Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.129
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila Proceedings of the 1st UR International Conference on Educational Sciences Jurnal Pengabdian UNDIKMA Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan PETITA Jurnal Randai PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Administrasi Negara Riau Law Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Science and Education Research Jurnal Abdimas Peradaban JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Smart Humanity: Jurnal Pengabdian Masyarakat Melayunesia Law Ipso Jure
Separen, Separen
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Studi Komparatif Karakter Kreatif Pembelajaran Online Mata Pelajaran PKn Antara Siswa Laki-laki dan Perempuan di SMA Negeri 1 Singkep Sarastuti, Reika Ditya; Hambali, Hambali; Separen, Separen
Journal of Science and Education Research Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Science and Education Research
Publisher : Yayasan Pendidikan Insan Mulia Utan Sumbawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62759/jser.v1i2.13

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembelajaran online menjadi tidak efektif sehingga menurunnya kualitas karakter kreatif pada siswa. Peneliti mengkaji perbandingan karakter kreatif siswa dalam pembelajaran online mata pelajaran PKn antara siswa laki-laki dan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan karakter kreatif pembelajaran online mata pelajaran PKn antara siswa laki-laki dan perempuan di SMA Negeri 1 Singkep. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Singkep sebanyak 206 siswa, terdiri dari 86 siswa laki-laki dan 120 siswa perempuan. Penetapan sampel menggunakan teknik kuota sampling. Sampel yang diambil adalah 100 siswa, yang terdiri dari 50 siswa laki-laki dan 50 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah dengan menggunakan uji statistik. Hasil uji statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah untuk membandingkan dua kelompok data yakni siswa laki-laki dan perempuan dengan hasil 0,000219 dan 0,000221 < 0.05 (2-tailed < 0.05), artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakter kreatif dalam pembelajaran online mata pelajaran PKn antara siswa laki-laki dan perempuan di SMA Negeri 1 Singkep.
Implementasi Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Mengawasi Koperasi Produsen Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah A, Putri Nazeeya; HB, Gusliana; Separen, Separen
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15870

Abstract

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berfungsi sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2015. Peraturan ini menetapkan tugas Dinas Koperasi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada berbagai bidang terkait koperasi dan usaha kecil menengah, serta kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan melalui wawancara, kuesioner,studi kepustakaan, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah menjalankan tugas pengawasan sesuai amanat Peraturan Gubernur. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta luasnya wilayah kerja. Kata Kunci: Implementasi, Dinas Koperasi, Pengawasan
Regulation on the Position of the State Civil Apparatus in the General Sorting of Indonesia Separen; Muhammad Zulhidayat; Sri Endang Kornita
Melayunesia Law Vol. 7 No. 2 (2023): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/tw88fy72

Abstract

This study examines the regulation of the position of the State Civil Apparatus (ASN) in the context of General Elections (Pemilu) in Indonesia. This research uses normative juridical method with qualitative descriptive analysis approach. Regulations on the position of civil servants are very clearly regulated in the legislation on how to regulate civil servants to be more optimal in supporting government activities to benefit the community as much as possible and be fair and always maintain neutrality in elections. Based on the results of the study, there are several regulations governing the position of civil servants in elections in Indonesia, namely the 1945 Constitution, the Civil Service Law, the Election Law, the Corps Life Government Regulation and the Civil Servant Code of Ethics, the Government Regulation on Civil Servant Discipline, and the Circular Letter of the Chairman of KASN concerning the Neutrality of Civil Servants.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI separen, separen
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 23 No 3 (2025): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v23i3.8329

Abstract

Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru telah berkembang menjadi isu strategis yang berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang optimal menuntut tanggung jawab yang jelas dari pemerintah daerah sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Artikel ini bertujuan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara aspek regulatif dan implementatif di tingkat kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan serta pengamatan terhadap praktik empiris di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan implementasi kebijakan, karena pemerintah daerah telah melaksanakan mandat peraturan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya pemberdayaan Lembaga Pemungut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Namun demikian, masih terdapat tantangan operasional yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengawasan. Artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi multipihak, peningkatan efektivitas regulasi lokal, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Pekanbaru.
Inovasi Program Sosialisasi Anti-Bullying dan Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Kelompok Kukerta Desa Sipungguk sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Vermana, Farhan Rizki; Separen, Separen; Nafisah, Raja Siti Jalilah; Zulfikar, Naila Nafisa; Syaidini, Nazwa; Yulanda, Hayat; Kania, Faiqah; Rasyidi, Dimas Maulana; Ichwan, Mhd Aidil; Rinaldi, Nabila; Dini, Fazl Mawla
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.157-164

Abstract

The anti-bullying and sexual violence prevention program carried out by community service students (Kukerta) in Sipungguk Village aims to increase community and student literacy on violence issues while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The method applied was a community-based educational approach through participatory strategies such as poster installation, educational video screening, interactive discussions, and role-playing simulations. The program targeted elementary school students with age-appropriate materials. The results indicate an improvement in students’ understanding of bullying and sexual violence, including prevention measures. Furthermore, the program created a safe space for children to share experiences, foster empathy, and build courage to report incidents. This initiative aligns with SDG 4 (quality education), SDG 5 (gender equality), and SDG 16 (peace, justice, and strong institutions). The conclusion highlights that the combination of legal education and community empowerment provides a concrete contribution to developing a safe, inclusive, and sustainable social environment.
Implementation of Regulatory Supervision Regional Head (DPRD) in Dumai City Zulhidayat, Muhammad; Elmayanti , Elmayanti; Zulwisman, Zulwisman; Separen, Separen; Musliadi, Ricki; Yozani, Riyanda Elsera
Ipso Jure Vol. 2 No. 10 (2025)
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/ij.v2i10.58

Abstract

The Regional Head Regulation in the hierarchy of laws and regulations can be interpreted through Article 8 paragraphs (1) and (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. The existence of this Regional Head Regulation also raises several record problems, Regional Head Regulations have potential problems no less complicated than Regional Regulations. This is because the supervision of the Regional Head Regulation by the DPRD in Dumai City is not yet clear whose authority. Therefore, this study seeks to analyze how supervision of Regional Head Regulations is made in the context of delegation from higher laws and regulations as well as in the context of policy rules (beleidsregel). This research uses empirical juridical research methods. The results of this study show that the Dumai City DPRD has not been able to supervise the Regional Head Regulation made by the Mayor of Dumai. The suggestion in this study is that there must be clear rules regarding the authorities in supervising the Regional Head Regulation.
Implementation of Regulatory Supervision Regional Head (DPRD) in Dumai City Zulhidayat, Muhammad; Elmayanti , Elmayanti; Zulwisman, Zulwisman; Separen, Separen; Musliadi, Ricki; Yozani, Riyanda Elsera
Ipso Jure Vol. 2 No. 10 (2025)
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/ij.v2i10.58

Abstract

The Regional Head Regulation in the hierarchy of laws and regulations can be interpreted through Article 8 paragraphs (1) and (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. The existence of this Regional Head Regulation also raises several record problems, Regional Head Regulations have potential problems no less complicated than Regional Regulations. This is because the supervision of the Regional Head Regulation by the DPRD in Dumai City is not yet clear whose authority. Therefore, this study seeks to analyze how supervision of Regional Head Regulations is made in the context of delegation from higher laws and regulations as well as in the context of policy rules (beleidsregel). This research uses empirical juridical research methods. The results of this study show that the Dumai City DPRD has not been able to supervise the Regional Head Regulation made by the Mayor of Dumai. The suggestion in this study is that there must be clear rules regarding the authorities in supervising the Regional Head Regulation.
Legal Analysis of the Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia of Riau Province in Encouraging Compliance With the Implementation of Decisions of The Pekanbaru State Administrative Court Which Are Not Implemented by State Administrative Fahrur Rozi; Dodi Haryono; Separen Separen
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 4.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of Indonesia as a state based on the rule of law (Rechtsstaat) guarantees citizen protection through the Administrative Court (PTUN) mechanism. However, the effectiveness of PTUN decisions is frequently hindered by the low compliance of Administrative Officials in executing final and binding decisions (inkracht van gewijsde), including in Riau Province. This phenomenon of non-compliance constitutes a form of maladministration that threatens legal certainty. This research employs a socio-legal method, combining normative approaches with the analysis of legal implementation in the field within Riau Province for the 2020–2024 period. The results indicate that although the Ombudsman possesses the authority to supervise the neglect of legal obligations (undue delay), its effectiveness in Riau remains limited. Data from 2020–2024 reveals that only a small portion of reports regarding PTUN decision execution were successfully resolved to the closed-report stage. The main obstacles include low legal awareness among public officials, perceptions of weak binding force of recommendations, and limitations of authority that cannot intervene in judicial technical matters. Optimizing this role requires strengthening administrative sanctions against defiant agencies and enhancing inter-institutional coordination to ensure the coercive power of PTUN decisions in achieving good governance.
Co-Authors A, Putri Nazeeya Agustiawan, Fazli Ahmad Eddison Ahmal Ahmal Annisa Azzhara Ariesa Arasy Azoumy, Nur Ghufran Christina, Sonya Dessy Artina Dewina, Agnes Dini, Fazl Mawla Dodi Haryono Elmayanti , Elmayanti Emilda Firdaus Evi Deliana HZ Fahrur Rozi Fitri, Yumi Nurulhuda Indah Frizth R., Immanuel Gimin Gimin Gusliana HB Hambali Hambali Hambali Hambali Hariyanti Hariyanti Haryono Haryono Hasnur Hazima Ichwan, Mhd Aidil Indriani, Rani Irianti, Farah Shafira Ivo Lovita Nasrun Jumili Arianto Kania, Faiqah Mahardhi, Febriana Azahrha Muhammad Zulhidayat Mumaddun Khaerudin Salami Musliadi, Ricki Nafisah, Raja Siti Jalilah Nurahim Rasudin Rafsanjani, Hussein Ruslan Rahim, Habibi Rasyidi, Dimas Maulana Rauf, Muhammad A Rika Lestari Rinaldi, Nabila Salsabila, Unik Hanifah Sarastuti, Reika Ditya Sardila Sardila Saujani, Ersya Putri Simanjutak, Berliana Sri Endang Kornita Sudarso, yos Supentri Syaidini, Nazwa Syamsiar, Syamsiar Syofyan, Mega Lestari Vermana, Farhan Rizki Wijaya, Tommy Tanu Yozani, Riyanda Elsera Yulanda, Hayat Yuliantoro, Yuliantoro Zahirman, Zahirman Zahirman, Zahirman Zulfikar Jayakusuma Zulfikar, Naila Nafisa Zulhidayat, Muhammad Zulwisman, Zulwisman