<![CDATA[Tanah pusaka tinggi di Kapalo Koto, Kota Padang, yang sejak 1980 diputus pengadilan sebagai harta ulayat, tetap diterbitkan sertifikat hak milik individu pada 2011, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pendaftaran tanah ulayat dan perlindungan hak masyarakat adat. Baik, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Kota Padang berdasarkan putusan pengadilan dilakukan melalui tahapan administratif dan yuridis yang ketat, mulai dari pelampiran putusan pengadilan inkracht, surat keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN), silsilah kaum, dokumen teknis, hingga verifikasi, penelitian, pengumuman data selama 14 hari, serta pemeriksaan lapangan oleh Kantor Pertanahan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan. Namun, eksistensi tanah ulayat kaum tetap melekat meskipun telah didaftarkan. Dalam praktiknya, tanah sengketa tetap kembali kepada pemilik sah sesuai hukum adat. Akan tetapi, penerbitan sertifikat hak milik individual berpotensi menggerus kedudukan tanah ulayat, sebab tanah pusaka tinggi bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan menjadi hak perseorangan.]]>
