Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Sosiohumanitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Scientia Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Scientia Regendi Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Multidisiplin Sahombu Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK)
Riza Zulfikar
Universitas Langlang Buana
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari Zulfikar, Riza; Katim, Ciavi Adinda Giantri; Rinjani, Diliya Mariam; Turesna, Ganjar; Rafly, Muhamad; Saputra, Sonny Juliyansyah; Kurniawan, Nurul Fallah
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13358062

Abstract

Perkembangan judi saat ini memberikan perubahan yang drastis seiring dengan perkembangan teknologi dalam menciptakan sebuah aplikasi. Aktivitas judi yang dulu ada secara konvensional seperti poker, kasino, mahjong, dan sport betting, sabung ayam, permainan dadu, lotre, Togel (Toto Gelap) menjadi aktivitas judi yang sangat digemari oleh para pemain. Walaupunjudi memberikan dampak sosial yang buruk namun selalu digandrungi banyak orang. Kehadiran judi tersendiri memberikan warna yang berbeda dalam merubah tatanan kehidupan Masyarakat secara negatif. Upaya penanggulangan judi online butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan bidang hukum. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi aspek hukum judi online. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan permasalahan hukum judi online. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aspek hukum judi online. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari judi online dan pinjaman online.
Edukasi Bahaya Thrifting Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Sukamulya Paulana Christian Suryamin; Dani Durahman; Riza Zulfikar; Ryan Fani; Andika Pratama; Wahyu Purnama Sari; Ludi Hermawan; Ipa Rosita; Aldina Setiani
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13770912

Abstract

Thrifting sangat diminati oleh kaum muda khususnya karena pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang bermerk dan masih berkualitas, sehingga aman di kantong, tetapi dengan banyaknya thrifting ternyata negara beberapa waktu yang lalu melarang peredaran dan penjualan baju thrifting. Masyarakat Kelurahan Sukamulya Kota Bandung khususnya remaja belum mengenal ruang lingkup dari bahaya trifting terhadap kesehatan. Hal tersebut terjadi, salah satunya karena kurangnya informasi yang di dapat baik dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi, hal ini memunculkan kekhawatiran terjadinya permasahan bahaya trifting terhadap kesehatan. Edukasi bahaya thrifting terhadap kesehatan butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan. Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi bahaya thrifting terhadap kesehatan. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan bahaya thrifting terhadap kesehatan. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya thrifting terhadap kesehatan. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari bahaya thrifting terhadap kesehatan.
PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PRAPENUNTUTAN SESUAI HUKUM POSITIF DI NEGARA INDONESIA Fani, Ryan; Zulfikar, Riza
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 22 No 1 (2023): Vol 22 No 1 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:1:2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v22i1.244

Abstract

Terimplementasinya Perlindungan masyarakat melalui Penegakan Hukum yang efektif adalah salah satu bentuk tercapainya kesejahteraan masyarakat (social welfare), namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Negara Indonesia, salah satunya permasalahan dalam mekanisme pra-penuntutan yang berlaku sesuai hukum positif. Secara empiris berdasarkan data dari media cetak maupun yang bersumber dari online, marak perkara – perkara dilapangan yang tidak jelas keberadaan statusnya, seperti perkara yang masih berjalan di tempat (berkas perkara yang mandeg si tingkat prapenununtan) baik yang disebakan karena kordinasi yang kurang baik antar penegak hukum atau karena terdapatnya perilaku sewenang – wenang dari penegak hukum (abuse of power). Permasalahan tersebut merupakan salah satu ketertarikan peneliti untuk meneliti apakah urgen mekanisme prapenuntutan yang berlaku saat ini diperbaharui dengan melihat sudut pandang teori pembaharuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil penelitian, maka pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam konsep pembaharuan hukum acara pidana dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian permasalahan penegakan hukum dalam tingkat prapenuntutan yang saat ini marak terjadi, mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam konsep atau rancangan KUHAP mempunyai ruang gerak yang lebih luas, artinya penuntut umum mempunyai kewenangan mengambil alih melakukan pemeriksaan tambahan dengan catatan terdapat kordinasi dengan Penyidik. Konsep mekanisme ini dapat meminimalisir permasalahan bolak balik berkas perkara, permasalahan perkara yang berlarut lama tidak ada kepastian hukum serta permasalahan kordinasi yang kurang baik antara penyidik dan penuntut umum.
RELEVANSI MEKANISME INDIRECT EVIDENCE DALAM MEMBUKTIKAN PELAKU KARTEL DIKORELASIKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN Fani, Ryan; Zulfikar, Riza
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 22 No 2 (2023): Vol 22 No 2 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:2:2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v22i2.265

Abstract

Kartel adalah suatu kesepakatan diantara para Pelaku Usaha yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan harga, wilayah pemasaran dan lain - lain, dengan tujuan untuk meraih keuntungan, sehingga kartel dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling berbahaya di bidang bisnis dan ekonomi, dalam perkembangannya semakin marak kejahatan kartel yang terjadi di Negara Indonesia, hal itu disebabkan karena kejahatan Kartel yang sulit dibuktikan perbuatannya, ditambah sistem penegakan hukum pelaku kejahatan Kartel di Negara Indonesia dinilai kurang efektif karena diduga penerapan sanksi pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Terdapat beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan permasalahan - permasalahan tersebut sebagai alternatif penyelesaian, seperti mekanisme indirect evidence dan teori pemidanaan yang dapat dikorelasikan dengan pelaksanaan penegakan hukum pelaku kejahatan kartel. Berdasarkan hasil penelitian, pertama yakni bukti tidak langsung/indirect evidence merupakan bukti yang relevan dalam membuktikan kesalahan pelaku kejahatan kartel, hal ini didasarkan pada konsep penegakan hukum persaingan di beberapa negara luar Indonesia, dasar hukum melalui Pasal 57 ayat 2 Perkom No.1 tahun 2019 tentang alat bukti petunjuk yang melingkupi alat bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi serta beberapa fakta empiris penegakan hukum perkara kartel importasi bawang putih dan motor matic yang menggunakan alat bukti tidak langsung. Kedua, yakni sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kartel jika dilhat dari perspektif teori pemidanaan dan konsep penegakan hukum di Amerika dan Jepang, maka perlu adanya pembaharuan kebijakan pemidanaan dengan menambahkan jenis sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, sehingga dapat meminimalisit dan membuat efek jera bagi pelaku kejahatan kartel.
Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt.G/2019/Pn.Cjr Based On Principal Agrarian Law Riza Zulfikar; Hadi Purnomo
Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSak), December 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/ju-sosak.v2i1.324

Abstract

With the implementation of Mediation in Court through the results of Court Decision Number 53/Pdt.G/2019PN.Cjr, a provision applies which requires that all civil cases registered in the District Court must first attempt to resolve the dispute through a mediation process, including cases of claims for compensation in land dispute in Court Decision Number 53/Pdt.G/2019PN.Cjr. Based on the Basic Agrarian Law. Based on this, the issues that will be discussed are first, how the judge considers the plaintiffs' claim for compensation for the issuance of the certificate of rights in Court Decision Number 53/Pdt.G/2019/PN.Cjr, second, what legal remedies can be taken by the parties. In this writing, the author uses empirical juridical research methods, using primary data and secondary data, while data collection techniques are in the form of library studies and field studies, namely interviews and document studies. From the research results, it can be concluded that Court Decision Number 53/Pdt.G/2019/PN.Cjr, the researcher considers that the judge's decision stating that the claim for compensation for the Plaintiffs' rights is declared unacceptable due to formal defects is correct and the researcher assesses that that the judge's decision stating that the development of the disputed land belongs to Cipanas Village so that it is within the authority of the property rights to be able to use it and to take other legal action is correct.
Pembagian waris atas tanah dihubungkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Zulfikar, Riza; Nurhayati, Ati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1492

Abstract

Sengketa waris kerap memicu konflik keluarga, terutama akibat ketidakpuasan salah satu ahli waris terhadap pembagian harta. Faktor penyebab umumnya meliputi keserakahan, keterlambatan pembagian, ketidakjelasan status harta, dan manipulasi. Dalam praktik, sistem faraid dalam Islam sering tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa waris atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya dalam praktik peradilan agama.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan istri mendapat 1/8 bagian, dan sisanya dibagi kepada anak-anak berdasarkan prinsip ashabah. Untuk mencegah pengalihan aset sebelum putusan tetap, dapat diterapkan sita jaminan dan sanksi dwangsom. Upaya mediasi sering gagal, sehingga perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan jika terdapat novum. Setelah putusan inkracht, pelaksanaan eksekusi dapat dimohonkan ke pengadilan.
Co-Authors Aep Sulaeman Aldina Setiani Andika Pratama Dani Durahman dian lestari Esty Oktavianty Fani, Ryan Ganjar Turesna Hadi Purnomo Hadi Purnomo Hasan Basri Ipa Rosita Katim, Ciavi Adinda Giantri Kurniawan, Nurul Fallah Ludi Hermawan Nurhayati, Ati Paulana Christian Suryamin Rafly, Muhamad Rinjani, Diliya Mariam Ryan Fani Saputra, Sonny Juliyansyah Wahyu Purnama Sari