Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.008
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Yustitiabelen Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) DE'RECHTSSTAAT JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Progressive Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal Presumption of Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Hukum Malahayati Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JURNAL RETENTUM Influence: International Journal of Science Review Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity ENDLESS : International Journal of Future Studies Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Intan Nurina Seftiniara
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Pemberitaan yang Tidak Benar Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Studi Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung) Ginting, Ahmad Abdul Aziz; Jainah, Zainab Ompu; Seftiniara, Intan Nurina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan   berita tidak benar  bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan mekanisme sebagai berikut : Pendaftaran Gugatan, Membayar Panjar Biaya Perkara, Registrasi Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung yaiu Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL PENIPUAN DENGAN MEMANIPULASI AKUN PADA FACEBOOK (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/ 2022/Pn.Tjk) Rusli, Tami; Seftiniara, Intan Nurina; Nazori, Iwan
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.694 KB)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertangungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebookdan Faktor-Faktor Pelaku melakukan Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook, metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan empiris, adapun hasil penelitian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penadahan sebagaimana bunyi Pasal 480 Ayat (2) KUHP mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, maka Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan ; dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan dalam Putusan 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Para pelaku dipengaruhi oleh 4 faktor utama yakni faktor keimanan, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi dan budaya, yang mana empat faktor ini yang menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan. Kata Kunci: Penadahan, Hasil Penipuan, Memanipulasi Akun.
TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl) Seftiniara, Intan Nurina; Rusli, Tami; Rahma, Luthfiah
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.995 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan, untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Tetapi untuk memperoleh pemindahan hak atas tanah dan balik nama harus memiliki akta yang dibuat oleh PPAT karena pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dan eksepsi gugatan Penggugat terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan ganti kerugian memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan sehingga hal tersebut menyangkut atau meru pakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan/Menjual Karya Seni Penggemar (Fan Art) Orang Lain Tanpa Izin Di Internet B, Erlina; Seftiniara, Intan Nurina; Sukma, Masayu Nirmala
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i1.2935

Abstract

Many people use fan art to use it as merchandise such as key chains, clothes, photo cards, accessories, including distributing their work without the permission of the fan art creator. The problem in this research is what are the factors that cause copyright infringement for using/selling other people's fan art without permission on the internet and how to enforce the law against copyright infringement for using/selling fan art? other people without permission on the internet. This research approach is normative juridical such as literature studies and empirical juridical such as data from the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Lampung Regional Office. Data analysis was carried out qualitatively. The research results show that the factors that cause copyright infringement are, first, lack of public knowledge and understanding of copyright protection. Second, to seek personal profit for commercial purposes. Third, the law enforcement aspect is still weak, because the creator did not take the matter to legal action. Law enforcement for copyright infringement has been regulated, but because of the offense of complaints, as long as the creator does not make a complaint, copyright disputes cannot be processed through criminal acts
Tinjauan Tentang Keabsahan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/Pn.Mgl) Rahma, Luthfiah; Rusli, Tami; Seftiniara, Intan Nurina
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan, untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Tetapi untuk memperoleh pemindahan hak atas tanah dan balik nama harus memiliki akta yang dibuat oleh PPAT karena pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dan eksepsi gugatan Penggugat terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan ganti kerugian memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan sehingga hal tersebut menyangkut atau meru pakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak. 
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/ 2022/PN.Tjk) Nazori, Iwan; Rusli, Tami; Seftiniara, Intan Nurina
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6453

Abstract

Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertangungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebookdan Faktor-Faktor Pelaku melakukan Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook, metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan empiris, adapun hasil penelitian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penadahan sebagaimana bunyi Pasal 480 Ayat (2) KUHP mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, maka Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan ; dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan dalam Putusan 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Para pelaku dipengaruhi oleh 4 faktor utama yakni faktor keimanan, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi dan budaya, yang mana empat faktor ini yang menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan. 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Handphone Di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/ PN.Tjk.) Ramasari, Risti Dwi; Seftiniara, Intan Nurina; Gumay, Justitia Muharram
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14590741

Abstract

Article 480 1 of the Criminal Code concerning the crime of detention explains that detention is part of the property crime listed in Chapter XXX of the Criminal Code, regarding the offense of providing assistance after the crime has occurred. Detention is usually aimed at enriching oneself, one way or another, this must not be allowed, so that one can profit from crimes committed by others. Detention is always related to goods "obtained from criminal acts" and is a property crime. We often encounter criminal cases of detention in everyday life. The main causal factor is the habit of the perpetrator in committing criminal acts and of course this can occur because of the opportunity for the perpetrator to commit the criminal act of detention.One of the cases of criminal acts of wiretapping that often occurs in Indonesia is tapping cell phones or cell phones.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Konten yang Memiliki Muatan Asusila (Studi Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Hartono, Bambang; Seftiniara, Intan Nurina; Anggara, Yoga Tri
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 1, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3610

Abstract

Salah satu dampak negatif dari majunya suatu teknologi informasi ada penyebaran yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan juga kejahatan tersebut tidak mengenal batas teritorial kapanpun dan dimana pun bisa muncul.Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun masyarakat diberikan hak kebebasan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat yang tegas dan memaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila adalah pidana penjara dan denda.
- PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA : - Ramadani, M Ridho; Lidendra, Nopril Zaki; Widyatama, Fariq Fadhilla; Arief Rahman, Rendhy; Seftiniara, Intan Nurina
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4508

Abstract

Pendidikan Anti Korupsi tentu sangat efisien bilamana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda tidak hanya kalangan mahasiswa akan tetapi juga peserta didik pada jenjang SMA/Sederajat melalui mata pelajaran tersendiri. Sehingga ketika menjadi mahasiswa generasi muda terdidik ini mampu meimplementasi Pendidikan Anti Korupsi dengan menjadi kader untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan cara pencegahan melalui Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi, sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul: (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk) Zainab Ompu Jainah; Intan Nurina Seftiniara; Muhammad Yudha Novandre
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 1 No. 2: Februari 2022
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v1i2.117

Abstract

Crimes committed by a criminal will have a risk that must be borne by a criminal, this risk may result in the perpetrator of the crime having to account for his actions in the form of confinement which of course is based on the provisions stated in positive Indonesian law, namely according to what is stated in the law. In the Criminal Code, accountability is one of the forms of crime that must be accounted for by the perpetrator of the crime, in committing the crime it is known that there are several factors that cause the perpetrator to commit a crime, the result of a crime committed by the perpetrator has an impact on the victim, resulting in the victim the condition of his health became bad, due to the persecution in the form of beatings by the perpetrators.
Co-Authors Adinda, Salsabilla Agustine, Saniyya Fadhilah Akbar, Daffa Alrizqi Alif Atasyah, Muhammad Anggara, Yoga Tri Arief Rahman, Rendhy Arya Dwi Yuda Asia Bagus, Putri Khailla Bambang Hartono Bambang Hartono Devira Devira Dodi Setiawan Edi Prayitno Erlina B Erlina B. Evan Ruzyantara Faqih Ahmad Onky Febriansyah, M. Abi Ginting, Ahmad Abdul Aziz Gumay, Justitia Muharram Hazbullah Indra Rajasa Heavent, Ruddy Hendri Dunan Hussein, Thendy Irma Wati Pasaribu Lidendra, Nopril Zaki Louis Gandhi Amanda M Cakra Bima M.Cakra Bima Masayu Nirmala Sukma Mecinius Mecinius Megi Saputri Melisa Safitri Melisa Safitri Muhammad Arief Rahman Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Munandar, Tarisya Arliani Nazori, Iwan Norma, Tria Dara Novita Jaya Putri Pasaribu, Irma Wati Putri Lidia Damayanti Putri, Intan Kartika Putri, Marsanda Qhalos, Diva Alisti Rahma, Luthfiah Ramadani, M Ridho Reza Uyundoya Rifandy Ritonga Risti Dwi Ramasari Riza Muhida Riza, Muhammad S Endang Prasetyawati Sheila Monica Yohanes Sidabutar, Bayu Siti Nurhaliza Sukma, Masayu Nirmala Suta Ramadan Tami Rusli Tumanggor, Abdi Saputra Jaya Widyatama, Fariq Fadhilla Wijaya, Rangga Yanuar Dwi Prastyo Yudari Risma Pertiwi Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini