Articles
<![CDATA[Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Destruction (Vandalism) at the Long Port Loading and Unloading Workforce Cooperative Office (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Evan Ruzyantara]]>;
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>
<![CDATA[ IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol 2, No 1 (2023): February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/ijrael.v2i1.321
<![CDATA[This type of crime of destruction or vandalism is one of the most common crimes in society, which occurs in almost every region in Indonesia. The problem in this research is how to apply criminal sanctions to the perpetrators of the crime of vandalism at the Cooperative Office for loading and unloading workers at the port of Panjang (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/PN.Tjk), as well as the judge's considerations in passing a decision on the perpetrators of the crime of vandalism at the Cooperative Office for loading and unloading workers at the Long Port (Decision Study Number: 1199/Pid.B/2021/ PN.Tjk). This research includes qualitative research. Qualitative methods allow researchers to get to know people or individuals firsthand and watch them as they express opinions and draw conclusions. Application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of destruction (vandalism) at the Long Port Loading and Unloading Workforce Cooperative Office, Defendant AN who is proven guilty where the Defendant has violated and fulfilled the elements in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code accompanied by good legal facts through the testimony of the Defendant, witnesses and evidence available at trial. The application of material criminal sanctions applied by judges based on the elements of Article 406 of the Criminal Code is appropriate and fulfilled. Thus, according to the author, the accused has received a deterrent effect and has not repeated his actions.]]>
<![CDATA[GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP TUNGGAKAN PEMBAYARAN BARANG FARMASI KEPADA PERUSAHAAB DISTRIBUTOR FARMASI (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Risti Dwi Ramasari]]>;
<![CDATA[Intan Nurina]]>;
<![CDATA[Reza Uyundoya]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2936
<![CDATA[Default comes from the Dutch language "wanprestastie", which means non-fulfillment of achievements or obligations that have been assigned to certain parties in an engagement, both agreements born of an agreement or agreements arising from a law. According to the Legal Dictionary, default means negligence, negligence, default, not fulfilling its obligations in the agreement. Legal Consequences of Default Against Arrears in Payment of Pharmaceutical Goods to Pharmaceutical Distributor Companies in Decision Number 15/Pdt.Gs/2022/ PN. Tjk is that Muhamad Sutedjo must pay his payment obligations to the Plaintiff Rp. 113,424,307.50 (one hundred thirteen million four hundred twenty four thousand three hundred seven rupiah and fifty cents). And plus paying interest of 6% (six percent) per year from IDR 113,424,307.50 (one hundred thirteen million four hundred twenty four thousand three hundred seven rupiah fifty cents) starting from June 14, 2022 (due date of subpoena second from the Plaintiff) until this decision was read out and the Basis for consideration of the Judge in imposing a decision on default in the arrears of payment for pharmaceutical goods to a Pharmaceutical Distributor Company in Decision Number 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk is based on the provisions in Article 1320 KUH Civil requirements for the validity of an agreement, Article 1925 of the Civil Code Jo Article 163 HIR/283 RBg because the Defendant did not dispute, Supreme Court Jurisprudence Number 063 K/PDT/1987 concerning Addition of interest of 6% of the principal amount of the loan and Article 18 paragraph (1) Perma Number 4 of 2019 concerning Amendments to Perma Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims.]]>
<![CDATA[Risiko Hukum Sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Risiko Dalam Keberlakuan Digitalisasi Sektor Jasa Perbankan ]]>
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>;
<![CDATA[Megi Saputri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perbankan merupakan jantung dan motor penggerak dalam perekonomian terutama dalam kredit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah setiap perusahaan yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan meminjamkan simpanan tersebut kepada individu dan bisnis dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Perubahan dilakukan pada sektor perbankan, terutama setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai akibat dari perubahan operasi bank pembangunan sebagai tanggapan atas pergeseran konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah bertahun-tahun permintaan masyarakat akan layanan perbankan yang terus bertambah, sektor ekonomi, dan perbankan khususnya, mencapai tingkat di mana Undang-Undang Perbankan yang lama tidak lagi mampu mengikuti kesulitan dan komplikasi yang terjadi. Untuk meningkatkan unsur hukum perbankan dan menghindari kejahatan keuangan, manajemen risiko hukum merupakan komponen penting. Pendekatan normatif dan empiris terhadap hukum digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa perlindungan konsumen penyimpan dana dalam perbankan di era digitalisasi di lakukan dengan perlindungan yang tidak disebutkan secara terang-terangan (implisit) dan perlindungan yang disebutkan secara jelas (eksplisit ) serta akibat hukum dari pelanggaran manajemen risiko salah satunya adalah pembiayaan yang tidak sehat yang disebabkan oleh ikatan yang lemah yaitu jaminan yang tidak sempurna sehingga sulit untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika terjadi risiko kredit.Otoritas jasa keuangan telah menyediakan antisipasi kredit macet yaitu menambah pencadangan secara gradual.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Novita Jaya Putri]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4424
<![CDATA[Saat ini Indonesia rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau illegal. Negara seperti Indonesia menjadi sarana untuk di jadikan tempat perlintasan narkotika, oleh karena itu kejahatan narkotika ini bukan lagi kejahatan yang sifatnya bersakala kecil, tetapi telah menjadi permasalahn seluruh elemen bangsa dan nasional, yang juga sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di negara lain. Oleh karena itu data perkembangan kasus pidana narkotika ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk), untuk mengetahui apasaja yang menjadi faktor Penghambat Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi PutusanNomor :15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengadili kasus anak yang didakwa dengan perdagangan narkotika, hakim mempertimbangkan usia anak dan seberapa meyakinkan kesaksian mereka. Jika tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan anak, hakim dapat tetap menghukum anak tersebut dengan menerbitkan catatan kriminal dan mewajibkan mereka untuk mengikuti rehabilitasi atau pelatihan kerja.]]>
<![CDATA[Strengthening Institutions Recipient of Compulsory Reporting Against the Prevalence of Drug Abusers in Lampung Province ]]>
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Erlina B.]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>;
<![CDATA[Hendri Dunan]]>
<![CDATA[ INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 4 No. 2 (2022): INFLUENCE: International Journal of Science Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Global Writing Academica Researching and Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/influencejournal.v4i2.71
<![CDATA[The Recipient Institution of Compulsory Reporting opens the way for the government to eradicate drugs and cure the victims of drug abusers. Even so, socialization is felt to be lacking in society. People still view that victims of drug abuse are criminals and those who use drugs have a very big disgrace if they are known by their families and the surrounding community. The problems in this study are: How to strengthen the institution receiving the obligation to report on the prevalence of drug abusers in the province of Lampung? and What are the obstacles faced by recipient institutions that are required to report the prevalence of drug abusers? The research method used is a normative and empirical juridical approach. The results of the discussion in this study are the strengthening of reporting institutions on the prevalence of drug abusers in Lampung Province, including reporting drug abusers to mandatory reporting recipient institutions. After receiving mandatory reporting, a team of doctors consisting of doctors and psychologists conducts an assessment of narcotics abusers. The second process is the mechanism for implementing the rehabilitation through the Reporting Recipient Institution. Furthermore, addicts are tested urine (urinalysis) to detect the presence/absence of narcotics in the body of narcotics abusers. Provision of basic counseling is intended to increase patient motivation. The next stage is a re-evaluation which is intended to ensure that narcotics abusers are indeed using drugs or not. Narcotics addicts who have undergone mandatory reporting (shown by having an IPWL card) will not be legally processed. Constraints faced by recipient institutions are required to report on the prevalence of drug abusers in Lampung Province, including those related to regulatory policy constraints, socialization policies, coordination policies, human and institutional resources and management.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang ]]>
<![CDATA[Mecinius Mecinius]]>;
<![CDATA[Risti Dwi Ramasari]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>
<![CDATA[ JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v1i2.1120
<![CDATA[Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak atas merek merupakan lingkup Hak Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yaitu bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101 serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait yaitu penegakan hukum dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena merugikan perusahaan yang mempunyai merek tersebut. Serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yang terdapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, maka jelas bahwa tindak pidana pidana yang dilakukan oleh Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno Alm sebagai terdakwa sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah tepat dan benar]]>
<![CDATA[Implementation of the Utilization of West Lampung Traditional Cultural Expression in the Legal System Perspective of Intellectual Property ]]>
<![CDATA[Erlina B.]]>;
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>
<![CDATA[ ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 5 No. 3 (2022): ENDLESS : International Journal of Future Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Global Writing Academica Researching & Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/endlessjournal.v5i3.99
<![CDATA[The embodiment of West Lampung Traditional Cultural Expressions has not been optimal both in terms of intellectual property protection and in terms of its usefulness for the local community of West Lampung. In this article, we will discuss how intellectual property legal protection is implemented if it is implemented in the protection of traditional cultural expressions and how far has the West Lampung Regency Government tried to protect and utilize the potential of traditional cultural expressions. This article aims to identify a model of protection against traditional cultural expressions in West Lampung by using normative and empirical legal research methodologies. The results of the discussion show that the Protection of Traditional Cultural Expressions is carried out based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Conservation and Government Regulation Number 6 of 2017. 2015 concerning Museums, and Regulation of the Minister of Culture Number 106 concerning Indonesian Intangible Cultural Heritage in addition to the autonomy of the Regional Government of West Lampung Regency has also made efforts to preserve istiadar custom through the Regional Regulation of West Lampung Regency Number 14 of 2000 concerning the Guidance, Preservation, and Development of Indigenous Peoples. and Customary Institutions. The West Lampung Regency Government also seeks to protect and preserve traditional cultural expressions by participating in activities such as traditional festivals organized by the Lampung Provincial Government so that the existence of traditional cultural expressions in West Lampung Regency is known to the public. However, overall the protection of the majority of traditional cultural expressions has not been inventoried and utilized optimally, including the traditional cultural expressions of West Lampung. There should be immediate efforts to regulate the protection of traditional cultural expressions in a sui generis manner apart from the Copyright Law.]]>
<![CDATA[PEMULIHAN HAK ANAK DARI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Devira Devira]]>;
<![CDATA[Masayu Nirmala Sukma]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i6.624
<![CDATA[Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap akhir-akhir ini mengingatkan kembali bahwa adanya situasi darurat yang dialami beberapa orang dan membutuhkan payung hukum yang komperehensif bagi masyarakat untuk menekan kekerasan seksual. Di waktu yang bersamaan pula, RUU PKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dinyatakan dilempar pada Porlegnas (Program Legislasi Nasional) 2021. Hal ini berdampak besar bagi para korban dikarenakan isi RUU PKS yang memiliki kebijakan atau sistem yang memadai untuk pencegahan kekerasan seksual dan sistem yang memadai untuk pemulihan korban sampai sekarang pun belum di sah-kan. Akibatnya, korban pun sampai sekarang belum mendapatkan hak sepenuhnya disaat itu pula korban juga mengalami dampak yang berat yaitu trauma. Fasilitas yang seharusnya bisa didapatkan oleh korban nyatanya 60% rusak sehingga menimbulkan masalah baru sampai adanya ancaman ke korban maupun orang-orang sekitarnya. Penelitian ini merupakan konsep sebuah rumah aman yang bertujuan untuk melindungi dan menampung para korban kekerasan seksual diharapkan bisa menjadi suatu dongkrak-an bagi pemerintah untuk memfasilitasi para korban yang selama ini masih tabu untuk dibantu hingga membantu mereka bangkit melalui lingkungan positif. Proyek ini bersifat eksperimental, tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya sendiri. Melalui film 27 Steps of May, proyek ini mempunyai cara untuk bernarasi untuk menggubah proses korban untuk sembuh menjadi arsitektur yang memahami korban.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual: Melalui Studi di Universitas Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>;
<![CDATA[M Cakra Bima]]>;
<![CDATA[Arya Dwi Yuda]]>;
<![CDATA[Hazbullah Indra Rajasa]]>
<![CDATA[ Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April :Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/doktrin.v2i2.2558
<![CDATA[This scientific article aims to determine the implementation of Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, factors inhibiting the implementation of Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and to find out how the realization of the formation of an anti-sexual violence task force, (Study at Bandar Lampung University), the efforts made by universities in realizing the Minister of Education, Culture, Technology and Research Regulation N0.30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence on Campus Sexual Violence (Study at Bandar Lampung University). The research method in writing this scientific article uses empirical juridical methods. The results of the research show that the formation of an anti-sexual violence task force has not yet been fully realized because the Ministry of Education and Culture is still designing the scheme and mechanism for its formation. The formation of a task force must be realized immediately to prevent ongoing sexual violence and provide information on the importance of efforts that must be taken to prevent sexual violence from occurring.]]>
<![CDATA[Analysis of Procedures and Obstacles in the Child Adoption Process Based on Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption ]]>
<![CDATA[Ramasari, Risti Dwi]]>;
<![CDATA[Seftiniara, Intan Nurina]]>;
<![CDATA[Qhalos, Diva Alisti]]>
<![CDATA[ QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2153
<![CDATA[Adoption is a legal act that transfers the child's care and responsibility for the care, education and raising of the child from the child care institution or biological parent's family to the adoptive parent's family. In order for a child to be adopted to be legally recorded, it must go through the role of the Social Service which is then referred to the District Court for a decision. This research is because there are still many people who do not understand the process of child adoption, causing child adoption to be invalid and deviating from the law. So the aim of this research is to discuss child adoption procedures which are related to the role of the Social Service in terms of the feasibility of adopting a child based on Government Regulation Number 54 of 2007 and analyze the factors that hinder child adoption. The research method used is empirical juridical, where researchers examine data obtained directly from interviews with Judges at the Tanjung Karang Court and the Head of the Lampung Province Social Service as well as Academics for Empowerment and Protection of Women and Children by looking at the operation of the current laws. This research uses a qualitative approach to data analysis. Qualitative research always focuses on phenomena involving humans, carried out in a natural, comprehensive and interpretive manner. The results of this research show that what causes many child adoptions to be illegal is due to Indonesia's diverse legal order, namely Islamic law, customary law and positive law, resulting in the concept of child adoption being different in each region. Then, the obstacles to adoption are caused by internal factors from the Social Service itself and external factors from biological parents, children and prospective adoptive parents.]]>
