Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.574
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Althea Medical Journal Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains Jurnal Hukum Positum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains
Elan Jaelani
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
TANTANGAN DALAM KONTRAK ANTAR NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BERTENTANGAN M. Rizky Fahrezy; Elan Jaelani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2513

Abstract

Ketidakjelasan Yurisdiksi dalam sebuah kontrak internasional bisa saja terjadi, apalagi jika kontrak dilakukan dengan kondisi dimana para pihak tidak berpengalaman dalam membuat. Sengketa yang terjadi dalam kontrak internasional akan diselesaikan oleh pilihan hukum dalam kontrak tersebut. Namun jika kontrak tersebut tidak mencantumkan pilihan hukum tentu menyebabkan masalah baru, apalagi jika para pihak yang berkontrak berlokasi di negara yang diantaranya memiliki sistem hukum dan pemerintahan yang bertentangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana cara menanggulangi ketidakjelasan yurisdiksi tersebut. Data yang dikumpulkan dan dianalisis kemudian menggunakan Teknik studi kepustakaan, dengan mencari literatur seperti artikel dan buku yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Data yang yang dikumpulkan mengungkapkan bahwa ketika para pihak melakukan kontrak internasional memiliki sistem hukum dan pemerintahan yang bertentangan, maka para pihak dalam choice of law bisa mengajukan choice of jurisdiction. Para pihak akan menyelesaikan sengketanya di pengadilan internasional, atau bisa saja memilih sistem hukum atau berperkara di negara ketiga yang disetujui para pihak.
PERWALIAN WARISAN DALAM KONTEKS KONVENSI TAHUN 1985 TENTANG HUKUM YANG BERLAKU BAGI KEPERCAYAAN DAN PENGAKUANNYA Nadira Syawaliyah Nurfaedah; Elan Jaelani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i11.2606

Abstract

Penelitian ini mengenai Perwalian Warisan dalam Konteks Konvensi Tahun 1985 tentang Hukum Yang Berlaku Bagi Kepercayaan dan Pengakuannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Konvensi Tahun 1985 menjadi landasan penting yang membentuk praktik perwalian warisan di tingkat internasional. Dalam Konvensi ini memberikan landasan hukum yang jelas, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perwalian warisan. Dengan merinci hak-hak dan kewajiban penerima warisan, konvensi memberikan perlindungan yang lebih baik dalam konteks ini. Pengakuan internasional yang didorong oleh konvensi memfasilitasi penyelesaian administratif yang efisien dan distribusi warisan lintas batas. Meskipun konvensi ini memberikan fondasi yang solid, bahwa perlunya upaya berkelanjutan untuk memahami dan mengatasi tantangan masa depan. Perlunya mempertimbangkan revisi dan pengembangan lebih lanjut untuk menjaga relevansi konvensi ini seiring dengan perubahan praktik dan hukum internasional. Dengan fokus pada peran kunci konvensi dalam membentuk praktik perwalian warisan, dalam hal ini memberikan panduan bagi para profesional hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mengerti dan mengimplementasikan prinsip-prinsip konvensi ini secara efektif.
ANALISIS PILIHAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DITINJAU DARI CORE CONVENTION HCCH PRINCIPLE ON CHOICE OF LAW INTERNATIONAL COMERCIAL Alvito Raihandany Karim; Elan Jaelani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i12.2625

Abstract

Perkembangan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang menarik perhatian adalah lahirnya berbagai instrumen harmonisasi di tingkat regional dan internasional mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak. Artikel ini dibuat guna mengtahui pelbagai perkembangan hukum perdata Internasional dengan mengacu pada kontrak international berdasarkan konvensi HCCH Principle On Choice Of Law International Comercial. Tujuan daripada penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai pilihan hukum yang diatur dalam The Hague Principles 2015 dan Urgensitas Indonesia dalam meratifikasi konvensi HCCH Principle On Choice Of Law International Comercial. Metode Penelitian Yang diguanakan pada penelitian hukum normative yakni berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan (library research). Hasil dan Pembahasan belum adanya urgensitas untuk kemudian meratifikasi daripada konvensi HCCH terkait dengan Principle On Choice Of Law International Comercial, karena pada dasarnya terkait dengan pilihan hukum merupakan unsur naturalia atau unsur yang harus ada dalam sebuah kontrak internasional, lebih jauh dari itu teori-teori terkait penyelesaian kontrak secara umum telah menunjukan pengadopsian dari beberapa teori dan aspek HPI, seperti titik pertalian, status personal, ketertiban umum, hingga penerapan asas lex rei sitae. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat keselarasan antara apa yang diatur dalam konvensi HCCH terkait dengan Principle On Choice Of Law International Comercial ditinjau dari aspek HPI Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT CHILD PROTECTION CONVENTION 1996 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Rangga Basqian; Elan Jaelani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i12.2684

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi upaya perlindungan hak anak melalui perspektif Child Protection Convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Pendahuluan menekankan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan memerlukan perlindungan baik secara alamiah maupun hukum. Meskipun hak asasi anak diatur dalam konvensi internasional dan Undang-Undang Dasar, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak anak yang terlantar dan menjadi korban berbagai kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan menggali data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen analisis normatif. Tinjauan teori membahas konsep anak, perlindungan anak, dan kekerasan, sementara hasil dan pembahasan mengeksplorasi definisi anak, perlindungan anak dalam perspektif Child Protection Convention 1996, dan analisis implementasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Child Protection Convention dan undang-undang nasional bekerja bersama untuk membangun lingkungan pengasuhan yang mendorong pertumbuhan anak-anak dan melindungi mereka dari beberapa jenis bahaya. Keseriusan Indonesia dalam mematuhi standar internasional tercermin, tetapi adaptasi ke dalam konteks budaya dan hukum lokal menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi hak anak secara holistik.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT CHILD PROTECTION CONVENTION 1996 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Rangga Basqian; Elan Jaelani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i12.2685

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi upaya perlindungan hak anak melalui perspektif Child Protection Convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Pendahuluan menekankan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan memerlukan perlindungan baik secara alamiah maupun hukum. Meskipun hak asasi anak diatur dalam konvensi internasional dan Undang-Undang Dasar, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak anak yang terlantar dan menjadi korban berbagai kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan menggali data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen analisis normatif. Tinjauan teori membahas konsep anak, perlindungan anak, dan kekerasan, sementara hasil dan pembahasan mengeksplorasi definisi anak, perlindungan anak dalam perspektif Child Protection Convention 1996, dan analisis implementasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Child Protection Convention dan undang-undang nasional bekerja bersama untuk membangun lingkungan pengasuhan yang mendorong pertumbuhan anak-anak dan melindungi mereka dari beberapa jenis bahaya. Keseriusan Indonesia dalam mematuhi standar internasional tercermin, tetapi adaptasi ke dalam konteks budaya dan hukum lokal menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi hak anak secara holistik.
PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF CHOICE OF COURT CONVENTION (2005) DAN NEW YORK ARBITRATION CONVENTION Moch. Regia Assidiq Hidayat; Elan Jaelani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2693

Abstract

Kemungkinan ratifikasi dan aksesi yang luas terhadap Konvensi Den Haag tentang Perjanjian Pilihan Pengadilan tahun 2005 menimbulkan permasalahan penting bagi mereka yang menyusun kontrak komersial internasional. Pengacara transaksi dengan mudah membenarkan dimasukkannya perjanjian arbitrase dalam kontrak komersial internasional karena Konvensi Arbitrase New York menjamin kepatuhan terhadap perjanjian arbitrase dan pengakuan serta penegakan putusan arbitrase yang dihasilkan. Ketika Konvensi Den Haag mulai berlaku di sejumlah besar negara, klausul pilihan pengadilan akan lebih mudah ditegakkan, dan keputusan pengadilan akan lebih mudah diakui di negara-negara lain. Dengan demikian, pilihan antara arbitrase dan litigasi akan bergantung pada perbedaan nyata antara kedua opsi penyelesaian sengketa tersebut, dan bukan hanya pada kenyataan bahwa yang satu lebih mudah ditegakkan dibandingkan yang lain. Artikel ini membandingkan pilihan bagi pihak swasta dan negara berdasarkan Konvensi Den Haag dengan pilihan yang ada berdasarkan Konvensi Arbitrase New York.
Penerapan Konvensi Perlindungan Anak Den Haag Terhadap Kasus Anak dalam Keluarga Transnasional Neli Zakiyatun Nufus; Elan Jaelani
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3486

Abstract

This research explains the application of the Hague Child Protection Convention to cases of children in transnational families using normative juridical research methods, namely research that focuses on studying positive legal rules. In this case, it is indirect that research using normative juridical methods uses an approach to court decisions as an existing legal source. Or in another sense, this normative juridical method focuses on reviewing legal studies. As normative legal research, this research covers legal provisions, analysis of legal decisions with legal actions and the resulting legal consequences. The Hague Child Protection Convention permits the transfer of jurisdiction from authorities exercising jurisdiction based on their habitual residence or whereabouts to authorities in another Contracting State who may be “better placed in a particular case to assess the best interests of the child.” These jurisdictional provisions are largely consistent with US law, except for the approach to continuing jurisdiction in cases where the child acquires a new residence.
Efektivitas dan Hambatan Yang Timbul dari Penegakan Konvensi Apostille di Indonesia Najma Fauziyah Rabbani; Elan Jaelani
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3487

Abstract

Research on "EFFECTIVENESS OF ENFORCING ACCESS TO THE APOSTILLE CONVENTION AND OBSTACLES THAT WILL BE FACED IN INDONESIA" is research using normative juridical methods which focuses on the study of positive legal rules which uses an approach to existing legislation and conventions and focuses on reviewing legal studies. The Apostille Convention was originally born and ratified in The Hague, Netherlands on October 5 1961 as an international agreement which aims to eliminate several requirements related to the legalization of diplomatic or foreign public documents. The Apostille Convention came into force on January 21 1965. The effectiveness of Apostille enforcement in Indonesia includes making it easier for the public to legalize a foreign public document, improving a more reliable legal system, simplifying administrative costs and also supporting economic activities. The obstacle to enforcing the Apostille is that it adds challenges and responsibilities for notaries. In the process, the issuance of the apostille certificate creates new problems for the notary and adds responsibility, because the issue of the certificate requires the notary to maintain the confidentiality of the contents of the authentic deed in accordance with the UUJN (Notary Public Law), but in the Apostille, the notary is required to upload data to Kemenkumham website which will then be verified by the authorities. This will then lead to the leak of confidential information and conflict with UUJN.
Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction: Tinjauan terhadap Aspek Hukum dan Perlindungan Hak Anak Wilda Malika Mufrihah; Elan Jaelani
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.141

Abstract

This article aims to explore the legal framework relating to the protection of child victims of international abduction, as well as highlighting efforts that can be made to ensure security, welfare and fair solutions for the children involved. This study uses normative juridical legal research methods, namely This was done by examining statutory regulations and international conventions in the field of legal protection for child victims of international child abduction. The method used is library research or literature study. This research uses book sources and other data. This research was also carried out by reviewing and analyzing various kinds of literature. The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is a multilateral agreement that aims to protect children from the detrimental effects of international kidnapping by encouraging the immediate return of children who have been wrongfully appointed or detained outside their home country. The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is the only international legal instrument specifically designed to deal with cases of transnational child abduction. Legal protection for children in mixed marriages experiencing divorce involves various aspects that require special attention. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in Article 1 of the 1980 Hague Convention concerning Civil Aspects of International Child Abduction is a multilateral agreement that aims to protect children from the detrimental effects of international kidnapping by encouraging the immediate return of children who have been wrongfully appointed or detained outside their home country. Legal protection for children in mixed marriages experiencing divorce involves various aspects that require special attention. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in Article 1 provides a definition, what is meant by child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with their dignity and human dignity, and receive protection from violence and discrimination.
TRACER STUDY: STUDI REKAM JEJAK ALUMNI DAN RESPONS STAKEHOLDER JURUSAN TADRIS IPA-BIOLOGI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON Evi Roviati; Deden Jalaludin; Ela Fitria; Elan Jaelani; Lina Lia Sari
Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains Vol. 4 No. 1 (2015)
Publisher : Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/sc.educatia.v4i1.272

Abstract

Jurusan tadris IPA-biologi sebagai salah satu program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah IAIN Syek Nurjati Cirebon menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan biologi.  Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program studi dalam mewujudkan tujuannya, dilakukan studi penelusuran alumni (tracer study) dan respons pengguna untuk memperoleh data yang dapat dijadikan pedoman pengembangan jurusan untuk ke depannya.  Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji profil lulusan Jurusan Tadris IPA-Biologi; (2) mengkaji respons alumni terhadap proses pembelajaran selama mereka menempuh pendidikan di Jurusan Tadris IPA-Biologi; (3) mengkaji relevansi keahlian yang mereka peroleh selama perkuliahan dengan pekerjaan mereka sekarang; (4) mengkaji proses dan cara alumni untuk memperoleh pekerjaan setelah mereka lulus dari Jurusan Tadris IPA-Biologi; dan (5) mengkaji respons pengguna terhadap kinerja dan keterampilan yang dimiliki alumni yang bekerja di tempat mereka.  Profil lulusan Tadris IPA-Biologi IAIN Syekh Nurjati adalah memiliki daya serap tinggi di dunia kerja, menekuni pekerjaannya, berpenghasilan di bawah Rp. 1 juta, jarang mengikuti kegiatan forum alumni dan jarang memberikan informasi lowongan pekerjaan, kesempatan PPL dan penelitian.  Sebagian besar alumni bekerja di bidang yang sesuai dengan pekerjaannya dan perlu memiliki keterampilan berbahasa asing dan teknologi informasi.  Alumni jurusan Tadris IPA-Biologi cepat bekerja, mulai mencari pekerjaan sesegera mungkin, memperoleh informasi pekerjaan sebagian besar dari teman dan keluarga dan memperoleh pekerjaan pertama melalui kompetisi dan rekomendasi.  Penilaian alumni terhadap mata kuliah, kualitas pembelajaran dan sistem penilaian sebagian besar baik, pelayanan dosen dan suasana akademik baik, kesempatan terlibat dalam proyek dosen dan menentukan kebijakan kampus cukup baik, pelayanan sarana kampus cukup baikdan pelayanan tugas akhir baik.  Kepuasan pengguna terhadap lulusan pada berbagai aspek baik, kecuali kemampuan bahasa asing.  Aspek penting dalam penerimaan pegawai menurut pengguna dalam berbagai aspek dianggap penting dan sangat penting, kecuali rekomendasi pihak ketiga. Kata kunci: tracer study, profil lulusan, alumni
Co-Authors Adnan Hilman Arifin Agil Hadziq Muurobbi Alvito Raihandany Karim Andhika Santoso, Raihan Deden Jalaludin Dicky Dikrillah Syarif Dypta Rizky Elmanda Putra Ela Fitria Evi Roviati Faturohman, Faturohman Fitri Andiani Hansa Mutia Zakiyah Inka Rosellia Paradikma Istriati Istriati Kalila Dzakiyah Ogawa Lina Lia Sari M Zainu Rasyid Syidik M. Rizky Fahrezy Mizan Al-Qisti Noor Ramadhan Moch. Regia Assidiq Hidayat Mohammad Fedra Ridho Kamal Muhammad Aria Fachri Irawan Muhammad Shoumi Aditya Nadira Syawaliyah Nurfaedah Najma Fauziyah Rabbani Neli Zakiyatun Nufus Neng Siti Nur Laela Sari Nuri Khoerunisa Rahma Zahrani Rangga Basqian Rina Nurjanah Risyan Satria Putra Salsya Tasyuah Azzahra Sinta, Sinta Siti Rahmah Nurul Aulia Suci Emilia Fitriani Tasya Gina Mustika Terisa Methania Hidayat Utang Rosidin Vina Fauziah Wilda Malika Mufrihah Yosef Leu Maing Deni Kurniadi Sunjaya Supriyati Yovansyah Fauzan Kurniawan