Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.381

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudence Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Surya Abdimas Pleno Jure Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU) Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Journal on Legal Services Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Publica SASI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum

Kurniawan, Kukuh Dwi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Author-ID : 2587107

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory Kukuh Dwi Kurniawan; Dwi Ratna Indri Hapsari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 2: MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art5

The development of the corporation is eventually positioning itself as an entity that gets stronger and more powerful due to its advantages over entities in the form of natural humans. These advantages can be realized through a combination of a group of people and assets that they can create a social impact around them. Corporations that have been sentenced to criminal penalty in the form of monetary fine create injustice as they consist of a collection of people from various duties and their respective functions, hence only a few people have the authority to determine the direction of the corporate policy, therefore the penalty in the form of fine are distributed to all sectors of the corporation to share the burden. This shows that the corporation management is the party responsible for corporate crimes. This study uses a normative juridical method by parsing the doctrine of vicarious liability. The results of this study conclude that to identify who is most responsible for the criminal acts of the corporation through the approach of Vicarious Liability Theory, it is the actually the management, where every action of the corporations falls within the authority and the will of the management, thus it is the corporate management which becomes the party most responsible for the criminal action committed by the corporation. Key Words: Corporation; vicarious liability; criminal liability Abstrak Perkembangan korporasi makin hari memposisikan sebagai sebuah entitas yang semakin kuat dan berkuasa karena memiliki kelebihan dibandingkan entitas berupa manusia alamiah. Kelebihan itu dapat diwujudkan melalui gabungan sekumpulan manusia dan kekayaan sehingga dapat menciptakan dampak sosial di sekitarnya. Korporasi yang telah dijatuhkan pidana berupa denda memunculkan ketidakadilan, karena korporasi terdiri dari kumpulan orang dari berbagai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga hanya beberapa orang saja yang memiliki kewenangan dan menentukan arah kebijakan korporasi tersebut, oleh karenanya adanya putusan berupa denda itu menjadikan semua sektor pada korporasi tersebut harus ikut menanggung beban denda. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengurus korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengurai doktrin vicarious liability. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan pidana dari korporasi melalui pendekatan Vicarious Liability Theory adalah pengurus, dimana langkah gerak korporasi merupakan kewenangan dan kehendak dari pengurus sehingga pengurus korporasi menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Kata Kunci: Korporasi; vicarious liability; pertanggungjawaban pidana

Pemberlakukan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik Kukuh Dwi Kurniawan; Dwi Ratna Indri Hapsari; Izza Enggar Prasetya
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12949

Tujuan : artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran alternative penyelesaian perkara pidana melalui Plea Bargaining System dengan memberikan urian mengenai dampak positif dan negatifnya jika diberlakukan di Indonesia. Metodologi: Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menekankan pada paradigma historis dan doktrin terkait Plea Bargaining System. Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa plea bargaining sangat memungkinkan diterapkan di Indonesia, meskipun terdapat kelemahannya dalam penerapannya. Namun, sangat menjadi solusi yang realitistis untuk mengurangi beban perkara pengadilan dan pemidanaan yang lebih dapat mendatangkan kepuasan publik atas terselesainya perkara pidana serta mengdatangkan manfaat baik itu kepada pelaku atau terdakwa, penuntut umum dan yang terutama kepada korban. Selain itu adanya hubungan sistem dan sub-sistem yang selaras pada pembaharuan hukum pidana yang trtuang pada RKUHP dan RKUHAP untuk mencipkan tujuan menciptakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kegunaan: Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam dasar pengambilan kebijakan penyusunan sistem hukum acara pidana yang dapat mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan tujuan menyelesaikan konflik lebih efektif. Kebaruan/Orisinalitas: Akomodasi Plea Bargaining System dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia selaras dengan tujuan dari adanya pemidanaan berupa menyelesaian konflik serta tercapainya kemanfaatan tidak hanya kepada pelaku, namun juga kepada korban berupa adanya kepastian jaminan penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana.

Bisexual Orientation, Divorce and Islamic Law in Indonesia: Legal Standing and Arguments Warda Silwana Hikmah; Hasnan Bachtiar; Kukuh Dwi Kurniawan
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.25791

Can the bisexual orientation in a marriage bond be considered a legal argument for formulating a verdict in the Indonesia Islamic courts? Does it have such a specific legal standing mentioned directly within any regulation covering the issue of Islamic private law? In answering both these questions, this article implements a normative-juridical inquiry that examines various rational possibilities in developing arguments of law. This article finds that in handling the case of bisexual orientation, the Indonesian legal system has remained a legal vacuum. Consequently, it seems it might not be a direct legal argument because it has no legal standing. This article argues that there is no single legal instrument has been imposed that explicitly mentions the case of the orientation. However, the judge may implement the analogous of the possibility of "adultery that leads to unresolved conflicts" to make a ratio legis of divorce due to the orientation. AbstrakApakah orientasi biseksual dalam suatu ikatan perkawinan dapat dijadikan sebagai dalil hukum untuk merumuskan suatu putusan di pengadilan? Apakah ia memiliki kedudukan hukum tertentu yang disebutkan secara langsung dalam peraturan apa pun yang mencakup masalah hukum privat Islam? Dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini menerapkan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji berbagai kemungkinan rasional dalam mengembangkan argumentasi hukum. Artikel ini menemukan bahwa dalam menangani kasus orientasi biseksual, sistem hukum Indonesia masih mengalami kekosongan hukum. Akibatnya, seolah-olah tidak bisa menjadi argumentasi hukum langsung karena tidak memiliki legal standing. Artikel ini berargumen bahwa tidak ada satu pun instrumen hukum yang diberlakukan yang secara eksplisit menyebutkan kasus orientasi tersebut. Namun demikian, hakim dapat menerapkan analogi kemungkinan “perzinahan yang berujung pada konflik yang tidak terselesaikan” untuk membuat rasio logis perceraian karena orientasinya.

Peningkatan Usaha Jual Bibit Bunga di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Legalitas Usaha dan Digital Marketing Kukuh Dwi Kurniawan; Agustin Dwi Haryanti; Thaufan Nur
Surya Abdimas Vol. 5 No. 4 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/abdimas.v5i4.1337

Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan budaya dimasyarakat. Termasuk pada sektor ekonomi dimana pembeli akan mengurangi tindakan jual beli secara tatap muka sebagai sikap antisipasi terpapar virus Covid-19. Ada pembatasan kegiatan keluar rumah, mayoritas masyarakat melaksanakan kegiatan mandiri di rumah masing-masing yang salah satunya dengan memelihara tanaman hias. Dewasa ini, harga tanaman menjadi mahal dikarenakan permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga dialami oleh mitra, namun dikarenakan lokasi usaha kurang strategis sehingga kurang dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya selain itu usaha yang dijalankan oleh mitra tidak memiliki legalitas usaha sehingga dalam menjalan usahanya tidak dapat maksimal dikarenakan keterbatasan legalitas tersebut. Berdasarkan masalah mitra tersebut dilakukan kegiatan untuk mengoptimalisasikan omset penjualan bunga melalui pemanfaatan digital marketing dan legalisasi usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendampingan beberapa pembuatan akun penjualan di marketplace, yakni whatsapp bisnis, Instagram dan shopee dan legalitas usaha berupa perusahaan perorangan usaha dagang. Solusi atas permasalahan tersebut diharapkan dapat menjadi evaluasi kegiatan usaha tersebut menjadi kegiatan usaha yang terpercaya sehingga dapat menjalankan penjualan secara online dapat meningkatkan kredibilitas penjual.

Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu Kukuh Dwi Kurniawan
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Salah satu penghalang pelaku usaha melebarkan usahanya adalah tidak memiliki legalitas badan usaha. Seperti untuk merambah pada digital marketing, sebagai bentuk validasi bahwa usaha ini benar-benar merupakan usaha yang valid, maka diperlukan legalitas usaha. Kegiatan ini dilaksanakan bersama mitra yang merupakan para pelaku usaha dari masyarakat Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Tujuan kegiatan ini adalah membantu mitra dalam mendapatkan status badan usaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan pembentukan badan usaha berupa Usaha Dagang. Jenis badan usaha ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha, biaya pembuatannya relatif terjangkau dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dari para pelaku usaha dan dapat meluaskan jangkauan usaha ke tahap berikutnya. Assistance in the Establishment of Community Business Entities in Bumiaji Village, Bumiaji District, Batu City One of the barriers of businessman widening their business is not having the legality of business entities. As for venturing into digital marketing, as a form of validation that this business is really a valid business, it requires the legality of the business. This activity was carried out with partners who are business actors from the community of Banaran Village Bumiaji Village Bumiaji Bumiaji District Of Batu City. The purpose of this activity is to assist partners in obtaining business entity status. The method used in this activity is the assistance of the formation of business entities in the form of Trading Businesses. This type of business entity was chosen because in accordance with the needs of business people, the cost of making it is relatively affordable and does not require a long time in the manufacturing process. This devotional activity is expected to increase sales from business actors and expand the business's reach to the next stage.

Pendampingan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di SD ‘Aisyiyah dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang Tinuk Dwi Cahyani; Murtyas Galuh Danawati; Kukuh Dwi Kurniawan
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 2 (2020): Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tri pusat Pendidikan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tri pusat Pendidikan merupakan istilah dalam bidang Pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai korupsi dan pendidikan anti korupsi (pemahaman tentang materi, konsep, dan cara mengajarkan kepada siswa) di SD ’Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang. Oleh karena itu, tim pengabdi masyarakat UMM bekerja sama dengan SD ’Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang untuk mengadakan Focus Group Discussion (FDG) tentang pendidikan anti korupsi. Melalui kegiatan FDG diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh SD ’Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang dapat teratasi dengan baik sehingga kasus-kasus yang terjadi mengenai korupsi, yang sekarang sedang marak di wilayah Malang Raya tidak akan terjadi lagi di masa yang akan dating. Selain itu, tim pengabdi juga melakukan pendampingan pembelajaran pendidikan anti korupsi melalui blue print yaitu Standar Operasional Prosedural (SOP) dan Tata tertib sekolah sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran. Pendidikan anti korupsi memiliki 9 nilai yang ditanamkan kepada anak didik, namun dalam pengabdian kali ini tim pengabdi hanya melaksanakan 3 nilai dari 9 nilai-nilai yang ada dalam pendidikan anti korupsi. Dalam pelaksanaan di lokasi mitra pengabdian yang bisa dilakukan yakni melalui 3 nilai yang ditanamkan kepada anak didiknya yaitu nilai jujur, nilai disiplin dan nilai bertanggungjawab. Nilai jujur memiliki indikator antara lain adalah mengakui kesalahan, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Nilai disiplin memiliki indikator yakni terbiasa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturannya (bangun, tidur, istirahat, belajar, bermain tepat waktu), terbiasa antri secara tertib dalam berbagai hal. Nilai tanggungjawab memiliki indikator yakni selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik.

Institusi Hukum Perwakafan Indonesia: Kajian Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (Sejarah dan Struktur Kelembagaan) Muhammad Luthfi; Yohana Puspitasari Wardoyo; Kukuh Dwi Kurniawan; Fitria Esfandiari; Yaris Adhial Fajrin
Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 3 No. 2 (2022): May 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/aclj.v3i2.22544

Waqf is part of Islamic philanthropy, along with the development of time and circumstances, waqf processes and procedures developed according to the context of the times, not least the development of the rule of law governing waqf law, Law 41/2004 as a new waqf rule in Indonesia, with the spirit of increasing the productivity of waqf assets, and forming nazhir professionalism, then forming a new institution in the waqf world in Indonesia called Badan Wakaf Indonesia (BWI), Hope with the establishment of BWI becomes the main driving force of representation and becomes a medium in increasing waqf assets for the welfare of the people. This paper discusses the history of the institutionalization of BWI institutions and their institutional rules in Law 41/2004. This paper is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study from this paper state that the history of the institutionalization of BWI is influenced by the factors of the concept of cash waqf and the factor of updating the concept of waqf management which is not only trying to maintain waqf assets but more to make waqf assets more productive. BWI institutional rules based on Law 41/2004 regulate the position, duties, structure, and diversity, the period of service of management, and rules on the performance process of BWI.

Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp) Laily Lukita Nilam Sari; Wasis Suprayitno; Kukuh Dwi Kurniawan
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 2: July, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Article 1 of Law no. 1 of 1974 states that "marriage is physically and mentally between a man and a woman as husband and wife to form a happy family and based on the Almighty God". However, many problems in the household result in divorce, which causes various problems. One of the problems that occur as a result of divorce is child custody. One example is case decision number 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. This study aims to determine the basic considerations related to child custody following case decision number 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. In addition, it also aims to determine the obstacles in executing child care (Hadhanah) in the decision of the Sumenep Religious Court Number 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. This research is sociological juridical research using a statute approach and a case approach. Results Based on research and discussion, it is known that the Panel of Judges, in deciding this case, used Article 105 of the Compilation of Islamic Law, namely regarding the maintenance of children who are still not mumayyiz and also used the basis of legal considerations that are theoretically appropriate in terms of the principles that are the main reference in providing in the decision, the rules of Islamic law, as well as the provisions of the applicable laws and regulations.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Identitas Anak Korban Kejahatan Seksual : (Studi Putusan Nomor 408/ Pid.Sus/2021/PN Mlg, Studi Putusan Nomor 673 /Pid.Sus/2019/PN Mlg, Dan Studi Putusan Nomor 572/ Pid.Sus/2021/PN Mlg) Clarysa Dwi Rahmawati; Wasis Suprayitno; Kukuh Dwi Kurniawan
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 2: July, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Legal protection for children who are victims of sexual crimes is a manifestation of the obligations given by the State specifically. One of these protections is the protection of the confidentiality of the identity of children who are victims of sexual crimes. This embodiment aims to prevent children from negative treatment from any party that can adversely affect their growth and development of children. It has been explained in the provisions of law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Articlen19 paragraph (1). However, there are still many identities of children in conflict with the law that are not kept secret in case decisions are published on the Supreme Court Decision Directory Site. Therefore, the researchers raised two problem formulations. First, how to protect the identity of child victims of sexual crimes according to the laws and regulations. Second, how to protect the identity of child victims of sexual crimes according to the Malang District Court Class IA. The research method used a sociological juridical approach to collect literature study materials and interviews. Conclusions and suggestions from writing this final project, namely Article 19 of Law Numbern11 ofn2012 concerning the Criminal Justice System regarding the identity of children who are victims of sexual crimes whose identities are published if there are parties who violate the law that has set them up. Strict sanctions.

Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights Wulandari; Wasis Suprayitno; Kukuh Dwi Kurniawan; Merve Özkan Borsa
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 1 (2023): March, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i1.24496

Abstract One of the state's efforts to eradicate corruption is to draw up a Bill on Asset Write-off, in which there is the regulation regarding the concept of Non-Criminal-Based Asset Write-off, which this concept can be called "Writing Without Punishment". The purpose of this writing is to find out how the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture "Forfeiture Without Criminalization" can overcome corruption cases. Then to know how the human rights of the perpetrators whose assets are seized all by the state, doesn't every human being have the right to defend what they are entitled to. The method used by the author is the normative juridical method. These things are the general description of In this study, it was concluded that "Non-Conviction Based Assets" Forfeiture (NCB)" in the case of confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption intends to maximize efforts to restore / recover assets (asset recovery) for state treasury losses are for the benefit of justice with the whole community, and the mechanism does not violate Human rights are based on the barrier between the rights to property as defined regulated in "Article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Corruption; Criminal Code. Abstrak Salah satu upaya negara memberantas korupsi adalah dengan lahirnya Rancangan Undang-undang Penghapusan Aset, yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai konsep Penghapusan Aset Berbasis Non-Pidana yang konsep ini dapat disebut dengan "Penghapusan Tanpa Hukuman". Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Penghapusan Aset Berbasis Non-Pidana "Penghapusan Tanpa Kriminalisasi" dapat mengatasi kasus korupsi. Kemudian untuk mengetahui bagaimana hak asasi manusia dari pelaku yang asetnya disita seluruhnya oleh negara, bukankah setiap manusia berhak membela apa yang menjadi haknya. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Hal-hal tersebut merupakan deskripsi umum dalam penelitian ini, dinyatakan bahwa "Penghapusan Aset Berbasis Non-Pidana" dalam kasus penghapusan aset yang dihasilkan dari tindakan kejahatan korupsi bermaksud memaksimalkan upaya untuk memulihkan / mengembalikan aset (pemulihan aset) untuk kerugian kas negara demi kepentingan keadilan bersama masyarakat, dan mekanisme tersebut tidak melanggar hak asasi manusia yang didasarkan pada penghalang antara hak atas properti yang diatur dalam "Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kata kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Korupsi; Hukum Pidana.

Co-Authors Ade Sathya Sanathana Ishwara Ade Sathya Sanathana Ishwara Agustin Dwi Haryanti Clarysa Dwi Rahmawati Deassy J. A. Hehanussa Desmarani Helfisar Dewi Arimbi, Adhesti Faradilla Dwi Ratna Indri Hapsari Fajrin, Yaris Adhial Fitria Esfandiari Fitria Esfandiari Hasnan Bachtiar Hutri Agustino Indah Susilowati Iradhad Taqwa Sihidi Ishwara, Ade Sathya Sanathana Izza Enggar Prasetya Laily Lukita Nilam Sari Merve Özkan Borsa Muhammad Luthfi Muhammad Luthfi Murtyas Galuh Danawati Prasetya, Izza Enggar Rahmat Setiawan Sheng, Soh Yong Sholahuddin Al-Fatih Sopian Thaufan Nur Tinuk Dwi Cahyani triwijaya, Ach. faisol Warda Silwana Hikmah Wasis Suprayitno Wasis Suprayitno Wulandari Yaris Adhial Fajrin Yaris Adhial Fajrin Yaris Adhial Fajrin Yogi Syahputra Al Idrus Yohana Puspitasari Wardoyo

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search