Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.534
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum KABILAH : Journal of Social Community Journal on Education JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Jurnal Pendidikan dan Konseling PERSPEKTIF ADIL : Jurnal Hukum Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis Local History & Heritage
Fauziah Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

 1 
HAK TERSANGKA DALAM MEMINTA BUKTI OTOPSI (VISUM ET REPERTUM ) TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN Shalsabila Putri Maharani; Fachrunnisa Windi Marpaung; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1190

Abstract

Abstract: Proof is very important in revealing a truth in a criminal court. Proof is the main stage in determining the criminal trial process considering that at this stage of proof it will be determined whether or not a defendant has committed a criminal act as charged by the public prosecutor. In order to find and collect evidence in criminal cases, the police are tasked with investigating the accused in this case for ongoing criminal acts, to find out the rights of suspects in obtaining autopsy evidence for murder victims. Qualitative research which has a realistic descriptive nature, the writer can understand and see a view and put ideas around what happened in fact and empirically. In the case of a suspect being accused of committing a murder, the suspect can collect as much evidence as possible to prove his innocence. As explained in Article 133 of the Criminal Procedure Code, Visum et Repertum is included in the category of expert testimony. The suspect also has the right to know what the visum et repertum contents of the victim is and the suspect also has the right to have any information related to the legal issues that have befallen him. The suspect can ask the investigator/police for the contents of the post mortem.Keywords:The rights of the suspect;visum et repertum;crime of murder Abstrak: Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu kebenaran di dalam pengadilan pidana. Pembuktian merupakan tahap utama dalam menentukan proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti kasus tindak pidana Kepolisian bertugas menyelidiki terdakwa dalam kasus tersebut atas tindak pidana yang berlangsung, untuk menemukan hak-hak tersangka dalam mendapatkan bukti otopsi terhadap korban pembunuhan. Penelitian kualitatif dimana memiliki sifat deskriftif yang realistis, penulis dapat memahami dan melihat sebuah pandangan serta menuangkan ide ide dikeliling yang terjadi secara fakta dan empiris. Dalam hal tersangka secara tertuduh melakukan pembunuhan, tersangka dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 133 KUHAP, Visum et Repertum termasuk kedalam kategori keterangan para ahli. Tersangka juga mempunyai hak untuk mengetahui apa isi visum et repertum korban dan tersangka juga mempunyai hak dalam setiap informasi yang berkaitan dengan permaalahan hukum yang menimpanya. Tersangka dapat meminta isi visum terebut kepada pihak penyidik / polisi.Kata kunci: Hak-hak tersangka;Visum Et Repertum;Tindak Pidana Pembunuhan
PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 Ibnu Qudama; Zainuddin Hasibuan; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1182

Abstract

Abstract: The development of society and the increasingly complex relations that exist between them, in the social and economic fields, need to be followed by the issuance of various legal regulations in order to maintain order in these relations. The complexity of the applicable legal rules makes these rules not easily understood by the public so that a code of ethics is needed to keep advocates serving the interests of society and the trust that has been given by society. Advocates must protect all things that are known or obtained from their clients because of their work ties, unless otherwise stipulated by law; Advocates are prohibited from holding other positions that are contrary to the requirements of their obligations and the degree of their work. This study aims to find out how the form of supervision from an advocate organization regarding the implementation of the obligation to provide legal services to clients by advocates and how good faith in Article 16 of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The research method used in this paper is a research method that is carried out using a normative juridical approach, where data collection is carried out using the Library Research method. The obligation of an advocate in carrying out his work obligations is prohibited but the treatment of consumers stems from gender, religion, politics, generation, ethnicity, or social and customary backgrounds. Advocates cannot be identified with their clients in defending consumer problems by the rightful parties and or or citizens.Keywords: advoca; client; responsibility; UUD Abstrak: Perkembangan masyarakat yang cukup pesat dan makin kompleksnya relasi relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat sehingga kode etik di perlukan untuk menjaga agar advokat mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Advokat harus melindungi seluruh suatu yang dikenal ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan didetetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang berlawanan dengan kebutuhan kewajiban serta derajat pekerjaannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum terhadap klien oleh advokat dan bagaimana itikad baik dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode Library Research. Kewajiban advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan perlakuan kepada konsumen bersumber pada gender, agama, politik, generasi, suku bangsa, ataupun kerangka balik sosial serta adat. Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah konsumen oleh pihak yang berhak ataupun warga.Kata kunci: advokat; klien; tanggung jawab; UUD
PENERAPAN PASAL 31 KUHAP TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP NIKITA MIRZANI ) Dini Aulia; Hazlya Marlyn; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1170

Abstract

Abstract: The implementation of the suspension of detention has been regulated in article 31 of the Criminal Procedure Code. Suspension of detention is not only given in mild cases but can be given in severe cases. Suspension of detention as a right of the suspect must get more attention from the right of the assignment is more than based on objectives that can be done based on the subjective. The objector must be protected by the Detention Suspension because not only the image of the investigator is at stake but the image of the police force as law enforcement will also be in the spotlight. The assessment of deferral assistance does not only look at the interests of the Criminal Procedure Code but must also take into account the interests of court suspects. Therefore the suspension of detention is not a tool used by suspects to be used temporarily in the education process. From this study it was found that the requirements and the procedures that must be fulfilled by the applicant in order to be suspended and detained are detention must be determined by the police agency detaining and the basis for consideration for investigatorsto suspend detention on bail is Pasal 31 paragraph (1) of Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: suspension of detentio; imprisonment; pasal 31 KUHAP Abstrak: Pelaksanaan penangguhan penahanan telah diatur dalam pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan tidak hanya diberikan pada kasus yang ringan tetapi dapat diberikan pada kasus yang berat. Penundaan penahanan sebagai hak tersangka harus mendapat perhatian lebih dari hak penugasan lebih dari sekedar berdasarkan tujuan yang dapat dilakukan berdasarkan subjektif. Pihak yang keberatan harus dilindungi dengan Penangguhan Penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan tetapi citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan. Penilaian penangguhan bantuan tidak hanya melihat kepentingan KUHAP tetapi juga harus memperhatikan kepentingan tersangka pengadilan. Oleh karena itu penangguhan penahanan bukanlah alat yang digunakan tersangka untuk sementara waktu dalam proses pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative atau kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat ditangguhkan dan ditahan adalah penahanan harus ditetapkan oleh instansi kepolisian yang melakukan penahanan dan dasar pertimbangan penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan adalah Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata kunci: penangguhan penahanan; pidana penjara; pasal 31 KUHAP
ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN MAYANTARA DALAM HUKUM PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA Yhossy Rizky Akbar; Muhammad Fikri Ikhsan; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1192

Abstract

Abstract: Cases of cybercrime that occurred in Indonesia with various motives and were carried out by various actors ranging from teenagers to parents, men and women. Cybercrime cases are actually specifically regulated through electronic reporting and transaction laws, which are also contained in the Criminal Code, although the implementation is still not perfect. One thing that often happens is that defamation is carried out through public media or other social media. A d efamation case is an act of crime that aims to defame someone in written or unwritten form and will cause bad consequences that can harm someone whose name is tainted or who is slandered. This study analyzes from the perspective of criminal law regarding the application of criminal law in cases of defamation through social media or online media that occurred in Indonesia.Keywords: Mayantara Crime Case; Criminal La;, Defamation Case.Abstrak: Kasus kejahatan mayantara (cybercrime) yang terjadi di Indonesia dengan aneka macam motif dan dilakukan oleh beraneka ragam pelaku mulai rentang usia remaja sampai orang tua, pria maupun wanita. Kasus pejahatan mayantara (cybercrime) sesungguhnya diatur secara khusus melalui unang-undang laporan dan transaksi elektro, juga terdapat di dalam kitab undang-undang aturan pidana, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna. Salah satu yang tak jarang terjadi yaitu pencemaran nama baik dilangsungkan melalui media umum ataupun media sosial seperti lainnya. Perkara pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan kejahatan yang bertujan buat mencemarkan nama baik seseorang pada wujud tertulis atapun tidak tertulis dan akan menimbulkan akibat jelek yang dapat merugikan seseorang bagi yang namnya tercemar ataupun yang dicemarkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normative. Penelitian ini menganalisis dari segi hukum pidana perihal penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media online yang terjadi di Indonesia.Kata kunci: Kejahatan Mayantara; Hukum Pidana; Pencemaran Nama Baik.
Co-Authors -, Harisman Ahmad Zakaria Hasibuan Ali Bata Ritonga Anggi Purnama Azhari Putra Pratama Lubis Dara Muhklishah Pulungan Dedy Supriyadi Dinda Aqsa Faquita Dini Aulia Dwi Utamika Mutiara Ermida Yani Fachrunnisa Windi Marpaung Fatimah Zahara Hasrat Dihati Hazlya Marlyn Husniyah Aufa Ibnu Qudama Jamalul Qadri Khairul Hasbi Hutagaol Khairunnisa Al Syifa Khoirul Jamil Mhd Yadi Harahap Mughni Hafilla Muhammad Aidil Rahman Muhammad Fikri Ikhsan Muhammad Habibul Amin Muhammad Nurul Azmi Nasrullah Hidayat Nazli Khatami Nur Farah Hana Nurhaliza Nurhaliza Nurhayana Khofifah Adisty Sagala Nurul Fitri Ramadhani Paet Hasibuan Purwaningtyas, Franindya Raihan Baihaqi Raissa Amanda Putri Sekar Andini Shalsabila Putri Maharani Sonia Fadilah Wildan Habib Azhari Yhossy Rizky Akbar Yusniah Yusniah Zainuddin Hasibuan