Garuda - Garba Rujukan Digital

The Dilemma of Settlement of Sharia Economic Disputes in the Religious Courts Asep Syarifuddin Hidayat
Mimbar Agama dan Budaya Vol 39, No 2 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/mimbar.v39i2.33336

This article analyzes the difficulties in resolving Sharia economic disputes in the Religious Courts and offers suggestions for improving the efficacy of these dispute resolutions. This study identified many obstacles, such as the limited knowledge and comprehension of religious judges regarding Sharia economic law, the Complexity of disputes and difficult-to-understand evidence, and the slow settlement process and high costs. Through analysis and a review of the relevant literature, this article offers several suggestions for overcoming these obstacles. The first recommendation is to increase religious judges' comprehension of sharia economic law through intensive training and education programs. The second recommendation is to enhance cooperation between Religious Courts and Islamic financial institutions to make dispute resolution more effective. To improve the quality of dispute resolution, the third recommendation is the development of education and training programs for mediators and arbitrators. Utilizing technology in the dispute resolution process to improve efficiency and accessibility is the final recommendation. This article has significant implications for the Religious Courts' Sharia economic dispute resolution system. By implementing the proposed guidance, the resolution of Sharia financial disputes is anticipated to become more efficient, equitable, and consistent with the principles of sharia economic law. Abstrak: Artikel ini menganalisis kesulitan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan menawarkan saran untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tersebut. Studi ini mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hakim agama tentang hukum ekonomi syariah, kompleksitas sengketa dan bukti yang sulit dipahami, serta proses penyelesaian yang lamban dan biaya yang tinggi. Melalui analisis dan kajian literatur yang relevan, artikel ini menawarkan beberapa saran untuk mengatasi kendala tersebut. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan pemahaman hakim agama terhadap hukum ekonomi syariah melalui program pelatihan dan pendidikan yang intensif. Rekomendasi kedua adalah meningkatkan kerjasama antara Pengadilan Agama dan lembaga keuangan syariah agar penyelesaian sengketa lebih efektif. Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa, rekomendasi ketiga adalah pengembangan program pendidikan dan pelatihan mediator dan arbiter. Memanfaatkan teknologi dalam proses penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas merupakan rekomendasi akhir. Pasal ini berimplikasi signifikan terhadap sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Dengan melaksanakan rekomendasi yang diajukan, diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi lebih efisien, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.Kata kunci: Sengketa Ekonomi Syariah; Pengadilan Agama; Penyelesaian Sengketa.

Sharia and State’s Intervention: Uncertainty Cryptocurrency in Indonesia Asep Syarifuddin Hidayat
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v23i1.31876

Cryptocurrencies have gained significant attention as part of global economic developments, prompting serious considerations from governments as public financial authorities. The current response to cryptocurrencies goes beyond their role as a form of currency and extends to their classification as assets. This study aims to analyze Indonesia's governmental policies concerning cryptocurrencies, explicitly examining their compliance with sharia principles regarding their classification as both currency and investment. The research methodology employed in this study is a primarily normative legal analysis, relying on legislative regulations, fatwas issued by the Indonesian Ulama Council (MUI), and the Fatwa Council of the Central Executive Board of Muhammadiyah. Through this normative approach, the study reveals that cryptocurrencies possess inherent instability, distinguishing them from stable currencies. Consequently, their uncontrolled nature makes it challenging for governments to regulate them effectively during periods of inflation and deflation. State intervention, therefore, is limited to acknowledging cryptocurrencies as assets rather than recognizing them as official currencies. However, this governmental recognition of cryptocurrencies as assets contradicts the fatwa issued by the MUI, which asserts that cryptocurrencies fail to meet syurūṭ al-sil'ah fī al-mabā'i, primarily due to their lack of precise value and quantity. Moreover, cryptocurrencies can be categorized as forms of hoarding (iḥtikār) and uncertainty (gharar), both of which are considered contrary to the objectives of maqāṣid al-sharī'ah. Abstrak: Cryptocurrency sebagai bagian dari perkembangan baru ekonomi global mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai otoritas keuangan publik. Respon terhadap cryptocurrency sekarang ini tidak hanya berkisar pada posisinya sebagai mata uang, tetapi juga sebagai aset. Studi ini menganalisis kebijakan negara Indonesia terhadap cryptocurrency yang dihubungkan dengan posisi syariat Islam terhadap cryptocurrency sebagai mata uang dan aset. Studi ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah. Dengan pendekatan normatif, studi ini menemukan bahwa cryptocurrency memiliki nilai instabilitas yang berbeda dengan konsep mata uang yang bersifat stabil. Hal ini menjadikan cryptocurrency sulit dikendalikan oleh negara ketika terjadi inflasi dan deflasi. Intervensi negara hanya sebatas mengakuinya sebagai aset, bukan sebagai mata uang. Pengakuan negara terhadap cryptocurrency sebagai aset bertentangan dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syurūṭ al-sil’ah fī al-mabā'i, tidak memiliki nilai dan jumlah yang pasti. Lebih dari itu, cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai iḥtikār dan gharar yang bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah.

The Urgency of Mediation in the Religious Courts Asep Syarifuddin Hidayat
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33318

This article addresses the necessity of using mediation in religious courts as a means of conflict resolution because it is proven to be both effective and helpful. In the context of resolving economic disputes according to Sharia law, mediation is an essential component in the process of bringing the opposing parties together to find a solution that is equitable and conducive to peaceful coexistence. This article describes the scope of mediation in religious courts. It discusses the several types of problems that can be handled by mediation, including business, contractual, and inheritance disagreements. In addition, the concepts of mediation that have been embraced by religious courts, such as the values of liberty, volunteering, and confidentiality, are explained below. The research method that was employed was a qualitative research method that used an approach that was based on both the literature and legislative requirements. According to the findings of recent research, the use of mediation in the process of conflict resolution can result in significant time, financial, and resource savings while also contributing to the preservation of amicable relations between the disputants. This article also provides a list of various case studies and empirical evidence that support the benefits of mediation within the setting of religious courts.Keywords: Mediation; Religious courts; Dispute Abstrak:Artikel ini membahas perlunya penggunaan mediasi di pengadilan agama sebagai sarana penyelesaian konflik karena terbukti efektif dan membantu. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi menurut hukum syariah, mediasi merupakan komponen penting dalam proses mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi yang adil dan kondusif bagi hidup berdampingan secara damai. Artikel ini memberikan gambaran tentang ruang lingkup mediasi di peradilan agama. Ini membahas beberapa jenis masalah yang dapat ditangani oleh mediasi, antara lain masalah bisnis, perselisihan kontrak, dan perselisihan warisan. Selain itu, konsep-konsep mediasi yang dianut oleh peradilan agama seperti nilai-nilai kebebasan, kerelawanan, dan kerahasiaan dijelaskan di bawah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada literatur dan persyaratan peraturan perundang-undangan. Menurut temuan penelitian terbaru, penggunaan mediasi dalam proses penyelesaian konflik dapat menghasilkan penghematan waktu, keuangan, dan sumber daya yang signifikan sementara juga berkontribusi pada pelestarian hubungan damai antara pihak yang berselisih. Artikel ini juga memberikan daftar berbagai studi kasus dan bukti empiris yang mendukung manfaat mediasi dalam lingkungan peradilan agama.Kata Kunci: Mediasi; Pengadilan Agama; Sengketa

Reducing The Culture of Corruption Through The Zakat Social Solidarity Movement Nur Rohim Yunus; Asep Syarifuddin Hidayat; Muhammad Ishar Helmi
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Ekonomica Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah - Agu
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/esha.v9i1.885

This article examines the role of zakat social solidarity in reducing the Indonesian culture of corruption. Corruption is pervasive and detrimental to development and the welfare of the people in Indonesia's numerous sectors. In Islam, social solidarity is a fundamental value that encourages Muslims to share their prosperity with those in need through the tithe. This article explains that the practice of tithing social solidarity can play a significant role in preventing and reducing corruption culture. Through qualitative research methods with a literature approach, this article explores an understanding of social solidarity and its impact on reducing the culture of corruption. Various related literature and research are used as references to support the arguments presented. The results of the study state that by practicing zakat, people are empowered economically, educationally and healthfully, thereby reducing social inequality and increasing welfare. In addition to fostering strong social awareness and concern, the practice of zakat reduces harmful behaviors such as corruption and extortion. Social solidarity through zakat also promotes the adoption of ethical and moral values in business, increases public participation in monitoring corruption, and fosters cooperation among economic actors to promote transparency and accountability.

Legislative Construction of the Post Amendment In Restoring Indonesian Democracy Asep Syarifuddin Hidayat
Jurnal Cita Hukum Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i1.10581

Abstract.Restoring the face of Indonesian Democracy is complicated. Long phases in any case are needed until the real of Indonesian democracy is obtained. Constitutional amendments were also carried out to restore the meaning of democracy to achieve the benefits of democracy itself. As a result of the constitution being considered sacred and cannot be touched by the idea of change during the New Order, amendments became the only unavoidable alternative. The amendments were undergone in an effort to touch on the elements that are considered as the joint foundation of the establishment of democracy in this country. The things done in the amendments also relate to strengthening the contents of the institution which is the mandate of the constitution. Legislative construction is considered as the base of the joint which is the estuary of the concept of pure democracy. The addition of the DPD organs as a new institution in the Indonesian constitutional legislative structure is part of an effort to restore democracy in Indonesia. Therefore this construction effort has an impact on the opening of access to democracy so that it is no longer distant from the people, guaranteed individual and group freedom, upholding human rights, and opening the space for freedom for the press.Keywords: Construction, Legislative Institution, Indonesian Democracy AbstrakTema yang disandingkan dalam demokrasi yang pernah dilaksananakan di negara Indonesia adalah bentuk upaya para pemimpin untuk menemukan jati diri demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa serta dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Berbagai langkah pun ditempuh untuk menemukan makna demokrasi sesungguhnya. Bahkan Amandemen pun dilakukan untuk mengembalikan makna demokrasi guna mencapai manfaat dari demokrasi itu sendiri sebagimana yang dikatakan dalam para ahli hukum. Akibat konstitusi tidak dapat disentuh oleh ide perubahan, maka amandemen pun tidak dapat dihindari. Amandemen dilakukan dalam upaya menyentuh unsur-unsur yang dianggap sebagai pangkal sendi dari tegaknya demokrasi di Negara ini. Tidak hanya mengisi muatan kosong dalam konstitusi, hal lain yang dilakukan amandemen yakni juga terkait penguatan isi lembaga yang merupakan amanat konstitusi. Konstruksi legislatif dianggap sebagai pangkal sendi yang menjadi muara konsep demokrasi murni. Penambahan organ DPD dalam struktur legislatif ketatanegaraan Indonesia, salah satu usaha merestorasi demokrasi di Indonesia. Membuka akses demokrasi agar tidak berjarak dengan rakyat, menjamin kebebasan individu juga kelompok, menegakkan azasi manusia, memberi ruang untuk pers adalah beberapa materi yang dititipkan dalam mengfungsikan lembaga legislatif sebagai lembaga yang independen representasi rakyat. Lembaga lain dalam struktur legislatif yakni DPD yang lahir bersamaan amandemen ketiga UUD 1945 pada November tahun 2001, juga dibentuk dalam rangka pemenuhan demokrasi rasa keadilan bagi masyarakat di daerah yang tidak terjangkau secara geografis, juga keterbatasan akses terhadap perwakilannya. Kata Kunci: Kontruksi, Lembaga Legislatif, Demokrasi Indonesia Аннотация.В любом случае необходимы длинные фазы, пока не будет достигнута подлинная демократия Индонезии. Были также внесены конституционные поправки, чтобы восстановить значение демократии для достижения преимуществ самой демократии. В результате того, что конституция считается священной и не может быть затронута идеей изменений во время Нового порядка, поправки стали единственной неизбежной альтернативой. Поправки были внесены в попытке затронуть элементы, которые рассматриваются как совместный фундамент установления демократии в этой стране. То, что сделано в поправках, также касается укрепления содержания института, который является мандатом конституции. Законодательное строительство рассматривается как основа объединения, которое является устоявшимся понятием чистой демократии. Добавление органов DPD (региональное представительство) в качестве нового института в конституционную законодательную структуру Индонезии является частью усилий по восстановлению демократии в Индонезии. Поэтому эти усилия по строительству оказывают влияние на открытие доступа к демократии, так что она больше не находится на расстоянии от людей, гарантируется индивидуальная и групповая свобода, отстаиваются права человека и открываются возможности для прессы.Ключевые Слова: строительство, законодательное учреждение, индонезийская демократия

The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture Hidayat, Asep Syarifuddin; Yunus, Nur Rohim; Helmi, Muhammad Ishar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.31977

Eradicating the culture of Corruption in people's lives cannot only be done by enforcing the Law, but also by having strong laws and also the courage and willingness of the authorities to apply these laws fairly and firmly. This study also aims to evaluate the effectiveness of criminal Law in dealing with criminal acts of Corruption and provide recommendations to improve weaknesses in the Indonesian criminal law system related to handling criminal acts of Corruption. The method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. The results of the study state that there are weaknesses and challenges in enforcing the Law on Corruption in Indonesia. Therefore there must be government efforts to handle and prevent this criminal act of Corruption. Apart from building anti-corruption awareness so that Corruption does not become a culture in society.Keywords: Corruption Culture; Legal Substance; Legislation Abstrak:Pemberantasan budaya korupsi di dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum saja, namun juga harus memiliki undang-undang yang kuat dan juga keberanian serta kemauan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerapkan hukum tersebut secara adil dan tegas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penanganan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya dari pemerintah dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Selain harus membangun kesadaran anti-korupsi agar korupsi tidak menjadi budaya di masyarakat.Kata Kunci: Budaya Korupsi; Substansi Hukum; Peraturan Perundang-undangan

Legal Obligations of Corporate Social Responsibility as Efforts to Improve the Image of Islamic Banking in Indonesia Hidayat, Asep Syarifuddin; Disemadi, Hari Sutra; Al-Fatih, Sholahuddin; Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i2.12455

: This study aims to identify and analyze Islamic banking policies in maintaining and even improving the image/reputation of Islamic banking and to contribute scientifically to CSR in Islamic banking based on national law and Islamic law. This study uses a qualitative normative legal research method with a conceptual, statutory, and sociological approach. The results of this study indicate that the image or reputation of Islamic banking is the beliefs or feelings of consumers or stakeholders about Islamic banking itself. The reputation of Islamic banking is respect, assessment, and even appreciation from consumers or stakeholders. Islamic banking in improving its image or reputation can be done through CSR. This study provides a descriptive picture of Islamic banking, in general, to provide quality programs through CSR. CSR activities by several examples of Islamic banking in Indonesia refer to the company's obligation to protect and contribute to the community and stakeholders where the company is located. The concept of CSR in Islam is implemented in 3 (three) models of responsibility, namely the relationship of responsibility to Allah SWT; responsibility to humans; and responsibility to the natural environment. The concept of CSR in Islamic banking is a necessity that needs to be implemented as a form of responsibility towards fellow humans and the environment.

Contribution of Law and Religious Principles to Eliminating Corruption Culture Hidayat, Asep Syarifuddin; Yunus, Nur Rohim; Helmi, Muhammad Ishar
Mimbar Agama dan Budaya Vol 39, No 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/mimbar.v39i1.31805

Damage will hit the people of a country when corruption has become a culture. However, religion as a way of life for the people is able to contribute to dampening this culture of corruption, so that it can save people from the destruction of their culture of life. The method used in this study is a qualitative method with a literate approach. The results of the study stated that religion greatly contributed to reducing the culture of corruption. However, there are still challenges for religion to be able to contribute to reducing the culture of corruption, including the limited involvement of religious leaders in political issues, religious differences, lack of coordination between religious institutions and the government, cultural and social environmental factors, lack of supervision and strict law enforcement. In addition, there are limitations of religious leaders in their mastery of general science and technology.Keywords: Corruption Culture; Religion; Contribution

Legal Compliance of Acehnese Muslim Society in Technological Disruption Era: Study of Online Gambling and Prostitution Helmi, Muhammad Ishar; Pujiyono; Khamami; Hidayat, Asep Syarifuddin
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 20 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v20i1.15373

Technological developments have significantly impacted the legal culture of Acehnese Muslim society, particularly through the rise of online gambling and prostitution. As a region with special autonomy to implement Islamic law, Aceh enforces the Qānūn Jināyah based on Sharia principles. However, the increasing accessibility of digital platforms has facilitated immoral practices, challenging both legal enforcement and cultural norms. This study aims to analyze: (1) Aceh law enforcement in facing the rise of new criminal cases, namely online gambling and prostitution, and (2) Challenges and opportunities to maintain legal compliance amidst technological development. Using a socio-legal approach with qualitative methods, the research collected primary data through interviews with law enforcement officials, community members, and individuals involved in technology-based crimes. The findings reveal that despite the existence of Sharia-based laws, enforcement remains ineffective due to social, economic, and institutional limitations. Applying Lawrence Friedman’s legal system theory—substance, structure, and culture—the study concludes that while the legal framework is in place, societal support and institutional consistency are lacking. This research contributes to the discourse on Islamic law enforcement in the digital era and highlights the urgency of policy reform to address technology-based crimes more effectively within Sharia frameworks.

The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture Hidayat, Asep Syarifuddin; Yunus, Nur Rohim; Helmi, Muhammad Ishar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.31977

Eradicating the culture of Corruption in people's lives cannot only be done by enforcing the Law, but also by having strong laws and also the courage and willingness of the authorities to apply these laws fairly and firmly. This study also aims to evaluate the effectiveness of criminal Law in dealing with criminal acts of Corruption and provide recommendations to improve weaknesses in the Indonesian criminal law system related to handling criminal acts of Corruption. The method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. The results of the study state that there are weaknesses and challenges in enforcing the Law on Corruption in Indonesia. Therefore there must be government efforts to handle and prevent this criminal act of Corruption. Apart from building anti-corruption awareness so that Corruption does not become a culture in society.Keywords: Corruption Culture; Legal Substance; Legislation Abstrak:Pemberantasan budaya korupsi di dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum saja, namun juga harus memiliki undang-undang yang kuat dan juga keberanian serta kemauan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerapkan hukum tersebut secara adil dan tegas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penanganan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya dari pemerintah dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Selain harus membangun kesadaran anti-korupsi agar korupsi tidak menjadi budaya di masyarakat.Kata Kunci: Budaya Korupsi; Substansi Hukum; Peraturan Perundang-undangan

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search