Articles
<![CDATA[Sosialisasi Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan: Socialization of Age Limits to Construction Marriage ]]>
<![CDATA[Sulastri]]>;
<![CDATA[Yuliana Yuli Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Satino]]>;
<![CDATA[Suherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 2 No. 2 (2022): Le MUJTAMAK 2022 : Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jal.v2i2.440
<![CDATA[Seseorang pria serta seseorang wanita merambah sesuatu jalinan lahir serta batin yang diketahui selaku pernikahan buat menghasilkan keluarga ataupun sarang yang senang serta kekal yang bersumber pada Tuhan. Umur sah buat menikah diatur oleh hukum Indonesia. Umur 19 belas tahun merupakan persyaratan minimum untuk menikah. Sebab mereka belum menggapai umur pernikahan yang legal, pria serta wanita yang dikenai pembatasan ini umumnya diucap selaku kanak-kanak. Tiap perkawinan mempunyai tujuan untuk menghasilkan keluarga serta/ataupun rumah. Kelipatan persekutuan terendah dari laki-laki, perempuan, serta kanak-kanak hendak dibangun memakai ini. Pembuatan keluarga merupakan pengembangan jalinan kohesif antara suami, istri, serta kanak-kanak yang tinggal di rumah yang sama dengan orang tua serta kanak- kanak mereka. Pembelajaran terbaik wajib diberikan kepada kanak-kanak. Pelanggaran hukum yang bisa jadi terjalin merupakan suasana pernikahan anak. Kenyataan ini menampilkan, terencana ataupun tidak, kalau terdapat kerangka hukum yang digunakan buat mendesak momentum perkawinan anak. Sebab dikenal tahapan- tahapan pernikahan, hingga mencuat kekhawatiran hendak pergaulan leluasa antara calon mempelai serta suami, sehingga seluruhnya legal. Tetapi demikian, banyak orang yang masih belum menguasai seluruhnya proses registrasi tanah serta keuntungan- keuntungannya yang prospektif. Tata cara sosialisasi ini merupakan tahap tanya jawab terbuka. Informasi hendak dikumpulkan di kelurahan Palsigunung Selatan buat membenarkan konferenAsi berjalan dengan berhasil serta penuhi tujuannya.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi Korban Diskriminasi dan Kekerasan: Socialization of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as an Effort in Fulfilling the Rights of Children who Become Victims of Discrimination and Violence ]]>
<![CDATA[Yuliana Yuli Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Satino]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>;
<![CDATA[Suherman]]>;
<![CDATA[Marina Ery Setiyawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 2 No. 2 (2022): Le MUJTAMAK 2022 : Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46257/jal.v2i2.441
<![CDATA[Anak adalah sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makluk sosial, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak sejak di dalam kandungan sampai dengan dilahirkan hingga umur 18 tahun mempunyai hak untuk dapat itu dari orangtua itu sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa maupun negara. Setiap manusia tidak diperbolehkan merampas hak atas untuk memperoleh perlindungan diantaranya dalam hak untuk kehidupan, hak dalam kemerdekaan, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak bermain. Maka tidak boleh sampai terjadinya diskriminasi terhadap anak, faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap anak di bawah umur, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak sebagai akibat kurangnya perhatian terhadap anak. Apalagi jika anak telah dilahirkan dari orangtuanya maka anak tersebut sudah mempunyai hak untuk kehidupan dan hak untuk merdeka yang merupakan hak yang mendasar dan juga kebabasan mendasar tidak dapat dilenyapkan dan dihilangkan, anak juga harus selalu dilindungi dengan diberikan kebebasan untuk hidup dan hak untuk kemerdekaannya, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu disosialisasikn kepada masyarakat demi anak tersebut. Oleh sebab itu menyarankan melakukan perlindungan terhadap hukum bagi anak seperti melakukan kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial serta sosialisasi pemberlakuan tentang ketentuan UU yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut.]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN KONTRAK BISNIS SEBAGAI FORCE MAJEURE AKIBAT BENCANA PANDEMIK COVID 19 ]]>
<![CDATA[Suherman dan Wicipto Setiadi]]>
<![CDATA[ Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut agama islam negeri Padangsidimpuan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (666.085 KB)
|
DOI: 10.24952/yurisprudentia.v6i2.3097
<![CDATA[The Indonesian government announced in the middle of March that the spread of Covid 19 was a national disaster. The government also makes policies for citizens to carry out activities at home, such as; study at home, work at home and worship at home this is done in the context of social distancing to break the chain of the spread of Covid 19. The existence of Government policies that implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policies in several regions in Indonesia, Thus it has a huge impact on the economy in Indonesia, there are many layoffs due to non-production of products and many factories are closed, so that many companies are closed can not carry out their obligations towards contracts that they have signed by other parties. Many business people and the community think that the covid 19 disaster is a force majeure.This type of research is normative-empirical. In normative research, the type of data used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. While empirical research, using primary data in the form of answers that can be obtained in the field, namely the companies affected from the covid 19 outbreak.The specific target that will be achieved in this study is to find out whether the covidus 19 disaster is a force majeure on companies that cannot carry out their obligations in the business world in Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020) ]]>
<![CDATA[Salsabilla Hassani]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31629/selat.v10i1.4948
<![CDATA[Based on article 29 of Law Nomor 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is explained that the acquisition of shares that have an asset value and or sales value exceeding a certain amount as regulated in Article 5 of Government Regulation Nomor 57 of 2010 is required to carry out a notification to KPPU no later than 30 working days after it is legally effective. However, it was found that through the KPPU decision Nomor17/KPPU-M/2020, it was stated that PT Saratoga Investama Sedaya has been proven to have violated Article 29 of Law Nomor 5 of 1999 in conjunction with Article 5 PP Nomor 57 of 2010. This study aims to find out how to prove the elements of a violation of late notification of share takeover by PT Saratoga Investama Sedaya. This research method is a normative juridical method. The results of this research are that the Commission Council stated that the takeover of shares by the Reported Party did not have the potential to cause monopolistic practices and/or unfair business competition. Because there is no change in market power and there is no vertical integration. However, the Reported party had to bear a fine of Rp. 1 billion because it was stated that he had violated Article 29 of Law Nomor 5 of 1999 in conjunction with Article 5 of PP Nomor 57 of 2010.]]>
<![CDATA[KOMUNITAS EKONOMI SEDERHANA KREATIF GLASS CHIP (KERIPIK KACA ) KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN KECAMATAN CIMANGGIS, DEPOK – JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Yuliana Yuli W]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Citraresmi Widoretno Putri]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>;
<![CDATA[Suprima Suprima]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15756
<![CDATA[Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Mandiri Berbasis IPTEK Melalui Kreasi Makanan Glass Chip (Keripik Kaca) di RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok – Jawa Barat merupakan salah satu bentuk implementasi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat maka dengan adanya tulisan ilmiah ini merupakan salah satu sinergitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian di perguruan tinggi. Masyarakat Mandiri Berbasis IPTEK Melalui Kreasi Makanan Glass Chip (Keripik Kaca) di RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok – Jawa Barat dapat meningkatkan kualitas serta kemampuan pada masyarakat pada bidang industri kreatif sehingga dapat memiliki daya bersaing yang kuat. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis data hingga ditemukannya suatu bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang mana prosesnya berbentuk siklus. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA)]]>
<![CDATA[The Responsibility of Subsidiaries for The Bankruptcy of Parent Companies: A Comparative Study in Indonesian & Singaporean Laws ]]>
<![CDATA[Putri Mufidah]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Daulat Hukum Vol 9, No 1 (2026): March 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jdh.v9i1.52284
<![CDATA[This study is motivated by the ambiguity of regulations regarding the legal status of corporate groups in Indonesia in the event of parent company bankruptcy. Although the principle of separate legal entity is universally recognized, business practices often reveal strong financial interdependence between parent and subsidiary companies. The main issues examined are the legal position of subsidiaries vis-à-vis parent companies that have been declared bankrupt and how this compares in the legal systems of Indonesia and Singapore. This research positions itself as a comparative law study that examines the consistency of the application of principles and doctrines in complex corporate structures. Using a normative juridical method through a legislative approach and comparative study, this article analyzes the regulatory framework of the Limited Liability Company Law and the Bankruptcy Law in Indonesia compared to the Companies Act and the Insolvency, Restructuring, and Dissolution Act (IRDA) 2018 in Singapore. The results of the study show that Indonesia still relies on casuistic judicial interpretations, as seen in the cases of PT Sritex and PT Hanson International Tbk, which create legal uncertainty for subsidiaries. In contrast, Singapore offers greater normative clarity through strict control parameters and mechanisms that protect insolvent subsidiaries. This study concludes that Indonesia needs legal reforms that explicitly regulate corporate group regimes to minimize risks and provide legal certainty.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Varel Tristan Ayub Laiskodat]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1429-1439
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menselaraskan pandangan masyarakat atas kerancuan dalam undang – undang yang bertolak belakang guna memberikan kepastian hukum yang tepat untuk menambah wawasan masyarakat, khususnya masyarakat yang siapa saja bisa menjadi konsumen dan pelaku usaha yang mungkin saja saat bersengketa dapat memahami terlebih dahulu isi dalam UUPK yang terkandung dan sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan berkepanjangan dikemudian hari. Metode Pendekatan yang dapat digunakan dalam penilitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (statute approach) melakukan pengkajian peraturan perundang - undangan dan Studi kasus (Case approach), hasil penelitian ini ditemukan bahwa putusan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah hal yang tidak sesuai dengan kepastian hukum karena terdapat masalah utama yang dapat menjadikan masalah untuk kedepannya yaitu dua pasal yang tidak sinkron antara Undang – undang perlindungan konsumen pasal 54 ayat 3 yang menyatakan putusan BPSK bersifat mengikat dan pada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa terbukanya peluang dalam mengajukan keberatan, dilihat dalam kedua pasal tersebut membuat undang – undang perlindungan konsumen menjadi rancu dan tidak mempunyai kepastian dalam hukum serta terdapat masalah terkait terbukanya peluang upaya keberatan yang tidak dijelaskan secara rinci dan membuat salah paham terkair kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[Smart Contracts in Non-Fungible Token Transactions Using Cryptocurrency (Case Study on Ghozali Everyday) ]]>
<![CDATA[Anissa Nabilla]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>
<![CDATA[ Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/ldj.7.4.622-636
<![CDATA[The development of blockchain technology has given rise to new innovations in the form of smart contracts, which are widely used in digital asset transactions, including Non-Fungible Tokens (NFTs). One case that highlights this phenomenon is Ghozali Everyday, where smart contracts play a crucial role in regulating the buying and selling of NFTs. However, the implementation of smart contracts in Indonesia faces legal challenges, particularly regarding the use of cryptocurrency as a payment instrument, which is still prohibited by Bank Indonesia regulations, even though electronic contracts are recognized as valid by the ITE Law. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The analysis is conducted using Hans Kelsen's Hierarchy of Norms theory and Gustav Radbruch's Legal Validity theory to assess legal certainty, fairness, and utility in regulating smart contracts and cryptocurrencies in Indonesia. The results show a conflict of norms that creates legal uncertainty and limited legal protection for digital asset transaction actors. Therefore, regulatory updates are needed that are adaptive, consistent with the hierarchy of laws and regulations, and provide more comprehensive protection for consumers and businesses.]]>
<![CDATA[REFUND TIKET PESAWAT DI MASA PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Afrisya Rahmany]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v10i1.5989
<![CDATA[Perlindungan konsumen di masa pandemik covid -19 merupakan hal yang perlu di perhatikan, terutama mengenai refund tiket pesawat di Masa Pandemik covid -19 ini sebagaimana dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan mudik Idul Fitri Tahun 2020, dampak dari larangan tersebut yaitu gagalnya keberangkatan calon penumpang sebagai pihak konsumen, dampak dari hal ini maka sebagai pelaku usaha wajib melakukan upaya ganti rugi yang biasa disebut dengan refund tiket, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan mengenai pengembalian tiket berbentuk voucher dan tidak menggunakan uang tunai, dengan adanya sistem baru mengenai pengembalian tiket pesawat tersebut hak-hak konsumen harus diteliti sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dengan tujuan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana hak-hak konsumen pada masa pandemik covid -19 ini mengenai refund tiket pesawat serta perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana agar mengetahui jawaban tersebut penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian, bahwa hak-hak konsumen di Indonesia pada masa pandemik covid -19 ini memang mendapatkan refund tiket pesawat namun berbentuk voucher dan memiliki jangka waktu pemakaian dalam hal ini maka hak-hak konsumen sangat dibatasi dengan adanya waktu berlaku voucher, dengan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut maka terbukti masih adanya keresahan di pihak konsumen mengenai hak-haknya terhadap refund tiket pesawat, terutama hak kenyamanan dan hak untuk di dengarkan pendapatnya yang tentunya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERKARA BANTAHAN (DERDEN VERZET) ATAS SENGKETA TANAH MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Sonyendah Retnaningsih]]>;
<![CDATA[Suherman]]>;
<![CDATA[Yoni Agus Setyono]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v11i1.7743
<![CDATA[Derden Verzet adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan keputusan hakim yang merugikan seseorang. Perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, atau Pasal 206 ayat (6) RBG. Pasal 195 ayat (6) HIR. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial tidak menghentikan eksekusi. Dalam hal ini, pihak ketiga harus dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilik dari barang yang disita. Selain itu, penentang harus benar-benar memiliki kepentingan untuk meminta pengangkatan penyitaan eksekusi tersebut karena telah merugikan haknya. Jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah miliknya dan bukan milik tergugat, maka penentang harus diakui sebagai penentang yang jujur, dan perintah penyitaan harus dicabut. Dengan demikian, putusan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekusi hanya berhubungan dengan pencabutan penyitaan eksekusi atas barang milik pihak ketiga dan tidak memutuskan hak kepemilikan tanah. Namun, dalam prakteknya, terdapat keputusan-keputusan mengenai Derden Verzet yang memutuskan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang dipersengketakan. Hal ini menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaan eksekusi karena bantahan atau perlawanan pihak ketiga terhadap keputusan eksekusi hanya berhubungan dengan pencabutan penyitaan eksekusi atas barang milik pihak ketiga.]]>
