Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Penegakan Hukum Administrrasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lokasi Pertambangan La ode Munawir; La Ode Bariun; Suriani BT Tolo; Muhamad Karnoha Amir
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4132

Abstract

The surveillance provided by the energy service and mineral resources inspector of the southeast province of sulawesi in 2019 revealed mining operations that had not taken a good look at contamination prevention and environmental damage. Problem 1) how does the management of the environment at the mine location in northern stick 2) how does improving the management of the environment at mine location in northern stick. The purpose of research 1) to analyze the management of the environment at the mine location in northern konawe 2) to analyze the improved management of the environment at the mine location in northern konawe. The type of empirical legal research for primary data in interviews and observations supported by secondary data. The results of environmental management research have been carried out by authorities from the elements inspector of the ward service mine through the development and control of the operation of the mining operations. Through the phasing procedures, fines and penalties of the mining stops. The control and development of the 2021-2022 found two mining companies in violation of the code of mining law.
Penerimaan Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan Hj. Suriani Bt Tolo; Marlin Marlin
Sultra Research of Law Vol 2 No 1 (2020): Sultra Research Of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v2i1.21

Abstract

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada lingkungan masyarakat Adat Suku Tolaki masih sering terjadi dengan mengesampingkan ketentuan hukum waris yang terdapat pada KUHPerdata maupun hukum waris Islam. Bila kepentingan masyarakat menghendakinya karena masyarakat Suku Tolaki lebih mementingkan asas kebersamaan, kerukunan, kedamaian melalui musyawarah mufakat yang menjadi satu bagian dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu kala sampai sekarang. Bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat disebabkan orang tua angkat bertempat tinggal di daerah lain pada saat terjadinya pembagian harta warisan hal ini dimungkinkan anak angkat tidak mempunyai komunikasi lancer lagi dengan orang tua angkatnya sehingga kejelasan penerimaan warisan tidak pasti lagi karena harus menunggu waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kembali pada orang tua angkatnya. Lebih lanjut bila kedua orang tua angkat telah bercerai sehingga tempat tinggal kedua orang tua angkat sudah berpindah-pindah alamat sehingga sulit untuk komunikasikan harta warisan yang akan di dapat oleh anak angkat dan bilamana hal ini terjadi tetap dikembalikan dari keluarga orang tua angkat yang pernah mengetahui tentang adanya bagian harta warisan yang akan diberikan kepada anak angkat disertai dengan persetujuan tokoh-tokoh adat dan pemerintah desa setempat.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari Nurul Aulia; Suriani Bt Tolo; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Agustus (2021)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.107 KB) | DOI: 10.57250/ajsh.v1i2.9

Abstract

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa di Pelabuhan penyeberangan Kendari hanya dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari mengacu pada Pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan.
PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA Yaya Alfia; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15706

Abstract

This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon. Basically, elopement is an act that violates the value of customary law, violates the power of parents, and destroys the honor of the dignity of the parents and relatives of the party being taken. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan  menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang  dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan.