Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Scientia Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS) LEBAH AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Journal Research of Social Science, Economics, and Management Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Bhinneka Multidisiplin Journal Ta'lim Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Faturohman, Faturohman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT DIVORCE CONVENTION TAHUN 1970 DAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Faturohman, Faturohman; Elan Jaelani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i7.2417

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang jelas dan pasti mengenai perceraian dalam perkawinan campuran menurut divorce convention 1970 dan menurut Hukum Perdata Internasional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perceraian dalam perkawinan campuran adalah perceraian yang terjadi antara pasangan yang satu Warga Negara Indonesia dan yang lainnya Warga Negara Asing. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan yang dikarenakan perbedaan kewarganegaraan, Pengaturan perceraian dalam perkawinan campuran memuat beberapa ketentuan pokok yang terdapat dalam divorce convention 1970 tersebut yaitu diantaranya ada kompetensi pengadilan, pengakuan dan eksekusi putusan perceraian dan akibat hukum perceraian. Selanjutnya Pengaturan perceraian dalam perkawinan campuran menurut Hukum Perdata Internasional mempunyai prosedur perceraian bagi penggugat (pihak yang mengajukan permohonan perceraian) dan tergugat (pihak yang dituduh dalam permohonan perceraian) yang tinggal di luar negeri, sesuai dengan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989.
UPAYA MENGATASI PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM BAGI GURU PAI Faturohman, Faturohman; Haris, Abdul; Rusady, Achmad Tito
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 11 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v1i11.2295

Abstract

Problematika pengembangan mutu pendidikan Islam dinilai sangat memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak tanpa terkecuali. Rendahnya mutu pendidikan Islam merupakan salah satu permasalahan yang harus dengan segera ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan perubahan di berbagai lini terutama harus diketahui peyebab serta langkah-langkah yang harus dilakukan terutama oleh guru PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (library research). Apalagi Pendidikan islam sebagai faktor penting dalam proses perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia sehingga penulis mencari kajian tentang permasalahan yang dihadapi dan adanya pendidikan Islam di Indonesia maka muncul alternatif-alternatif solusi logis dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa permasalahan yang  dihadapi  pendidikan Islam saat ini adalah berbagai nilai dan kualitas pendidikan Islam yang cendrung bertentangan dengan kebutuhan masyarakat dan kurang tanggap terhadap tuntutan dunia kerja. Dengan kondisi tersebut, maka dilakukan upaya pembenahan, pembaruan dan inovasi sistem pendidikan Islam dalam rangka menjawab dinamika masyarakat dan  memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta pasar bebas era otonomi daerah.
Penyuluhan Legalitas Hukum Pada UMKM Jamur Tiram di Kelurahan Lebak Wangi Kecamatan Walantaka Kota Serang Asnawi, Asnawi; Ridwan, Muhammad; Faturohman, Faturohman; pramono, Aris Setyanto; Safiulloh, Safiulloh
Lebah Vol. 18 No. 2 (2025): Maret: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v18i2.260

Abstract

Penyuluhan dan pendampingan legalitas hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jamur tiram di Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas hukum dalam mendukung keberlanjutan usaha. Program ini melibatkan penyuluhan mengenai perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi, serta pendampingan langsung dalam pengurusan dokumen legalitas. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM jamur tiram yang menghadapi kendala dalam memahami dan mengakses proses perizinan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kredibilitas, akses pasar, dan perlindungan hukum. Selain itu, peserta juga didampingi hingga berhasil memperoleh dokumen perizinan yang relevan.Dengan adanya program ini, diharapkan pelaku UMKM jamur tiram mampu bersaing secara lebih profesional dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian lokal. Program ini juga menjadi langkah strategis untuk mendorong UMKM menuju formalitas usaha dan keberlanjutan jangka panjang
PERAN AKUNTAN DALAM MENANGANI KASUS HUKUM YANG MELIBATKAN PENYALAHGUNAAN DANA PUBLIK DI KOTA SERANG Islami, Norma; Qurba, Harry; Faturohman, Faturohman; Jumhana, Enjum
Bhinneka Multidisiplin Journal Vol. 1 No. 6 (2024): Bhinneka Multidisiplin Journal
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/bmj.v1i6.42

Abstract

This study investigates the role of forensic accountants in addressing public fund misappropriation in Serang City, focusing on their involvement in legal proceedings. Using a qualitative case study method, the research examines financial audit reports, interview data with forensic accountants, and legal documents to understand how these professionals detect and prevent fraud. Forensic accountants analyze financial records to identify discrepancies and suspicious activities, utilizing advanced data analysis tools to uncover hidden misappropriations. The research highlights the importance of collaboration between forensic accountants and legal institutions to expedite case resolution and ensure accountability. It also emphasizes the need for specialized training and a deep understanding of local contexts to effectively address fraud. This study demonstrates the critical role of forensic accounting in promoting transparency, accountability, and integrity in public financial management.
POTENSI GURU KREATIF: OPTIMALISASI PERAN DI ERA PEMBELAJARAN DIGITAL DI SMK 1 PASUNDAN KOTA SERANG Nasrullah, Anton; Jumhana, Enjum; Faturohman, Faturohman; Marlina, Mira; Dwiyanti, Widya
Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS) Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Collaboration Journal of Community Services
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/icjcs.v5i1.195

Abstract

This community service activity aims to enhance the digital competency of teachers at SMK 1 Pasundan Kota Serang. In response to the growing need for technology integration in education, this program focused on training teachers to utilize digital platforms and multimedia tools to improve the learning process. The activity consisted of an introductory session on basic digital tools such as Google Classroom and Zoom, followed by advanced training on creating multimedia learning materials. Teachers were also provided with opportunities to practice directly, allowing them to integrate technology into their teaching effectively. The evaluation results showed significant improvement in the teachers' confidence and skills in using digital tools, though some challenges remained, particularly in adapting technology to existing teaching methods. The results of this activity indicate that continuous professional development in digital literacy is essential for teachers to fully optimize the use of technology in education. Further training and follow-up sessions are recommended to address the remaining challenges and deepen teachers’ competencies in digital education
Juridical analysis of legal protection for children as criminal offenders according to the law on juvenile justice system Qurba, Harry; Faturohman, Faturohman
Journal of Law Science Vol. 7 No. 2 (2025): April: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i2.6114

Abstract

Legal protection for children who are perpetrators of criminal acts is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA). Children as perpetrators of criminal acts require special treatment due to their immature status legally and psychologically. The main objective of the SPPA Law is to ensure that the legal process against children is carried out with the principles of restorative justice and a diversion approach, so as to minimize the negative impact on the child's future. The research method used is the normative juridical method, with a legislative approach and case analysis. The results showed that the SPPA Law provides legal protection to children through diversion mechanisms at every stage of the judicial process, restrictions on sentencing, and the obligation to involve Bapas (Correctional Center) in the judicial process. However, in its implementation, there are still challenges such as the lack of understanding of law enforcement officials on the concept of restorative justice and limited supporting facilities. In conclusion, legal protection for child offenders has been comprehensively regulated in the SPPA Law, but it requires capacity building of law enforcement officials and infrastructure support to optimize the implementation of restorative justice. Thus, the rights of children as individuals who require special protection can be guaranteed and maximally accommodated. The solution implemented is the restructuring of child protection laws to be more specific in handling them
Government Policy on the Equitable Distribution of Subsidized LPG Prices in Realizing a Just Energy Transition Jumanah, Jumanah; Indira Sri Rejeki; Oviyanti , Oviyanti; Elvi Yunitasari; Faturohman, Faturohman
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 02 (2024): Education and Sosial science, March - May 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v13i02.2914

Abstract

This research is motivated by the urgency of the government to realize national energy resilience with justice through the subsidy policy on 3-kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG). The frequent inequality in distribution and scarcity of subsidized LPG highlights the importance of policy improvement to ensure equitable energy access for vulnerable communities. The study aims to analyze the government’s role and strategies in equalizing subsidized LPG prices as part of an inclusive and sustainable energy transition agenda. The method used is a literature study with a descriptive-qualitative approach, involving analysis of policy documents, scientific journals, and official government reports. Data analysis techniques are conducted through content analysis of regulations and literature related to subsidized LPG distribution and energy justice. The findings show that the policy of equalizing the 3 kg LPG price plays a strategic role in protecting the purchasing power of the poor, encouraging cleaner energy use, and reducing the state's fiscal burden. However, the effectiveness of this policy is still hindered by uneven distribution and subsidy misuse practices. The government’s strategies in LPG subsidy reform, utilization of the Integrated Social Welfare Data (DTKS), development of the natural gas network, and involvement of local governments are considered crucial to strengthen a targeted distribution system and support the national energy transition. In conclusion, the policy of subsidized LPG price equalization significantly contributes to energy justice, but requires strengthened governance, data integration, and policy innovation to create a fair, sustainable, and inclusive energy system.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata religi Makbaroh Syekh Sulthon Rafiudin Wahyudi, Wahyudi; Faturohman, Faturohman; Asnawi, Asnawi; Saepudin, Eli Apud
Lebah Vol. 18 No. 3 (2025): May: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i1.298

Abstract

Kurangnya pengunjung wisata religi Syekh Sulthon Rafiudin sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah dengan memadukan nilai-nilai spiritual dan ekonomi. Makbaroh Syekh Sulthon Rafiudin, sebagai salah satu situs religi yang memiliki sejarah dan kedalaman spiritual, berpotensi menjadi daya tarik wisata yang tidak hanya memberikan manfaat sosial dan budaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat berperan dalam pengembangan wisata religi ini, dengan fokus pada pelibatan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan, seperti penyediaan layanan, promosi, dan pemeliharaan situs. Di samping itu, pelestarian nilai spiritual yang terkandung dalam situs ini juga menjadi fokus utama, dengan tujuan agar pengembangan wisata tidak mengurangi makna dan esensi religiusnya. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait, diharapkan pengembangan wisata religi ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai spiritual yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam pengelolaan wisata religi berbasis budaya dan spiritual
Tradisi Tahlilan pada Masyarakat Kampung Cijambe Sumedang : Studi Living Quran Faturohman, Faturohman
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2024): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi praktik tradisi tahlilan di Masyarakat Kampung Cijambe, Sumedang, dengan pendekatan kualitatif studi lapangan, etnografi, dan Studi Living Quran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tahlilan tetap dijalankan di kampung Cijambe meskipun dengan praktik yang lebih sederhana dibandingkan masa lampau. Ritual-ritual yang sebelumnya lazim telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu perubahan signifikan adalah jarangnya pelaksanaan tahlilan hingga mencapai hari ke-40 atau ke-100 setelah kematian seseorang, dipengaruhi oleh mobilitas tinggi penduduk yang banyak bekerja di luar kota dan adopsi pemikiran baru yang mempengaruhi tradisi lokal. Pengaruh ulama-ulama terkenal di kampung tersebut. Tradisi ini didasarkan pada bacaan-bacaan Alquran yang dianggap sebagai Living Quran, memberikan landasan spiritual bagi pelaksanaannya. Masyarakat menganggap penyajian makanan kepada tamu sebagai bentuk Shadaqah yang dihadiahkan kepada si mayat, menghormati warisan budaya dan agama nenek moyang mereka. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal terjalin dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dengan variasi dari tuntutan syariat agama. Kesederhanaan dalam pelaksanaan tahlilan tetap dijunjung tinggi sebagai ekspresi kesetiaan terhadap tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.
The legal review of parking liability for vehicle loss according to the consumer protection law Fadliyah, Ulfa; Asnawi, Asnawi; Faturohman, Faturohman
Journal of Law Science Vol. 7 No. 3 (2025): July: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i3.6505

Abstract

The loss of motor vehicles in paid parking areas frequently occurs without clear accountability from parking operators. Many operators include liability exemption clauses on parking tickets, such as "loss is not the responsibility of the operator," which contradicts Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This study aims to examine the legal liability of parking operators for lost vehicles and to evaluate the effectiveness of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in resolving consumer disputes. A normative juridical approach was employed, involving analysis of legislation, legal doctrines, and case studies. Data were collected through literature reviews, field observations, interviews, and documentation. The findings indicate that parking operators bear strict liability for vehicles under their care but frequently evade responsibility through invalid standard clauses. A case in Serang City revealed that a consumer who lost their vehicle received no compensation, despite presenting a valid parking ticket. Although the BPSK offers a non-litigation mechanism for dispute resolution, its effectiveness is limited by low participation from businesses and restricted authority. Strengthening regulations, enhancing the role of BPSK, and increasing consumer awareness are essential steps toward ensuring fair and effective legal protection.
Co-Authors Abdul Haris Agisna, Muhamad Anton Nasrullah, Anton Arif Budiman Asnawi Asnawi Elan Jaelani Eli Apud Saepudin Elvi Yunitasari Fadliyah, Ulfa Harry Qurba Indira Sri Rejeki Islami, Norma Jumanah, Jumanah Jumhana, Enjum Kamungnay, Adinda Santi Kenedi, Kenedi Luqman Hakim Mira Marlina Muhammad Ridwan Mulia, Okvin Oviyanti , Oviyanti Pramono, Aris Setyanto Riyanti Riyanti Rusady, Achmad Tito Safiulloh, Safiulloh Sukmawan, Irwan Wahyudi Wahyudi Widya Dwiyanti