Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta BINAMULIA HUKUM Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Kewarganegaraan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Dwi Atmoko
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peran Pentingnya Pengetahuan Tentang Kontrak Kerja Dan Pembentukan Karakter Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Memasuki Dunia Kerja Dwi Atmoko; Noviriska Noviriska; Sugeng Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri; Ardhana Ulfa Azis; Septina Rahmi Kinasih
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi Vol. 2 No. 4 (2026)
Publisher : Prodi PGSD Unsultra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64690/intelektual.v2i4.800

Abstract

Vocational High School (SMK) education plays a crucial role in preparing students to enter the workforce. However, despite the provision of technical education and vocational skills, the primary challenge faced by SMK graduates is their readiness to face the demands of the workforce, particularly regarding character and soft skills. Today's workforce prioritizes not only technical skills but also interpersonal skills, discipline, and a strong work ethic. Therefore, character development for SMK students is crucial to increasing competitiveness in the job market. Character education is a crucial aspect of education. A mature SMK student's character can be invaluable capital for entering the workforce. However, this character-building process does not occur solely in the classroom; it requires a holistic approach integrated with various activities and experiences outside the formal curriculum. Therefore, character development needs to be strengthened through more practical and applicable educational programs that can help students understand the importance of values such as responsibility, hard work, and a positive attitude at work. In fact, employment agreements can be made not only in writing but also verbally. However, for fixed-term employment, the agreement must be made in writing to prevent negative consequences at the end of the employment agreement, such as workers demanding reemployment even though the employment agreement has expired, thereby harming the employer. For indefinite-term employment agreements, the employment agreement can also be made verbally, which applies to permanent workers.
Edukasi Peraturan Perundangan  Ketenagakerjaan dan Pengembangan Karakter pada Siswa SMK Walisongo Jakarta Selatan Dwi Atmoko; Noviriska; Sugeng Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri
Abdi Bhara Vol. 4 No. 2 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4609

Abstract

Dunia kerja saat ini demakin kompetetif di Indonesia. Pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan bagi calon tenaga kerja terutama yang berasal dari  siswa SMK diperlukan karena di design untuk siap dalam bekerja. Seiring dengan masuknya investor ke Indonesia berbagai bidang jenis pekerjaan masuk ke Indonesia. Pendidikan moral dan nilai-nilai  karakter sangat penting karena  bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berfungsi untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia yang baik. Pendidikan tak cukup hanya untuk membuat anak pandai, tetapi harus mampu menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter bangsa. Oleh karena itu, penanaman nilai luhur atau karakter harus dimulai sejak dini sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. Menghadapi permasalahan penurunan moral atau karaker pada anak di sekolah, diperlukan inovasi-inovasi untuk membentuk karakter pada diri anak agar mengurangi berbagai krisis moral. Ditinjau dari pengertiannya   diketahui bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah. Pembentukan karakter siswa di sekolah, dapat dilaksanakan melalui kegiatan di sekolah dan peran guru. Kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan guna membentuk anak melakukan nilai-nilai perilaku yang positif atau baik. Sedangkan melalui peran guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan. Selanjutnya dapat disarankan bagi sekolah, kegiatan rutin dan spontan dibutuhkan kepedulian dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua.
The Role of Curators in Bankruptcy Legal Issues Between Debtors and Creditors in Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Noviriska; Dwi Atmoko
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.3477

Abstract

In accordance with article 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU) Bankruptcy article 1 which explains that a creditor is a person who has receivables due to an agreement or law that can be collected in court. A debtor is a person who has debts due to an agreement or law whose payment can be collected in court. A bankrupt debtor is a debtor who has been declared bankrupt by a court decision. The Curator is the Estate Office or an individual appointed by the Court to manage and settle the assets of the Bankrupt Debtor under the supervision of the Supervisory Judge in accordance with this Law. Debt is an obligation that is stated or can be stated in an amount of money either in Indonesian currency or foreign currency, either directly or which will arise in the future or contingently, which arises due to an agreement or law and which must be fulfilled by the Debtor and if not fulfilled gives the Creditor the right to obtain fulfillment from the Debtor's assets. In the event of bankruptcy, the curator has full authority after the bankruptcy decision is issued by the Judge. The curator's responsibilities are divided into 2 (two), namely the responsibility as a curator in his capacity as a curator, and the responsibility of the curator in his capacity not as a curator. The role of the curator in postponing debt payment obligations is to manage and distribute the debtor's assets to creditors in accordance with the regulations and priorities stipulated in the Bankruptcy Law. The curator also ensures that payments are made fairly and in accordance with the law. The duties and roles of the curator in the bankruptcy process are 1) Managing the debtor's assets after the debtor no longer has the authority to manage the assets. 2) Managing and settling the bankruptcy estate from the date the bankruptcy decision was pronounced. 3) Revealing bank secrets to obtain complete information regarding the debtor's assets. 4) Carrying out execution of all debtor assets that are outside the jurisdiction of Indonesia In carrying out his duties, the curator will be supervised by a supervising judge. The supervising judge is tasked with supervising the authority and implementation of the curator's duties so that he always carries out his authority and duties within the specified limits.
Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi Sugeng Sugeng; Dwi Atmoko
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14 No 1 (2020): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.163-182

Abstract

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pembangunan bidang hukum adalah tidak sesuainya kompetensi lulusan pendidikan tinggi hukum dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat. Hal tersebut ditandai oleh masih banyaknya sumber daya manusia hukum yang menganggur, atau bekerja di bidang yang tidak sesuai. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya melakukan pembaruan kurikulum ilmu hukum melalui pengembangan skema sertifikasi profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumenter dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui dokumentasi terpilih baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan, sertifikasi profesi di lembaga pendidikan tinggi hukum yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi masih terbatas ruang lingkupnya, sehingga tertinggal dibandingkan bidang ilmu lain. Untuk itu perlu dikembangkan skema sertifikasi baru sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kurikulum untuk menjembatani proses pembelajaran dengan kebutuhan pengguna jasa.
Co-Authors Adhalia Septia Saputri Amalia Syauket Apriyanto Ardhana Ulfa Azis Ika Dewi Sartika Saimima Lusia Sulastri Masri, Esther Niru Anita Sinaga Noviriska Noviriska Noviriska Otih Handayani Reza Ayu Pratiwi Septina Rahmi Kinasih Sugeng Sugeng