Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.932
P-Index
This Author published in this journals
All Journal OPSI Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) Widya Yuridika Surakarta Law and Society Journal Risalah Hukum Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Revolusi Indonesia Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Community Service Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Humanities Education and Social Sciences Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Abdimas Paspama
Sutrisno, Sutrisno
Department Of Law, Faculty Of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, East Java
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transjakarta Yang Mengalami Kecelakaan Annisa Laksmityas Adwilla; Sutrisno Sutrisno
Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan
Publisher : Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.302 KB) | DOI: 10.58192/sidu.v1i4.179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian santunan ketika penumpang Transjakarta mengalami kecelakaan. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan membahas bagaimana pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. Sumber bahan yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala pertanyaan dalam pemenuhan penyusunan penelitian dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil wawancara dengan staff maka dapat disimpulkan bawasannya pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan terlaksana dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami sudah cukup mengatasi kendala yang terjadi, tetapi harus ditingkatkan kembali.
Legalitas Kepemilikan Hak Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek yang Tidak Dilaksanakan Sutrisno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5158

Abstract

Abstract Legalitas kepemilikan hak atas merek dalam hal putusan pengadilan atas pembatalan merek yang tidak dilaksanakan serta akibat hukum jika tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). sehingga dapat disimpulkan bahwa legalitas kepemilikan hak atas merek menjadi milik pihak yang terdaftar, sehingga dengan adanya putusan pembatalan merek tersebut tidak serta merta batal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaksanaan putusan pembatalan hak atas merek dilaksanakan oleh Menteri yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akibat hukum tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan pembatalan hak atas merek, tindakan eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan terbatas pada tindakan prosedural yang bersifat administratif berupa pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkan pencoretan merek dalam berita resmi merek Keywords: Legalitas, kepemilikan, merek dan pembatalan
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BAGI PIHAK KONSUMEN DAN PENJUAL Sutrisno Sutrisno
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Februari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v1i3.1392

Abstract

Penelitiandengan metode yuridisnormativeyang bertujuan untukmenganalisis terjadinya kesepakatan dan per- tanggungjawaban pihak penjual dalam perjanjian jual beli secara online. Hasil penelitian bahwa kesepakatan transaksi jual beli, meskipun secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan mengikat kedua pihak. Persetujuan para pihak ditandai dengan cara melakukan “klik“ persetujuan atas transaksi sebagai tanda “penerimaan“ yang menyatakan adanya kesepakatan. Hal tersebut didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online. Sebagai Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dianggap sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan1337 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai “asas kebebasan berkontrak”. Sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; hakuntuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebutsesuai dengan kondisisertajaminanyang dijanjikan. Penjualsesuai Pasal 7 UU PK adalah:beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; mem- perlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Digital Legal Awareness Education for Santri at Darul Falah Islamic Boarding School in Efforts to Prevent Cyberbullying Sutrisno Sutrisno
Abdimas Paspama Vol. 4 No. 01 (2025): Abdimas Paspama, December 2025
Publisher : Abdimas Paspama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advancements in information technology have significantly impacted social behavior, including among the santri at Islamic boarding schools. On one hand, digital media serves as an effective tool for preaching, education, and communication. On the other hand, negative phenomena such as cyberbullying have emerged, which can lead to psychological, social, and even legal consequences. This community service initiative aims to provide digital legal awareness education to the santri of Darul Falah Islamic Boarding School, helping them understand the legal principles governing online activities under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and equipping them with the skills to protect themselves from cyberbullying. The activities include legal counseling, interactive discussions, case studies, and understanding evaluations. The results of the program indicate a significant improvement in the santri's understanding of digital law concepts, relevant provisions of the UU ITE, and strategies for preventing cyberbullying. This initiative is expected to serve as a model for digital legal education within Islamic boarding schools, fostering an ethical, safe, and law-abiding social media culture aligned with Islamic values
Legalitas Kepemilikan Hak Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek yang Tidak Dilaksanakan Sutrisno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5158

Abstract

Abstract Legalitas kepemilikan hak atas merek dalam hal putusan pengadilan atas pembatalan merek yang tidak dilaksanakan serta akibat hukum jika tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). sehingga dapat disimpulkan bahwa legalitas kepemilikan hak atas merek menjadi milik pihak yang terdaftar, sehingga dengan adanya putusan pembatalan merek tersebut tidak serta merta batal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaksanaan putusan pembatalan hak atas merek dilaksanakan oleh Menteri yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akibat hukum tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan pembatalan hak atas merek, tindakan eksekutorial putusan pembatalan merek terdaftar hanya dapat dilakukan terbatas pada tindakan prosedural yang bersifat administratif berupa pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkan pencoretan merek dalam berita resmi merek Keywords: Legalitas, kepemilikan, merek dan pembatalan
Legal Advocacy For Catfish Cultivation Groups As An Effort To Improve The Economy In Facing The Covid 19 Pandemic In Mojorang Agung Wondayu Village, Sidoarjo, East Java, Indonesia Sutrisno; Mas Anienda Tien F; Rohmatul Faizah; Hervina Puspitosari
International Journal Of Community Service Vol. 1 No. 2 (2021): August 2021 (Indonesia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v1i2.31

Abstract

Empowerment of catfish advertising cultivation for the community can increase the income source of rural communities and also as an effort to expand employment opportunities for rural communities through the provision of existing land and water in the village of Mojorangagung Wondayu Sidoarjo, East Java, Indonesia. Fish farming business groups in running their business require a business license as a form of legality. Assistance and roles and cooperation with various related agencies are needed in the progress of fish farming business groups, for example,Cooperation with the Department of Agriculture and Food, Cooperation with Universities, one of which is with the National Development University "Veteran" East Java so that assistance can be carried out in managing its legality and can be carried out assistance in cultivation and marketing as well as various other collaborations with related agencies are also needed. The management of legal entities for fish farming groups is very important, apart from being an obligation some rights can be obtained by fish farming groups that have legal entities including being able to receive assistance from the government in the hope that fish farming business actors in the future can be independent and carry out sustainable fisheries business.
Co-Authors ADHITYA WIDYA KARTIKA Agus Ristono Aliwarman, Fauzul Alvian Dwiangga Wijaya Ananda Yuliana Putri Anggriawan, Teddy Prima Annisa Laksmityas Adwilla Dyah Rachmawati L Dyah Rachmawati Lucitasari Dyah Rachmawati Lucitasari Eko Sulistiono Gusti Kadek Bagaskara Hervina Puspitosari, Hervina Iqbal Riza Muharam Lisa Oktaviani Mahanani, Anajeng Esri Edhi Melani Magdalena Hutabarat Mohammad Imam Mubarok Muh Ersandi Rizki Pratama Muhammad Rizky Baihaqi Puryani . Robby Christian Susi Dwi Rahayu Tien Fitriyah, Mas Anienda Wiwin Yulianingsih Yana Indawati