Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.277
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya DiH : Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of International Law Indonesian Journal of Innovation Studies Hang Tuah Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Equalegum International Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)
Wisnu Aryo Dewanto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance Principles in Business Dispute Resolution in Companies in Indonesia Priyanto, Hengky Budi; Dewanto, Wisnu Aryo; Pattynama, Francis Maryanne
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i1.5441

Abstract

The principles of Good Corporate Governance (GCG) have become an essential foundation for ensuring business sustainability, stakeholder trust, and competitiveness in modern corporate practices. In Indonesia, the urgency of implementing GCG has increased following corporate scandals that revealed weaknesses in transparency, accountability, and oversight, often resulting in costly business disputes. This study aims to analyze the role of GCG in both preventing and resolving business disputes in Indonesian companies. Using a qualitative method with a systematic literature review, the research integrates findings from scholarly articles, regulatory documents, and case studies. Data were examined through thematic content analysis to identify patterns and relationships between governance practices and dispute outcomes. The results indicate that companies with strong GCG are significantly more effective in dispute prevention and resolution through mechanisms such as arbitration and mediation, thereby minimizing reliance on lengthy litigation. Case studies of PT Bank Century and PT Jiwasraya highlight how governance failures escalated disputes, while examples from PT Telkom illustrate the benefits of transparency and fairness in enabling constructive settlement. The findings suggest that GCG serves a dual role: as a preventive shield reducing the likelihood of disputes and as a dispute-resolution framework ensuring efficiency and fairness when conflicts arise. This study contributes to both academic discourse and practical policy recommendations, emphasizing that GCG is not merely regulatory compliance but a strategic necessity for corporate resilience and sustainable growth in Indonesia.
Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern Harsono, Wiyono; Wisnu Aryo Dewanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2192

Abstract

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem hukum modern yang menempatkan pemulihan relasi sosial dan tanggung jawab moral pelaku sebagai inti keadilan, bukan sekadar pembalasan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan teoritis dan praktik penerapan keadilan restoratif dalam kerangka hukum kontemporer dengan fokus pada transformasi nilai-nilai hukum menuju sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif dengan menelaah teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta praktik penerapan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki efektivitas tinggi dalam menurunkan angka pengulangan kejahatan, meningkatkan kepuasan korban, dan memperkuat kohesi sosial. Implementasinya di Indonesia mulai berkembang melalui berbagai kebijakan nasional, namun masih menghadapi kendala struktural, budaya hukum retributif, dan ketidaksiapan kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif perlu diintegrasikan secara sistematis dalam sistem hukum nasional melalui penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran sosial, agar tercipta hukum yang substantif, partisipatif, dan berkeadilan bagi semua pihak
Tindakan Pengamanan Atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 Siswanto, Ovina Viviani Bambang; Dewanto, Wisnu Aryo
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 2 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Prinsip Most Favoured Nation (MFN) merupakan prinsip sentral dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994). Sebagai negara anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam GATT 1994. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Dalam hasil penyelidikan tersebut terbukti telah terjadi lonjakan impor dan ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Penerapan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan tidak sejalan dengan prinsip MFN namun GATT 1994 mengakui beberapa pengecualian terhadap prinsip MFN. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bea masuk tindakan pengamanan yang dikeluarkan oeh Pemerintah Indonesia konsisten dengan GATT 1994. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif berdasarkan peraturan-peraturan hukum, yaitu dengan meninjau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik dengan GATT 1994. Kata kunci: Tindakan Pengamanan; Most Favoured Nation; Kebijakan Pemerintah Indonesia
Indonesia's Airspace Sovereignty and FIR Management with Singapore: Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia dan Pengelolaan FIR dengan Singapura Wahyudi, Andri; Chomariyah, Chomariyah; Dewanto, Wisnu Aryo
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 26 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v26i1.1322

Abstract

General Background: The delegation of Indonesia's Flight Information Region (FIR) over the Riau Islands and Natuna to Singapore has raised concerns about national sovereignty and international law. Specific Background: The Chicago Convention asserts that countries have complete sovereignty over their airspace, but Indonesia’s FIR management by Singapore challenges this principle. Knowledge Gap: The potential risks to sovereignty and security arising from this delegation have not been fully addressed. Aims: This study analyzes the implications of FIR delegation on Indonesia’s sovereignty and security, proposing steps for regaining control. Results: The study finds that Singapore's role is administrative, not a transfer of sovereignty, though it creates security risks. Novelty: The analysis offers new insights into the legal and strategic implications of FIR management. Implications: Recommendations focus on modernizing air navigation infrastructure and strengthening Indonesia's sovereignty. Highlights: Delegation of FIR to Singapore raises concerns over Indonesia's airspace sovereignty. The Chicago Convention ensures full sovereignty over airspace, yet the delegation remains an administrative issue. Regaining FIR control is crucial for Indonesia's national security and strategic interests. Keywords: FIR, Air Sovereignty, International Law, Security
Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia Kezia Grace Harefa; Wisnu Aryo Dewanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4083

Abstract

Pelecehan anak adalah proses manipulatif yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban secara seksual, seringkali dilakukan secara bertahap dan terselubung. Fenomena ini telah menarik perhatian global menyusul dugaan kasus yang melibatkan tokoh publik, seperti Kim Soo-hyun, yang memicu diskusi tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Meskipun istilah "pelecehan anak" tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Indonesia, tindakan tersebut dapat diteliti di bawah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menekankan perlindungan korban, dan, jika relevan, KUHP Baru Indonesia dalam konteks tindak pidana seksual. Studi ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan hukum dan konseptual untuk menganalisis regulasi hukum pelecehan anak. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan korban, regulasi pelecehan anak sebagai bentuk kekerasan seksual tetap tersirat, menyoroti perlunya klarifikasi normatif. Studi ini menggarisbawahi urgensi harmonisasi legislasi untuk memastikan pelecehan anak dapat diidentifikasi dan ditangani secara hukum sebelum mengakibatkan kekerasan seksual, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan hukum pidana terkait anak dan tindak pidana seksual di Indonesia.  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KERUGIAN PENGANGKUT AKIBAT PEMBAJAKAN LAUT Tarisah Bahasuan; Wisnu Aryo Dewanto
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 02 (2026): Volume 11 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i02.48979

Abstract

Marine transportation insurance plays an important role in ensuring protection of the risk of loss of the carrier through the waterway. This research aims to analyze the responsibility of insurance companies for carrier losses due to sea piracy, especially in the case of sea piracy against the MV Sinar Kudus ship. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal sources consist of primary and secondary legal materials. The results show that insurance companies have a responsibility based on the principle of indemnity to compensate for the loss of the insured object. The MV Sinar Kudus hijacking case shows the complexity of liability, both for material and immaterial losses suffered by the ship owner and its crew. Legal protection of the insured is realized through national regulations and international conventions, such as UNCLOS 1982. This research emphasizes the importance of clarity of clauses in insurance agreements, as well as the need for synergy between national regulations and international law to protect the parties involved in sea transportation.
Co-Authors Asdiana, Femmy Chomariyah, Chomariyah Chomariyah, Chomariyah Gozal, Kenxie Handiwiyanto, Billy Harsono, Wiyono Kezia Grace Harefa Krustiyati, J. M. Atik Lingga Parama Liofa Maria Hana Angelita Muhammad Insan Tarigan Nathania Shella Iskandar Pattynama, Francis Maryanne Priyanto, Hengky Budi Siswanto, Ovina Viviani Bambang Suhariwanto Sujono Suk, Hyun-Tae Tarisah Bahasuan Winata, Oey Valentino Young, James Tirtowijoyo