Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Benny Karya Limantara
KEADILAN PROGRESIF Vol 7, No 1 (2016): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1315.94 KB)

Financial Supervisory Agency (BPKP) as an internal auditor for the government increasingly felt by the citizens' demands for state officials who are clean and free of corruption, collusion and nepotism ( KKN ) as mandated by Law No. 28 of 1999 , and the demands on openness and good governance. BPKP is the Financial and Development Supervisory Agency which is a non-departmental institutions established by the President by Presidential Decree , so that BPKP is directly responsible to the President related to performance. The principal tasks of the Finance and Development Supervisory Agency ( BPKP ) is carrying out government duties in the field of financial supervision and development in accordance with the provisions of the legislation in force ( Article 52 of Presidential Decree No. 103 of 2001 on Status, Duties , Functions, Organizational Structure and Work Procedures of Non Departmental Government Institutions ).

Analisis Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar yang di Lindungi Benny Karya Limantara
PRANATA HUKUM Vol 10 No 2 (2015): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v10i2.202

Natural resources and ecosystem of Indonesia plays an important role for the life in the present and future development of natural resources and its ecosystem is an integral part of national sustainable development as the implementation of Pancasila. The problem in this research is how the implementation of the duties and functions of Civil Servant Investigators Lampung BKSDA in offenses wildlife. Based on the research and discussion, it was stated that the duties and functions of civil servant investigators BKSDA Lampung in offenses wildlife is protected in accordance with provisions stipulated in the Criminal Procedure Code and Act No. 5 of 1990, this means that investigators with the authority as investigators have a legal obligation, namely; (1) notify and report on the investigations conducted by the Police as investigators report the commencement of the investigation, (2) inform the development of the investigations conducted by the Police Investigator, (3) may ask for guidance and assistance as needed investigation, (4) notify the termination of the investigation is done, (5) submit the case file, the suspect and the evidence to the Public Prosecutor through the Police Investigators.

PUNISHMENT SYSTEM POLICY IN THE PREVENTION EFFORT TO CRIMINAL ACT OF MURDER (CASE STUDY OF MURDER UNDER DRUNKENNESS) Bambang Hartono; Benny Karya Limantara
International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) 2016: 3th IConLBG
Publisher : UBL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (985.322 KB)

Research on punishment system policy in the prevention effort to criminal act of murder (case study of murder under drunkenness) which aims to answer problems about: (1) How punishment system policy to criminal act of murder which is currently at? (2) How punishment system policy to the criminal act of murder in the future? This research uses a juridical-normative as the main approach and comparative approach, namely the punishment system policy to the criminal act of murder (case study of murder under drunkenness) that exist in the Criminal Code with that is in the concept of the Criminal Code and also comparison problems the criminal act of murder under drunkenness between the concept of the Criminal Code of other countries. Punishment system policy to the criminal act of murder in Criminal Code currently does not mention the issue of commission and omission are clearly so in the punishment matter of criminal act of murder under drunkenness uses of the principle of judge consideration.

Criminal Law Policy As An Effort Of Overcoming Crime Towards Protected Animals Benny Karya Limantara; Bambang Hartono
International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Vol 1 (2015): 3rd IMCoSS 2015
Publisher : Bandar Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research discusses about criminal law policy in determining direction of the criminal offense prevention policy protected animals now in Indonesia and in the foreseeable future. The study was based on the results of research in normative jurisdiction to find a norms and principle in formulating the protection of animals. The research concludes the protection of animals are still in effective, such as the lack of accountability for corporate regulation and the absence of a regulation on sanctions difference between animals from the nature and captive breeding. therefore, there needs to reformulation of the Law of Conservation of Natural Resources and Ecosystem, and the inclusion of regulation of protected animals in the Draft Criminal Code as a new juridical basis to provide the protection both in concretely and abstractly.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Benny Karya Limantara
LAW REFORM Vol 10, No 1 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam menentukan arahkebijakan penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia saatini dan pada masa yang akan datang. Kajian didasarkan pada hasil penelitianyuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukumdalam merumuskan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Hasil penelitianmenyimpulkan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi saat ini masihdirasakan kurang efektif, seperti tidak adanya pengaturan pertanggungjawabanbagi korporasi dan tidak adanya pengaturan mengenai perbedaan sanksi antarasatwa liar yang dilindungi dari alam dan hasil penangkaran, oleh karenanya, perluadanya reformulasi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya serta dimasukkannya pengaturan mengenai satwa yangdilindungi dalam RUU KUHP sebagai pijakan yuridis yang baru untukmemberikan perlindungan baik secara konkret maupun secara abstrak.Kata Kunci : KebijakanPidana, Perlindungan, Satwa

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID.B/PN.TJK) Limantara, Benny Karya; Purnama, Liza Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5947

Ditengah perkembangan pelayanan kesehatan yang modern, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan pengobatan tradisional. Sehingga banyak ditemukan praktik pijat tradisional yang tidak berizin menyebabkan munculnya kasus penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, niat, kesempatan, pendidikan, budaya dan masyarakat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan. Dan pertanggungjawaban yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 bulan. Sehingga hal tersebut membutuhkan adanya peran dari pemerintah dan akademisi untuk mengadakan sosialisasi dan dibuatnya undang-undang secara khusus tentang praktik pijat tradisional yang berizin.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SABU (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Sera Wirantika, Made; Karya Limantara, Benny
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5216

Narkotika adalah pedang bermata dua: di satu sisi, penyalahgunaannya membahayakan masa depangenerasi muda, keharmonisan sosial, dan keamanan nasional suatu negara. Di sisi lain, narkotikamutlak diperlukan dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukanundang-undang yang mengatur hal tersebut guna mengurangi jumlah obat yang disalahgunakan dandiedarkan, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melaluipendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Tujuan padapenelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpahak menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, serta pertimbangan hakim terhadap perkaratindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu (Studi Putusan Nomor:604/Pid.Sus/2024/PN.Tjk). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawabanpidana terhadap seorang yang melakukan tindak pidana narkotika pada putusan nomor:604/Pid.Sus/2024/PN.Tjk di mata hakim yaitu terdakwa bernama Robby Darwis Bin Madrawi denganmenjalankan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6(enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)Bulan, serta terdakwa tidak sama sekali mengajukan perlawanan terhadap putusan berupa bandingmaupun kasasi, serta hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapatmemberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu, dapat memberikan efek jera terhadap putusan inidan memberikan keadilan bagi para terdakwa.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tukang Pijat Tradisional yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor: 1043/PID.B/PN.TJK) Limantara, Benny Karya; Purnama, Liza Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5947

Ditengah perkembangan pelayanan kesehatan yang modern, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan pengobatan tradisional. Sehingga banyak ditemukan praktik pijat tradisional yang tidak berizin menyebabkan munculnya kasus penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tukang pijat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tukang pijat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, niat, kesempatan, pendidikan, budaya dan masyarakat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan. Dan pertanggungjawaban yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 bulan. Sehingga hal tersebut membutuhkan adanya peran dari pemerintah dan akademisi untuk mengadakan sosialisasi dan dibuatnya undang-undang secara khusus tentang praktik pijat tradisional yang berizin.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Tanpa Memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. B/LH/2023/PN. tjk) Amallia, Rizka; Limantara, Benny Karya
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 02 (2025): JURNAL RESPUBLICA
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/qmmcs589

Kegiatan perdagangan atau pengangkutan satwa liar dari satu daerah habitat ke daerah habitat lain di Indonesia, atau dari dan ke luar Indonesia, wajib disertai dengan Surat Angkutan Tumbuhan/Hewan (SATS). Marak terjadi Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa memiliki surat angkutan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dan juga bagaimana pertanggungjawabanya. Adapun metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini, yang menjadi faktor penyebabnya yakni faktor ekonomi, kurangnya pengawasan oleh BKSDA dan juga minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap satwa liar yang dilindungi. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pelaku dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar RP.5.000.000,00.

The Relevance of Judicial Considerations in Sentencing Perpetrators of Human Trafficking for Transnational Exploitation: A Case Study of Decision Number 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk Althafi, Fahmi Dwi; Limantara, Benny Karya
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1696

Human trafficking is considered an extraordinary crime due to its complex and multidimensional nature, often involving organized criminal networks. This study aims to analyze judicial considerations in sentencing perpetrators of transnational exploitation in Decision Number: 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk and examine their relevance in terms of legal certainty, justice, and utility. The research uses normative and empirical juridical approaches, utilizing both secondary and primary data collected through library and field research, analyzed qualitatively. The findings indicate that judicial considerations are based on the fulfillment of all legal elements under Law Number 21 of 2007. Judges also consider the defendant’s role in the network, level of culpability, and impact on victims. These considerations reflect sentencing objectives and principles of criminal responsibility. In terms of legal certainty, the decision provides clear application of legal norms. From the perspective of justice, it balances the offender’s fault and the victim’s suffering. In terms of utility, the ruling is expected to create a deterrent effect and support prevention, although victim protection and recovery still require strengthening. It is recommended that judges consistently apply legal provisions comprehensively while prioritizing victim protection. Policymakers should enhance victim recovery mechanisms through restitution, rehabilitation, continuous assistance, and improved inter-agency coordination.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search