Articles
<![CDATA[Nalar Teologis dan Hukum Islam Bias Gender ]]>
<![CDATA[Muh Rusli]]>;
<![CDATA[Muhammad Thahir]]>;
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Al-Ulum Vol. 13 No. 2 (2013): Al-Ulum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.552 KB)
<![CDATA[One of the core teachings of the Qur'an is the dignity of human beings are equal before God, regardless of differences in gender (men and women). What distinguishes the two is the quality of piety. Substancely, gender discourse is not new in Islam. When the degrees are equal before God, then men and women should be able to establish a good working relationship without harming each other. Among the causes of the persistence of the Muslim understanding that gender bias is a false construct understanding in interpreting the word of God and the Hadith of the Prophet which then legitimized by Islamic laws. To that end, contextual reinterpretation of any gender bias arguments to be conducted. The reinterpretation considering the current situation and the principle of mutual benefit, thus giving birth to a new paradigm of meaning and gender-equitable and aligned with the universal values of Islam.]]>
<![CDATA[Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem ]]>
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol. 10 No. 1 (2014): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.224 KB)
<![CDATA[Penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Ne Bis In Idem, merupakan suatu kajian terhadap penerapan asas ne bis in idem agar tidak terjadi pengulangan perkara yang sama di tingkat pengadilan. Nebis In Idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Kriteria perkara yang dapat dianggap Nebis In Idem adalah: apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperi menolak gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem adalah putusan bebas ( Vrijspraak), putusan pelepasan dari segalah tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvolging) dan putusan pemidanaan (Veroordeling).]]>
<![CDATA[Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Darmawati Darmawati]]>;
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Al-Mizan Vol. 11 No. 1 (2015): Al-Mizan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.239 KB)
|
DOI: 10.30603/am.v11i1.997
<![CDATA[Implementation of verstek decision in the Religious Court is one of the decision which handed down by the judges in the court. Verstek decision, is the decision which handed down because the absence of the defendant even though the defendant himself has been summoned by the proper and authorized. Verstek decision will be handed down after the parties were called and examined his case and examine whether the matters raised by the plaintiff it can be proved and the authority of the Religious Court. In the verdict verstek, then demand can be granted if the suit was groundless and did not fight right. But if the suit was groundless and or against the rights, the decision of the judge verstek a statement that the plaintiffs claim is not accepted, and if the claim is granted with verstek verdict, the defendant may seek such objection with verzet.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Himayah Vol. 1 No. 1 (2017): Al Himayah ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Al Himayah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (811.272 KB)
<![CDATA[Salah satu sebab peralihan hak milik dalam pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah melalui “Hibahâ€. Dengan menghibahkan sesuatu benda atau barang kepada orang lain berarti keluarlah sesuatu itu dari pemiliknya yang menghibahkan dan berpindah menjadi hak milik seseorang atau badan hukum yang menerima hibah. Dengan demikian, hibah itu di samping mempunyai fungsi dan peran sebagai peralihan kekuasaan, juga mempunyai akibat hukum dan syarat-syarat tertentu, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Olehnya itu Hibah sebagai sarana solidaritas sesama umat, maka kepada semua pihak diharapkan agar tidak memanipulasi hibah yang dapat menyimpang dari tujuannya.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Surat Kuasa Menjual terhadap Objek Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Himayah Vol. 1 No. 2 (2017): Al Himayah ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Al Himayah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1098.776 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan : Fungsi dan Kedudukan Surat Kuasa Menjual terhadap objek yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan. Hambatan yang di dapat dalam Proses Menjual terhadap Objek Jaminan yang di bebani Hak Tanggungan. Tulisan ini menunjukkan fungsi kuasa menjual terhadap objek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan, menjadi hal yang sia-sia/tidak berguna dan merupakan suatu pemborosan karena debitor mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya akta. fungsi kuasa menjual akan berlaku efektif apabila berdiri sendiri, tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan. Rekomendasinya yaitu, Oleh karena kuasa menjual tidak berfungsi dengan baik apabila dibuat bersamaan dengan Hak Tanggungan maka kuasa menjual tidak perlu di buat.]]>
<![CDATA[Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Himayah Vol. 2 No. 1 (2018): Al Himayah ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Al Himayah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1046.352 KB)
<![CDATA[Teori hukum Inklusif merupakan teori yang dibangun dengan tradisi kebebasan berfikir secara akademik, khususnya dalam kreatifitas dan inovasi hukum. Sebagai ilmu pengetahuan maupu hukum sebagai alat atau pedoman yang berfungsi mengatur, memfasilitasi paraparat penegak hukum dan memelihara serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, secara pribadi, kolektif baik untuk kebutuhan material maupun in materil atau spiritual. Keberadaan Teori hukum Inklusif sebagai bagian dari tatanan sosial yang ada di samping norma agama, kesusilaan dan kesopanan, pada dasarnya berfungsi untuk melindungi dan mengintegrasikan (menggabungkan dan menyelaraskan) kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang ada. Suatu teori baru dalam wacana akademik tidak sekedar hadir sebagai anti-thesis ketidakpuasan atau kelemahan terhadap berbagai teori lainnya. Dalam tulisan ini beberapa hal yang akan diorientasikan untuk mengkaji tentang hubungan antara teori hukum Inklusif dengan pembangunan hukum nasional yang saat ini sedang di kembangkan dan hubungan antara teori hukum Inklusif dengan pembentukan hukum nasional yang berbasis pancasila.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdul Jamil]]>;
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i2.3265
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, Teori yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu Teori kepastian hukum, tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan alasan karena penulis ingin mengkaji norma yang terkait dengan masalah konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia serta mengamati berbagai perkawinan yang tidak dicatatkan pada Masyarakat Islam Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis kajian kualitatif yang bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah metode pendekatan socio-legal (socio legal study). Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa Kontruksi hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih menimbulkan ambigu dalam penerapannya, dan belum adanya ketegasan dalam penegakannya, sehingga sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdul Jamil]]>;
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v4i2.3265
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, Teori yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu Teori kepastian hukum, tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan alasan karena penulis ingin mengkaji norma yang terkait dengan masalah konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia serta mengamati berbagai perkawinan yang tidak dicatatkan pada Masyarakat Islam Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis kajian kualitatif yang bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah metode pendekatan socio-legal (socio legal study). Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa Kontruksi hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih menimbulkan ambigu dalam penerapannya, dan belum adanya ketegasan dalam penegakannya, sehingga sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya.]]>
<![CDATA[MEMINIMALISIR KECANDUAN MELALUI KONSEP REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Darmawati Darmawati]]>;
<![CDATA[Asriadi Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.655 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i2.4878
<![CDATA[Narcotics addicts from a legal perspective are criminal offenders, but if we look more closely it can be said that they are victims of narcotics illicit trafficking associations. Narcotics addicts are prisoners who require special treatment in the form of therapy to eliminate and stop the intention to consume narcotics and replace them with other beneficial behaviors. Narcotics addicts require different handling in terms of the criminal process. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics through Article 59 mandates the responsibility to undergo treatment and treatment or rehabilitation for addicts. The purpose of this study was to determine the flow of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers and to find a concept of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers in minimizing dependence on illegal drugs. The type of research used in this study is a combination of normative legal research and legal research. empirical. The rehabilitation of narcotics prisoners in Gorontalo City is still being carried out in general prisons while still coordinating with the National Narcotics Agency and the Tombulilato Hospital. The concept in terms of implementing rehabilitation to minimize drug dependence is by grouping based on the level of addiction of narcotics prisoners based on the results of the initial assessment that has been carried out and supervising the post-rehabilitation implementation of narcotic clients to see whether the client has completely recovered or not.]]>
