Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Sosiohumanitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Scientia AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ekonomi Scientia Regendi Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Multidisiplin Sahombu Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Influence: International Journal of Science Review Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Rechtsvinding Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK) Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik
Riza Zulfikar
Universitas Langlang Buana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari Zulfikar, Riza; Katim, Ciavi Adinda Giantri; Rinjani, Diliya Mariam; Turesna, Ganjar; Rafly, Muhamad; Saputra, Sonny Juliyansyah; Kurniawan, Nurul Fallah
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13358062

Abstract

Perkembangan judi saat ini memberikan perubahan yang drastis seiring dengan perkembangan teknologi dalam menciptakan sebuah aplikasi. Aktivitas judi yang dulu ada secara konvensional seperti poker, kasino, mahjong, dan sport betting, sabung ayam, permainan dadu, lotre, Togel (Toto Gelap) menjadi aktivitas judi yang sangat digemari oleh para pemain. Walaupunjudi memberikan dampak sosial yang buruk namun selalu digandrungi banyak orang. Kehadiran judi tersendiri memberikan warna yang berbeda dalam merubah tatanan kehidupan Masyarakat secara negatif. Upaya penanggulangan judi online butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan bidang hukum. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi aspek hukum judi online. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan permasalahan hukum judi online. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aspek hukum judi online. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari judi online dan pinjaman online.
Edukasi Bahaya Thrifting Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Sukamulya Paulana Christian Suryamin; Dani Durahman; Riza Zulfikar; Ryan Fani; Andika Pratama; Wahyu Purnama Sari; Ludi Hermawan; Ipa Rosita; Aldina Setiani
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13770912

Abstract

Thrifting sangat diminati oleh kaum muda khususnya karena pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang bermerk dan masih berkualitas, sehingga aman di kantong, tetapi dengan banyaknya thrifting ternyata negara beberapa waktu yang lalu melarang peredaran dan penjualan baju thrifting. Masyarakat Kelurahan Sukamulya Kota Bandung khususnya remaja belum mengenal ruang lingkup dari bahaya trifting terhadap kesehatan. Hal tersebut terjadi, salah satunya karena kurangnya informasi yang di dapat baik dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi, hal ini memunculkan kekhawatiran terjadinya permasahan bahaya trifting terhadap kesehatan. Edukasi bahaya thrifting terhadap kesehatan butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan. Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi bahaya thrifting terhadap kesehatan. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan bahaya thrifting terhadap kesehatan. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya thrifting terhadap kesehatan. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari bahaya thrifting terhadap kesehatan.
PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PRAPENUNTUTAN SESUAI HUKUM POSITIF DI NEGARA INDONESIA Fani, Ryan; Zulfikar, Riza
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 22 No 1 (2023): Vol 22 No 1 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:1:2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v22i1.244

Abstract

Terimplementasinya Perlindungan masyarakat melalui Penegakan Hukum yang efektif adalah salah satu bentuk tercapainya kesejahteraan masyarakat (social welfare), namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Negara Indonesia, salah satunya permasalahan dalam mekanisme pra-penuntutan yang berlaku sesuai hukum positif. Secara empiris berdasarkan data dari media cetak maupun yang bersumber dari online, marak perkara – perkara dilapangan yang tidak jelas keberadaan statusnya, seperti perkara yang masih berjalan di tempat (berkas perkara yang mandeg si tingkat prapenununtan) baik yang disebakan karena kordinasi yang kurang baik antar penegak hukum atau karena terdapatnya perilaku sewenang – wenang dari penegak hukum (abuse of power). Permasalahan tersebut merupakan salah satu ketertarikan peneliti untuk meneliti apakah urgen mekanisme prapenuntutan yang berlaku saat ini diperbaharui dengan melihat sudut pandang teori pembaharuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil penelitian, maka pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam konsep pembaharuan hukum acara pidana dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian permasalahan penegakan hukum dalam tingkat prapenuntutan yang saat ini marak terjadi, mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam konsep atau rancangan KUHAP mempunyai ruang gerak yang lebih luas, artinya penuntut umum mempunyai kewenangan mengambil alih melakukan pemeriksaan tambahan dengan catatan terdapat kordinasi dengan Penyidik. Konsep mekanisme ini dapat meminimalisir permasalahan bolak balik berkas perkara, permasalahan perkara yang berlarut lama tidak ada kepastian hukum serta permasalahan kordinasi yang kurang baik antara penyidik dan penuntut umum.
RELEVANSI MEKANISME INDIRECT EVIDENCE DALAM MEMBUKTIKAN PELAKU KARTEL DIKORELASIKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN Fani, Ryan; Zulfikar, Riza
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 22 No 2 (2023): Vol 22 No 2 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:2:2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v22i2.265

Abstract

Kartel adalah suatu kesepakatan diantara para Pelaku Usaha yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan harga, wilayah pemasaran dan lain - lain, dengan tujuan untuk meraih keuntungan, sehingga kartel dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling berbahaya di bidang bisnis dan ekonomi, dalam perkembangannya semakin marak kejahatan kartel yang terjadi di Negara Indonesia, hal itu disebabkan karena kejahatan Kartel yang sulit dibuktikan perbuatannya, ditambah sistem penegakan hukum pelaku kejahatan Kartel di Negara Indonesia dinilai kurang efektif karena diduga penerapan sanksi pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Terdapat beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan permasalahan - permasalahan tersebut sebagai alternatif penyelesaian, seperti mekanisme indirect evidence dan teori pemidanaan yang dapat dikorelasikan dengan pelaksanaan penegakan hukum pelaku kejahatan kartel. Berdasarkan hasil penelitian, pertama yakni bukti tidak langsung/indirect evidence merupakan bukti yang relevan dalam membuktikan kesalahan pelaku kejahatan kartel, hal ini didasarkan pada konsep penegakan hukum persaingan di beberapa negara luar Indonesia, dasar hukum melalui Pasal 57 ayat 2 Perkom No.1 tahun 2019 tentang alat bukti petunjuk yang melingkupi alat bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi serta beberapa fakta empiris penegakan hukum perkara kartel importasi bawang putih dan motor matic yang menggunakan alat bukti tidak langsung. Kedua, yakni sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kartel jika dilhat dari perspektif teori pemidanaan dan konsep penegakan hukum di Amerika dan Jepang, maka perlu adanya pembaharuan kebijakan pemidanaan dengan menambahkan jenis sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, sehingga dapat meminimalisit dan membuat efek jera bagi pelaku kejahatan kartel.
Claim For Compensation For Land In Court Ruling Number 53/Pdt.G/2019/Pn.Cjr Based On Principal Agrarian Law Riza Zulfikar; Hadi Purnomo
Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSak), December 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/ju-sosak.v2i1.324

Abstract

With the implementation of Mediation in Court through the results of Court Decision Number 53/Pdt.G/2019PN.Cjr, a provision applies which requires that all civil cases registered in the District Court must first attempt to resolve the dispute through a mediation process, including cases of claims for compensation in land dispute in Court Decision Number 53/Pdt.G/2019PN.Cjr. Based on the Basic Agrarian Law. Based on this, the issues that will be discussed are first, how the judge considers the plaintiffs' claim for compensation for the issuance of the certificate of rights in Court Decision Number 53/Pdt.G/2019/PN.Cjr, second, what legal remedies can be taken by the parties. In this writing, the author uses empirical juridical research methods, using primary data and secondary data, while data collection techniques are in the form of library studies and field studies, namely interviews and document studies. From the research results, it can be concluded that Court Decision Number 53/Pdt.G/2019/PN.Cjr, the researcher considers that the judge's decision stating that the claim for compensation for the Plaintiffs' rights is declared unacceptable due to formal defects is correct and the researcher assesses that that the judge's decision stating that the development of the disputed land belongs to Cipanas Village so that it is within the authority of the property rights to be able to use it and to take other legal action is correct.
Settlement Of Defaults In Restructuring Efforts In Credit Agreements At Bank Pasar Rembang (Case Study Decision Number: 7/Pdt.G/2021/Pn.Rbg) Riza Zulfikar; Novi Prisela Putri; Hadi Purnomo
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Engagements or agreements through credit transactions carried out by banks are bound by a credit agreement, so that a legal relationship arises between the binding parties. Because there is an imbalance between creditors and debtors, the weaker party is unable to fulfil the agreement, and ends up causing problems between the two parties. For this reason, credit restructuring is carried out to resolve problem loans. However, in this case, not only debtors can default, but also creditors, who violate the restructuring agreement. Which led to the issuance of the Rembang District Court decision Number 7/PDT.G/2021/PN Rbg. Through the trial of the debtor's lawsuit whose restructuring agreement was rejected by the creditor. The method used in this case study is juridical research where this research examines the applicable legal provisions. The data source used is secondary data, both secondary and tertiary legal materials using library data collection techniques, namely document study by collecting and studying legal books, literature, laws and regulations related to the object of research and other reading related to writing. This case study and the documents examined are court decisions. Data analysis uses qualitative juridical methods. The results of this research can be concluded that in the case study of this research, bank credit restructuring is a step taken by the debtor because he is still cooperative, always maintains a relationship with the bank, and has good faith and has the opportunity to fulfil his obligations, but the bank as a creditor commits an act of default. by denying the restructuring efforts proposed by the debtor which had also been agreed upon by the creditor by referring to Bank Indonesia Regulation number 14/15/PBI/2012 and the bank's internal procedures, in the process of which the creditor conducted an auction of the collateral objects listed in the credit agreement clause without notification and agreement with the debtor. This problem resulted in a lawsuit filed by the debtor with the Rembang District Court. The judge's consideration in the decision in this case was that the judge stated that the debtor's credit restructuring was cancelled. The refusal (drop) is the correct action based on the verstek decision. However, the judge must also consider first looking at the Derivative of the credit agreement, namely credit restructuring.
Price Discrimination Practices: an Economic and Legal Perspective Riza Zulfikar
Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 04 (2024): Edition October -December 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unfair business competition practices have the potential to result in a situation where one company completely controls the market, known as monopoly. Monopolists often employ pricing strategies that competitors cannot pursue in a healthy market. The legal rules that regulate business competition practices in various countries generally focus on the public interest to improve the welfare of society. This research aims to present a holistic understanding of price discrimination practices, highlighting the complexity of the economic and legal regulations involved and their enforcement on markets and consumers. The practice of price discrimination is one of the business practices that is usually implemented by companies to gain more profits, but because its impact can be detrimental to the welfare of society/consumers and can hamper efforts to create a healthy business competition climate, several variants of price discrimination are classified as illegal practices. Based on the Per Se Illegal doctrine, Article 6 of Law Number 5 of 1999 confirms that price discrimination, namely determining that one buyer must pay a different price from the price that must be paid by another buyer, is a prohibited business practice. The Per Se Illegal Doctrine is used because of considerations to simplify the process of enforcing price discrimination laws by providing clarity and shortening the administrative process. Implementation of Article 6 of Law Number 5 of 1999 still faces many challenges, not least because the regulation does not clearly explain what types of price discrimination can be detrimental to society and anti-competitive.
GOVERNMENT POLICY ANALYSIS IN ADDRESSING JUVENILE DRUG ABUSE CRIMES IN INDONESIA Riza Zulfikar
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 7 No 2 (2025): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v7i2.1615

Abstract

This study aims to analyse government policies in addressing drug abuse crimes among adolescents and to identify the main challenges as well as the necessary solutions. A normative juridical approach was employed through a literature review of regulations, policy documents, and legal case studies. The findings indicate that although national regulations, such as Law No. 35/2009, support rehabilitative approaches and child protection, implementation remains suboptimal due to weak inter-agency coordination, limited child-friendly rehabilitation facilities, and a lack of understanding among law enforcement officers regarding restorative justice approaches. Additionally, social stigma and family fear of reporting their children are major obstacles, along with insufficient information on available rehabilitation services and inadequate enforcement of existing regulations at the grassroots level. The study recommends policy reform through legislative revision to strengthen rehabilitation efforts and children's rights protection, capacity building for relevant institutions, and the use of digital technology for education and prevention in the community. Furthermore, the development of a nationally coordinated, technology-based system with a humane and adolescent-responsive approach is suggested to ensure more effective and sustainable interventions for the future of Indonesia’s youth.
The Legal Status of Diversion in Indonesia’s Juvenile Criminal Justice System Riza Zulfikar
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 3 No. 02 (2024): Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID), July 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legal status of diversion within Indonesia's juvenile criminal justice system, which is explicitly regulated by Law No. 11 of 2012 and further reinforced by implementing regulations such as Supreme Court Regulation No. 4/2014 and National Police Regulation No. 8/2021. Although the provisions on diversion support a restorative justice approach and are normatively well-established, their implementation in practice continues to face numerous challenges. These include limited understanding among law enforcement officers, a shortage of qualified facilitators, and low participation from victims and the community in the diversion process. The objective of this research is to analyze the legal position of diversion in the juvenile justice system, identify the obstacles affecting its effectiveness, and recommend measures to enhance its successful implementation. This study employs a qualitative literature review method using normative, contextual, and comparative international approaches through an analysis of primary and secondary legal materials and relevant literature. The findings reveal that despite the adequacy of existing regulations, the realization of diversion in practice remains limited due to institutional weaknesses and the lack of effective dissemination and public awareness. These results highlight the need to strengthen the capacity of legal practitioners, develop diversion models that are contextually appropriate for Indonesia, and increase stakeholder participation. Overall, this study emphasizes the importance of structural reforms and the full commitment of all stakeholders to ensure that diversion functions optimally as a humane and just instrument within Indonesia's juvenile criminal justice system
Legal Liability of Land Deed Officials in the Era of Electronic Land Title Certificates Riza Zulfikar
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 4 No. 10 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID) November 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legal liability of Land Deed Officials in the era of electronic land title certificates, focusing on the challenges arising from digital transformation in land administration. The main problem lies in the inadequacy of existing legal frameworks to address system-based errors, cybersecurity risks, and the distribution of liability among multiple actors. Accordingly, this research aims to analyze the shift in liability concepts, evaluate the sufficiency of current regulations, and propose adaptive legal solutions. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, relying on statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal a significant transformation from individual, document-based liability toward a system-dependent and multi-actor model, where responsibility is shared among officials, government institutions, and system providers. However, the absence of clear legal boundaries creates uncertainty and potential unfairness, particularly when errors originate from digital systems. Furthermore, professional responsibility has expanded to include technological competence, making digital literacy an essential component of due diligence. The study emphasizes the need for regulatory reform to establish a comprehensive and adaptive legal framework. The adoption of a proportional multi-actor liability model, strengthening cybersecurity systems, and enhancing continuous professional training to ensure legal certainty, accountability, and fairness in digital land administration
Co-Authors Aep Sulaeman Aldina Setiani Andika Pratama Ati Nurhayati Bambang Slamet Dani Durahman dian lestari Esty Oktavianty Fani, Ryan Ganjar Turesna Hadi Purnomo Hadi Purnomo Hasan Basri Heddy Permana Putra Ipa Rosita Katim, Ciavi Adinda Giantri Kurniawan, Nurul Fallah Ludi Hermawan Novi Prisela Putri Paulana Christian Suryamin Rafly, Muhamad Rinjani, Diliya Mariam Ryan Fani Saputra, Sonny Juliyansyah Wahyu Purnama Sari