan tersebut namun belum optimal, karena usaha tersebut baru tahap pengembangan awal. Aspek bina lingkungan menunjukkan bahwa belum ada lingkungan pendukung yang dibentuk secara spesifik untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa Mekar Sari. Apek bina kelembagaan menunjukkan bahwa secara kelembagaan, dibutuhkan penguata peran dari pemerintah desa untuk dapat melakukan pembinaan dan pendampingan terutama berkaitan dengan promosi produk usaha pengrajin secara online agar pengrajin dapat meningkatkan pendapatannya lebih maksimal. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa Mekar Sari terlaksana dengan cukup baik, tetapi masih dibutuhkan berbagai peningkatan pada tiap aspek empat bina tersebut. Kata-kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif Desa.
Employee Performance in Enhancing Public Service Delivery in Mendawai District, Katingan Regency Suroyo Siswo Raharjo; Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 13 No. 1 (2025): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v13i1.5444

Abstract

This research was conducted to address the complaints from the community regarding public services at Mendawai District Office, Katingan Regency, highlighting the need to improve employee performance. The research aims to provide an overview of employee performance in enhancing public services and employs a quasi-qualitative method, collecting primary data through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that employee performance is influenced by five key factors: quality, quantity, effectiveness, timeliness, and interpersonal relationships. Challenges identified include a shortage of human resources and uneven participation in technical guidance and training, resulting in some employees delivering services without adequate skill development. Despite these challenges, public services in Mendawai District have generally been functioning well. The research recommends increasing the number of employees in line with actual needs, providing regular technical guidance and training, and ensuring sufficient budget allocation to support public service activities, thereby improving overall service quality and employee performance.
ANALYSIS OF THE ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON PUBLIC ORDER, PEACE, AND COMMUNITY PROTECTION IN BANDUNG CITY Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 2, September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.5041

Abstract

Public order, peace, and community protection are under the responsibility of the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The high prevalence of violations requires effective enforcement of the Regional Regulation on Public Order, Tranquility, and Community Protection. This research was conducted to analyze the implementation and enforcement of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 using a quasi-qualitative method with an inductive approach. Bandung City Government has established clear regulations regarding the matter. Unfortuantely, several challenges resulting from inadequate facilities and incentives for regional regulation enforcers persist, particularly for members of the sub-district Linmas and Linmas task forces at sub-district and city levels. This research shows that the implementation of relevant regulation by Satpol PP is categorized fairly good. Several aspects in the implementation can be further improved. Keywords: Regional Regulation, Law Enforcement, Public Order, Peace And Community Protection
ANALISIS BIBLIOMETRIK TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA Maniso Mustar; Annisa Rahmadanita
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 2, September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i2.5923

Abstract

Penelitian terkait ketertiban umum di Indonesia cukup banyak dilakukan, dan sebagain besarnya merupakan penelitian secara praktis. Sedangkan, masih minim penelitian yang mengkaji perkembangan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian ketertiban umum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik menggunakan database akademik Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi dengan topik ketertiban umum di Indonesia paling banyak dilakukan pada tahun 2019 s.d. 2023. Analisis co-occurrence menunjukkan bahwa penelitian ketertiban umum bersifat multidisipliner dengan tema hukum, kebijakan, sosial, dan tata kelola, sementara publikasi terbaru mengarah pada isu keadilan pidana dan sosial ekonomi, sehingga penelitian masa depan berpeluang difokuskan pada implementasi kebijakan daerah, tata kelola kolaboratif, dan dampaknya terhadap pembangunan perkotaan. Kesimpulannya, tren penelitian ketertiban umum di Indonesia bergeser menuju pendekatan multidisipliner yang berfokus pada implementasi kebijakan dan tata kelola kolaboratif. Kata Kunci: Analisis Bibliometrik; Ketertiban Umum; Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal Muhammad Nazar; Annisa Rahmadanita; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5481

Abstract

Inovasi pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam proses pelayanan publik di kelurahan. Salah satu wujud inovasi pelayanan publik di Kelurahan Pesurungan Lor melalui aplikasi Whatsapp. Tujuan penelitian ini adlaah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan telah memenuhi karakteristik keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan, tingkat kerumitan, dan kemungkinan dicoba. Pelayanan publik melalui Whatsapp memiliki keuntungan relatif, yaitu dapat menjawab tuntutan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung ke kelurahan untuk mengurus berkas/dokumen. Inovasi tersebut pun telah berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan inovasi pelayanan tersebut memungkinkan untuk dicoba dan dilanjutkan pada pelayanan di masa depan. Adapun tingkat kerumitan pelayanan telah didukung oleh kejelasan prosedur pelayanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi pesan instan yang bersifat low-cost dan mudah direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Keluratan pesurungan Lor telah memenuhi lima karakteristik inovasi, namun masih menghadapi dua tantangan yaitu berkaitan dengan sarana prasana dan aspek sumber daya manusia.   Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Aplikasi WhatsApp; Digitalisasi Pelayanan Publik.
ANALISIS STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MEWUJUDKAN PEMUDA SIAP KERJA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI KABUPATEN SAMBAS Al Azhari; Annisa Rahmadanita
Jurnal Konstituen Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v7i1.5249

Abstract

Indonesia is ranked second in terms of the highest youth unemployment rate in Southeast Asia. The Open Unemployment Rate of Sambas Regency in 2023 is 5.04%.. The Sambas Regency Manpower and Transmigration Office held a flagship program in the form of a work-ready youth program, which is a program to encourage increased community income. However, the implementation of the program has not yet reached the target, namely based on BPS data, the Open Unemployment Rate (TPT) of Sambas Regency 2020-2023 is still high. This research aims to analyze the right strategy for the Manpower and Transmigration Office in overcoming unemployment problems in the youth ready-to-work program. This research is qualitative in nature. This research was analyzed using a SWOT matrix. From the SWOT matrix above, there are four strategies that can be used by the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office in the work-ready youth program, namely: SO Strategy, WO Strategy, ST Strategy and WT Strategy which amounts to 13 new strategies that can be used in the work-ready youth program by the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office. In conclusion, referring to the 13 strategies, there are three classifications of strategies, namely the first strategy classification is strengthening the human resource capacity of prospective workers; the second strategy classification is strengthening collaboration with various elements related to programs and activities that have the potential to reduce unemployment; the third strategy classification is improving infrastructure and adequate budget priorities.
THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL POPULATION IDENTITY IMPLEMENTATION IN BANDUNG CITY Annisa Rahmadanita
Registratie Vol 6 No 2 (2024): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v6i2.4992

Abstract

The Ministry of Home Affairs of Indonesia has set up a 25% of Digital Population Identity (DPI) coverage by 2023, and 30 percent in 2024. Unfrotunately, underachievement occured in some areas. This research assessed the effectiveness of the DPI program in Bandung City using a quasi-qualitative method. The commitment of regional leaders and Civil Servants, as well as an organized division of tasks was found adequate. The program has covered key groups of society, including Civil Servants, students, and high school/vocational students. Bandung City has managed to acheive the predtermined target, with proper outreach and apporach throguh online and offline modes. The underachievement of DPI program could be tirggered by unclear measurement indicators and inadequate community outreach and education. This research concludes that DPI program in Bandung City has been relatively effective despite some challenges.Keywords: Program Effectiveness, Digital Population Identity, Population Documents, Digitalization of Public Services.
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Kota Jambi Iis Komariah; Annisa Rahmadanita
Registratie Vol 7 No 1 (2025): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5593

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara target nasional dan realisasi implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum implementasi kebijakan IKD di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Penulis menggunakan reduksi, display data, dan penarikan Kesimpulan, sebagai Teknik analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat, inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital, pelaksanaan sosialisasi yang intensif, serta komitmen positif dari para pelaksana kebijakan, namun masih menghadapi beberapa kendala yaitu berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur digital dan kekhawatiran publik terhadap keamanan data pribadi. Meski emikian, komitmen Dukcapil Kota Jambi diwujudkan melalui upaya sosialisasi, inovasi layanan daring seperti Latin dan Retas, serta peningkatan edukasi publik mengenai pentingnya identitas kependudukan digital. Kesimpulannya, implementasi kebijakan identitas kependudukan digital di Kota Jambi telah terselenggara dengan cukup baik dan masih membutuhkan penguatan infrastruktur digital yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, dan sinergi antar instansi pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif dan teknologis, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital.