Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.039
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Yustitiabelen Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) DE'RECHTSSTAAT YUSTISI JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Progressive Law Review Jurnal Yustisiabel Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Hukum Malahayati Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JURNAL RETENTUM Influence: International Journal of Science Review Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity ENDLESS : International Journal of Future Studies Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Intan Nurina Seftiniara
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Hukum Upaya Banding Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Perkara Putusan Nomor 182/Pid/2024/PT TJK) Hartono, Bambang; Seftiniara, Intan Nurina; Heavent, Ruddy
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5256

Abstract

Tindak pidana penipuan merupakan masalah hukum yang signifikan dalam masyarakat, melibatkan upaya individu untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal melalui tipu daya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis putusan nomor 182/Pid/2024/PT TJK, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses banding. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara penipuan berdasarkan putusan tersebut dan bagaimana peran JPU dalam proses banding untuk perkara penipuan. Temuan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi sebelum mengambil keputusan, serta menerapkan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penjatuhan hukuman. Sementara itu, JPU mengajukan banding karena merasa putusan terlalu ringan dan tidak menciptakan efek jera. Hasil analisis menunjukkan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara penipuan, serta perlunya peran aktif JPU dalam menjaga kepentingan masyarakat.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Nomor: 194/Pid.B/2024/PN TJK) Seftiniara, Intan Nurina; Munandar, Tarisya Arliani
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5275

Abstract

Penganiayaan sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat adalam putusan nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk  dan Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka dalam putusan nomor 194/Pid.B/2024/PN Tjk, pemelitian ini juga menggunkan metode Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis adapun hasil penelitian yaitu faktor kesalahpahaman yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami luka, sehingga menjadi terdakwa tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penganiayaan kepada korban. Dan Pertangujawaban telah dilakukan sesuai fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Supandi Als Andi Bondel Bin Karna secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka” dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 Tahun.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor:115/Pid.B/2024/Pn Liw) Seftiniara, Intan Nurina; Pasaribu, Irma Wati
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5327

Abstract

Pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak harkat dan martabat korban. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan diperluas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku pemerkosaan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, dampak terhadap korban, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum sudah tersedia, tantangan dalam proses pembuktian dan bias gender masih menjadi hambatan signifikan. Pendekatan hukum yang berbasis pada hak asasi manusia dan perlindungan korban sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif dalam menangani kasus pemerkosaan.
Risiko Hukum Sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Risiko Dalam Keberlakuan Digitalisasi Sektor Jasa Perbankan Diane Zaini, Zulfi; Nurina Seftiniara, Intan; Saputri, Megi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2684

Abstract

Perbankan merupakan jantung dan motor penggerak dalam perekonomian terutama dalam kredit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah setiap perusahaan yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan meminjamkan simpanan tersebut kepada individu dan bisnis dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Perubahan dilakukan pada sektor perbankan, terutama setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai akibat dari perubahan operasi bank pembangunan sebagai tanggapan atas pergeseran konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah bertahun-tahun permintaan masyarakat akan layanan perbankan yang terus bertambah, sektor ekonomi, dan perbankan khususnya, mencapai tingkat di mana Undang-Undang Perbankan yang lama tidak lagi mampu mengikuti kesulitan dan komplikasi yang terjadi. Untuk meningkatkan unsur hukum perbankan dan menghindari kejahatan keuangan, manajemen risiko hukum merupakan komponen penting. Pendekatan normatif dan empiris terhadap hukum digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa perlindungan konsumen penyimpan dana dalam perbankan di era digitalisasi di lakukan dengan perlindungan yang tidak disebutkan secara terang-terangan (implisit) dan perlindungan yang disebutkan secara jelas (eksplisit ) serta akibat hukum dari pelanggaran manajemen risiko salah satunya adalah pembiayaan yang tidak sehat yang disebabkan oleh ikatan yang lemah yaitu jaminan yang tidak sempurna sehingga sulit untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika terjadi risiko kredit.Otoritas jasa keuangan telah menyediakan antisipasi kredit macet yaitu menambah pencadangan secara gradual.
CRIMINAL LIABILITY OF A DOMESTIC ASSISTANT WHO COMMITS THE CRIME OF THEFT IN THE EMPLOYER'S HOUSE BY DUPLICATING THE ROOM KEY Putri, Marsanda; Ramasari, Risti Dwi; Seftiniara, Intan Nurina
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.12432

Abstract

Theft according to Decision Number: 719/Pid.B/2023/PN. The incident, in which the perpetrator was the victim's domestic assistant (hereinafter abbreviated as ART), began on Friday, June 16, 2023, when the witness Desi Laurina took the witness's child to therapy in Solo for 20 days normative legal norm method of legal research, namely the review of the results of an investigation into the criminal liability of a domestic servant who commits the crime of theft, through a review of various literature, not limited in time and place, as well as a review of various literature in the form of books in the employer's house Duplicating room keys based on Decision No. 719 /Pid.B/2023/PN Tjk. Acts committed by the accused shall be punished with a prison sentence of 2 months and 20 days, as determined by the panel of judges of the Tanjungkarang District Court Class 1 A on September 18, 2023. And the judge's considerations when deciding on this perpetrator of the crime of theft in the employer's house by duplicating the room key on the basis of Decision No. 719/Pid.B/2023/PN Tjk. It is unreasonable and does not comply with the provisions of current laws and regulations, and the author believes that the jury's verdict is too lenient for the perpetrator who committed the crime of theft, causing public unrest and the employer causes harm to the defendant, so that no deterrent effect can be achieved for the perpetrator. Suggestions for law enforcement officers to take appropriate measures regarding the crime of theft and provide strict legal sanctions because the theft committed by the accused is very harmful to other people and disturbs the community. However, the sentence imposed is only two months in prison
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/PN.TJK) B, Erlina; Seftiniara, Intan Nurina; Adinda, Salsabilla
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9057

Abstract

Tanah mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia dan menjadi kebutuhan primer sebagai lahan permukiman. Konsep kepemilikan Hak atas tanah dan sertifikat tanah di Indonesia yaitu, hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya. Selain itu, sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sengketa tanah yang sering terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Setiap jual beli tanah maupun bangunan, ketika transaksinya sudah selesai pasti akan mengurus terkait sertifikat. Dalam studi kasus putusan disini yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah. Yang mana didalam kasus tersebut ada pihak yang bersepakat untuk membentuk suatu perikatan melalui jual beli tanah. Tetapi dalam faktanya, jual beli tanah tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan salah satu pihak melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi suatu prestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan penggugat tidak diterima karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah akibatnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 2.425.000. Serta faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli tanah harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu Pertama, harus ada perbuatan. Kedua, perbuatan itu harus melawan hukum. Ketiga, adanya kerugian. Dan Keempat, Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Jual-Beli Tanah
Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Intan Nurina Seftiniara; M.Cakra Bima; Dodi Setiawan
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1664

Abstract

Handling criminal acts of human trafficking in Indonesia, as mandated by Law Number 21 of 2007, involves aspects of protection and rehabilitation of victims. This article discusses the implementation of protection and rehabilitation in accordance with the mandate of the law, with a focus on the involvement of non-governmental organizations and international cooperation in increasing the effectiveness of these efforts. Addressing the complex nature of human trafficking requires collaboration across sectors and countries. The involvement of non-governmental organizations brings deep expertise and sensitivity, enriching protection and rehabilitation programs. In addition, international cooperation through organizations such as UNICEF and IOM broadens the reach of efforts and provides important global support. Obstacles such as cross-border complexity, limited resources, and lack of coordination between agencies are challenges, but corrective steps through harmonization of regulations, adequate budget allocation, and increased coordination can strengthen the law enforcement system. Developing community education, regular program evaluation, and sensitivity to cultural and gender aspects are also a focus in strengthening protection and rehabilitation. By identifying obstacles and taking appropriate corrective steps, efforts to deal with human trafficking crimes can become more holistic and effective.
Pendidikan Anti Korupsi sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum Heryansyah, Ricky; syah, Aldian; Riski Fajirin Tajipar; Mahardika, Andre; Nurina Seftiniara, Intan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4140

Abstract

Masalah korupsi di Indonesia telah menjadi beban struktural yang menghambat kemajuan dan melumpuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Hingga saat ini, solusi dominan adalah intervensi represif melalui penegakan hukum, tetapi pendekatan ini seringkali tidak efektif karena gagal mengatasi kelemahan sistematis dan budaya yang mengakar dalam birokrasi. Pendidikan anti-korupsi memiliki peran transformatif, melampaui sekadar cara moral untuk menjadi landasan utama bagi reformasi birokrasi substantif dan penegakan hukum yang adil. Upaya menanamkan nilai-nilai etika dan moralitas anti-korupsi sejak usia dini merupakan prasyarat mutlak untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebagian besar ditentukan oleh sinergi yang kuat antara pendidikan karakter, perbaikan mendasar dalam birokrasi, dan komitmen terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu.
The Accountability for Self-Defense (Noodweer) in a Ruling on Assault Resulting in Severe Injury (Case Study of Decision Number 76/Pid.B/2025/PN TJK) Sidabutar, Bayu; Seftiniara, Intan Nurina; Hartono, Bambang
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1591

Abstract

This study examines criminal liability for self-defense (noodweer) in cases of assault resulting in serious injury, focusing on Decision Number 76/Pid.B/2025/PN TJK. The research analyzes the factors causing the assault within the context of self-defense and the criminal responsibility of defendants who exceed the limits of lawful self-defense. The study employs both normative juridical and empirical approaches, using secondary data such as legislation, criminal law literature, and court decisions, as well as primary data obtained through interviews with investigators, prosecutors, judges, and the defendant. The findings indicate that the assault resulted from a complex interaction of internal and external factors, including emotional instability, economic pressure, an unfavorable environment, a culture of violence, and direct provocation and sudden attacks by the victim. Although the defendant acted under threat, the response was disproportionate and constituted excessive self-defense (noodweer exces). Consequently, the court held the defendant criminally liable under Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code and imposed a one-year prison sentence. The study emphasizes that lawful self-defense must be proportional and not excessive.
IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN (BEST INTEREST OF THE CHILD) DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK) Yudari Risma Pertiwi; Endang Prasetyawati; Intan Nurina Seftiniara
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7705

Abstract

Latar Belakang: Perlindungan anak di Indonesia menghadapi tantangan implementasi prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam peradilan pidana anak, khususnya kasus pencabulan anak, ditunjukkan peningkatan laporan KPAI dan kesenjangan prosedural penerapan keadilan restoratif. Tujuan Penelitian: Menganalisis implementasi Best Interest of the Child pada kasus pencabulan anak Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dan mengevaluasi apakah sanksi peradilan mencerminkan prinsip tersebut. Jenis dan Metode Penelitian: Penelitian yuridis normatif dengan dukungan empiris melalui purposive sampling satu putusan pengadilan, wawancara semi-terstruktur dengan lima narasumber kunci (penyidik polisi, jaksa, hakim, staf LPKA, pekerja sosial LPKS), dan analisis deskriptif-analitik. Populasi dan Sampel: Seluruh putusan pencabulan anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang; sampel: Putusan 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Instrumen dan Teknik Analisis Data: Dokumen putusan, pedoman wawancara, laporan LITMAS; analisis deduktif triangulasi norma hukum dan realitas lapangan. Hasil Penelitian: Implementasi meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan rehabilitasi menyeimbangkan pertanggungjawaban dengan rehabilitasi melalui pidana 4 bulan LPKA ditambah pelatihan kerja 2 bulan LPKS. Kesimpulan: Sanksi peradilan mencerminkan prinsip Kepentingan Terbaik melalui pendekatan restoratif yang mengutamakan perkembangan anak daripada retribusi.
Co-Authors Abdi Saputra Jaya Tumanggor Adinda, Salsabilla Afif, Al Harits Maulana Akbar, Daffa Alrizqi Alif Atasyah, Muhammad Anggara, Yoga Tri Arief Rahman, Rendhy Arya Dwi Yuda Asia Bagus, Putri Khailla Bambang Hartono Bambang Hartono Devira Devira Dicko Ade Aryandhana Dodi Setiawan Edi Prayitno Erlina B Erlina B Evan Ruzyantara Fadel Wildinata, Muhammad Ilham Faqih Ahmad Onky Febriansyah, M. Abi Ginting, Ahmad Abdul Aziz Gumay, Justitia Muharram Hazbullah Indra Rajasa Heavent, Ruddy Heryansyah, Ricky Hussein, Thendy Irma Wati Pasaribu Lidendra, Nopril Zaki Louis Gandhi Amanda M Cakra Bima M.Cakra Bima Mahardika, Andre Masayu Nirmala Sukma Mecinius Mecinius Megi Saputri Melisa Safitri Muhammad Arief Rahman Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Munandar, Tarisya Arliani Nazori, Iwan Norma, Tria Dara Novita Jaya Putri Pasaribu, Irma Wati Pragusta putri, Renia Putri Lidia Damayanti Putri, Intan Kartika Putri, Marsanda Qhalos, Diva Alisti Rahma, Luthfiah Ramadani, M Ridho Rangga Wijaya Reza Uyundoya Rifandy Ritonga Riski Fajirin Tajipar Risti Dwi Ramasari Riza Muhida Riza, Muhammad Rohim, Arif Maulana S. Endang Prasetyawati Saniyya Fadhilah Agustine Saputri, Megi Sheila Monica Yohanes Sidabutar, Bayu Siti Nurhaliza Sukma, Masayu Nirmala Suta Ramadan Syah, Aldian Tami Rusli Widyatama, Fariq Fadhilla Yanuar Dwi Prastyo Yasa, Mela Yudari Risma Pertiwi Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini