Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.009
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Syntax Idea Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Impresi Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Wira Franciska
Universitas Jayabaya Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law Sherly Bantu; Wira Franciska; Hedwig Adianto Mau
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 3 No. 9 (2024)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v3i9.5414

Abstract

Online gambling has become increasingly prevalent over a long time due to the ease of access and the ability to play from anywhere with an online association. The reason for this consideration is to look at and analyze the legal provisions against online gambling offenders in Indonesia. The research method used in this study can be a normative legal approach supported by experimental law with graphic depiction. In extension, important information is also used as supporting material for additional information. For control checks, legitimate and standardized check strategies are used. From the search results regarding the legal provisions against the perpetrators of online betting violations in Indonesia, it appears that the legal authority against online betting violations is the criminal sanction against online betting based on Article 45 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, but the punishment for the perpetrators is lower than the threat of criminal sanctions in Article 303 of the Criminal Code, so it does not have an inhibiting impact on the perpetrators of online betting violations. Criminal liability for online betting offenses in Indonesia is the responsibility of the perpetrators of online betting offenses indicated by the existence of criminal offense components. In addition, the activity component is one of the most important components in criminal liability, because a person cannot be sentenced if he does not commit an act that is classified as an act rejected by the law.
Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur atas Utang Jaminan Tanah dan Bangunan tanpa Hak Tanggungan Alim Sako; Wira Franciska; Mardi Candra
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 10 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i10.770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari wanprestasi debitur dalam perjanjian pengakuan utang yang tidak disertai hak tanggungan serta perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan hak tanggungan dalam perjanjian utang-piutang membuat kreditur berada pada posisi yang rentan dan sulit untuk mengeksekusi jaminan. Kreditur harus melalui proses hukum yang panjang dan tidak pasti, yang sering kali berujung pada kerugian finansial. Penelitian ini menegaskan pentingnya hak tanggungan sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi debitur. Rekomendasi penelitian ini adalah agar pemasangan hak tanggungan di setiap perjanjian utang diperkuat, dan sosialisasi mengenai pentingnya hak tanggungan bagi kreditur harus ditingkatkan.
Tanggung Jawab Hukum Kepala Desa Atas Pemalsuan Alas Hak dalam  Pendaftaran Tanah Esa Aprilia Safitri; Wira Franciska; Ahmad Yani
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/xkqk4232

Abstract

Pembahasan mengenai tanggung jawab hukum kepala desa atas pemalsuan alas hak dalam  pendaftaran tanah. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tanggungjawab hukum Kepala Desa atas perbuatan memalsukan alas hak dalam pendaftaran tanah bahwa pemalsuan alas hak Surat Keterangan Tanah yang dibuat Kepala Desa dalam pendaftaran tanah mengakibatkan penerbitan sertipikat hak milik mengandung cacat hukum, karena dalam pendaftarannya dilakukan tanpa alas hak yang sah dan adanya data yuridis yang tidak benar berakibat sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dapat dibatalkan dengan permohonan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi di mata hukum baik secara perdata, administrasi negara, atau pidana.
DISPARITAS KEWENANGAN PENJUALAN OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM PROSES KEPAILITAN Eric Prihartonoa; Yuhelson Yuhelson; Wira Franciska
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/x619zq80

Abstract

Curator in carrying out their duties, namely the settlement/sale of property bankruptcy conducted publicly in accordance with Article 185 UUK PKPU, but if the sale in public is not feasible, then the sale under the hand can be executed with the permission of the supervising judge. Procedures for the sale of bankruptcy property in specify in the legislation and other regulations such as Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 213 / PMK.06/2020 about Implementation of the auction which was later amended through the regulation of the Minister of Finance of the Republic Indonesia number 122 of 2023 concerning auction implementation guidelines. One of the rules that changed regarding the sale of collateral objects on behalf of third parties in the process bankruptcy that causes ambiguity in the authority of the curator in carrying out their duties.
Co-Authors Abdul Aziz Adhi Kurniawan Ahmad Yani Alim Sako Amelia Nur Widyanti Arief Faturohman Bagas Dika Anggiat Candra, Mardi Daniel Pangidoan Darasati Damarani Sudomo Dhody AR Widjajaatmadja Dhoni Martien Emilya Tunggal Manuain Eric Prihartonoa Erny Kencanawati Esa Aprilia Safitri Felicitas Sri Marniati Felicitas Sri Marniati Gassanova Farah Diba Hedwig A. Mau Heri Yuristin Rivano Jelly Nasseri Marni Mustafa Putra Hutomo Ryanto Sirait Santoso Halim Sherly Bantu Tarida Sondang Yuhelson Yuhelson Zulki Zulkifli Noor