Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/ Pid.B/2024/PN Tjk) Sumirat, Denaya Syabilla Fitri; Limantara, Benny Karya
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5229

Abstract

Tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pemidanaan sebagai alat untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya sekedar sanksi bagi pelaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab
The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Hartono, Bambang; Limantara, Benny Karya; Alfaruki, Ikbal
The Future of Education Journal Vol 4 No 8 (2025): #2
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i8.1055

Abstract

This research is motivated by the rise of online gambling site promotions through social media, particularly by influencers, which has significantly impacted the increase in gambling practices among the public. The development of information technology not only brings positive impacts but also poses threats in the form of cybercrime, including online gambling promotions. One of the actual cases that is the focus of this study is the case of the promotion of an online gambling site by a woman who was then prosecuted at the Tanjung Karang District Court. The problem formulation in this research covers two main things: the form of accountability of the perpetrator of the crime of online gambling promotion, and the judge's considerations in determining criminal sanctions for the perpetrator. This study aims to analyze the legal basis and juridical considerations used by judges in issuing decisions against defendants who participated in the promotion of online gambling sites. The method used in this research is a normative and empirical juridical approach, with data collection through literature studies and direct interviews with relevant parties, such as investigators, prosecutors, and judges. The data obtained is analyzed qualitatively to describe aspects of criminal responsibility and judges' considerations in depth based on the decision of case Number: 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The results of the study indicate that the defendant in this case was subject to sanctions based on Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, Jo. Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code for participating in promoting online gambling sites through an Instagram account. The judge considered various aspects, including evidence, the defendant's confession, and the social impact of the action. The defendant was sentenced to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00. The judge's considerations in handing down the verdict included aggravating factors, such as not supporting government efforts to eradicate gambling, and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude during the trial. This demonstrates the importance of the judge's role in balancing aspects of justice and legal certainty, especially in cases involving the misuse of digital media for unlawful purposes. The author recommends that efforts to prevent the promotion of online gambling be strengthened through monitoring digital platforms and educating the public, especially the younger generation, regarding the legal and social impacts of involvement in online gambling activities. In addition, law enforcement officers are expected to improve coordination and responsiveness to new modes that utilize social media for cybercrime.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 702/Pid.B/2025/PN Tjk) Limantara, Benny Karya; Putra, Dharma Laury
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7860

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of aggravated theft and the judicial considerations applied in Decision of the Tanjungkarang District Court Number 702/Pid.B/2025/PN Tjk. The research focuses on the application of Article 363 of the Indonesian Criminal Code, the form of criminal responsibility imposed on the offender, and its conformity with the principles of justice and proportionality. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by library research. The findings indicate that the defendant’s conduct fulfills the elements of actus reus and mens rea, thereby justifying criminal liability. However, the sentence imposed is relatively lenient compared to the maximum penalty prescribed under Article 363 of the Criminal Code, raising concerns regarding the consistent application of the principle of proportionality. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly in strengthening judicial consistency in adjudicating cases of aggravated theft.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menangkap, Memiliki dan Memperniagakan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw) Hafizhan MS, M Rafif; Limantara, Benny Karya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7856

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi menjadi topik yang penting untuk diteliti lebih mendalam. Hingga saat ini, terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan tujuan utama pembentukan regulasi mengenai tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi. Permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum dalam putusan perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi dalam putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/ PN.Liw? Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data penelitian dikumpulkan dan diolah secara komprehensif, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2). Namun dalam putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liwa, hakim menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah, yang tergolong lebih ringan dari ancaman maksimum lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah sebagaimana diatur undang-undang. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis serta keadaan yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saran yaitu agar aparat penegak hukum meningkatkan upaya preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum, serta mempertegas penegakan hukum represif untuk melindungi kelestarian satwa dilindungi di Indonesia.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang) Firmansyah, M Reza; Zaini, Zulfi Diane; Limantara, Benny Karya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7947

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Kemudahan akses internet telah membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah perjudian online (online gambling). Aktivitas perjudian online menjadi salah satu kejahatan siber yang paling marak di Indonesia karena mudah diakses, sulit dilacak, serta menawarkan keuntungan finansial secara instan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa yang menjadi Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. dan Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empriris, Data sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku,literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan perrmasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didaptkan dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi motif dominan, di mana keuntungan finansial yang relatif mudah diperoleh mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang dan berkelanjutan. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik perjudian turut mempengaruhi persepsi dan sikap pelaku terhadap hukum, sehingga fungsi pencegahan sosial menjadi kurang efektif. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online bedasarkan Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Tanjung Karang telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem peradilan pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berhasil membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (pemaaf maupun pembenar), maka Terdakwa sah untuk dijatuhi sanksi pidana. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah kepada Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya mampu untuk memperluas instrumen jaring pengaman sosial melalui penyediaan lapangan kerja sektor riil dan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat kelas ekonomi bawah. Hendaknya Aparat Penegak Hukum yakni adalah: Penyidik, Jaksa dan Hakim untuk konsisten menggunakan pendekatan mens rea (sikap batin) secara mendalam dalam perkara Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang larangan serta sanksi pidana terhadap distribusi atau akses elektronik.
CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN IN BRAWLS THAT RESULTED IN DEATH IN REVIEW OF LAW NUMBER 35 OF 2014 (STUDY OF DECISION PN TANJUNG KARANG NUMBER 11/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) Benny Karya Limantara; Carissa Novira Putri
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.2123

Abstract

Student brawls involving children remain a recurring social phenomenon in Indonesia and frequently result in serious criminal offenses, including those causing death. Children as perpetrators of criminal acts occupy a special position within the criminal justice system; therefore, their criminal liability cannot be equated with that of adults. This study aims to analyze the criminal liability of children involved in brawls resulting in death and to examine the application of legal provisions in the Decision of the Tanjung Karang District Court based on the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System. The research employs normative juridical and empirical juridical approaches through the study of statutory regulations, analysis of court decisions, and interviews with law enforcement officers. The data were analyzed qualitatively to describe the implementation of juvenile criminal law. The findings indicate that child offenders may still be held criminally liable while observing the principle of the best interest of the child. Judges consider both juridical and non-juridical aspects, including the child’s role in the offense, age, psychological condition, and social inquiry reports, resulting in sanctions that emphasize rehabilitation rather than retribution. This study concludes that the application of juvenile criminal law in cases of brawls resulting in death is in accordance with prevailing legal provisions; however, improvements in the quality of case handling by law enforcement agencies are still necessary to ensure balanced and sustainable child protection and justice for victims.
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual Beli Gadget (Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk) Mirtha Tirta Praharani; Benny Karya Limantara
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5352

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan proses transaksi, namun juga meningkatkan risiko penipuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai modus operandi yang canggih. Masyarakat yang bergantung pada teknologi, terutama yang kurang memahami cara bertransaksi secara aman, menjadi target rentan bagi para penipu. Modus penipuan dalam jual beli gadget bervariasi, mulai dari penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembayaran hingga pengiriman barang yang tidak sesuai dengan iklan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan dampak psikologis bagi korban. Kejadian ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi online dan menghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan sanksi bagi pelaku yang merugikan orang lain dalam berbagai bentuk transaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk. Pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk. Metode penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi kepustakaan untuk menganalisis sumber hukum, asas hukum, pendapat ahli, dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara terkait objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah Faktor penyebab terajdinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget ialah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor individu. Dimana hal ini sesuai berdasarkan putusan bahwa uang hadil penipuan digunakan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dasar petimbangan hakim dalam putusan No. 675/Pid.B/2024/PN.Tjk sesuai dengan Pasal 378 KUHP dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Saran ditujukan penulis kepada Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang praktik penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli gadget. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk memanfaatkan platform yang telah terverifikasi dan memiliki reputasi baik untuk melakukan transaksi jual beli gadget. Untuk pemerintah/instansi terkait perlu mengambil langkah proaktif untuk menangani penipuan dalam transaksi jual beli gadget dengan memperkuat regulasi dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku penipuan. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta cara melaporkan kasus penipuan, juga harus dilakukan melalui kampanye informasi di berbagai media.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk) Kemas Genico Deas Irwansyah; Benny Karya Limantara
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5408

Abstract

Perkembangan zaman dengan kecanggihan teknologi membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Hal ini tidak terlepas dari tindakan perilaku manusia dalam hidup bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, tidak jarang dilakukan dengan cara merampas/merebut/menguasi milik orang lain. Tindakan tersebut dikenal sebagai kejahatan pencurian. Tindakan pencurian dilakukan dengan berbagai cara, bahkan seringkali mengikuti perkembangan zaman dengan canggihnya teknologi atau yang dikenal sebagai cyber crime. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi seluruh aspek termasuk bagi perbankan.2 Saat ini sebagian besar Perbankan telah mengeluarkan produk kartu ATM. Berbagai kemudahan dalam penggunaan ATM dimanfaatkan menjadi celah dan peluang bagi pelaku tindak kejahatan. Misalnya, dengan cara mencurian dana nasabah bank melalui ATM. Hal ini tentu termasuk dalam tindak pidana siber, karena pelaku menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Pengaturan tindak pidana siber terdapat di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara Berdasarkan kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaiu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris  yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pelaku terjadinya tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) yakni menjatuhkan terhadap terdakwa M Fikrurrijal bin Suhardi dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap di tahan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian Anjungan Tunai Mandiri yakni Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan seluruh pembuktian selama proses persidangan. Keputusan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan yakni 1 Tahun didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hakim menilai pengakuan terdakwa atas perbuatannya selama persidangan serta sikap sopan yang ditunjukkan. Kedua hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menandakan bahwa ia tidak memiliki riwayat kriminal. Ketiga hakim menilai dampak perbuatan terdakwa tidak sebesar yang mungkin timbul dalam kasus perjudian yang lebih luas atau melibatkan lebih banyak pihak. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim memutuskan bahwa hukuman penjara selama 1 Tahun sudah. Diharapkan kepada penegak hukum agar dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum yang berat bagi mereka yang melanggar hukum khususnya terkait dengan pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini, tidak hanya meringankan dengan pertimbangan perlakuan baik dan bersikap sopan selama persidangan saja, saran selanjutnya ditujukan kepada masyarakat, diharapkan kesadaran mengenai bahaya dan dampak dari pencurian Anjungan Tunai Mandir (ATM) ini dapat merugikan dan meningkatkan tindak kejahatan yang lainya seperti narkoba,pencurian dengan pemberatan, dan juga Pembegalan yang berkaitan dengan tindak kejahatan tersebut. Terakhir saran ditujukan kepadan pemerintah, agar kedepan dapat diupayakan mengenai kontrol serta penjagaan dan juga sosialisasi tentang dampak buruk dari melakukan tindak kriminal.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk) Benny Karya Limantara; Ahmad Mahardika Hidayah Rofi
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5445

Abstract

Tindak pidana penipuan, khususnya dalam bentuk investasi fiktif, telah menjadi masalah serius di masyarakat yang berdampak pada kerugian ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam kasus penipuan yang tercermin dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Proses penegakan hukum tersebut melibatkan tahapan-tahapan penting seperti penyelidikan, penyidikan, dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus penipuan serta memberikan saran terkait peningkatan pemahaman hukum di masyarakat dan penyempurnaan prosedur penegakan hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus penipuan terhadap terdakwa Handy Anggryan Bin Yongky yang tercantum dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk, melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, pengajuan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga akhirnya penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan yang lebih adil dan efisien.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Limantara, Benny Karya; Satriya, Sitanala
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6589

Abstract

Sesuai dengan UU Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia yang bertujuan untuk melestarikan hutan serta kayu serta untuk membagikan landasan yang legal untuk pemerintah dalam mengatur perizinan serta pembedahan penebangan yang legal, namun pada kenyataannya tidak berjalan sesuai aturan tersebut. Fenomena maraknya praktik illegal logging di Kabupaten Manokwari menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi akibat praktik illegal logging di Manokwari serta meninjau peran pemerintah dalam menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan masyarakat serta pihak pemerintah terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik illegal logging terjadi karena lemahnya pengawasan, keterbatasan alternatif mata pencaharian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan. Sementara itu, upaya pemerintah dinilai belum optimal, meskipun terdapat regulasi yang sudah jelas, sehingga dibutuhkan penguatan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Manokwari. Tindakan tegas tanpa diskriminasi terhadap pelaku, baik perorangan maupun kelompok besar, menjadi langkah penting untuk menimbulkan efek jera. Dukungan teknologi seperti pemantauan hutan berbasis satelit dan sistem informasi geospasial juga dapat membantu pengawasan lebih efektif, sehingga proses pengendalian kerusakan hutan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.