Articles
<![CDATA[Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan Hukum pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus di Posbakum Adin Lampung) ]]>
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Iqbal Alin Perdana]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i1.348
<![CDATA[In legal cases, namely legal cases experienced by someone, there are often problems with one's inability to be able to hire a lawyer to handle the trial process in court, in fact a suspect still has his rights in a trial, one of which is to get assistance before the law of course for defend the rights of the suspect, in cases like this if someone does not have the ability to hire a lawyer POSBAKUM or the Legal Aid Post plays an important role in helping a suspect in providing legal services in the form of consultation, legal advice and the preparation of legal documents that are really needed by a suspect based on statutory regulations, in defending a suspect the trial is carried out for free, that way every suspect from being able or not entitled to get legal assistance]]>
<![CDATA[Analysis Of Implementation Of The Regent's Decision Of West Tulang Bawang Number B/215/Ii.02/Hk/Tubaba/2020 Concerning Extension Of Incentives For Health Personnel In The Management Of The Corona Virus Disease Outbreak 2019 (Covid-19) In The Unit And Implementation Of The Health Personnel West Bones (Study On The District Government Of Tulang Bawang Barat) ]]>
<![CDATA[Zulkarnaen Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Lintje Anna Marpaung]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.002 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4849
<![CDATA[Pemerintah dan pemerintah daerah bersinergi dalam upaya penanganan Covid-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan guna mengerahkan seluruh sumber daya yang ada termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/215/II.02/HK/TUBABA/2020 Tentang Perpanjangan Insentif Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019? Apa kendala dalam pelaksanaan SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/215/II.02/HK/TUBABA/2020 tentang Perpanjangan Insentif Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan analisis kualitatif agar diperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian adalah implementasi SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/215/II.02/HK/TUBABA/2020 tentang Perpanjangan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 wabah (Covid-19) di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat saat ini belum efektif. Kendala dalam melaksanakan SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/215/II.02/HK/TUBABA/2020 yaitu kurangnya pemahaman Aparatur Daerah di UPT Pelayanan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/215 /II.02/HK/TUBABA/2020, SDM yang kurang terampil Saran penulis agar Kabupaten Tulang Bawang Barat sebaiknya lebih memperhatikan dan lebih meningkatkan reward atau remunerasi kepada karyawan, hal ini dimaksudkan agar semangat kerja karyawan dapat meningkat.]]>
<![CDATA[Analysis Of Implementation Of Regional Regulations Of West Tulang Bawang Regency Number 4 Year 2021 Concerning Tourism Based On Creative Economy (Study on the Tubaba Regency Government and the Tubaba DPRD Secretariat) ]]>
<![CDATA[Andri Mudiansyah]]>;
<![CDATA[Lintje Anna Marpaung]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.002 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4852
<![CDATA[Pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa suatu negara serta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam merupakan potensi daya tarik wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif? Apa kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tubaba dan Sekretariat DPRD Tubaba)? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan analisis kualitatif agar diperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba dan Sekretariat DPRD Tubaba sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba dan Sekretariat DPRD Tubaba yang terjadi adalah kurangnya koordinasi dan tidak adanya konektivitas antara ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat, kurangnya data pelengkap untuk melaksanakan Ekonomi Kreatif- Proses Pariwisata Berbasis pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kurangnya kesadaran masyarakat di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Saran penulis kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat menciptakan Ekonomi Kreatif -Berbasis Pariwisata Khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi lebih baik.]]>
<![CDATA[Analysis of Verstek's Verdict in Acts of Default on Credit Agreements Made by Debtors Against PT. BANK PAN Indonesia Tbk (Decision Study Number: 16/Pdt.G/2022/PN-Tjk) ]]>
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Okta Anita]]>;
<![CDATA[Fadian Akbar Wisnugraha]]>
<![CDATA[ AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 1 (2023): January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/aurelia.v2i1.274
<![CDATA[Banks are financial institutions whose main business is providing credit and services in payment traffic and money circulation, while the results of this study are the first factors that can cause defaults at PT. Bank Pan Indonesia Tbk Study Decision Number 16/Pdt.G/2022/PN-Tjk. due to negligence on the part of the debtor due to financial factors, factors of family problems or factors of work problems that make the debtor negligent in paying the credit, and secondly is the basis for the judge's consideration in imposing the Verstek Decision in default on the credit agreement committed by the debtor against PT. Bank Pan Indonesia Tbk Study Decision Number 16/Pdt.G/2022/PN-Tjk is in accordance with the legal sources in force in Indonesia, namely the Civil Code and Regulation voor de Buitengewesten, therefore the judge's consideration is appropriate and correct because it does not conflict with existing laws apply]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF NON JUDGE MEDIATORS' EFFORTS IN THE SETTLEMENT OF CIVIL CASES BASED ON PERMA NUMBER 1 YEAR 2016 CONCERNING MEDIATION PROCEDURES ]]>
<![CDATA[Muhammad Syaifudin Amin]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Yulia Hesti]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol. 17 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i2.290
<![CDATA[Mediation is one of the faster and cheaper dispute resolution processes, and can provide greater access to justice for the parties in finding a satisfactory dispute resolution and fulfilling a sense of justice. case in court. The problems in this research are the efforts of non-judge mediators in settling civil cases based on PERMA Number 1 of 2016 and the inhibiting factors of non-judge mediators in settling civil cases based on PERMA Number 1 of 2016. The results of the study, Non-Judge Mediators Efforts in Settlement of Civil Cases Based on PERMA Number 1 of 2016 that mediation is a controlled process, where a neutral and objective party can be accepted by both parties to the dispute, helping the parties to find an agreement that can be accepted by the parties. both to end the dispute between them. inhibiting factors of non-judge mediators in the settlement of civil cases Based on PERMA Number 1 of 2016 that the parties are not in good faith, the parties are supported by their environment, good faith is one of the factors that most influence the success of mediation because the parties are the main actors in the mediation process, whatever What happens during the mediation process is the responsibility of the parties to determine their own desires, the mediator only directs and helps provide choices, not to make decisions on what the parties want.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPUNYAI DALAM MILIK SESUATU BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan No:484/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Suta Ramadhan]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizki]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2800
<![CDATA[Abstrak Pengeboman ikan sendiri bisa diartikan dengan memakai bahan peledak untuk mengakibatkan ledakan mengakibatkan kekuatan besar serta cepat pada daerah penangkapan ikan untuk membunuh ikan sebagai akibatnya memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan adapun permaslaha penelitianini adalah Bagaimana Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) serta Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan (Studi Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk). Adapun hasil penelitian Faktor Pelaku lakukan tindak pidana tanpa hak punya bahan peledak untuk menangkap ikan Terdakwa memiliki beberapa faktor pada tindak pidana menguasai bahan peledak untuk menangkap ikan, diantaranya faktor praktis ditemukan, faktor warga, faktor lebih cepat menangkap, serta faktor lainnya kurangnya pencerahan akan perairan laut. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak mempunyai bahan peledak dipergunakan untuk menangkap ikan, yaitu terdakwa Sulaiman Bin Asse akhirnya serta secara meyakinkan terbukti salah lakukan tindak pidana tanpa hak punya bahan peledak dimilikinya, serta pada upaya untuk terdakwa mendapatkan tanggung jawab hukum, oleh sebab dihukum 8 bulan penjara sesuai Pasal 1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, pada terdakwa Sulaiman Bin Asse]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERBUATAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN DEBITUR TERHADAP PT. BANK PAN INDONESIA TBK. (Studi Putusan No.16/Pdt.G/2022/PN-Tjk). ]]>
<![CDATA[Fadian Akbar Wisnugraha]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Okta Anita]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2763
<![CDATA[Bank artinya lembaga keuangan aktivitas utamanya merupakan pemberian kredit serta jasa pembayaran serta pengedaran uang, sedangkan hasil penelitian merupakan faktor pertama bisa mengakibatkan gagal bayar pada PT. Keputusan Kajian Bank Pan Indonesia Tbk No.16/Pdt.G/2022/PN-Tjk. Sebab kelalaian pihak debitur sebab faktor keuangan, faktor persoalan keluarga, atau faktor persoalan profesi menyebabkan debitur lalai pada membayar utangnya, serta kedua, dasar pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan Verstek wanprestasi menggunakan perjanjian pinjaman debitur dijanjikan pada PT. Putusan Kajian No.16/Pdt.G/2022/PN-Tjk Bank Pan Indonesia Tbk sesuai dengan sumber hukum berlaku pada Indonesia yaitu KUHPerdata serta Reglement voor de Buitengewesten, maka pertimbangan hakim telah tepat serta benar sebab tak bertentangan menggunakan hukum yang ada.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa ]]>
<![CDATA[Sopiyan Sanjaya]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 2 (2021): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.151 KB)
|
DOI: 10.31004/innovative.v1i2.17
<![CDATA[Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan kemandirian dilakukakn dengan cara memberikan edukasi tentang sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga untuk menghimpun aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat yang dibentuk atas dasar masyarakat yang menjadi mitra pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada LPM Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian,Implementasi peran dan fungsi LPMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerak gotong royong serta pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, berjelan dengan baik serta pengimplementasian aturan yang ada. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah : Diharapkan kepada para aparat Desa serta pengurus LPMD untuk tetap menjaga konsistensian kinerja dengan meningkatkan perhatian dan sosialisasi program kepada masyarakatkan, serta lebih memotivasi masyarakat agar dimasa yang akan datang pembangunan desa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan maju.]]>
<![CDATA[Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Rendi Yusuf]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 2 (2021): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.808 KB)
|
DOI: 10.31004/innovative.v1i2.20
<![CDATA[Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci antara seorang lelaki dan perempuan. Dalam perkawinan perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Perceraian mungkin juga merupakan solusi terakhir sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri sebuah konflik perselisihan rumah tangga bagi kedua belah pihak antara suami dan isteri. Salah satu perselisihan di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya perceraian yakni pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Tujuandalampenelitianiniyakniuntuk mengetahui danmemahamifaktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga danpertimbangan Hakim padagugatanperceraiandalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Bahwa penyebab terjadinya gugatan perceraian rumah tangga dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pun tidak membuahkan hasil. Perceraian antara Pengguat dan Tergugat dilakukan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pertimbangan Hakim pada gugatan perceraian rumah tangga dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk dimana Hakim memberikan putusan perkara perceraian rumah tangga dengan pertimbangan bahwa antara Penguggat dan Tergugat merupakan pasangan yang sah, adanya alat bukti, adanya keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan serta adanya gugatan yang diajukan oleh Pengugat mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Kutipan Akta Perkawinan telah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya. Disarankan untuk Suami Isteri hendaknya sebelum bercerai dapat memikirkan kembali segala akibat yang akan ditimbulkan akibat percerian. Kedewasaan dalam menjalankan hubungan rumah tangga sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Bagi pasangan yang telah bercerai karena merupakan jalan yang terbaik hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan satu sama lain.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Kabupaten Lampung Barat ]]>
<![CDATA[Lintje Anna Marpaung]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Rian Hero Juliansa]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 2 (2021): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.854 KB)
|
DOI: 10.31004/innovative.v1i2.28
<![CDATA[Perjanjian Bagi Hasil bentuk dari salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah namun obyeknya bukan tentang tanah namun sesuatu yang berkaitan dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya Bagi Hasil tanah masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat, dikarenakan adanya yaitu perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak, salah satunya yang terdapat di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat masih banyak dilakukan perjanjian bagi hasil dan sudah dilaksanakan sejak dahulu, namun perjanjian bagi hasil ini terkadang terdapat beberapa faktor penghambat yang menimbulkan permasalahan dikalanggan masyarakat Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat.]]>
