Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.945

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL International Journal of Law Reconstruction Gorontalo Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang SASI

Erni Dwita Silambi

Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke

Author-ID : 2565100

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAHMENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD : (Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah di Kampung Yanggandur) DINA FITRI SEPTARINI; ERNI DWITA SILAMBI
Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang Vol. 2 No. 01 (2015): JURNAL AKUNTANSI (JA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG
Publisher : PROGRAM STUDI AKUNTANSI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Aparatur kampung merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang paling bawah yang mengetahuisecara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya yang bertugas memberikanpelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu target pengukuran kinerja harus berorientasi kepadamasyarakat. Pengukuran kinerja pada organisasi publik yang umum dilakukan hanya menitikberatkanpada sektor keuangan saja, sehingga cenderung mengabaikan kinerja non keuangan seperti kepuasanpelanggan (masyarakat), efektivitas dan SDM yang berkemampuan dan berkomitmen tinggi. Pengukurankinerja dengan balance scorecard merupakan pengukuran kinerja yang komprehensif karena mengukurkinerja dari aspek keuangan dan non keuangan. Balance scorecard mencakup empat perspektif, yaituperspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhandan pembelajaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparatur kampung Yanggandursudah memahami dengan jelas visi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan kampung. Halini ditunjukkan oleh persentase jawaban responden terhadap pertanyaan terkait dengan visi, misi, danstrategi organisasi, di mana lebih dari 75% responden cenderung menjawab setuju, yang berarti merekamemahami visi, misi, dan strategi organisasi. Perspektif keuangan mencapai score 19,2%, perspektifproses bisnis internal memiliki score 25,9%, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencapai score13,3%, dan perspektif masyarakat memiliki score 8,9%. Secara keseluruhan kinerja aparatur kampungYanggandur apabila dianalisa menggunakan 4 perspektif dalam balanced scorecard memiliki score totalsebesar 67,3% dan berada pada daerah kuning, yang berarti cukup bagus.

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN Erni Dwita Silambi; Lily Bauw; Rosnida - -; Enni Eka kusumawayi
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2479

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis implementasi pengawsan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tenteng pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan fungsi organisasai kemasyarakatan bidang keagamaan.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk dapat mengkaji norma yang terkait dengan masalah pengawasan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan dengan mengkaji aturan-aturan yang ada dan juga membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengawasan ormas kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi...Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena pelaksanaan pengawasan hanya melalui evaluasi dan monitoring dokumen pada pendaftaran ormas dan juga laporan tahunan dari ormas, belum dibentuknya tim terpadu di beberapa daerah dan juga belum bekerjanya tim terpadu karena tidak didukung oleh anggaran.

Formulation of Customary Criminal Sanctions From a Human Rights Perspective Erni Dwita Silambi; Rosnida Rosnida; Enni Eka kusumawati
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v7i1.2708

The provision of customary criminal sanctions varies according to the customs and norms that apply in an area and this research takes a case study in Merauke Papua. This research focuses on the provision of customary sanctions for perpetrators which will be viewed from the point of view of human rights. This study aims to see and analyze the criminal sanctions given to the perpetrators and whether these sanctions do not conflict with the human rights that apply in Indonesia. The type of research used in this research is a combination of normative legal research and empirical legal research where normative research will look at legislation related to human rights and also provisions regarding customary sanctions while empirically will look for direct data in the field then data analyzed using qualitative methods will then be presented descriptively. The results of this study are that customary law does not recognize the division between criminal law and civil law but the sanctions given to both criminal cases and civil disputes are the same, namely tubers, coconuts, bananas, wati (a typical Papuan plant), pigs, giving sister and the death penalty, pay with the land that has been determined.

Assessing the New Model Fulfilling the Right to Education for Correctional Students Darmawati Darma Kiki; Asriadi Zainuddin; Marwan Marwan; Arpin Arpin; Erni Dwita Silambi; Mardhati Mardhati
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v1i1.3284

The future of the Indonesian nation is very dependent on the condition of today's children. Therefore, future attention to children is the main focus, especially for Correctional Students (ADP) who live in the Special Child Development Institution (LPKA). One of the things that is of concern to children who are behind bars is the right to obtain formal and informal education. The purpose of this study was to analyze and evaluate the implementation of the fulfillment of the right to education for correctional students and to design an ideal model of fulfilling the right to education for children in Class II LPKA Gorontalo. The type of research used in this research is empirical normative legal research. The research results show that the educational process for ADP at LPKA is carried out in accordance with the mandate of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections where ADP can pursue formal or informal education. In the implementation of formal learning process activities, there are still obstacles in the form of learning processes carried out outside LPKA, so it is necessary to formulate a learning model that should be made like a child-friendly school within LPKA and supported by educators who are truly competent and experienced in educating children.

PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK Erni Dwita Silambi; Anton Johanis Silubun
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak â€“ haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data â€“ data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengangkatan anak.

PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE Iriany Ernawati Tahya; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana oleh penegak hukum terkait kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Merauke sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Negeri Merauke dan Beberapa Hakim yang ada di Merauke. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dinilai sebagai kejahatan yang kejam karna merusak masa depan anak tersebut. Banyak putusan hakim dinilai kurang tepat sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat.Oleh karna itu putusan hakim diharapkan mampu memberikan efek jera dan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat menurunkan tingkat pemerkosaan terhadap anak sekaligus melindungi anak yang merupakan objek yang harus dilindungi untuk masa depan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) Zegovia Parera; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan.

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Salvadoris Pieter; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tesebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur â€œDengan Rencana Terlebih Dahuluâ€ dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang sah serta ditambah dengan kayakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.

Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Erni Dwita Silambi; Emiliana B Rahaili; Rosnida Rosnida; Satriadi Satriadi
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v1i1.3393

The handling of money politics in terms of legal substance has been regulated in the Election Law which was initially handled by the Sentra Gakkumdu consisting of Bawaslu, the Police, and the Attorney General's Office.This study aims to identify and analyze: to reconstruct the law enforcement of Money Politics Crimes in Elections. This research uses the type of empirical juridical research, namely by studying the applicable rules and also looking for data in the field related to money politics. The results of this study indicate that there are many cases of money politics that occur in the general election process, so their handling must also be more serious. Currently, the crime of money politics in election is in the realm of general criminal acts, so it will be more effective if the handling is delegated to the realm of criminal acts of corruption

Customary Justice Model in Resolving Indigenous Conflicts in Merauke Regency Papua Erni Dwita Silambi; Marlyn Jane Alputila; Syahruddin Syahruddin
Musamus Law Review Vol 1 No 1 (2018): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i1.1079

The background of the keyword is the agenda of customary justice in the government which is clearly burdened by rules that are recognized and carried out well, making it possible to provide recognition of the prevailing customs in the community. The "confession" here is formal approval. The focus of the research is the implementation of customary justice in Papua in terms of Law Number 21 Year 2001 concerning Special Autonomy for Papua. The research objective is to design or formulate a model of customary justice in Papua. The target of the study is to get the right model of customary justice that is understood in their decisions in solving problems that occur in Papua. Merauke.Metote research in this research is qualitative research. The research conducted is learning, literature, taking data and interviews in depth. After that the data obtained are described and analyzed with quantitative methods to formulate economic empowerment models. The results of this study are the existing customary models, so that in the context of customary cases there are also cases where adat cases can be issued by the community.

Co-Authors Achmad Ruslan Anton Johanis Silubun Arpin Arpin Asriadi Zainuddin Darmawati Darmawati DINA FITRI SEPTARINI Dina Fitri Septarini Emiliana B Rahaili Enni Eka kusumawati Enni Eka kusumawayi Fransiskus Samderubun Hamzah Halim Ibrahim Kama Iriany Ernawati Tahya Ismail, Nurwita Lily Bauw Lily Bauw Mardhati Mardhati Marlyn Jane Alputila Marwan Marwan Mulyadi Alrianto Tajuddin Parera, Zegovia A Rosnida Rosnida Rudini Hasyim Rado Salvadoris Pieter Satriadi Satriadi Syahruddin Syahruddin

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search