Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Selat JURNAL CENDEKIA HUKUM SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan WAJAH HUKUM Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum Acara Perdata Borneo Law Review Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Society Engagement (IJSE) Jurnal Abdimas Le Mujtamak Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Suherman
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan: Socialization of Age Limits to Construction Marriage Sulastri; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Satino; Suherman
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 2 No. 2 (2022): Le MUJTAMAK 2022 : Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jal.v2i2.440

Abstract

Seseorang pria serta seseorang wanita merambah sesuatu jalinan lahir serta batin yang diketahui selaku pernikahan buat menghasilkan keluarga ataupun sarang yang senang serta kekal yang bersumber pada Tuhan. Umur sah buat menikah diatur oleh hukum Indonesia. Umur 19 belas tahun merupakan persyaratan minimum untuk menikah. Sebab mereka belum menggapai umur pernikahan yang legal, pria serta wanita yang dikenai pembatasan ini umumnya diucap selaku kanak-kanak. Tiap perkawinan mempunyai tujuan untuk menghasilkan keluarga serta/ataupun rumah. Kelipatan persekutuan terendah dari laki-laki, perempuan, serta kanak-kanak hendak dibangun memakai ini. Pembuatan keluarga merupakan pengembangan jalinan kohesif antara suami, istri, serta kanak-kanak yang tinggal di rumah yang sama dengan orang tua serta kanak- kanak mereka. Pembelajaran terbaik wajib diberikan kepada kanak-kanak. Pelanggaran hukum yang bisa jadi terjalin merupakan suasana pernikahan anak. Kenyataan ini menampilkan, terencana ataupun tidak, kalau terdapat kerangka hukum yang digunakan buat mendesak momentum perkawinan anak. Sebab dikenal tahapan- tahapan pernikahan, hingga mencuat kekhawatiran hendak pergaulan leluasa antara calon mempelai serta suami, sehingga seluruhnya legal. Tetapi demikian, banyak orang yang masih belum menguasai seluruhnya proses registrasi tanah serta keuntungan- keuntungannya yang prospektif. Tata cara sosialisasi ini merupakan tahap tanya jawab terbuka. Informasi hendak dikumpulkan di kelurahan Palsigunung Selatan buat membenarkan konferenAsi berjalan dengan berhasil serta penuhi tujuannya.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi Korban Diskriminasi dan Kekerasan: Socialization of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as an Effort in Fulfilling the Rights of Children who Become Victims of Discrimination and Violence Yuliana Yuli Wahyuningsih; Satino; Iwan Erar Joesoef; Suherman; Marina Ery Setiyawati
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 2 No. 2 (2022): Le MUJTAMAK 2022 : Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jal.v2i2.441

Abstract

Anak adalah sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makluk sosial, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak sejak di dalam kandungan sampai dengan dilahirkan hingga umur 18 tahun mempunyai hak untuk dapat itu dari orangtua itu sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa maupun negara. Setiap manusia tidak diperbolehkan merampas hak atas untuk memperoleh perlindungan diantaranya dalam hak untuk kehidupan, hak dalam kemerdekaan, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak bermain. Maka tidak boleh sampai terjadinya diskriminasi terhadap anak, faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap anak di bawah umur, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak sebagai akibat kurangnya perhatian terhadap anak. Apalagi jika anak telah dilahirkan dari orangtuanya maka anak tersebut sudah mempunyai hak untuk kehidupan dan hak untuk merdeka yang merupakan hak yang mendasar dan juga kebabasan mendasar tidak dapat dilenyapkan dan dihilangkan, anak juga harus selalu dilindungi dengan diberikan kebebasan untuk hidup dan hak untuk kemerdekaannya, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu disosialisasikn kepada masyarakat demi anak tersebut. Oleh sebab itu menyarankan melakukan perlindungan terhadap hukum bagi anak seperti melakukan kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial serta sosialisasi pemberlakuan tentang ketentuan UU yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut.
PEMUTUSAN KONTRAK BISNIS SEBAGAI FORCE MAJEURE AKIBAT BENCANA PANDEMIK COVID 19 Suherman dan Wicipto Setiadi
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Institut agama islam negeri Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.085 KB) | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v6i2.3097

Abstract

The Indonesian government announced in the middle of March that the spread of Covid 19 was a national disaster. The government also makes policies for citizens to carry out activities at home, such as; study at home, work at home and worship at home this is done in the context of social distancing to break the chain of the spread of Covid 19. The existence of Government policies that implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policies in several regions in Indonesia, Thus it has a huge impact on the economy in Indonesia, there are many layoffs due to non-production of products and many factories are closed, so that many companies are closed can not carry out their obligations towards contracts that they have signed by other parties. Many business people and the community think that the covid 19 disaster is a force majeure.This type of research is normative-empirical. In normative research, the type of data used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. While empirical research, using primary data in the form of answers that can be obtained in the field, namely the companies affected from the covid 19 outbreak.The specific target that will be achieved in this study is to find out whether the covidus 19 disaster is a force majeure on companies that cannot carry out their obligations in the business world in Indonesia.
Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020) Salsabilla Hassani; Suherman Suherman
Jurnal Selat Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/selat.v10i1.4948

Abstract

Based on article 29 of Law Nomor 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is explained that the acquisition of shares that have an asset value and or sales value exceeding a certain amount as regulated in Article 5 of Government Regulation Nomor 57 of 2010 is required to carry out a notification to KPPU no later than 30 working days after it is legally effective. However, it was found that through the KPPU decision Nomor17/KPPU-M/2020, it was stated that PT Saratoga Investama Sedaya has been proven to have violated Article 29 of Law Nomor 5 of 1999 in conjunction with Article 5 PP Nomor 57 of 2010. This study aims to find out how to prove the elements of a violation of late notification of share takeover by PT Saratoga Investama Sedaya. This research method is a normative juridical method. The results of this research are that the Commission Council stated that the takeover of shares by the Reported Party did not have the potential to cause monopolistic practices and/or unfair business competition. Because there is no change in market power and there is no vertical integration. However, the Reported party had to bear a fine of Rp. 1 billion because it was stated that he had violated Article 29 of Law Nomor 5 of 1999 in conjunction with Article 5 of PP Nomor 57 of 2010.
KOMUNITAS EKONOMI SEDERHANA KREATIF GLASS CHIP (KERIPIK KACA ) KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN KECAMATAN CIMANGGIS, DEPOK – JAWA BARAT Yuliana Yuli W; Satino Satino; Citraresmi Widoretno Putri; Suherman Suherman; Suprima Suprima
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15756

Abstract

Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Mandiri Berbasis IPTEK Melalui Kreasi Makanan Glass Chip (Keripik Kaca) di RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok – Jawa Barat merupakan salah satu bentuk implementasi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat maka dengan adanya tulisan ilmiah ini merupakan salah satu sinergitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian di perguruan tinggi. Masyarakat Mandiri Berbasis IPTEK Melalui Kreasi Makanan Glass Chip (Keripik Kaca) di RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok – Jawa Barat dapat meningkatkan kualitas serta kemampuan pada masyarakat pada bidang industri kreatif sehingga dapat memiliki daya bersaing yang kuat. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis data hingga ditemukannya suatu bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang mana prosesnya berbentuk siklus. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA)
Co-Authors Aditya Suud Ali Imran Andriyanto Adhi Nugroho Arrisman Arrisman Chori Diah Astuti Christine Magdalena Kurniasih Sena Ferdian Kowanda Human Santoso Iwan Erar Joesoef Marina Ery Setyawati Putri, Citraresmi Widoretno Salsabilla Hassani Satino Sulastri Suprima Tharisya El Subekti Varel Tristan Ayub Laiskodat Wahyo Santoso Yuliana Yuli Yuliana Yuli W Yuliana Yuli Wahyuningsih