Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Notary Law Research

TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM KOPERASI TERHADAP NON ANGGOTA KOPERASI DALAM DANA INVESTASI BERBENTUK SIMPANAN BERJANGKA YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR Indranas Gaho; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol 4, No 1 (2022): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v4i1.3418

Abstract

Koperasi selalu membutuhkan investor untuk melakukan kegiatan ekonomi. Investor yang berada di luar anggota koperasi tersebut memiliki resiko investasi yang cukup tinggi. Resiko yang tinggi pada investor di luar keanggotaan koperasi antara lain adalah gagal bayar seperti yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Perumusan masalah yaitu : 1.Bagaimana tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap investor yang non anggota dalam simpanan berjangka ketika terjadi gagal bayar?, 2.Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar? dan 3.Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema homologasi?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Pengurus sebagai organ yang mewakili koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan atas kerugian yang diderita oleh non anggota (Investor). Pertanggungjawaban atas segala kelalaian dan kerugian yang timbul atas kegiatan koperasi sejatinya hanya diperuntukan oleh anggotanya.Faktor yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar antara lain adalah adanya penawaran bunga yang tinggi dan jaminan pajak bunga investasi yang rendah, adanya dokumen legalitas Koperasi, dan sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi.Adapun Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kaitannya tentang skema homologasi adalah telah adanya putusan Pailit nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat yaitu pengesahan perdamaian (homologasi). Kata Kunci : Koperasi, Investor, Investasi, Simpanan Berjangka
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN MINUTA AKTA APABILA TERJADI KEADAAN OVERMACHT Anida Riska Fitriana; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol 4, No 2 (2023): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v4i2.4124

Abstract

Dalam menjalankan jabatannya notaris bertugas membuat akta autentik, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris untuk menjaga keautentikan suatu akta. Minuta akta harus disimpan dalam lemari atau tempat yang aman agar tehindar dari kerusakan,hilang atau musnahnya minuta akta. Jika minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang,rusak,atau musnah maka notaris dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum. Notaris tersebut dikenakan sanksi berupa sanksi administratif,sanksi perdata,maupun sanksi pidana. Bagaimana jika minuta akta tersebut hilang atau musnah akibat keadaan overmacht? Jika minuta akta hilang atau musnah karena keadaan overmacht maka notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena keadaan overmacht keadaan dimana merupakan keadaan di luar kendali manusia dimana peristiwa ini diluar kendali notaris. Notaris dapat bertanggung jawab dengan membuat laporan kehilangan kepada kepolisian lalu membuat berita acara kemudian melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah nantinya akan diberikan solusi oleh Majelis Pengawas terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh notaris dalam hilang atau musnahnya minuta akta.