Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.661
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review Jurnal Konstitusi Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Wijaya Putra Law Review Law and Humanity Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra
Suwarno Abadi
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Jl. Raya Benowo 1-3 Surabaya - Indonesia Surabaya
Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Gorontalo Law Review

 1 
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Jaya, Bagus Novian; Abadi, Suwarno
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3875

Abstract

The crime of carrying sharp weapons in Indonesia is a serious issue that threatens public security and public order. This study aims to analyze the legal framework concerning the crime of carrying sharp weapons and to identify the countermeasures implemented by the government and law enforcement agencies. This research uses a normative juridical method with approaches including the Statute Approach, Case Approach, and analysis of societal habits related to carrying sharp weapons. The results show that although clear regulations exist, their effectiveness in preventing the misuse of sharp weapons, particularly in crowded situations, remains questionable. A stricter enforcement of the law is necessary to create a deterrent effect for offenders, while non-penal approaches, such as legal awareness campaigns, are also essential to educate the public about the dangers and socialization of carrying sharp weapons without permission. The synergy between the government, law enforcement, and society is crucial to creating order and security in public spaces, ensuring that existing regulations are applied optimally.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM WAKTU PERJANJIAN KERJA BERAKHIR Hidayat, Khoirul; Abadi, Suwarno
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3292

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa tentang aturan pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Terdapat perbedaan pengaturan dalam hal apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis adalah pengaturan tentang pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian kerja diatur dalam Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Dalam artian, jika pekerja yang mengundurkan diri wajib membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja. Berbeda dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, menjelaskan dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT maka Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja.
Co-Authors A. Daim, Nuryanto Andy Usmina Wijaya Arif Bagus Prasetyo, Arif Bagus Arif Syaifudin, Arif Ariyanti, Suci Astuti, Putri Jeri Bachtiar, Moch. Yusuf Daim, Nuryanto A. Daim, Nuryanto Ahmad Darwoyo, Darwoyo Dwi Elok Indriastuty Farina Gandryani Fuad Hasan Hidayah, Novira Yusrianti Jaya, Bagus Novian Khoirul Hidayat Krestianto, Agustinus Herry Kushertin, Juli Maulana, Adam Afin Milentina, Dinar Intan Nobella Indradjaja Nuryanto A. Daim Rahman, Habibur Ra’af Abdi Pandua Rihantoro Bayuaji Safana, Holis Setiawan, Sulanjar Tri Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman