Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Al Himayah AkMen JURNAL ILMIAH Jurnal Hukum Volkgeist Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Litigasi Amsir Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas)
Darmawati Darmawati
Universitas Ichsan Gorontalo
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK ATAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI Darmawati Darmawati
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.251 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2215

Abstract

Bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja, melainkan metode pembinaan di luar lapas yang salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf (k) adalah narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsimemiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya persyaratan tambahan bagi terpidana kasus korupsi dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan tindak pidana korupsi memiliki dampak dan pengaruh yang besar dibandingkan tindak pidana umum lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemenuhan hak pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi serta apakah pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sejalan dengan asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Prosedur Pemenuhan Hak Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi selain harus memenuhi pensyaratan pada pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi pensyaratan tambahan yang diatur dalam Pasal 43 A Ayat (1) Peraturan pemerintah tersebut. Pemberian Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana korupsi harus memenuhi dasar pertimbangan aspek legalitas, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dimana dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan.
Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut Andi Esse Jumriani; Sumiyati B.; Darmawati Darmawati
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5165

Abstract

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum, kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus di berikan oleh setiap warga Negara Indonesia agar Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum , Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat suku bajo yang ada di desa torosiaje laut terkait mengenai hak atas rumah atau bangunan yang mereka tempati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris Dalam metode penelitian hukum Empiris peneliti melakukan penelitian lapangan dengan memfokuskan perhatian pada isu hokum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan laranan (das sollen) yang termuat dalam berbagai peraturan. Hasil yang diperoleh adalah rumah atau bangunan yang mereka tempati belum memiliki kepastian hukum, hal ini dikarenakan kantor BPN Pohuwato belum menerbitkan sertifikat dengan alasan belum ada aturan atau Perda untuk masyarakat suku bajo terkait dengan kepemilikan tanah dan juga belum ada izin dari dinas kelautan terkait aturan KPR untuk rumah atau bangunan di Desa Torosiaje laut. Untuk mengatasi permasalahan dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat suku bajo terkait atas rumah atau bangunan di atas laut kepada masyarakat suku bajo olehnya itu, Pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Pohuwato sudah seharusnya melahirkan Perda terkait pemanfaatan wilayah laut untuk pemukiman penduduk, dan juga dinas kelautan memberikan izin dan mengatur luas KPR pemukimanya sehingga BPN Pohuwato bisa mengeluarkan setifikat hak pakai untuk masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut.
Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato Serpin Rasyid; Sumiyati B.; Darmawati Darmawati
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 3, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v3i1.2384

Abstract

Marriage under the hands is a form of marriage that has become a fashion that arises and develops secretly in some Indonesian Islamic communities. They try to avoid the bureaucratic and convoluted system and manner of regulating the implementation of marriage and the length of its management or deliberately keep the marriage secret because of polygamy. For this reason, they take their way that does not contradict Islamic law. So that the formulation of the problem in this study is How is the legal legality of unrecorded marriages? This research method is normative juridical. The results of this study found that the practice of marriage that occurs in the community only partially refers to the law. Because some societies carry out the course of marriage referring to the norms of the Islamic law that allow serial marriage (marriage under the hand) and not positive state law as an authoritative reference, therefore, it is necessary to have legal awareness of the entire Muslim community about the nature of Islamic marriage so that there is no longer a narrow understanding and awareness that views marriage only to legalize sexual relations. Keywords: Legality; Marriage; Underhand. ABSTRAK Perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari system dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana legalitas hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik perkawinan yang terjadi dilingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Karena sebagian masyarakat melangsungkan praktik perkawinan mengacu pada norma hukum Islam yang mengijinkan perkawinan siri dan bukan hukum positif negara sebagai acuan otoritatif. Oleh karena itu, perlunya kesadaran hukum seluruh masyarakat muslim akan hakikat pernikahan Islam, sehingga tidak tumbuh lagi pemahaman dan kesadaran sempit yang memandang pernikahan hanya untuk melegalkan hubungan badan semata.
Patterns of Corruption Prisoners Development In Indonesia In Realizing The Objective of Corruption Darmawati Darmawati; Asriadi Zainuddin
Musamus Law Review Vol 4 No 1 (2021): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v4i1.3867

Abstract

Implementation of Guidance on Corruption Convicts is one of the things that must receive attention in prisons because it is one of the Extra Ordinary Crimes. In addition, most corruption crimes are committed by people who have a high social status, both in terms of their position before staying in prison as well as in terms of education and economic levels. Arrangements regarding the implementation of guidance for corruption convicts in Indonesia are regulated in the provisions of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and are described through Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Correctional Citizens. Regarding the guidance for corruption convicts, it still refers to the provisions of Government Regulation Number 31 of 1999 where there is no difference in terms of the implementation of coaching which is still carried out through three stages, namely the initial stage, the advanced stage and the final stage. To be able to obtain the right to parole, there are special provisions that are applied to Corruption Convicts, namely in addition to having to behave well while in prison, they must also fulfill the obligation to complete the payment of fines or replacement money to be able to submit a parole proposal.
CHALLENGES IN ENFORCING HATE SPEECH LAWS IN INDONESIAN POLITICS Diego Romario De Fretes; Asriadi Zainuddin; Darmawati Darmawati; Muhammadong Muhammadong; Putri Maha Dewi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/injoss.v2i3.89

Abstract

Enforcing hate speech laws in Indonesian politics has posed significant challenges in the past. These challenges have impeded the effective implementation of legal measures designed to address hate speech and ensure a fair and inclusive political environment. One of the key challenges was the need for a clear and comprehensive legal framework. Historically, hate speech laws in Indonesia were criticized for being vague and open to interpretation, leading to inconsistent application and potential bias in enforcement. The absence of specific guidelines and criteria for identifying hate speech hindered the prosecution process. Political pressures and biases also posed significant obstacles to enforcing hate speech laws. The influence of political affiliations and interests often interfered with objective decision-making, leading to selective enforcement or leniency based on political considerations. This compromised the impartiality and independence of the enforcement process. Moreover, limited capacity and training among law enforcement agencies and judicial institutions created further hurdles. There needs to be more understanding of hate speech issues, lack of expertise in investigating and prosecuting such cases, and inadequate resources hampering the effective implementation of hate speech laws. These challenges in enforcing hate speech laws in Indonesian politics have hindered the protection of fundamental rights, fostered polarization, and undermined the inclusive nature of the political discourse. Addressing these challenges requires comprehensive legal reforms, capacity building for law enforcement and judicial institutions, and strategies that effectively tackle hate speech in the digital realm.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Anderwati Maku; Darmawati Darmawati; Apriyanto Nusa
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 2 (2024): Februari
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research focuses on the application of criminal law and judicial considerations in cases of immoral acts against children, as exemplified in Decision Number 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt. The study employs normative legal research methods, utilizing library research and analyzing secondary and primary legal materials. The analysis is prescriptive, aiming to assess the correctness or appropriateness of the subject under study according to the law. The Child Protection Law outlines various sanctions for perpetrators of immoral acts against children, often stemming from promiscuity and dating relationships between perpetrators and victims. The study underscores the need for both internal and external monitoring to address morality crimes against children effectively.
Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Untuk Pemberdayaan Umat Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Insani, Nur; P, Umar; Beddu, Sumiyati; Darmawati, Darmawati
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v3i2.573

Abstract

The basic concept of zakat is a religious commandment to enhance faith and piety, and at the same time, it is considered the most essential aspect of human life because it provides valuable benefits as an act of worship, purifying the hearts and souls, and bringing blessings to life. However, on the other hand, the expected benefits of zakat have not been fully optimized due to several factors, such as the crisis of trust in zakat management institutions and the lack of awareness among those obligated to pay zakat. As a highly valuable asset, zakat has the potential to address social issues for society, including poverty. To achieve this, it is important for zakat to be managed properly based on the principles of Islamic Sharia as explained in the Qur'an and hadiths.
Urgensi Perkembangan Regulasi Mafqud Dalam Mendapatkan Hak Waris Muhamad Arieva Chandra Aghisna; Sumiyati B; Darmawati Darmawati
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 4 (2024): Agustus
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Determining mafqud status in inheritance is of course still a problem in this research. The judge who made the decision at the Yogyakarta and Bantul Religious Courts through his considerations used the basis of 467 and 468 of the Civil Code which can make a decision after 9 (nine) months. Problems occur when the Heir as an applicant whose object of inheritance is included in the object of compensation for losses on Government Development which has a period of time to fulfill its administration. The absence of norms in determining mafqud status can have legal consequences resulting in the failure to achieve legal objectives. There is very limited material law that is formally contained in the legal regulations for mafqud cases, so judges need to explore, follow and understand the legal values ​​that are developing by paying attention to the provisions of existing legislation and Islamic law contained in fiqh books as a reference and point of reference in examine and decide mafqud cases. Regulations for determining mafqud status are very important considering that dynamic legal developments are a matter of urgency to achieve legal objectives. This research is normative research that is explanatory in nature with a statutory, case approach, and uses secondary data sources obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Collection by literature study and based on the results of the discussion of the main problem, conclusions and suggestions can be drawn.
Model Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sebagai Bagian dari Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Deddy Abdul; Darmawati Darmawati; Apriyanto Nusa
Jurnal Litigasi Amsir 2024: (Special Isu) September-Oktober
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law No. 11 of 2012 concering the Juvenile Criminal Justice Syistem (SPPA) has legally changed the paradigm and handling of children in conflict with the law. The strategic role of corrections has begun to move since tre-trial, adjudications, to Post adjudications, children since being placed in the correctional instution. Especially for children during their sentence, the role of LPKA is to provide services, care, guidance, education. Supervision of children must really pay attention to the rights of children and the basic principles of handling children. The basic principles inherent in children, namely the best interests of children, non-discrimination, respecting children’s opinions and the growth and development of children must be the basic guidelines in the treatment of children. his type of research uses normative legal research using a statutory and case approach. The results of this study are that the systems, mechanisms and procedures for child development refer to Law Number 12 of 1995 and Law Number 11 of 2012 and Government Regulation Number 31 of 1999 which consists of 3 (three) stages, namely Earl Stage Development, Development Advanced Stage and Final Stage Coaching. The ideal coaching is through the Child Friendly Integrated Development System Model, which is a child coaching system that is carried out individually or in groups according to the needs of the child by directly involving officers, families, communities and local governments by paying attention to legal, organizational and management aspects, human resources, budget, facilities and infrastructure, socio-cultural as well as the principle of the best interestsofthechild.
Co-Authors Anderwati Maku Andi Esse Jumriani Apriyanto Nusa Apriyanto Nusa Arpin Arpin Asriadi Zainuddin Asriadi Zainuddin Deddy Abdul Diego Romario De Fretes Erni Dwita Silambi Firman Hadi Mardhati Mardhati Marwan Marwan Muhamad Arieva Chandra Aghisna Muhammadong Mulyadi Alrianto Tajuddin Nur Insani Putri Maha Dewi Serpin Rasyid Sumiyati B Sumiyati Beddu Umar