Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) Muh Ersandi Rizki Pratama; Sutrisno Sutrisno
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.2 No.2 Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i2.16304

Abstract

The digital world offered by the sophistication of the Internet, presents new innovations that change old conventional habits. The existence of the development of the internet, presents an innovation where the market can be reached anytime and anywhere, and under any conditions known as E-commerce or electronic commerce. The sale and purchase is considered to have occurred if both parties have agreed on the goods and prices, even though the goods have not been delivered or the price has not been paid. The formulation of the problem is regarding the legal relationship of the parties in COD transactions, as well as legal protection in COD transactions. The method used in compiling this research is a research with a normative method approach. The source of the research that the author took is in the form of normative analysis related to regulations related to the protection of couriers, such as Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Law No. Number 38 of 2009 concerning post. The COD mechanism does not stop only at the relationship between the seller and the buyer, but involves parties that are very important for the operation, namely the delivery service company and courier delivery service, which presents a new legal relationship in the COD transaction process. Couriers in delivering goods to consumers or recipients of goods are also responsible for the goods delivered, if there is damage on the basis of negligence on the part of the courier, the courier is responsible for the goods, however, as long as it is not the fault of the courier, the courier will not be charged and compensation for damaged goods.
Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dari Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata Mohammad Imam Mubarok; Sutrisno
Jurnal Risalah Hukum Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a country rich in ethnicity, language and culture spread from Sabang to Merauke, with a population of 273.5 million. For this reason, a rule of law is needed to regulate and protect every plural society in Indonesia, especially in the field of human rights. This research uses normative juridical research. carry out law enforcement in the field of human rights and related to legal protection for medical personnel who are victims of the KKB attack which is linked to Law No. 26/2000 and regulations related to legal protection and human rights enforcement. The results of the study show that the legal process for the KKB attack case against health workers is still hampered by the implementation of regulations that have not worked properly. The continued impact of this condition will cause human rights violations to occur which in the end will also hamper the fulfillment of human rights for the people of Papua at large. The Indonesian government needs to further encourage institutions working in the field of human rights to make various efforts to carry out their functions more optimally.
Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta Yang Mengalami Kecelakaan Annisa Laksmityas Adwilla; Sutrisno Sutrisno
Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan
Publisher : Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.302 KB) | DOI: 10.58192/sidu.v1i4.179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian santunan ketika penumpang Transjakarta mengalami kecelakaan. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan membahas bagaimana pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. Sumber bahan yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala pertanyaan dalam pemenuhan penyusunan penelitian dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil wawancara dengan staff maka dapat disimpulkan bawasannya pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan terlaksana dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami sudah cukup mengatasi kendala yang terjadi, tetapi harus ditingkatkan kembali.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BAGI PIHAK KONSUMEN DAN PENJUAL Sutrisno Sutrisno
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Februari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v1i3.1392

Abstract

Penelitiandengan metode yuridisnormativeyang bertujuan untukmenganalisis terjadinya kesepakatan dan per- tanggungjawaban pihak penjual dalam perjanjian jual beli secara online. Hasil penelitian bahwa kesepakatan transaksi jual beli, meskipun secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan mengikat kedua pihak. Persetujuan para pihak ditandai dengan cara melakukan “klik“ persetujuan atas transaksi sebagai tanda “penerimaan“ yang menyatakan adanya kesepakatan. Hal tersebut didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online. Sebagai Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dianggap sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan1337 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai “asas kebebasan berkontrak”. Sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; hakuntuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebutsesuai dengan kondisisertajaminanyang dijanjikan. Penjualsesuai Pasal 7 UU PK adalah:beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; mem- perlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Digital Legal Awareness Education for Santri at Darul Falah Islamic Boarding School in Efforts to Prevent Cyberbullying Sutrisno Sutrisno
Abdimas Paspama Vol. 4 No. 01 (2025): Abdimas Paspama, December 2025
Publisher : Abdimas Paspama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advancements in information technology have significantly impacted social behavior, including among the santri at Islamic boarding schools. On one hand, digital media serves as an effective tool for preaching, education, and communication. On the other hand, negative phenomena such as cyberbullying have emerged, which can lead to psychological, social, and even legal consequences. This community service initiative aims to provide digital legal awareness education to the santri of Darul Falah Islamic Boarding School, helping them understand the legal principles governing online activities under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and equipping them with the skills to protect themselves from cyberbullying. The activities include legal counseling, interactive discussions, case studies, and understanding evaluations. The results of the program indicate a significant improvement in the santri's understanding of digital law concepts, relevant provisions of the UU ITE, and strategies for preventing cyberbullying. This initiative is expected to serve as a model for digital legal education within Islamic boarding schools, fostering an ethical, safe, and law-abiding social media culture aligned with Islamic values