Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Jurnal Hukum Respublica UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Case Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Multidisciplinary Indonesian Center Journal Journal of Health Education Law Information and Humanities Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Benny Karya Limantara
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/ Pid.B/2024/PN Tjk) Sumirat, Denaya Syabilla Fitri; Limantara, Benny Karya
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5229

Abstract

Tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pemidanaan sebagai alat untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya sekedar sanksi bagi pelaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 702/Pid.B/2025/PN Tjk) Limantara, Benny Karya; Putra, Dharma Laury
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7860

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of aggravated theft and the judicial considerations applied in Decision of the Tanjungkarang District Court Number 702/Pid.B/2025/PN Tjk. The research focuses on the application of Article 363 of the Indonesian Criminal Code, the form of criminal responsibility imposed on the offender, and its conformity with the principles of justice and proportionality. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by library research. The findings indicate that the defendant’s conduct fulfills the elements of actus reus and mens rea, thereby justifying criminal liability. However, the sentence imposed is relatively lenient compared to the maximum penalty prescribed under Article 363 of the Criminal Code, raising concerns regarding the consistent application of the principle of proportionality. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly in strengthening judicial consistency in adjudicating cases of aggravated theft.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menangkap, Memiliki dan Memperniagakan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw) Hafizhan MS, M Rafif; Limantara, Benny Karya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7856

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi menjadi topik yang penting untuk diteliti lebih mendalam. Hingga saat ini, terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan tujuan utama pembentukan regulasi mengenai tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi. Permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum dalam putusan perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi dalam putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/ PN.Liw? Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data penelitian dikumpulkan dan diolah secara komprehensif, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2). Namun dalam putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liwa, hakim menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah, yang tergolong lebih ringan dari ancaman maksimum lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah sebagaimana diatur undang-undang. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis serta keadaan yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saran yaitu agar aparat penegak hukum meningkatkan upaya preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum, serta mempertegas penegakan hukum represif untuk melindungi kelestarian satwa dilindungi di Indonesia.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang) Firmansyah, M Reza; Zaini, Zulfi Diane; Limantara, Benny Karya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7947

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Kemudahan akses internet telah membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah perjudian online (online gambling). Aktivitas perjudian online menjadi salah satu kejahatan siber yang paling marak di Indonesia karena mudah diakses, sulit dilacak, serta menawarkan keuntungan finansial secara instan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa yang menjadi Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. dan Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empriris, Data sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku,literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan perrmasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didaptkan dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi motif dominan, di mana keuntungan finansial yang relatif mudah diperoleh mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang dan berkelanjutan. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik perjudian turut mempengaruhi persepsi dan sikap pelaku terhadap hukum, sehingga fungsi pencegahan sosial menjadi kurang efektif. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online bedasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berhasil membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (pemaaf maupun pembenar), maka Terdakwa sah untuk dijatuhi sanksi pidana. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah kepada Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya mampu untuk memperluas instrumen jaring pengaman sosial melalui penyediaan lapangan kerja sektor riil dan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat kelas ekonomi bawah. Hendaknya Aparat Penegak Hukum yakni adalah: Penyidik, Jaksa dan Hakim untuk konsisten menggunakan pendekatan mens rea (sikap batin) secara mendalam dalam perkara Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang larangan serta sanksi pidana terhadap distribusi atau akses elektronik.
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual Beli Gadget (Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk) Mirtha Tirta Praharani; Benny Karya Limantara
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5352

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan proses transaksi, namun juga meningkatkan risiko penipuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai modus operandi yang canggih. Masyarakat yang bergantung pada teknologi, terutama yang kurang memahami cara bertransaksi secara aman, menjadi target rentan bagi para penipu. Modus penipuan dalam jual beli gadget bervariasi, mulai dari penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembayaran hingga pengiriman barang yang tidak sesuai dengan iklan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan dampak psikologis bagi korban. Kejadian ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi online dan menghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan sanksi bagi pelaku yang merugikan orang lain dalam berbagai bentuk transaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk. Pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk. Metode penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi kepustakaan untuk menganalisis sumber hukum, asas hukum, pendapat ahli, dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara terkait objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah Faktor penyebab terajdinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget ialah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor individu. Dimana hal ini sesuai berdasarkan putusan bahwa uang hadil penipuan digunakan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dasar petimbangan hakim dalam putusan No. 675/Pid.B/2024/PN.Tjk sesuai dengan Pasal 378 KUHP dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Saran ditujukan penulis kepada Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang praktik penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli gadget. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk memanfaatkan platform yang telah terverifikasi dan memiliki reputasi baik untuk melakukan transaksi jual beli gadget. Untuk pemerintah/instansi terkait perlu mengambil langkah proaktif untuk menangani penipuan dalam transaksi jual beli gadget dengan memperkuat regulasi dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku penipuan. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta cara melaporkan kasus penipuan, juga harus dilakukan melalui kampanye informasi di berbagai media.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk) Kemas Genico Deas Irwansyah; Benny Karya Limantara
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5408

Abstract

Perkembangan zaman dengan kecanggihan teknologi membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Hal ini tidak terlepas dari tindakan perilaku manusia dalam hidup bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, tidak jarang dilakukan dengan cara merampas/merebut/menguasi milik orang lain. Tindakan tersebut dikenal sebagai kejahatan pencurian. Tindakan pencurian dilakukan dengan berbagai cara, bahkan seringkali mengikuti perkembangan zaman dengan canggihnya teknologi atau yang dikenal sebagai cyber crime. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi seluruh aspek termasuk bagi perbankan.2 Saat ini sebagian besar Perbankan telah mengeluarkan produk kartu ATM. Berbagai kemudahan dalam penggunaan ATM dimanfaatkan menjadi celah dan peluang bagi pelaku tindak kejahatan. Misalnya, dengan cara mencurian dana nasabah bank melalui ATM. Hal ini tentu termasuk dalam tindak pidana siber, karena pelaku menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Pengaturan tindak pidana siber terdapat di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara Berdasarkan kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaiu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris  yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pelaku terjadinya tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) yakni menjatuhkan terhadap terdakwa M Fikrurrijal bin Suhardi dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap di tahan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian Anjungan Tunai Mandiri yakni Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan seluruh pembuktian selama proses persidangan. Keputusan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan yakni 1 Tahun didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hakim menilai pengakuan terdakwa atas perbuatannya selama persidangan serta sikap sopan yang ditunjukkan. Kedua hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menandakan bahwa ia tidak memiliki riwayat kriminal. Ketiga hakim menilai dampak perbuatan terdakwa tidak sebesar yang mungkin timbul dalam kasus perjudian yang lebih luas atau melibatkan lebih banyak pihak. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim memutuskan bahwa hukuman penjara selama 1 Tahun sudah. Diharapkan kepada penegak hukum agar dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum yang berat bagi mereka yang melanggar hukum khususnya terkait dengan pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini, tidak hanya meringankan dengan pertimbangan perlakuan baik dan bersikap sopan selama persidangan saja, saran selanjutnya ditujukan kepada masyarakat, diharapkan kesadaran mengenai bahaya dan dampak dari pencurian Anjungan Tunai Mandir (ATM) ini dapat merugikan dan meningkatkan tindak kejahatan yang lainya seperti narkoba,pencurian dengan pemberatan, dan juga Pembegalan yang berkaitan dengan tindak kejahatan tersebut. Terakhir saran ditujukan kepadan pemerintah, agar kedepan dapat diupayakan mengenai kontrol serta penjagaan dan juga sosialisasi tentang dampak buruk dari melakukan tindak kriminal.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk) Benny Karya Limantara; Ahmad Mahardika Hidayah Rofi
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5445

Abstract

Tindak pidana penipuan, khususnya dalam bentuk investasi fiktif, telah menjadi masalah serius di masyarakat yang berdampak pada kerugian ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam kasus penipuan yang tercermin dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Proses penegakan hukum tersebut melibatkan tahapan-tahapan penting seperti penyelidikan, penyidikan, dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus penipuan serta memberikan saran terkait peningkatan pemahaman hukum di masyarakat dan penyempurnaan prosedur penegakan hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus penipuan terhadap terdakwa Handy Anggryan Bin Yongky yang tercantum dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk, melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, pengajuan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga akhirnya penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan yang lebih adil dan efisien.
The Relevance of Judicial Considerations in Sentencing Perpetrators of Human Trafficking for Transnational Exploitation: A Case Study of Decision Number 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk Althafi, Fahmi Dwi; Limantara, Benny Karya
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1696

Abstract

Human trafficking is considered an extraordinary crime due to its complex and multidimensional nature, often involving organized criminal networks. This study aims to analyze judicial considerations in sentencing perpetrators of transnational exploitation in Decision Number: 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk and examine their relevance in terms of legal certainty, justice, and utility. The research uses normative and empirical juridical approaches, utilizing both secondary and primary data collected through library and field research, analyzed qualitatively. The findings indicate that judicial considerations are based on the fulfillment of all legal elements under Law Number 21 of 2007. Judges also consider the defendant’s role in the network, level of culpability, and impact on victims. These considerations reflect sentencing objectives and principles of criminal responsibility. In terms of legal certainty, the decision provides clear application of legal norms. From the perspective of justice, it balances the offender’s fault and the victim’s suffering. In terms of utility, the ruling is expected to create a deterrent effect and support prevention, although victim protection and recovery still require strengthening. It is recommended that judges consistently apply legal provisions comprehensively while prioritizing victim protection. Policymakers should enhance victim recovery mechanisms through restitution, rehabilitation, continuous assistance, and improved inter-agency coordination.
Between Integrity and Digital Crime: An Analysis of Judges' Considerations in the Case of Electronic Document Forgery for the Selection of Candidates for State Civil Apparatus Limantara, Benny Karya; Andriyanto, Andriyanto
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v6i1.3739

Abstract

Introduction: In every joint of modern life, documents play a vital role as a means of evidence, identification, legitimacy, and a means of transaction. In the midst of an increasingly rapid wave of digital transformation, the modus operandi of document forgery has evolved.Purposes of the Research: Analyzing the criminal law regulations against the falsification of electronic documents in the selection of State Civil Apparatus Candidates (CASN), with a case study of Decision Number 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk.Methods of the Research: Using a normative-empirical approach, primary data from interviews with investigators from the Lampung Regional Police, the prosecutor of the Bandar Lampung District Attorney's Office, and the Judge of the Tanjung Karang District Court were combined with secondary data from a literature study of laws and regulations, court decisions, and criminal law literature.Results Main Findings of the Research: The panel of judges in its decision proved the defendant's guilt through five valid evidence (witness statements, experts, letters, instructions, defendant's statements) that were correlated with each other, fulfilling Article 183 of the Criminal Code. Judicial independence is reflected in the penalty of 1 year and 6 months plus an IDR fine. 30 million, lighter than the prosecutor's demand for 4 years who balanced legal firmness with proportionality. The value of integrity is realized through the recognition of violations that maintain the meritocracy of the State Civil Apparatus Candidate, while substantive justice arises from the moderation of sanctions that take into account the context of the case and the character of the defendant. The research recommends improving people's digital literacy, cyber forensic competence of law enforcement officials, and a holistic approach of judges in handling electronic evidence. This study contributes to the discourse of criminal law in the digital era and strengthening bureaucratic integrity.
Relevansi Delik Pengancaman dalam Penyelesaian Utang Piutang terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Studi Putusan Nomor: 1221/Pid.B/2024/PN TJK) Benny Karya Limantara; Dicky Kurniawan
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.8859

Abstract

Although the criminal offense of threats has been extensively examined in criminal law scholarship, studies that specifically explore its relevance in the context of debt settlement and its relationship to the offender’s criminal liability remain relatively limited. In judicial practice, debt disputes frequently escalate into criminal cases due to the use of threats as a means of debt collection, thereby necessitating more in-depth analysis. This study aims to analyze the relevance of the offense of threats in the settlement of debt and credit relationships and the criminal liability of the offender based on Decision Number 1221/Pid.B/2024/PN Tjk. A qualitative approach was employed with a normative legal research design and case study strategy, using primary, secondary, and tertiary legal materials selected through purposive sampling. Data were collected through library research and document study of court decisions and relevant legislation, then analyzed using descriptive juridical and argumentative juridical analysis. The findings show that although the case originated from a civil legal relationship in the form of debt and credit, the defendant’s conduct fulfilled the elements of the offense of threats as stipulated in Article 335(1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), thereby justifying the imposition of criminal liability on the perpetrator. These findings contribute to strengthening the theory of criminal liability and clarifying the boundary between civil disputes and criminal acts. The study concludes by emphasizing the importance of caution in the use of criminal law to avoid the criminalization of civil disputes while ensuring adequate legal protection for victims, and it opens opportunities for further research through empirical approaches and comparative analysis of court decisions.
Co-Authors Agus Stiawan Sudirman Ahmad Mahardika Hidayah Rofi Althafi, Fahmi Dwi Amallia, Rizka Andriyanto Andriyanto Bambang Hartono Carissa Novira Putri Dicky Kurniawan Firmansyah, M Reza Hafizhan MS, M Rafif Ikbal Alfaruki Kemas Genico Deas Irwansyah Mirtha Tirta Praharani Nurkhalifah, Siti Purnama, Liza Indah Putra, Dharma Laury Rini Setiawati Sera Wirantika, Made Sitanala Satriya Situmorang, Eko Trisno Sumirat, Denaya Syabilla Fitri Zahra Lulu Mika Khairunnisyah Zulfi Diane Zaini