Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Hendrik Pantamar; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17019

Abstract

AbstrakMeskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur‟ān dan Hadis, namun praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia belum tentu sesuai ataupun belum tentu berjalan sesuai aturan hukum kewarisan Islam pada kehidupannnya. Masyarakat Desa Pattangnga mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurang atau sedikitnya tokoh agama yang  memahami tentang hukum Islam. Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam Desa pattangnga sangat tidak di perhatikan terkhusus fiqih muwaris.Jenis peneilitian ini yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dalam penyusunan skripsi ini adalah tokoh agama dan tokoh adat. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Desa pattangnga sampai sekarang masih menggunakan atau mengikuti sistem  hukum kewarisan yang dibawa oleh nenek moyang atau orang terdahulu yang sudah menjadi adat dengan berlandaskan sistem kekeluargaan. Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga adalah yang paling berhak menerima harta pewarisan ialah anak kandung dari si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Adat, dan Desa Pattangnga.AbstractAlthough the rules of inheritance in Islam are clear, the sources of inheritance law have also been written in the Qur'an and Hadith, but the inheritance practices that occur in Indonesian Muslim societies are not necessarily appropriate or not necessarily in accordance with the rules of Islamic inheritance law in their lives.the majority of the Pattangnga Village people are Muslim, but insights into religion or Islamic laws are very lacking, this is because there are less or at least religious figures who understand Islamic law . Studies related to Islamic law in Pattangnga Village are very neglected, especially fiqh muwaris.This type of research used is field research (field research). The data sources of this study are the primary data sources in the preparation of this thesis, namely religious and traditional leaders. Then, the approach used is the normative juridical approach and the syar'i approach. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Until now, Pattangnga village still uses or follows the legal system of inheritance brought by ancestors or previous people who have become customary based on the kinship system. In the inheritance distribution system in Pattangnga Village, the person entitled to receive inheritance property is the biological child of the heir who is the main heir.Keywords: Inheritance law, Customary Law, and Pattangnga Village.
Peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam Tindakan Pengawasan dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Kusnaedi Kusnaedi; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.17230

Abstract

meningkatnya masalah aliran keagamaan dan aliran kepercayaan pada zaman sekarang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat dan tokoh agama terkhusus di kabupaten gowa dengan adanya tarekat tajul khalwatiyah syekh yusuf yang dianggap mengganggu dan meresahkan masyarakat. lembaga kejaksaan sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadapa aliran menyimpang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. bertolak dari hal itu munculla permasalahan terkait peran kejaksaan negeri gowa dalam tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tarekat tajul khalwatiyah syekh yusuf. penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis-komporatif. hasil penelitian ini di ketahui bahwa peran kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yaitu dengan di bentuknya tim PAKEM untuk melaksanakan pengawasan dan penyelidikan terhadap aliran menyimpang di kabupaten gowa. melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum dengan masyarakat. dan juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain . adapun pelaksanaan penegakan hukum oleh kejaksaan negeri gowa merujuk pada penetapan presiden republik indonesia NO.1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan dan/atau penodaan agama. namun mengalami hambatan dengan adanya pandemik covid 19 dan penangguhan dari kepolisian terkait dengan penegakan hukum terhadap tarkekat tajul khalwatiyah syekh yusuf. dengan penelitian ini di harapkan agar dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh kejaksaan terhadap aliran menyimpang senangtiasa melakukan koordinasi, baik dengan lembaga penegak hukum, pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya. dan juga di harapkan lembaga kejaksaan dalam melaksanakn penegakan hukum senang tiasa menerapkan primsip keterbukaan guna menghindari spekulasi masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm) Dewi Sri Andriani; Patimah Patimah; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22499

Abstract

Abstrak              Pokok penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm). Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm? 2). Bagaimana hambatan yang timbul bagi hakim dalam pelaksanaan perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Implikasi penelitian ini adalah: 1). Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2). Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Perlindungan Hukum, Perceraian.
TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGDOJA DALAM UPACARA KEMATIAN A Muh Muharram M; Supardin; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22764

Abstract

Abstrak Pokok penelitian ini adalah prosesi acara pasca kematian dan prespektif hukum Islam dalam tradisi Mangdoja di Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: bagaimanakah prosesi dalam tradisi Mangdoja yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Malua Kecamtan Malua Kabupaten Erekang ?, dan bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangdoja pasca Kematian di Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang? Adapun hasil dari peneletian ini menunjukkan beberapa faktor masyarakat masih melaksanakan tradisi mangdoja di kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrrekang adalah tradisi Mangdoja ini belum ada hadis yang menguatkan bahwa tradisi ini adalah sesuatu yang bid`ah atau haram dilakukan karena sebab dan landasan hukumnya yang belum jelas. Bahwa tradisi Mangdoja merupakan suatu tradisi yang harus tetap di lakukan karena kesemuanya itu atau rangkaiaan kegiatan yang di laksanakan di tradisi inilah yang membawa roh ke alam surga dan juga manfaatnya yang diantaranya yaitu untuk belajar mengikhlaskan dosa-dosa yang di dilakukan mayit selama hidup di dunia. Tradisi Mangdoja tidak lepas dengan kaidah ushul fiqih yaitu االمور‫بمقاصدها‫ al-Umuru bi Maqasidiha menegaskan bahwa semua urusan dengan maksud pelakunya kaidah itu berbunyi “segala perkara tergantung kepada niatnya”. Kata Kunci: Tradisi, Hukum Islam, Hukum Adat Abstract The subject of this research is the post-death procession and the perspective of Islamic law in the Mangdoja tradition in Malua Village, Malua District, Enrekang Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: Processions in the Mangdoja tradition carried out by the community in Malua Village, Malua District, Erekang Regency?, and What is the View of Islamic Law on the Mangdoja Tradition after Death in Malua Village, Malua District, Enrekang Regency? The results of this research show that several factors in the community that still carry out the Mangdoja tradition in the village of malua, the sub-district of malua, the district of Enrrekang are Mangdoja, there is no hadith that confirms that this tradition is something that is heresy or forbidden to do because of the unclear legal basis. The Mangdoja tradition is a tradition that must be carried out because all of it or the series of activities carried out in this tradition brings the spirit to the heavenly realm and also benefits, including learning to let go of the sins committed while living on earth. The Mangdoja tradition cannot be separated from the rules of ushul fiqh, namely االموربمقاصدها al-Umuru bi Maqasidiha that all matters with the intent of the perpetrators as "everything depends on the intention". Keywords: Tradition, Islamic Law, Customary Law
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BERIANG (KAWIN LARI) AKIBAT TINGGINYA BELIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT) Hajanawati; Rahma Amir; Muhammad Fajri
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.22661

Abstract

The main problem of this research is the community's view of the briang in Nampar Sepang Village, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency and the implementation process as well as the views of Islamic law on the briang. This research is a qualitative research with three approaches, namely syar'i, juridical and sociological. The results of this study indicate that briang marriage in Nampar Sepang Village has become one of the traditions or habits that are often practiced by the community. Briang is a way out of a relationship that does not get the blessing, promiscuity and/or pregnancy out of wedlock, and is unable to pay very high belis. There are several community leaders who do not agree with the existence of this briang tradition, namely religious leaders, traditional leaders, community leaders, KUA officials and many other Nampar Sepang people, because they are considered to deviate from Islamic teachings in general. Although this briang marriage is legal according to religion as long as it fulfills the requirements and pillars of marriage, the impression is not good for people, families and society.
PENEGAKAN HUKUM DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER III-16 MAKASSAR TERHADAP PELANGGARAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi Fatikasari R; Rahman Syamsuddin; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.27797

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan di skripsi ini adalah Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan III-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam. 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara fidusia dilingkungan peradilan Militer III-16 Makassar, serta sanksi yang dijatuhkan, 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyalahgunaan fidusia, yang terjadi di Lingkungan Militer. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah, tindak pidana fidusia termuat dalam Undang-Undang Fidusia dimana fidusia merupakan orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan Fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5),dan Fidusia adalah orang perseorangan/ badan hukum yang piutangnya dijamin oleh Fidusia (pasal 1 ayat 6 UUF). Tindak Pidana Fidusia termuat dalam Undang-Undang Fidusia dimana fidusia merupakan orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5), dan fidusia adalah orang perseorangan/badan hukum yang piutangnya dijamin oleh fidusia (Pasal 1 ayat 6 UUF) . Subjek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, seperti barang berwujud, terdaftar, tidak terdaftar, bergerak, real estat, dan tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan atau barang yang telah menjadi fidusia harus dialihkan dan diganti oleh pemberi fidusia. Kata Kunci: Fidusia, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Hukum Islam.
Rumus Arah Kiblat Saadoeddin Djambek Perspektif Spherical Trigonometry fatmawati .; Muhammad Shuhufi; Rahma Amir; Saiyed Amar Ahmad
Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Vol 6, No 2 (2020): Al-Marshad
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jam.v6i2.5092

Abstract

Saadoeddin Djambek adalah tokoh yang sangat berperan dalam memperkenalkan rumus-rumus ilmu falak yang didaptasi dari rumus astronomi. Hal yang menarik bagi peneliti adalah tentang komparasi rumus arah kiblat Saadoeddin Djambek ditinjau dari teori spherical trigonometry dalam hubungannya tentang eksistensi suatu teori lama dan teori baru dalam satu bidang kajian ilmu Penelitian ini mengukur tingkat akurasi rumus. Hal ini karena rumus dipaparkan secara sederhana dengan rumus turunan berasal dari sumber yang sama maka hasil perhitungannya juga akan sama. Dengan demikian akan tersedia opsi/pilihan rumus yang dapat digunakan dalam pengukuran arah kiblat sehingga pengukuran arah kiblat akan lebih mudah dan sederhana.
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI SAWAH DENGAN ADANYA DUA PIHAK PEMEGANG GADAI DI KABUPATEN BANTAENG Lilis Suriyani; Erlina Erlina; Rahma Amir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675

Abstract

AbstrakPeneliti bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai (di Kabupaten Bantaeng). Dikaji berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengatahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah dengan adanya dua pihak pemegang gadai, serta bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya dua pihak pemegang gadai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi populasi adalah penggadai, penerima gadai, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan gadai sawah yang ada di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya dalam praktik yakni dengan cara pihak debitur (pemberi gadai) mendatangi pihak kreditor (penerima gadai) untuk menggadaikan tanah pertaniannya (sawah) sebagai jaminan, dimana hak pemanfaatan atau penguasaan objek gadai tersebut berada ditangan kreditor (penerima gadai) sampai masa perjanjian yang telah ditentukan tiba masanya dan pihak debitor mengembalikan sejumlah uang yang di ambil sebelumnya. Dalam penyelesaian kasus yang ada di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng seperti kasus yang dialami oleh Bapak Kamaruddin dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Atau bisa saja dalam permasalahaan tersebut diajukan gugatan perbuatan melawan hukum setelah itu digugat perdata.Kata Kunci : Gadai, Perjanjian, Sengketa. AbstractResearches aim to clearly describe the issue of paddy mortgage holders (in Bantaeng Regenci). Reviewed by legal review with the purpose of finding out how the two-party mortgage agreement was executed, as well as how the dispute between the two parties was resolved. This type of research is descriptive-qualitative research, which is an analysis that describes a situation or ponemenon with words or sentences  and then separated by category to draw conclusios. By using observation, interview and documentation methods. The populations is the pawnbroker, the mortgagee and the local community. Based on the research results it is conclude thet implementation of the existing pawnshop in karatuang District, Bantaeng District, Bantaeng District is generally in practice by means  of the debtor (pensioner) approach the creditor (pawnshop) to vacate his farm (field) as collateral, where the right to use or control of the mortgage object is and the hands of the creditor (mortgagee) until the time of the  agreement  that as been determined when the time comes and the debtor returns a sum of money previously taken. In the settlement of cases in the Village Karatuang Bantaeng District such as the case experienced by Mr. Kamaruddin can be Resolved by filling a lawsuit, both lawsuits is filed against the law after being sued civilly.Keywords: Agreement, Dispute, Mortgage.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERAN EKONOMI KELUARGA KORBAN BANJIR BANDANG DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA RADDA BAEBUNTA LUWU UTARA Zulayka Muchtar; Hartini Tahir; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.27097

Abstract

The main problem in this study is how to review Islamic law on changes in the economic role of the families of victims of the flash flood disaster in forming a Sakinah family in Radda Village. This research is field research that is described qualitatively using normative-juridical legal studies and syar'i, philosophical, sociological, and psychological approaches. The results of the study show that the views of the victims of the Radda flash flood disaster regarding a Sakinah family are that it is a family that is happy, harmonious, full of affection for fellow family members, and that religious values are instilled in the family to run the family and are always committed to being together in changing circumstances. The view of Islamic law on changes in the economic role of the family is that, first, children helping support the family is permissible as a form of good deed for both parents. Second, the wife helping support the family is permissible as long as she continues to follow the Shari'a. Third, the husband's not working is a sinful act because he neglects his obligations without any elements that allow him to not carry out these obligations.
AKURASI ARAH KIBLAT MUSALA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA MAKASSAR Muhammad Ridha Muslih; Rahma Amir
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 1 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v1i1.13164

Abstract

This research is classified as qualitative field research, with the research approaches used are syar'i approach and astronomical approach. The data source in this study is the primary data source, which is obtained from the results of observations and interviews conducted at the Rappocini gas station, Makassar City, while the secondary data sources in this study are obtained from books, journals, theses, and scientific writings related to the object of research. . Furthermore, the data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation. In data processing, this study was carried out in four stages, namely: data summarization (reduction), data presentation, conclusion and verification, and final conclusions. The method used by petrol stations in determining the direction of the Qibla of the Musala is to use a software-based android cellphone, and following the position of the nearest mosque Qibla direction around the Musala gas station, the rest only follows the direction of the Qibla in general. Both methods cannot be used as a basis in determining the direction of the Musala Qibla at gas stations. Based on the results of observations on the accuracy of the Qibla direction of the SPBU Musala, the data obtained were: namely Musala SPBU 74,902.02 Jalan Hertasning, Kassi-Kassi Village, the old Qibla direction was 276 ° off of 16 °, Musala SPBU 74,902.50 Jalan Aroepala, Karunrung Village had the right direction of the Qibla, Musala SPBU 74.902.25 Jalan Pengayoman Rappocini Village, the old qibla direction is 267 ° off 25 °, Musala SPBU 74.902.31 Jalan AP Pettarani, Buakana Village, the old qibla direction is 280 ° off of 12 °.